-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

29 October 2009

Program Keluarga Harapan (PKH) Gantikan BLT

http://www.beritakota.co.id/berita/ekonomi-a-bisnis/18207-program-keluarga-harapan-pkh-gantikan-blt.html

Program Keluarga Harapan (PKH) Gantikan BLT
Kamis, 29 Oktober 2009 03:01
SEBELUM berakhirnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Februari lalu, Pemerintah telah mempersiapkan penggantinya yang telah diuji coba sejak 2007 hingga 2009, yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Kendati mirip dengan BLT, namun PKH memiliki tujuan pada penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sangat miskin (RTSM) seluruh Indonesia melalui bantuan tunai bersyarat.

Kepala Sub Bidang (Kasubdit) Media Tradisional Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi Dan Informasi (Ditjen SKDI) Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Endang Kartiwak mengatakan, PKH ditujukan bagi RTSM dengan ketentuan Ibu hamil/menyusui atau memiliki anak balita, anak usia SD, anak usia SMP, atau anak putus sekolah di bawah 15 tahun.

"Saat ini sebanyak 13 provinsi, 70 kabupaten/kota, dan 779 kecamatan yang sudah ter-cover PKH. Propinsi penerima PKH di antaranya NAD, Sumut, Sumbar, DKI Jakarta, Banten, Jabar, DIY, Jatim, Sulut, Gorontalo, Kalsel, NTT, dan NTB," urai Endang di sela-sela kunjungan ke penerima PKH di Situbondo, Jawa Timur, Selasa (27/10).

Menurut Endang, besaran dana yang akan diterima PKH masing-masing berbeda, tergantung persyaratan dalam suatu keluarga. Berkisar mulai dari Rp600 ribu hingga Rp2,2 juta/keluarga/tahun. Kriteria yang akan diperoleh peserta PKH di antaranya bantuan tetap Rp200 ribu, bantuan pendidikan SD/MI Rp400 ribu, pendidikan SMP/MTS Rp800 ribu, dan bantuan ibu hamil/nifas, bayi, atau balita Rp800 ribu.

"Jadi, masing-masing peserta PKH bisa berbeda menerima dana bantuannya. Misalnya saja tak ada balita, berarti dana untuk balita tak diberikan, dan lain sebagainya," kata Endang. Bantuan PKH, tambahnya akan dibagikan tiga tahapan dalam setahun yang pengambilannya di kantor pos terdekat sebagai agen pembayaran yang ditunjuk Pemerintah.

Di Situbondo sebagai salah satu kabupaten peserta PKH dari tahun ke tahun, menurut Wakil Bupati Suroso, jumlahnya makin menurun kendati jumlah kecamatannya justru bertambah. "Pada awal pelaksanaan, kami mendata terdapat sembilan kecamatan penerima PKH, namun saat ini bertambah menjadi 13 Kecamatan dari total 19 Kecamatan di Situbondo dengan jumlah penerima 5.576 KK," terang Suroso. O omy