TKI Bermasalah di Arab dan Malaysia
DOKUMENTASI BK
PENYIMPANGAN VISA: Salah satu sektor yang dapat 'dijadikan' sebagai sarana untuk bekerja ilegal di Arab Saudi maupun negara Timur Tengah lainnya, adalah dengan memanfaatkan visa Umroh atau Haji. Seusai menunaikan ibadah, mereka tak langsung pulang melainkan mencari pekerjaan dan menetap di sana.
Meski terjadi kekerasan, penyiksaan, atau masalah pelecehan seks oleh majikan terhadap PRT asal Indonesia di Arab maupun Malaysia, tetap Menakertrans menegaskan, jumlah TKI yang berhasil masih jauh lebih besar.
TENAGA kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di Arab Saudi maupun Malaysia, khususnya yang bekerja di sektor informal atau pembantu rumah tangga (PRT), dalam pandangan pemerintah dikarenakan hasil ulah para TKI itu sendiri yang bekerja di negara penempatan secara ilegal. Mereka juga dianggap sebagai TKI yang berperilaku menyimpang.
"Jika para TKI sektor informal itu tak membenahi prilaku menyimpangnya, seperti menggunakan visa Umroh atau Haji untuk bekerja di Timteng, tetap bekerjasama dengan agen ilegal, atau mencari majikan baru setelah kontrak kerjanya selesai, selama itu pula angka kematian atau TKI bermasalah akan tetap tinggi," kata Menakertrans Erman Suparno di Jakarta, Rabu (5/8).
Pasalnya, tambah Erman, keberadaan TKI seperti itu tak akan terlacak pemerintah atau Depnakertrans. Atau karena alasan hubungan bilateral, pemerintah pun tak bisa melakukan intervensi terhadap aturan hukum yang berlaku di negara penempatan tersebut, jika TKI ilegal atau yang datang tanpa melalui prosedur resmi itu terhadang masalah.
"Karena itu kami minta kesadaran dari para calon TKI, khususnya yang akan menempati posisi kerja sebagai PRT untuk disiplin, tak melakukan berbagai pelanggaran yang nantinya akan merugikan kepentingan TKI sendiri. Kalau mau umroh atau haji, ya itu saja. Jangan lalu menghilang mencari pekerjaan di Arab atau negara Timteng lainnya. Karena akan berhadapan dengan UU di negara penempatan itu," tegas Menakertrans.
Dikatakan, meski terjadi kekerasan, penyiksaan, atau masalah pelecehan seks oleh majikan terhadap PRT, namun dibanding jumlah TKLN atau PRT yang berhasil bekerja di Arab Saudi atau Malaysia, jumlahnya terhitung kecil. "Prosentase TKI yang bekerja sebagai PRT di Arab dan Malaysia yang dinilai berhasil lebih besar daripada TKI bermasalah," kilah Erman.
Walau demikian Erman menegaskan, untuk lebih menekan tingkat masalah yang bakal dialami calon TKI, pihaknya akan membenahi berbagai instrumen penyeleksi para calon tenaga kerja luar negeri (TKLN), seperti Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) swasta, Balai Latihan Kerja (BLK), dan lainnya. Jangan terbit sertifikasi bodong, misalnya, yang dikeluarkan salah satu LSP swasta hanya dalam tenggang waktu tiga hari.
Bahkan ke depan, tegas dia, penyaluran TKI informal akan diperkecil. Depnakertrans akan memperbesar prosentase penempatan TKI formal, sehingga penyaluran dan penempatan TKI bukan semata pada kuantitas atau jumlah, tapi lebih pada kualitas.
Namun sebelumnya, Direktur MigrantCare Anis Hidayah kepada Berita Kota menegaskan, jumlah kematian 600 TKI berprofesi sebagai PRT meninggal dunia di Malaysia dan 200 TKI di Riyadh, Arab Saudi, akibat penganiayaan majikan, kerja overtime, dan kasus seksual, sebenarnya sudah menjadi situasi darurat. Harusnya ada kajian khusus yang komprehensif dari pemerintah untuk mencoba membahas masalah tersebut. Nyatanya, pemerintah terkesan diam saja. "Hingga saat ini belum pernah tindakan tersebut," tegas Anis. O did |
