Jakarta, (tvOne)
Alokasi distribusi beras miskin (raskin) untuk tahun 2010 diputuskan tetap sebanyak 15 kilogram per bulan bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Periode distribusi tidak berubah yakni selama 12 bulan.
Ketua Komisi IV DPR RI Bomer Pasaribu mengatakan, rapat dengar pendapat dengan Perum Bulog memutuskan alokasi tetap 15 kilogram per bulan selama 12 bulan.
"Berbeda dengan alokasi yang ditetapkan Panitia Anggaran DPR sebelumnya, yaitu sebesar 13 kg per bulan," kata Bomer.
Bomer menambahkan, penyaluran raskin tahun depan akan menghadapi kendala keterbatasan anggaran subsidi yang hanya mencapai Rp11,655 triliun. Sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp1,7 triliun.
"Akibatnya, raskin diperkirakan hanya dapat disalurkan hingga Oktober," ujarnya seperti dilansir VIVAnews.
Rapat menyepakati agar kekurangan subsidi ditampung dalam APBN-P 2010. Namun, kata dia, hal tersebut masih sangat tergantung apakah ada anggaran APBN-P untuk tahun depan.
"Jika tidak ada APBN-P 2010, maka kemungkinan penyaluran raskin akan menggantung menjadi 10 bulan saja," kata Bomer.
Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar mengakui, pihaknya mendukung keinginan Komisi IV yang menghendaki kekurangan subsidi raskin ditutup dengan APBN-P 2010.
"Kami bersama anggota Komisi IV akan berjuang untuk membuka peluang adanya anggaran APBN-P untuk tahun depan," tuturnya.
Namun, dia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan defisit tersebut akan membengkak jika harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras dan gabah pada 2010 naik seiring dengan naiknya angka inflasi dan harga pupuk.
"Harga Pembeli Beras (HPB) disetujui dengan asumsi belum memperhitungkan kenaikan HPP tahun depan. Jika HPP naik, defisit bisa makin besar," kata Mustafa.
Ada tambahan stok Cadangan Beras Pemerintah minimal 500 ribu ton senilai Rp2,925 triliun sebagai antisipasi ancaman El Nino dan La Nina di tahun 2010. Tambahan CBP dialokasikan dari dana cadangan bencana alam dalam APBN 2010.
