http://www.surya.co.id/2009/10/22/dituding-tak-becus-rsud-dr-soewandhie-banyak-hutang.html Dituding Tak Becus, RSUD dr Soewandhie Banyak Hutang Kamis, 22 Oktober 2009 | 8:05 WIB | Posts by: jps | Kategori: Surabaya Raya | ShareThis SURABAYA-SURYA- Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menilai menajemen RSUD dr Soewandhie, tidak becus dalam embuat laporan keuangan, sehingga anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) belum cair. "Para tim medis dan dokternya mungkin kurang bisa memahami pedoman pelaksanaan Jamkesmas yang dikeluarkan Depkes," katanya Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, Rabu (21/10). Seperti diberitakan sebelumnya, RSUD dr Soewandhie diketahui telah mengutang obat di sejumlah pabrikan obat swasta sekitar Rp1 miliar. Utang ini dilakukan, karena belum cairnnya anggaran untuk perawatan pasien Jamkesmas. "Seharusnya, Dinkes Surabaya memberikan persekot terlebih dahulu kepada rumah sakit pemerintah supaya bisa beroperasi, sehingga tidak terjadi utang seperti yang dilakukan oleh RSUD dr Soewandhie," katanya. Jika sudah berjalan, kata Baktiono, pihak RSUD dr Soewandhie bisa membuat laporan seperti yang sudah tertera dalam pedoman pelaksanaan dengan sistem paket pengobatan. Selain itu, klaim tersebut harus menyertakan bukti-bukti yang ada, sehingga Jamkesmas tersebut bisa dicairkan, seperti nama pasien, penyakit yang diderita dan paket yang digunakan. "Kalau laporannya benar dananya pasti bisa diturunkan. Kalau tidak cair, berarti selama ini sudah ada miskomunikasi atau laporannya yang salah. Ini yang harus diteliti dan segera diperbaruhi," katanya menegaskan. Menurut dia, kesalahan klaim yang diajukan oleh RSUD dr Soewandhie tersebut kemungkinan karena prosedur paket yang dilaporkan tidak sesuai. Padahal, sepengetahuan Baktiono, proses pembuatan laporan tersebut sudah bisa disesuaikan dengan laporan pertama kali yang diminta oleh Depkes. "Biasanya laporan pertama itu dijadikan acuan untuk klaim berikutnya. Sehingga klaim selanjutnya bisa cair," katanya. Makanya, Baktiono menyarankan Direktur RSUD dr Soewandhie dan bidang pelayanannya oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya diajak untuk berkonsultasi ke Depkes RI dalam pembuatan laporan klaim. "Dengan begitu, saya rasa sudah tidak ada klaim yang tidak cair. Apalagi sampai terjadi utang kepada swasta," ujarnya. Jika utang kepada pihak swasta ini terus terjadi karena alasan anggarannya tidak bisa cair, Baktiono menuding kalau kejadian tersebut ada permainan dengan pabrikan obat yang ada. "Karena sudah mengetahui kalau prosedur pelaporannya tidak benar ternyata tidak juga diperbaiki," ujarnya. Disamping itu, jika selama proses pengobatan terhadap pasien memegang kartu Jamkesmas ternyata pihak rumah sakit mengatakan kalau obat yang digunakan untuk pasien tersebut tidak ada di RSUD tersebut. Baktiono juga menilai kalau RSUD tersebut patut diduga ada permainan dengan pabrik besar di bidang farmasi. Apalagi dalam hal ini pasien disuruh membeli obat di luar RS. "Kalau itu yang terjadi, patut diduga ada permainan antara RS dengan pabrik besar farmasi," katanya menegaskan. Sementara itu, Direktur RSUD dr Soewandhie Lilian Anggreini menjelaskan, selama ini pelaporan klaim keuangan selalu terkendala dengan jenis konsep pelaporan yang dimiliki oleh Depkes RI. "Selama ini, kami terus melaporkan hasil klaim. Tapi selalu dikembalikan. Alasanya, laporannya tidak sama," katanya berdalih. Untuk itu, kata Lilian, klaim anggaran Jamkesmas yang dilaporkan ke Depkes RI tidak cair. Hingga akhirnya pihak RSUD dr Soewandhie memutuskan untuk menghutang kepada pabrikan swasta dengan alasan supaya program jamkesmas tersebut tetap berjalan. Lilian Anggraeny mengaku siap memberi pelayanan ke maskin meski dirundung hutang. "Walaupun uang gak punya, pelayanan jalan terus. Dari dulu seperti itu, tahun 2007 dan 2008 juga seperti ini," kata Lilian. Lilian mentarget dana jamkesmas Rp 2,4 miliar yang belum cair itu tidak lama lagi diselesaikan karena tinggal menyelesaikan poroses administrasi saja. Selain pasien jamkesmas, pelayanan juga tetap dibuka untuk pasien miskin pemegang SKM. Untuk ini RSUD dr Soewandhie mendapat dana Rp 9 miliar dari APBD Surabaya. "Kalau jumlah ini masih kurang kami akan mengajukan lagi. Pokoknya jangan takut masyarakat miskin tidak dilayani disini," katanya. uus