Pemerintah Malaysia mengusir 151 orang TKI ilegal kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintanpura Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Sabtu (22/11) sore.
Kasubsi Lintas Batas Keimigrasian Kota Tanjungpinang Ispaisah menguraikan, TKI bermasalah tersebut terdiri dari 123 orang pria, 27 wanita dan seorang anak. ”Mereka diusir dari Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia, menuju Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjungpinang,” kata Ispaisah.
Jumat malam (21/11) Malaysia mengusir 152 orang TKI ilegal lainnya ke Indonesia melalui pelabuhan itu, terdiri dari 139 pria, 11 orang wanita dan dua orang anak, sedangkan Kamis malam (20/11) TKI yang diusir ada 146 orang yang terdiri dari 101 pria, 44 perempuan dan seorang anak.
”Mereka diusir karena tidak memiliki dokumen yang lengkap sebagai pekerja di Malaysia,” kata dia.
Setiap pekan Pemerintah Malaysia memulangkan TKI ilegal ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura sehingga dalam sepekan, pemulangan TKI ilegal bisa sampai empat kali.
TKI yang diusir Pemerintah Malaysia kemudian diinapkan sementara di penampungan Satgas TKI bermasalah di Tanjungpinang untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman mereka dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. ”Mereka dipulangkan ke kampungnya dengan menggunakan kapal,” kata Ispaisah.
Tetap Pulangkan Pemegang Tsunami Card
Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri terus berupaya untuk melobby pemerintah Malaysia agar melakukan pendekatan-pendekatan kemanusiaan dalam proses pemulangan tersebut.
Jubir Deplu Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa prinsipnya pemerintah Malaysia tetap akan memulangkan para pengungsi bencana tsunami dari Aceh yang saat ini berada di Malaysia.
”Para pemegang tsunami card tetap akan dipulangkan. Indikasi awalnya mereka akan dipulangkan selambat-lambatnya pada Januari 2009,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Namun demikian, hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Malaysia. ”Saat ini, upaya-upaya konsultasi dengan pihak Malaysia terus dilakukan, untuk melihat adanya fleksibilitas kembali pada waktunya nanti” ujar Kepala Biro Administrasi Menteri Luar Negeri tersebut.
Jubir Deplu juga menyatakan perwakilan RI di Malaysia juga akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya jika ada pemulangan dalam jumlah cukup besar untuk meyakinkan proses pemulangan tersebut tidak menimbulkan masalah. (ant/iw/jpnn)
