SURABAYA-- Kalangan DPRD Jatim mendesak Pemrov Jatim untuk segera membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di sejumlah kota, khususnya di kota besar, seperti Surabaya. Sehubungan dengan itu, dewan telah menyetuji anggaran APBD sebesar Rp 96,4 miliar untuk kepentingan program tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Bambang Suhartono mengatakan bahwa pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya memang harus segera membangun rusunawa untuk masyarakat yang ada di wilayah Jatim, khususnya kota-kota besar. ''Untuk pembangunan rusunawa itu yang perlu diprioritaskan di antaranya di Kota Surabaya dan Malang,'' kata Bambang, di Surabaya, Senin (10/8).
Sehubungan dengan itu, Bambang menjelaskan PU Cipta Karya setidaknya mulai membangun rusunawa pada akhit tahun 2009. Memang, papar Bambang, dana yang diambilkan dari APBD tahun 2009 sebanyakRp 96,4 miliar itu di antaranya senilai Rp 11,1 miliar khusus diplot untuk pembangunan runumawa. Sedangkan sisanya, terang Bambang, dipergunakan untuk sejumlah program mendesak milik PU Cipta Karya lainnya.
Dari total dana Rp 11,1 miliar itu, Bambang menjelaskan bahwa dana untuk mengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa dialokasikan sebesar Rp 15 miliar. Dana sebesar itu, kata Bambang, memang hanya separo dari pengajuan yang disampaikan PU Cipta Karya, yakni sebesar Rp 30 miliar.
Untuk dana sebesar Rp 11, 1 miliar ditambah Rp 15 miliar itu, ungkap Bambang, memang akan dipakai membangun rusunawa yang berlokasi di kawasan Mastrip, Karangpilang, belahan selatan Kota Surabaya. ''Rusunawa yang dibangun tersebut bakal diperuntukkan bagi warga yang terkena program penertiban di kawasan strenkali Jagir, beberapa waktu lalu,'' tandas Bambang.
Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, mengatakan bahwa pembangunan rusunawa di Kota Surabaya saat ini memang mengacu pada konsep pembangunan secara vertikal, bukan lagi horizonal yang selama ini dilakukan para pengembang properti. ''Untuk pembangunan rusunawa memang harus lengkap sarana dan fasilitas umumnya, seperti sekolahan, poliklinik, tempat ibadah, serta fasilitas pasar,'' urai Bambang menambahkan.
Dari total dana yang dialokasikan untuk kepentingan proyek mendesak PU Cipta Karya itu, terang Bambang, di antaranya juga dipakai untuk melakukan rehabilitasi sejumlah gedung milik pemprov. Dan, papar Bambang, dana yang dialokasikan untuk itu senilai Rp 9,3 miliar. Selain itu, ujar Bambang, juga dipergunakan untuk proyek perbaikan saluran air dan proyek persampahan di perkotaaan yang total anggarannya mencapai Rp 50,4 miliar.
Mengenai proyek yang terakhir ini, jelas Bambang, memang akan diplot bagi Kota Surabaya, kemudian Kabupaten Sidoarjo, serta Kota Blitar. Itulah karenanya, Bambang berharap anggaran tersebut bisa terserap secara maksimal, sehingga mampu menghasilkan pembangunan yang maksimal pula. (afa/rin)
