Sekolah Gratis di Kabupaten Malang Terancam Gagal
Sekolah SD Gratis/ilustrasi. (ANTARA/Yusran Uccang)@
Malang (ANTARA News) - Rencana pendidikan gratis untuk SD dan SMP negeri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, terancam gagal akibat adanya pengalihan program Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) oleh Pemprov Jatim.

Wakil Bupati Malang Rendra Kresna, di Malang, Selasa, mengatakan, Bosda untuk tahun 2010 nanti bukan dihapus, tetapi dialihkan. Bosda tersebut semula dirancang untuk SD dan SMP negeri, namun pada tahun 2010 dialihkan untuk madrasah dan pondok pesantren.

"Pengalihan Bosda ini tidak hanya menimpa Kabupaten Malang saja kok, tapi juga terjadi di daerah lain di Jatim. Oleh karena itu Diknas harus segera melakukan sosialisasi agar SD dan SMP yang selama ini mendapatkan kucuran Bosda tahu dan tidak terus berharap," kata Rendra.

Sementara itu Kepala Diknas Kabupaten Malang Suwandi mengatakan, SD dan SMP yang terkena dampak pengalihan Bosda tersebut mencapai ribuan termasuk SD dan SMP yang berstandard nasional dan internasional. Untuk SD negeri sebanyak 1.115 dan SD swasta 45, SMP negeri sebanyak 66 dan swasta 198.

Ia mengakui, akibat dari pengalihan Bosda tersebut rencana sekolah gratis pada tahun 2010 dan sudah dicanangkan sejak tahun lalu menjadi gagal, padahal program tersebut sudah disosialisasikan secara luas di sekolah-sekolah yang ada di daerah itu.

Menyinggung upaya Diknas untuk biaya operasional sekolah setelah Bosda dialihkan, Suwandi mengaku, pihaknya akan mengupayakan adanya subsidi silang di setiap sekolah dengan cara memetakan kondisi wali murid.

Bosda yang dianggarkan Kabupaten Malang pada tahun 2010 sebesar Rp38 miliar. Dana itu diambilkan dari APBD Kabupaten Malang sebesar Rp19 miliar dan Pemprov Jatim Rp19 miliar, namun akhirnya gagal akibat adanya pengalihan anggaran oleh Pemprov.

Program prioritas Pemprov Jatim adalah penuntasan buta aksara, pembangunan dan rehabilitasi untuk SMK. Namun pada tahun 2010 bantuan Bosda diprioritaskan untuk madrasah diniyah ula (setingkat SD) dan diniyah wusto (setingkat SMP), bantuan keuangan untuk Paket A dan B ponpes serta insentif bagi guru-guru SD, MI, SMP dan MTs.

Menurut rencana setiap siswa diniyah ula akan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 ribu setiap bulan, siswa diniyah wusto sebesar Rp20 ribu per bulan, paket A dan B ponpes sebesar Rp25 ribu serta guru madrasah dan ponpes sekitar Rp300 ribu per bulan.(*)