KUALITAS perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama yang bekerja di luar negeri, akan terus ditingkatkan. Untuk ini Depnakertrans akan mencerna secara cermat setiap perjanjian kerja sama penempatan TKI ke luar negeri, terutama TKI yang bekerja di sektor informal atau Pembantu Rumah Tangga (PRT).
Langkah tersebut akan dilakukan melalui MoU saling menguntungkan, dengan posisi tawar berimbang. Diharapkan ke depan, tak ada lagi penyiksaan para majikan terhadap TKI yang bekerja sebagai PRT. Minimal bisa menekan angka pelecehan seksual dan sikap kesewenangan majikan, dengan tak digaji, misalnya, atau diusir sebelum masa kontrak berakhir.
"Untuk melihat persoalan sebenarnya yang ada di belakang kasus-kasus tindakan amoral majikan terhadap TKI, nanti saya akan segera datang ke Malaysia, Arab Saudi, dan negara negara penempatan lainnya, untuk melakukan pembicaraaan dan persiapan peningkatan perlindungan di sana. Itulah salah satu dari beberapa program yang telah menjadi prioritas dalam program 100 hari kerja saya," ungkap Menakertrans Muhaimin Iskandar, Jumat (23/10).
Menakertrans menambahkan, persoalan TKI muncul, biasanya lebih banyak disebabkan persiapan pengiriman dari dalam negeri yang kurang maksimal. Mulai dari proses perekrutan, cek kesehatan, psikologi, kemampuan bahasa, dan kemampuan teknis penata laksana rumah. Pada proses pemeriksaan kesehatan. misalnya, tak jarang calon PRT yang tengah hamil ternyata lolos dari pemeriksaan kesehatan. "Untuk itu, pemeriksaan dan persiapan pemberangkatan dari dalam negeri akan diperketat sehingga tak terjadi lagi permasalahan di luar negeri," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Muhaimin yang baru menggantikan Erman Suparno, bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri (Deplu), pihaknya juga akan mengagendakan pemulangan TKI bermasalah di luar negeri yang selama ini masih banyak menumpuk di Kedubes RI di negara-negara penempatan. Dikatakan, masalah TKI perlu menjadi prioritas, karena selama ini di luar sumber daya alam (SDA), TKI-lah yang paling banyak menyumbang devisa bagi negara.
"Selain TKI, dalam program 100 hari kerja ini kami juga akan melakukan koordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk mencari formulasi dan standar serta standar mutu kelulusan yang produktif dan kompetitif. O did |
