SAMARINDA, JUMAT — Pengurusan dokumen untuk TKI yang bermasalah lewat Pemerintah Malaysia cuma menguntungkan Negeri Jiran. Uang yang dikeluarkan akan lebih banyak dinikmati Malaysia, sedangkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Demikian dikemukakan oleh Ketua II Komisi Keadilan, Perdamaian, Pastoral, Migran, dan Perantau pada Keuskupan Tanjungselor M Vincentius saat menghubungi Kompas di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (31/10) siang.
Menurut Vincentius, ada ratusan ribu TKI di Sabah, Malaysia, yang bermasalah dalam kelengkapan dokumennya. Kebijakan terbaru adalah para TKI itu diminta mengurus dokumen melalui keimigrasian Pemerintah Malaysia.
Namun, menurut Vincent, biaya pengurusan itu menjadi beban TKI, bukan majikan. Tarifnya bisa mencapai 2.000 ringgit atau sekitar Rp 4 juta. Padahal, kalau dokumen diurus di Indonesia cuma beberapa ratus ribu rupiah. Vincent yang baru tiba dari Malaysia untuk menelusuri kebijakan itu menemukan bahwa beberapa ratus ribu dari uang pengurusan dokumen akan diterima Indonesia.
''Yang paling banyak ya bakal dinikmati Malaysia,'' katanya. Untuk itu, Vincentius meminta agar pengurusan dokumen TKI dikembalikan ke Indonesia. Namun, untuk itu, para TKI memang harus pulang ke Indonesia untuk pengurusan dokumen.
http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/31/13425718/pengurusan.dokumen.tki.bermasalah.untungkan.malaysia
