Hapus Dualisme Pengurusan TKI

http://www.beritakota.co.id/berita/ekonomi-a-bisnis/18004-hapus-dualisme-pengurusan-tki-.html Hapus Dualisme Pengurusan TKI Selasa, 27 Oktober 2009 03:05 JAKARTA, BK Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar diminta menentukan sikap atas keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang melakukan tugas dan fungsi sama dengan Depnakertrans. Sebab, jika kondisi ini dibiarkan akan memperbesar pemborosan keuangan negara. Pasalnya, bagaimana mungkin satu kegiatan ditangani dua instansi berbeda. "Kondisi ini pula membuat program penempatan dan perlindungan TKI tak lancar, termasuk dalam penegakan peraturan perundangan. Kesannya seperti perebutan wewenang. Jika sebuah konsorsium asuransi TKI karena suatu sebab tak dilayani Depnakertrans, dia akan beralih ke BNP2TKI atau sebaliknya. Karenanya Himsataki menghimbau agar Menakertrans tentukan sikap," kata Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus Yamani di Jakarta, kemarin Dia menambahkan, begitu juga jika ada perusahaan jasa TKI (PJTKI) yang dihentikan pelayanan (diskorsing) oleh Depnakertrans untuk kurun waktu tertentu, tiga bulan misalnya, dia pun akan beralih ke BNP2TKI atau sebaliknya, sehingga sanksi tak efektif. Masih banyak contoh yang terlalu panjang untuk diungkapkan, akibat dualisme pelayanan selama ini. Dia juga menunjuk kontroversi penunjukkan LBH KOMPAR untuk menangani TKI yang pulang dari luar negeri di terminal khusus TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi ini, tegas Yunus, menjadikan pemerintah tak berwibawa. Dia juga menunjuk penanganan kasus dan pemulangan TKI bermasalah di luar negeri yang terkatung-katung dan jumlahnya mencapai ribuan di penampungan di luar negeri, akibat adanya dualisme itu. O one