28 Mei 2007
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Badawi di Kuala Lumpur selama tiga hari (27–29 Mei 2007).
Salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu menyangkut nasib tenaga kerja
Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan, Malaysia saat ini sedang merancang Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, yang salah satunya mengatur soal perlindungan hukum bagi TKI.“Nantinya, UU itu menyangkut dua hal, yaitu tenaga kerja asing di Malaysia akan disamakan haknya dengan tenaga kerja Malaysia sendiri,” ungkap Dino di Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta, sebelum mengikuti Presiden SBY bertolak ke Kuala Lumpur,Malaysia,kemarin.
Selain itu, ungkap Dino,TKI nantinya juga akan mendapat perlindungan yang mengacu pada standar konvensi internasional. “Ini merupakan langkah maju dalam usaha menjamin hak-hak dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing. Indonesia sangat menghargai itu,” tegasnya.Agenda lain yang juga ikut dibahas dalam pertemuan itu,antara lain,perlunya perhatian khusus kepada anak-anak buruh perkebunan agar mendapat pendidikan yang layak selama bekerja di Malaysia. “Sekitar 30.000 buruh bekerja di sektor perkebunan. Kita ingin anak-anak para buruh itu memperoleh fasilitas pendidikan memadai. Pemerintah Indonesia juga berencana mengirim guru-guru dari Indonesia,” ujarnya.
Tidak kalah penting, ungkap Dino, Presiden juga akan bertemu dengan sejumlah pengusaha Malaysia untuk membahas masalah investasi. Selain kedua agenda tersebut, Presiden SBY juga dijadwalkan menjadi salah satu pembicara kunci pada pembukaan World Islamic Economic Forum (WIEF) III. WIEF merupakan forum yang diselenggarakan sejumlah negara Islam untuk membahas dan memajukan kondisi sosial umat Islam sedunia.“Setiap tahun forum ini menghadirkan pemimpin dan tokoh-tokoh Islam dari penjuru dunia serta pelaku bisnis untuk bertukar pikiran membahas ide-ide baru dalam memajukan serta menyejahterakan umat Islam,” jelas Dino.
Selain Presiden SBY, pemimpin negara yang memberikan pidato pada WIEC tersebut adalah PM Kuwait, PM Pakistan serta PM Malaysia. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur ini, Presiden SBY didampingi Ny Ani Yudhoyono, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Andi Matalatta, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Mendag Mari E Pangestu, Menakertrans Erman Soeparno, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr Sjahrir, dan Ketua Umum Kadin MS Hidayat.
Sementara itu, di tempat terpisah, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Meuthia Hatta Swasono meminta Pemerintah Malaysia menindak tegas para majikan dari TKI yang berbuat tindak kekerasan. “Sebanyak 60% pekerja yang dirajam di Malaysia adalah TKI,padahalhalitubelum tentu kesalahan TKI karena bisa saja KTP (kartu tanda penduduk) merekadipalsukanorang lain,”tegas Meuthia di Surabaya, kemarin.Dia mengharapkan Malaysia dapatmencontohtindakan Pemerintah Amerika Serikat (AS)yangmenindakmajikanakibat tindak kekerasan yang dilakukan terhadap TKI.
Selain itu, Meneg PP juga mengancam akan menindak tegas pejabat yang menjaga “jalan tikus” di perbatasan Indonesia– Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat,jika terbukti ikut menyelundupkan orang. “Kalau ada pejabat yang melindungi trafficking di Entikong akan dihukum sesuai dengan UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PT PPO). Bahkan, hukuman pejabat ditambah 1/3,”tegasnya.Meuthia mengungkapkan, perbatasan Indonesia–Malaysia memang memiliki banyak “jalan tikus” yang memungkinkan terjadinya kasus trafficking. Karena itu, dia mengaku sudah membentuk gugus tugas lintas departemen yang terdiri atas Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Depnakertrans, dan Depsos. “Tim ini akan mewaspadai kasus trafficking, termasuk di Entikong,”paparnya. (maya sofia/muhibudin/- okezone)
