06-01-2009
Pengangguran Kian Marak, Pemerintah Tidak Tegas
SP/Luther Ulag
Ribuan pencari kerja antre memasuki Pameran Bursa Kerja (Job Fair 2008) 2008 di Arena Hall B, PRJ, Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Meningkatnya angka pengangguran menyebabkan peminat terus meningkat.
Nurul Mutmainah (22 tahun) nekat menghabisi hidupnya dengan cara terjun ke sumur berkedalaman 12 meter di belakang rumahnya di Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (14/12). Aksi nekatnya itu berhasil dicegah warga yang melihatnya. Nurul melakukan itu karena stres setelah beberapa hari terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat ia bekerja di sebuah toko pakaian di kota Malang, Jawa Timur (SP, 15 Desember 2008).
Nurul merupakan satu dari 17.418 orang pekerja di Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak perusahaan/pengusaha (data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Bisa saja banyak dari pekerja yang di-PHK ini mengambil tindakan nekat seperti Nurul, hanya saja barangkali tidak tereskpos media.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Industri Pengecoran Logam Indonesia, Ahmad Safiiun, sejak tahun awal tahun 2009 banyak orang melakukan tindakan nekat seperti Nurul selain itu juga akan terjadi perampokan di mana-mana karena banyak orang yang sebelumnya bekerja kemudian menjadi penganggur.
Berdasarkan data yang dikumpulkan pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) sampai dengan 5 Desember 2008 yang telah di-PHK di seluruh Indonesia akibat krisis keuangan global ini adalah 17.418 orang dan rencana PHK pada awal 2009 sebanyak 23.927 orang.
Mereka yang telah di-PHK dan rencana akan di-PHK itu terdapat di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara.
Sedangkan, yang telah dirumahkan adalah 6.957 orang dan rencana dirumahkan sebanyak 19.091 orang, yang terdapat di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Menurut Menakertrans, Erman Suparno, pada daerah-daerah tersebut di atas terdapat industri padat karya yang rentan terhadap krisis keuangan global.
Menurut ekonom International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia, Kee Beom Kim, pengangguran di Indonesia pada 2009 bisa bertambah 170.000 hingga 650.000 orang atau mengalami kenaikan sekitar 9%. Jumlah yang meningkat ini terjadi karena imbas krisis global. Bahkan, ia menambahkan, jumlah pengangguran dunia pada tahun depan akan meningkat menjadi 21 juta orang.
Ia mengakui, selama tiga tahun terakhir jumlah pengangguran di Indonesia sudah menurun. Begitu juga di sisi tenaga kerja informal yang telah menurun selama 5 tahun terakhir. Namun gara-gara krisis global saat ini, potensi pengangguran diperkirakan bertambah. Ia mencontohkan sektor ekspor impor, yang mencetak PHK sebanyak 15.000 orang pada 2008. Lalu, sektor tekstil sekitar 14.000 orang dan sektor furnitur dan kerajinan sebanyak 35.000 orang pada tahun ini.
Kemiskinan
Bahkan, potensi PHK akan terjadi sektor tenaga kerja migran, misalnya Malaysia akan memecat 300.000 tenaga kerja migran yang akan memengaruhi pasar tenaga kerja tahun depan, termasuk Indonesia. "Kemiskinan bertambah, akan meningkat buruh anak," katanya.
Berdasarkan data Departemen Perindustrian, industri yang rentan krisis keuangan lalu berdampak pada rasionalisasi pekerja dan efisiensi biaya pekerja terlihat pada sektor-sektor seperti garmen dan tekstil, pulp and paper, perkebunan terutama kelapa sawit (crude palm oil -CPO), industri kayu, industri baja dan elektronik.
Sektor garmen dan tekstil menjadi rentan terhadap krisis global karena permintaan produk oleh negara pembeli seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sangat menurun drastis bahkan stop order.
Industri pulp and paper mengalami dua pukulan berat yaitu pertama lesunya pasar (pembeli) luar negeri sebagai dampak krisis keuangan global, serta yang kedua adalah keterbatasan pasokan bahan baku. Hal ini berakibat pada penurunan produksi oleh industri tersebut.
Permintaan pasar luar negeri khususnya Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa terhadap minyak kelapa sawit mentah Indonesia juga menurun.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, akibat krisis ini, industri kelapa sawit telah mem-PHK 300.000 pekerja dan semuanya di luar pulau Jawa.
