-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

06 August 2009

DKI Diminta Terapkan Jamkesmas

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/06/04471467/dki.diminta.terapkan.jamkesmas


DKI Diminta Terapkan Jamkesmas

Kamis, 6 Agustus 2009 | 04:47 WIB

Jakarta, Kompas - Sekitar seratus orang yang menamakan diri Dewan Kesehatan Rakyat mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Program penggratisan layanan kesehatan dari pemerintah pusat ini dinilai dapat menutupi program serupa yang diluncurkan Pemprov DKI.

"DKI menolak penerapan Jamkesmas karena sudah memiliki Jaring Pengamanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin). Padahal, sistem itu memiliki banyak kelemahan yang mengakibatkan banyak warga miskin tidak mendapat layanan kesehatan sebagaimana mestinya," kata Sekretaris Dewan Kesehatan Rakyat Agung Nugroho, Rabu (5/8), saat berunjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta.

Menurut Agung, JPK Gakin memiliki tujuan yang sama dengan Jamkesmas untuk menggratiskan biaya kesehatan bagi warga miskin. Di Jakarta, warga miskin yang tidak memiliki kartu JPK Gakin dapat mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai penggantinya.

Masalahnya, banyak pemegang kartu JPK Gakin dan SKTM tidak dilayani dengan baik dan bahkan ditolak oleh pihak rumah sakit. Sejak Januari sampai Juli, Dewan Kesehatan Rakyat menerima 150 keluhan semacam itu. Keluhan itu puncak gunung es dari kondisi sebenarnya.

Agung menuding pembayaran atas tagihan kartu JPK Gakin dan SKTM selalu terlambat dibayar sehingga pengelola rumah sakit sampai menolak pasien. Selain itu, obat bagi pasien Gakin dibatasi jenisnya sehingga untuk jenis lain harus membayar sendiri. Adapun pasien dengan SKTM tidak mendapat penggratisan biaya 100 persen.

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Asuransi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Yuditha Endah mengatakan, pertimbangan tidak diambilnya program Jamkesmas karena memiliki kemampuan anggaran untuk menggratiskan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. DKI menganggarkan dana Rp 550 miliar untuk JPK Gakin. (ECA)