RI - Malaysia Sepakat Tingkatkan Pendidikan Anak TKI 14 Nopember 2008 | 16:19 WIB Melaka, Malaysia ( Berita ) :  RI dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerja sama pendidikan bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah perbatasan kedua negara.   Demikian salah satu hasil Sidang ke-26 Kelompok Kerja (Pokja) Sosio Ekonomi (Sosek) General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) di Melaka, Malaysia, Kamis [13/11] .   "Peningkatan pendidikan bagi anak-anak TKI menjadi kepedulian kedua pihak, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara, sesuai tujuan pendirian Sosek Malindo ini," kata Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri, Kausar Ali Saleh selaku pimpinan delegasi Indonesia.   Ia mengatakan, komitmen untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak TKI di perbatasan oleh kedua negara ditandai dengan pendirian sarana prasarana sekolah oleh pemerintah Malaysia dan penyediaan tenaga pengajar oleh Indonesia.   Perwakilan Departemen Pendidikan Nasional Luluk Budiono mengungkapkan, kesepakatan kedua negara untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak TKI ditandai dengan komitmen antara wakil presiden RI dan wakil perdana Malaysia pada 2006.   Dari hasil komitmen itu, Pemerintah Malaysia telah membangun sekolah sederhana di perbatasan RI-Malaysia yang mampu menampung lebih dari 50 anak. "Hanya saja, saat ini tiap-tiap sekolah baru menampung 30 orang siswa. Padahal jumlah anak-anak TKI di perbatasan mencapai 36.000 anak dan paling banyak berada di perbatasan Kaltim-Sabah," katanya.   Padahal sesuai hasil kesepakatan antara wakil presiden RI dan wakil perdana menteri Malaysia, pihak Malaysia menyediakan 100 bangunan sekolah dan Indonesia menyediakankan 500 hingga 1.000 tenaga pengajar.   Karenanya, RI meminta agar Malaysia bisa menambah jumlah bangunan sekolah sederhana yang dapat menampung lebih banyak anak-anak TKI. Selain masalah pendidikan bagi anak-anak TKI, kedua pihak dalam sidang yang berlangsung tertutup itu juga menyepakati percepatan beberapa kesepakatan yang telah dibuat kedua pihak seperti pembangunan Pos Pemeriksaan Pelintas Batas (PPLB) Lubok Antu (Malaysia)-Nangau  Badau (Indonesia).    Pihak Indonesia menyatakan pembangunan Pos Nangau Badau dalam tahap penyelesaian dan siap dioperasikan pada 2009.   Sementara pihak Malaysia menyatakan, akan segera melakukan pembangunan Pos Lubok Antu dalam waktu 18 bulan sejak Agustus 2008 hingga Februari 2010. Demikian pula dengan pembangunan PPLB di Aruk (Indoneia) dan Biawak (Malaysia). Kedua PPLB itu dapat ditingkatkan menjadi Pintu Keluar/Masuk Antarbangsa.    Tentang pembangunan PPLB Serikin-Jagoi Babang, Indonesia dan  Malaysia sepakat segera menentukan jadwal penentuan titik nol (zero point) antara Serikin dan Jago Babang, untuk segera dapat dilakukan pembangunan pos di wilayah tersebut. Indonesia dan Malaysia juga sepakat tentang pembangunan pos lintas batas laut di Kaltim dan Sabah, dengan pendirian pos di Tawau.    Kedua pihak juga menyepakati patroli terkoordinasi di kawasan hutan yang berada di perbatasan kedua negara, untuk meminimalkan kegiatan ilegal seperti pembalakan liar, penyelundupan, dan perusakan lingkungan.   Seluruh hasil sidang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan delegasi yakni Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri, Kausar Ali Saleh selaku pimpinan delegasi Indonesia dan Timbalan Setiausaha Majelis Kementerian Negara Jabatan Perdana Menteri Dato' Mohd Ghazali bin Ahmad, dari Malaysia.   Hasil sidang ke-26 Sosek Malindo tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Sidang ke-26 High Level Committee (HLC) GBC Malindo di Jakarta pada bulan ini. ( ant )   http://beritasore.com/2008/11/14/ri-malaysia-sepakat-tingkatkan-pendidikan-anak-tki/