Demikian juga industri kayu, mengalami dampak krisis keuangan global karena sepinya pembeli kayu olahan di pasar internasional, walaupun di wilayah tertentu wilayahnya tidak mengalami kesulitan.
Industri elektronik, antara lain TV LCD, tidak luput terkena krisis mengingat permintaan produk-produk elektronik dari konsumen luar negeri cenderung menurun.
Demikian juga perusahaan baja di Indonesia, terkena dampak krisis keuangan global karena sepinya pasar dalam negeri dan internasional. Sepinya pasar dalam negeri karena pembeli dalam negeri lebih banyak membeli baja impor yang harganya mahal.
Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian, Ansari Bukhari, perusahaan baja nasional menurunkan produksinya tahun 2008 sebesar 50% akibat krisis keuangan global.
Solusi dan Antisipasi
Erman Suparno meminta pengusaha dan pekerja untuk melakukan upaya-upaya bipatrit dalam mengatasi dampak terhadap krisis global tersebut, menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan mediasi. "Yang masih direncanakan PHK dan dirumahkan agar dibatalkan," kata dia.
Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Jakarta, akhir tahun lalu, meminta pemerintah tegas dan progresif mengantisipasi lebih buruknya keadaan perekonomian nasional akibat krisis keuangan global. "Pemerintah adalah lokomotif untuk mengantisipasi keadaan ekonomi lebih terpuruk lagi," kata Sofjan Wanandi.
Sofjan mengatakan, pemerintah harus tegas dengan keputusannya untuk mengimpor lima barang tertentu hanya melalui lima pelabuhan. "Kami dengar, lima barang tertentu masih diimpor melalui Riau, tapi pemerintah malah mundur dengan perlawanan yang dilakukan para penyelundup," kata Sofjan.
Seperti diketahhui, lima produk tertentu, yaitu garmen, elektronika, makanan-minuman, alas kaki, dan mainan anak-anak boleh masuk ke Indonesia hanya melalui lima pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Langkah tegas dalam hal ini, kata Sofjan, untuk melindungi produksi dalam negeri. Selama ini lima produk tertentu itu banyak dikuasi impor ilegal. Sedangkan langkah progresif yang harus diambil pemerintah adalah pemerintah segera merealisasikan proyek infrastruktur agar menyerap tenaga kerja.
Para pengusaha juga meminta keputusan pemerintah mengatasi krisis ekonomi juga melibatkan para pengusaha.
Kalau pemerintah tidak tegas dan progresif untuk mengatasi dan mengantisipasi, maka mulai awal 2009 terjadi PHK massal. Sektor rawan PHK adalah tekstil dan alas kaki. Namun, sektor makanan dan obat-obatan diperkirakan masih aman terhadap gejolak krisis.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno mengatakan, potensi PHK sektor tekstil pada 2009 mencapai 70.000 sampai 80.000 orang. Tahun 2008 ini kita telah mem-PHK sekitar 30.000 orang.
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, PHK di sektor alas kaki pada 2009 mencapai 40.000 orang, sedangkan sampai akhir 2008 telah mencapai 10.000 orang. Sedangkan dari sisi pendapatan sektor sepatu diperkirakan turun 15% sampai 20%.
Sebelumnya Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, mengatakan terus berkomitmen menjaga pasar produksi industri dalam negeri. Pemerintah juga mendorong semua pihak agar meningkatkan penggunaan produksi industri dalam negeri. Dalam menjaga pasar dalam negeri pemerintah terus melakukan pembatasan pelabuhan impor untuk komoditi tertentu yakni kosmetik, keramik, baja, lampu hemat energi, handphone, busi filter dan sepeda.
Barang-barang tersebut hanya boleh masuk ke Indonesia melalui empat pelabuhan dan tiga bandara, yaitu Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Hasanuddin Makasar, dan Bandara Djuanda Surabaya.
Selain itu, pemerintah juga mewajibkan verifikasi impor di negara asal produk, seperti garmen dan lampu hemat energi. Pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan instrumen pengamanan pasar dalam negeri untuk produk baja.
Dia menjelaskan, kebijakan lain untuk meningkatkan produksi dalam negeri adalah optimalisasi subsidi pupuk dengan menambah 200.000 ton urea subsidi untuk mengatasi kelangkaan, meningkatkan penggunaan CPO (crude palm oil) sebagai biofuel.
