SUARA PEMBARUAN DAILY Ketika Anak TKI Tak Kenal Indonesia dan Kepala Negaranya SP/Eko B Harsono Mendiknas Bambang Sudibyo (di bawah payung) berfoto bersama dengan anak-anak TKI yang diasuh Yayasan Mgr Gabriel Maniek, SVD di Nunukan, Kalimantan Timur, baru-baru ini.   Suster Katarina, Ketua Yayasan Sekolah Mgr Gabriel Maniek, SVD berpeluh keringat terkena sengat matahari bersama 39 murid taman kanak-kanak (TK) yang diasuhnya. Tetapi, dengan penuh suka cita, suster yang menjadi guru TK itu memberi semangat murid-muridnya untuk memberi salam kepada Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo yang mengunjungi mereka.   "Saya sudah empat tahun mendampingi anak-anak TK ini belajar. Mereka ditinggal ibu dan bapaknya bekerja di Sabah dan Tawao, Malaysia. Di rumah mereka sama nenek atau tantenya. Kalau pagi sampai siang mereka di sini. Kalau mereka sedang rindu sama ayah atau ibunya, saya jadi ikut sedih," ujar Suster Katarina kepada SP di sela-sela kunjungan Mendiknas dan pejabat eselon I Depdiknas ke Nunukan, Kalimantan Timur, baru-baru ini. Sekolah yang dibuat Yayasan Mgr Gabriel Maniek, SVD itu dibangun sejak tahun 1997.   Dengan luas sekolah 7.000 meter persegi, yayasan pendidikan tersebut memiliki murid sekolah dasar (SD) sebanyak 247 orang, siswa sekolah menengah pertama (SMP) 123 dan siswa sekolah menengah atas (SMA) 64 orang. Namun, jumlah gurunya hanya 29 orang. Di samping itu, mereka juga menggelar program pendidikan luar sekolah untuk program Paket A, B dan C, serta program Keaksaraan Fungsional bagi penyandang buta aksara.   "Hampir sebagian besar anak-anak yang belajar di sini merupakan anak-anak TKI. Jadi kami tidak menetapkan uang sekolah memberatkan. Kami bersyukur pemerintah pusat dan daerah banyak membantu. Untuk anak-anak TKI yang Muslim, mereka dititipkan untuk belajar di Pondok Pesantren Hidayatullah. Sedangkan, yang Kristen Protestan dan Katolik belajar di sini," katanya.   Kekerasan Anak Sementara itu, data yang dimiliki Yayasan Kemanusiaan Pelangi Nusantara Nunukan, menyebutkan sedikitnya 34.000 Anak-anak TKI di Sabah, Malaysia, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, anak-anak tersebut dipaksa keluarganya untuk bekerja.   Hal itu membuat konsentrasi belajar anak-anak terpecah. "Mereka juga hampir pasti mendapatkan kekerasan dari orangtuanya. Dampaknya, kondisi fisik mereka makin tak terurus," ungkap Yos Soge, Direktur Pelangi Nusantara.   Bukan hanya kekerasan fisik, lanjutnya, mereka juga mengalami kekerasan seksual dari para orangtua. "Padahal, layanan kesehatan bagi warga yang menjadi TKI di sana sangat minim," katanya.   Tragisnya lagi, sebagian besar di antara mereka minim pengetahuan tentang negerinya, Indonesia. Bahkan, mereka menyebut tanah air dengan hanya nama kampung, bukan Indonesia. "Banyak di antara mereka yang tidak mengenal Indonesia. Pulau Kalimantan saja mereka tidak tahu. Jangan suruh mereka menyanyi Garuda Pancasila, bisa pusing mereka," tegasnya.   Tak Kenal Indonesia Bukan hanya tak kenal lagu wajib Garuda Pancasila, yang lebih parah lagi adalah ada anak yang tak mengenal lagi kewarganegaraan orangtuanya. Sebagian dari mereka hanya bisa mengenal nama daerah asal orangtuanya.   "Saya orang Toraja bukan Indonesia. Begitulah jawaban anak-anak itu yang orangtuanya berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan ketika kami menanyakan tentang asal mereka," ujar Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (18/9).   Lebih memprihatinkan lagi kata Arist, para TKI dan anak-anak mereka tidak tahu siapa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat ini. Karena itu, Pemerintah Indonesia harus serius menangani masalah ini.   Senada dengan itu, Yos Soge, Direktur Pelangi Nusantara juga berharap pemerintah memperbaiki program pendidikan bagi anak-anak TKI. Dan menjamin mereka agar mendapatkan ijazah bagi pendidikan ke depan kelak. "Pemerintah juga harus memberikan beasiswa bagi anak-anak tersebut, karena mereka berasal dari anak kurang mampu," ujarnya.   Upaya Terbaik Pemerintah menilai upaya terbaik melakukan pelayanan pendidikan di daerah perbatasan di mana mayoritas penduduknya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri seperti di Nunukan dan Sebatik adalah dengan menyediakan layanan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan di pedalaman hutan negara lain. "Setelah kita pelajari berbagai alternatif, tampaknya alternatif yang paling masuk akal, menyediakan pelayanan pendidikan di Nunukan dan Sebatik," kata Bambang Sudibyo di sela-sela Safari Ramadan ke Tarakan, baru-baru ini.   Menurut Mendiknas, mengenai bentuk layanan sekolahnya tidak masalah, karena sudah banyak sekolah-sekolah di desa-desa. Tinggal memperbesar kapasitas sekolah tersebut, menambah ruang-ruang kelas, dan menambah guru di sekolah-sekolah tersebut. Di Nunukan dua lembaga layanan pendidikan bagi anak TKI dilakukan oleh Pesantren Hidayatullah bagi anak TKI yang Muslim dan Sekolah Yayasan Pendidikan Mgr Gabriel Manek bagi anak TKI yang Kristen dan Katolik.   Dikatakan Mendiknas, pihaknya berupaya membangun asrama-asrama untuk mereka. Agar anak-anak TKI tersebut bisa tetap sekolah dan realisasi wacana ini rencananya dimulai 2009 mendatang. Mengenai kemungkinan membangun sekolah di Sabah, sekolah-sekolah yang ada merupakan milik Malaysia dan agak sulit prosedurnya. Lebih lanjut, saat ditanya upaya pemerintah agar anak TKI bisa sekolah di sekolah umum Sabah, dengan tegas dituturkan, anak TKI lebih bagus sekolah di sekolah Indonesia saja.   Mengenai pengiriman dan penempatan guru kontrak ke Sabah, dianggap tidak efektif. Bahkan, saat kontrak guru tidak tetap ini habis, Depdiknas tidak memperpanjang kontrak. "Tidak ada perpanjangan kontrak. Ternyata pengiriman guru ke Sabah tak efektif, pulangnya mereka juga macam-macam banyak yang minta jadi PNS," ungkap Bambang. [DMF/E-5]     Last modified: 20/9/08