24 Juni 2007
JAKARTA (Pos Kota) - Kasus TKI Ceriyati di Malaysia membuat pemerintah ingin memperbaiki perjanjian kesepakatan/ memorandum of understanding (MoU) tentang informal workers. Perubahan MoU antara Indonesia dengan Malaysia ini akan dibicarakan di Surabaya, Jawa Timur, 27 dan 28 Juni 2007.
"Saya akan mengajak teman-teman dari LSM dan DPR untuk memperbaharui MoU ini. Malaysia menghormati kita. Kita minta ini dibicarakan di Indonesia dan Malaysia setuju," ungkap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, baru-baru ini.
MoU tentang tenaga kerja informal ini sebelumnya ditandatangani Mei 2006 lalu. MoU menjadi payung hukum bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia dan menurut Erman, MoU itu berhasil memperbaiki nasib TKI.
"Tingkat gaji sudah naik. Hak-hak sebagai pekerja itu lebih baik. Seperti asuransi, tempat tinggal, hak libur dan hak politik. Namun masih perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan yang nanti dibahas," jelasnya.
Usulan perbaikan yang pertama adalah asuransi kesehatan TKI harus dibayar majikan. Para TKI dibuatkan ID Card (kartu identitas). Usulan ini karena UU di Malaysia menyebutkan paspor TKI ditahan majikan.
"Dengan adanya ID ini polisi tidak bisa menangkap pemegang ID tersebut karena jelas identitasnya," kata Erman.
Ketika ditanya apakah dengan banyaknya kasus penyiksaan terhadap TKI, program penempatan TKI ke Malaysia akan ditutup sementara, Erman mengatakan tidak.
Menurutnya, tidak adil menutup penempatan ke Malaysia di saat banyak warga negara Indonesia (WNI) yang membutuhkan pekerjaan. “Kasus penyiksaan yang menimpa TKI lebih kecil jumlahnya dibandingkan yang berhasil.
Saat ini memang ada sekitar 279 kasus di Malaysia, tapi yang melibatkan TKI hanya 19 dan 16 diantaranya sudah selesai kasusnya. Sedangkan yang lainnya terkait kasus narkoba,” jelas Erman yang berjanji pemerintah juga tegas jika ada TKI diperlakukan tidak adil di Malaysia.
(tri)
