Digusur, Ratusan PKL Serbu DPRD Medan

http://sumutcyber.com/?open=view&newsid=6973 Digusur, Ratusan PKL Serbu DPRD Medan (metro aceh/al amin) DEMO PKL: Ratusan pedagang kaki lima Kampung Lalang Medan serbu Kantor Walikota Medan dan Gedung DPRD Medan protes atas penggusuran dilakukan terhadap mereka yang berdalih penataan demi kelancaran lalu lintas. Rabu, 30 September 2009 | 17:29:36 Medan, Sumutcyber- Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Gatot Subroto-Kampung Lalang Medan serbu Kantor Walikota Medan dan Gedung DPRD Medan menuntut penertiban dilakukan terhadap mereka harus adil. Membawa spanduk dan poster, ratusan PKL yang kebanyakan wanita ini mendesak adanya relokasi terlebih dahulu sebelum mereka digusur dan dipindahkan ke tempat yang dikatakan telah disediakan. "Kami bukannya menentang kebijakan pemerintah. Tapi kalau menggusur juga harus punya rasa kemanusian. Katanya kami mau direlokasi, tapi tempatn sediakan dulu," tukas Sherli boru Gultom (49), salah seorang pedagang yang juga koordinator aksi. Disampaikannya, memang dari pihak kelurahan ada menyatakan telah disediakan tempat untuk mereka nantinya. "Tapi kami merasa tidak representatif dan kami yakin tidak akan didatangi pembeli. Mana ada yang mau datang jika lokasinya jauh dari jalan raya," tukas Sherli lagi. Perwakilan pengunjukrasa kemudian diterima oleh Ketua DPRD Medan sementara Denny Ilham Panggabean yang menyatakan, pihaknya menampung semua aspirasi dari warga untuk dapat ditindaklanjuti. "Namun sekarang ini karena kita baru saja dilantik dan belum ada perangkat seperti fraksi untuk membahas hal ini. Karenanya, saya akan secara langsung menyampaikannya ke Pejabat Walikota Medan," tukas Denny Ilham. Pemko Medan memang saat ini sedang gencar melakukan penertiban para pedagang kaki lima di semua titik pasar atau jalan. Ini dikatakan Pejabat Walikota Medan Rahudman karena sudah semakin semrautnya para pedagang hingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Dalam satu kesempatan, Rahudman mengatakan, penertiban semata-mata demi adanya kenyamanan dan keamanan semua warga dalam beraktifitas terutama para pedagang. "Pada prinsipnya kami tidak akan melakukan larangan berdagang, tapi harus mau ditata," pungkasnya. (min/smg)