9.000 Kartu Jamkesmas Tak Bertuan

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/07/14483282/9.000.Kartu.Jamkesmas.Tak.Bertuan Pelayanan Kesehatan 9.000 Kartu Jamkesmas Tak Bertuan Rabu, 7 Oktober 2009 | 14:48 WIB Banyumas, Kompas - Setidaknya ada 9.000 kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Banyumas tidak bertuan. Selama setahun ini permintaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari Jamkesmas nonkuota yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Banyumas mencapai 6.000 jiwa. "Dengan ada begitu banyaknya kartu Jamkesmas yang tak bertuan ini, perlu ada evaluasi kembali," kata Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Gempol Suwandono kepada para pengunjuk rasa yang menuntut agar SKTM tetap bisa dikeluarkan, Selasa (6/10), di halaman Pemkab Banyumas. Para pengunjuk rasa yang datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Purwokerto bersama puluhan masyarakat Banyumas menuntut agar Pemkab Banyumas tetap dapat memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang tergolong dalam Jamkesmas nonkuota. Jaminan itu harus dibuktikan dengan tidak menghentikan pengeluaran SKTM. Unjuk rasa tersebut menyusul kebijakan Pemkab Banyumas yang menghentikan pengeluaran SKTM bagi warga miskin untuk berobat sejak awal September 2009. Hal itu mengakibatkan banyak warga miskin yang tidak masuk dalam Jamkesmas dengan pembiayaan yang ditanggung pemerintah pusat tidak dapat berobat. Budiana (41), warga Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, mengaku sudah berupaya hingga menemui pejabat Bagian Kesejahteraan Rakyat Banyumas agar dapat memperoleh SKTM untuk keponakannya, Ajib Gunadi (11), yang sakit keras. Namun, upayanya itu tetap tidak membuahkan hasil. "Staf yang ada di bagian itu hanya bilang, kalau SKTM-nya dikeluarkan, lantas siapa yang mau menanggung biayanya karena dananya sudah habis," katanya mengutip ucapan salah seorang staf di bagian tersebut. Sebagai ketua RT di daerahnya, Budiana mengaku, sebetulnya banyak kartu Jamkesmas yang tidak tepat sasaran. Lagipula, lanjutnya, pemerintah seharusnya dapat menyurvei langsung penerima kartu Jamkesmas ke lapangan. (mdn)