Selain itu, meningkatkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM). "Ini semua bagian dari langkah pemerintah dalam pengamanan pasar terhadap gangguan dari produk luar negeri, khususnya dalam rangka peningkatan pemberantasan impor ilegal," kata dia. [SP/Siprianus Edi Hardum]
Ribuan pencari kerja antre memasuki Pameran Bursa Kerja (Job Fair 2008) 2008 di Arena Hall B, PRJ, Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Meningkatnya angka pengangguran menyebabkan peminat terus meningkat.
Nurul Mutmainah (22 tahun) nekat menghabisi hidupnya dengan cara terjun ke sumur berkedalaman 12 meter di belakang rumahnya di Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (14/12). Aksi nekatnya itu berhasil dicegah warga yang melihatnya. Nurul melakukan itu karena stres setelah beberapa hari terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat ia bekerja di sebuah toko pakaian di kota Malang, Jawa Timur (SP, 15 Desember 2008).
Nurul merupakan satu dari 17.418 orang pekerja di Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak perusahaan/pengusaha (data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Bisa saja banyak dari pekerja yang di-PHK ini mengambil tindakan nekat seperti Nurul, hanya saja barangkali tidak tereskpos media.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Industri Pengecoran Logam Indonesia, Ahmad Safiiun, sejak tahun awal tahun 2009 banyak orang melakukan tindakan nekat seperti Nurul selain itu juga akan terjadi perampokan di mana-mana karena banyak orang yang sebelumnya bekerja kemudian menjadi penganggur.
Berdasarkan data yang dikumpulkan pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) sampai dengan 5 Desember 2008 yang telah di-PHK di seluruh Indonesia akibat krisis keuangan global ini adalah 17.418 orang dan rencana PHK pada awal 2009 sebanyak 23.927 orang.
Mereka yang telah di-PHK dan rencana akan di-PHK itu terdapat di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara.
Sedangkan, yang telah dirumahkan adalah 6.957 orang dan rencana dirumahkan sebanyak 19.091 orang, yang terdapat di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Menurut Menakertrans, Erman Suparno, pada daerah-daerah tersebut di atas terdapat industri padat karya yang rentan terhadap krisis keuangan global.
Menurut ekonom International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia, Kee Beom Kim, pengangguran di Indonesia pada 2009 bisa bertambah 170.000 hingga 650.000 orang atau mengalami kenaikan sekitar 9%. Jumlah yang meningkat ini terjadi karena imbas krisis global. Bahkan, ia menambahkan, jumlah pengangguran dunia pada tahun depan akan meningkat menjadi 21 juta orang.
Ia mengakui, selama tiga tahun terakhir jumlah pengangguran di Indonesia sudah menurun. Begitu juga di sisi tenaga kerja informal yang telah menurun selama 5 tahun terakhir. Namun gara-gara krisis global saat ini, potensi pengangguran diperkirakan bertambah. Ia mencontohkan sektor ekspor impor, yang mencetak PHK sebanyak 15.000 orang pada 2008. Lalu, sektor tekstil sekitar 14.000 orang dan sektor furnitur dan kerajinan sebanyak 35.000 orang pada tahun ini.
Kemiskinan
Bahkan, potensi PHK akan terjadi sektor tenaga kerja migran, misalnya Malaysia akan memecat 300.000 tenaga kerja migran yang akan memengaruhi pasar tenaga kerja tahun depan, termasuk Indonesia. "Kemiskinan bertambah, akan meningkat buruh anak," katanya.
Berdasarkan data Departemen Perindustrian, industri yang rentan krisis keuangan lalu berdampak pada rasionalisasi pekerja dan efisiensi biaya pekerja terlihat pada sektor-sektor seperti garmen dan tekstil, pulp and paper, perkebunan terutama kelapa sawit (crude palm oil -CPO), industri kayu, industri baja dan elektronik.
Sektor garmen dan tekstil menjadi rentan terhadap krisis global karena permintaan produk oleh negara pembeli seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sangat menurun drastis bahkan stop order.
Industri pulp and paper mengalami dua pukulan berat yaitu pertama lesunya pasar (pembeli) luar negeri sebagai dampak krisis keuangan global, serta yang kedua adalah keterbatasan pasokan bahan baku. Hal ini berakibat pada penurunan produksi oleh industri tersebut.
Permintaan pasar luar negeri khususnya Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa terhadap minyak kelapa sawit mentah Indonesia juga menurun.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, akibat krisis ini, industri kelapa sawit telah mem-PHK 300.000 pekerja dan semuanya di luar pulau Jawa.
Demikian juga industri kayu, mengalami dampak krisis keuangan global karena sepinya pembeli kayu olahan di pasar internasional, walaupun di wilayah tertentu wilayahnya tidak mengalami kesulitan.
