http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/09/30/37201
30 September 2009 | 07:52 wib | Daerah Meninggal, Terlambat Peroleh Pengobatan Karena Miskin Purwokerto, CyberNews. Gara-gara kebingungan berobat saat sakit, Anto Riadi (19), warga Desa Pasir Muncang Kecamatan Purwokerto Barat meninggal dunia di Rumah Sakit Margono Sukarjo Purwokerto.
Sebelumnya ia sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Purwokerto, tetapi karena biayanya mahal, keluarganya kemudian memindahkan ke RS Margono.
Sayangnya nyawa korban tidak tertolong lagi. Anto Riadi mengalami keterlambatan penanganan atas penyakitnya karena miskin.
Sekretaris Fraksi Gerindra Nurani Rakyat, Yoga Sugama, mengatakan, ibu korban, Narsini sempat datang ke rumahnya. Ia mengeluh bingung saat anaknya sakit, karena tidak punya uang untuk berobat.
Terlebih lagi sudah tidak ada jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui program SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
"Anaknya Bu Narsini ini akhirnya meninggal, semua itu karena terlambat dibawa berobat, sebab ibunya kebingungan tidak punya SKTM lagi," kata Yoga.
Menanggapi kejadian ini, Ketua Fraksi PDIP, Subagyo SPd mengatakan, dalam waktu dekat ini akan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyumas terkait penghapusan jaminan kesehatan non-Jamkesmas ini. Menurutnya, Fraksi PDIP merasa perlu untuk memanggil Dinkes, sebab secara sepihak langkah eksekutif menghentikan SKTM membuat masyarakat tidak mampu menjadi bingung untuk mendapatkan fasilitas pengobatan gratis. Apalagi tidak ada penjelasan lebih lanjut, soal penghentian program SKTM ini.
"Kami berharap, dengan memanggil Dinkes ini minimal ada jalan keluar atau penjelasan terstruktur bagi warga tidak mampu, ketika mereka sakit dan tidak punya uang, maka apa yang harus dilakukan, karena SKTM sudah dihentikan. Karena orang sakit itu kan tidak bisa ditunda dan harus segera diobati," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi PDIP, Bambang Pudjianto. Menurutnya, alasan validasi data sehingga SKTM dihentikan sangat tidak masuk akal. Seharusnya validasi data bisa tetap dilakukan secara cepat dan akurat, sebab data orang miskin mudah diperoleh.
"Intinya masalah anggaran dan eksekutif kurang tranparan membicarakan hal tersebut. Kalau soal validasi data, itu mudah, sebab data orang miskin ada di desa, di BPS (Badan Pusat Statistik), kependudukan dan lain-lain, jadi itu bukan alasan yang kuat untuk penghentian SKTM," tegasnya.
Terpisah, Sekda Banyumas, Iskandar Arifin saat dihubungi mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah mengeluarkan anggaran Rp 3,1 miliar untuk SKTM. Dan Pemkab Banyumas masih memiliki utang Rp 2,5 miliar tagihan SKTM yang belum dibayar di RS Margono, kemudian di RS Ajibarang Rp 700 juta. Belum lagi utang di RS Islam dan RS Banyumas.
"Karena itu terpaksa kami mengentikan SKTM, minimal sampai selesai dilakukan validasi data yaitu sekitar bulan November," katanya. ( Wws / smcn )
|
