MASYARAKAT diimbau tidak mudah menyetujui anggota keluarganya menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri, terutama negara-negara yang warganya kerap melakukan tindak kekerasan terhadap TKI.
Imbauan atau pesan itu disampaikan oleh Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Prof Dr Meutia Hatta Swasono seusai menjadi pembicara dalam Diskusi Panel bertema Gender and Ethnicity di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (29/7). "Jangan pernah menyetujui pengiriman anak, saudara, tetangga, dan kerabat yang masih mentah ke negara-negara yang rawan kekerasan," kata Meutia.
Menurut Meutia, yang dimaksud TKW mentah adalah pekerja asal Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri tanpa persiapan matang, seperti mengerti dan memahami bahasa negara tujuan, memiliki keterampilan, dan memiliki etos kerja. "Kalau tidak memenuhi tiga persyaratan miminal itu, sebaiknya jangan diberangkatkan, apalagi secara ilegal," katanya.
Untuk mengantisipasi tindak kekerasan terhadap TKW, ujar Meutia, sebagai Menneg PP ia telah melakukan koordinasi dengan Departemen Tenaga dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Bahkan, kata dia, ia telah menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meminta pemecahan konsulat jenderal (konjen) di negara Timur Tengah. "Pemecahan komjen di Timur Tengah dibutuhkan untuk mengawasi TKI di wilayah tersebut," ujar dia.
Putri pertama Proklamator Muhammad Hatta (Bung Hatta) ini mengatakan, usulan pemecahan konjen kini tengah dipertimbangkan presiden. "Saat ini presiden tengan mempertimbangkan usulan untuk memperbanyak konjen di wilayah Timur Tengah," terangnya.
Dengan diperbanyaknya konjen di sebuah wilayah, ujar Meutia, diharapkan mampu memperhatikan warganegara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ia mencontohkan kerja sama yang baik antara Konjen Indonesia dan pemerintah Hongkong membuat TKI sangat diperhatikan. "Di Hongkong, TKI mendapat libur," kata istri ekonom Sri Eddy Swasono ini.
Ditambahkan, pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi sadar bahwa melindungi bangsa Indonesia merupakan tugas utama. "Saya selalu mengingatkan para orangtua agar tidak memberangkatkan anak mereka ke luar negeri kalau tidak memiliki kemampuan berbahasa dan keahlian lain. Jika tidak sama saja membiarkan mereka menjadi korban," tegasnya. O jay |