Industri elektronik, antara lain TV LCD, tidak luput terkena krisis mengingat permintaan produk-produk elektronik dari konsumen luar negeri cenderung menurun.
Demikian juga perusahaan baja di Indonesia, terkena dampak krisis keuangan global karena sepinya pasar dalam negeri dan internasional. Sepinya pasar dalam negeri karena pembeli dalam negeri lebih banyak membeli baja impor yang harganya mahal.
Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian, Ansari Bukhari, perusahaan baja nasional menurunkan produksinya tahun 2008 sebesar 50% akibat krisis keuangan global.
Solusi dan Antisipasi
Erman Suparno meminta pengusaha dan pekerja untuk melakukan upaya-upaya bipatrit dalam mengatasi dampak terhadap krisis global tersebut, menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan mediasi. "Yang masih direncanakan PHK dan dirumahkan agar dibatalkan," kata dia.
Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Jakarta, akhir tahun lalu, meminta pemerintah tegas dan progresif mengantisipasi lebih buruknya keadaan perekonomian nasional akibat krisis keuangan global. "Pemerintah adalah lokomotif untuk mengantisipasi keadaan ekonomi lebih terpuruk lagi," kata Sofjan Wanandi.
Sofjan mengatakan, pemerintah harus tegas dengan keputusannya untuk mengimpor lima barang tertentu hanya melalui lima pelabuhan. "Kami dengar, lima barang tertentu masih diimpor melalui Riau, tapi pemerintah malah mundur dengan perlawanan yang dilakukan para penyelundup," kata Sofjan.
Seperti diketahhui, lima produk tertentu, yaitu garmen, elektronika, makanan-minuman, alas kaki, dan mainan anak-anak boleh masuk ke Indonesia hanya melalui lima pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Langkah tegas dalam hal ini, kata Sofjan, untuk melindungi produksi dalam negeri. Selama ini lima produk tertentu itu banyak dikuasi impor ilegal. Sedangkan langkah progresif yang harus diambil pemerintah adalah pemerintah segera merealisasikan proyek infrastruktur agar menyerap tenaga kerja.
Para pengusaha juga meminta keputusan pemerintah mengatasi krisis ekonomi juga melibatkan para pengusaha.
Kalau pemerintah tidak tegas dan progresif untuk mengatasi dan mengantisipasi, maka mulai awal 2009 terjadi PHK massal. Sektor rawan PHK adalah tekstil dan alas kaki. Namun, sektor makanan dan obat-obatan diperkirakan masih aman terhadap gejolak krisis.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno mengatakan, potensi PHK sektor tekstil pada 2009 mencapai 70.000 sampai 80.000 orang. Tahun 2008 ini kita telah mem-PHK sekitar 30.000 orang.
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, PHK di sektor alas kaki pada 2009 mencapai 40.000 orang, sedangkan sampai akhir 2008 telah mencapai 10.000 orang. Sedangkan dari sisi pendapatan sektor sepatu diperkirakan turun 15% sampai 20%.
Sebelumnya Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, mengatakan terus berkomitmen menjaga pasar produksi industri dalam negeri. Pemerintah juga mendorong semua pihak agar meningkatkan penggunaan produksi industri dalam negeri. Dalam menjaga pasar dalam negeri pemerintah terus melakukan pembatasan pelabuhan impor untuk komoditi tertentu yakni kosmetik, keramik, baja, lampu hemat energi, handphone, busi filter dan sepeda.
Barang-barang tersebut hanya boleh masuk ke Indonesia melalui empat pelabuhan dan tiga bandara, yaitu Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Hasanuddin Makasar, dan Bandara Djuanda Surabaya.
Selain itu, pemerintah juga mewajibkan verifikasi impor di negara asal produk, seperti garmen dan lampu hemat energi. Pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan instrumen pengamanan pasar dalam negeri untuk produk baja.
Dia menjelaskan, kebijakan lain untuk meningkatkan produksi dalam negeri adalah optimalisasi subsidi pupuk dengan menambah 200.000 ton urea subsidi untuk mengatasi kelangkaan, meningkatkan penggunaan CPO (crude palm oil) sebagai biofuel.
Selain itu, meningkatkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM). "Ini semua bagian dari langkah pemerintah dalam pengamanan pasar terhadap gangguan dari produk luar negeri, khususnya dalam rangka peningkatan pemberantasan impor ilegal," kata dia. [SP/Siprianus Edi Hardum]
