29 Mei 2007
Kuala Lumpur (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur, Selasa siang, meninjau langsung tempat pelayanan pembuatan paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
Presiden yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri kabinet tersebut sempat berbicara dengan ratusan orang WNI yang saat itu kebetulan sedang mengurus perpanjangan paspor, pengurusan visa, pindah alamat, dan berbagai keperluan lainnya.
Dalam pesan singkatnya, Presiden menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk membantu berbagai permasalahan WNI maupun tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.
"Ini berlaku bagi semua, bahwa kalau ada masalah, KBRI atau Konsulat Jenderal wajib hukumnya untuk memberikan bantuan. Saya sudah berbicara kepada PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi agar saudara kami dari Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan tujuan baik, agar diberikan pelayanan dan perlindungan yang baik pula," katanya yang disambut tepuk tangan meriah ratusan WNI dan TKI yang berada di ruangan tersebut.
Presiden kemudian berpesan agar mereka bekerja dengan baik, mengikuti hukum dan aturan yang berlaku di Malaysia, kemudian kalau ada masalah agar segera disampaikan ke Kedubes atau Konsulat Jenderal agar bisa dibantu.
Selain itu, menanggapi ruangan tempat pelayanan paspor di KBRI yang kurang memadai, Presiden mengatakan, "Saya melihat ruangan di sini kurang luas. Saya sudah mengusulkan kepada Deplu dan Kedubes Kuala Lumpur untuk menambah lagi tempatnya agar lebih baik, tidak berdesak-desakan seperti ini".
Presiden berharap pembangunan perluasan tempat pelayanan itu bisa secepatnya dilakukan agar WNI lebih merasa nyaman lagi dalam mengurus surat-surat yang diperlukan.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden dan rombongan sebelumnya mendapat pemaparan dari Kuasa Hukum Ad Interim KBRI Kuala Lumpur mengenai berbagai persoalan yang dihadapi KBRI khususnya menyangkut pelayanan kepada WNI.
Setelah itu, Presiden dan rombongan juga menyempatkan diri meninjau satuan tugas pelayanan dan perlindungan TKI yang berugas memberikan konseling kepada para TKI mengenai masalah yang dihadapi, termasuk memfasilitasi dialog dengan majikannya.(*)
