13-02-2008
Wawancara dengan Don Marut
Sejumlah LSM menolak rancangan dokumen kebijakan pengamanan proyek
yang diajukan Asian Development Bank, ADB karena dianggap melemahkan
posisi masyarakat adat dan masyarakat yang digusur demi proyek-proyek
ADB. Salah satu LSM yang secara demonstratif keluar dari ruangan rapat
adalah INFID, FORUM LSM untuk Perkembangan Indonesia. Don Marut,
direktur eksekutif INFID menyatakan, Indonesia sebenarnya tidak butuh
ADB karena sebagian besar proyek bantuan mereka tidak dirasakan
manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Berikut penjelasan Don marut kepada
Radio Nederland Wereldomroep.
ADB.jpg240.coretjpg.jpgDon Marut: Seperti penelitian dari Bappenas
sendiri tahun 2004, dan penelitian itu valid, bahwa pinjaman dari
lembaga-lembaga multilateral termasuk ADB dan Bank Dunia, sebagian
besar itu bukan untuk kepentingan Indonesia. Tapi lebih untuk
kepentingan keamanan pekerjaan dari staf di Bank Dunia sendiri. Terus
yang kedua untuk mempermudah tekanan-tekanan terhadap pemerintah
Indonesia oleh negara-negara pemegang saham di lembaga-lembaga
multilateral itu.
Karena dengan melalui utang, maka pemerintah negara-negara maju dan
juga beberapa perusahaan multinasional, bisa memberi tekanan kepada
pemerintah Indonesia untuk membuat perubahan-perubahan kebijakan yang
menguntungkan negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan
multinasional. Apalagi porsi utang ADB itu sebetulnya tidak mencapai
satu persen dari total APBN.
Tak Ada Alternatif
RNW: Alternatif dari ADB ini apa yang mungkin lebih baik menurut LSM?
Don Marut: Untuk sekarang ini tidak ada sebetulnya alternatif yang
lebih baik. Yang pertama itu mungkin satu-satunya cara, ADB pertama
harus membuka semua informasi tentang proyeknya selama ini. Apakah itu
bermanfaat atau tidak? Apakah membawa keuntungan untuk rakyat atau
tidak? Kalau itu dibuka dan ternyata memang ada manfaatnya, itu baru
kita membicarakan lagi policy baru.
Tapi secara prinsipiil INFID sendiri punya pendapat bahwa ADB itu
sudah tidak layak lagi punya tempat di Indonesia.
Agresif Bergerilya
RNW: Apakah pemerintah memang berniat untuk mengikuti program ADB ini?
Don Marut: Ada niat baik dari pemerintah, pertama dengan UU atau PP
yang membatasi jumlah defisit APBN. Paling tinggi 3%. Nah, dari jumlah
3% itu, itu paling tinggi utang luar negeri itu sekitar 1,5%. Itu
sebetulnya sudah sangat minimal. Tapi ADB bersama dengan Bank Dunia,
mereka sudah memasuki wilayah-wilayah pemerintah daerah. Untuk
mengajukan utang langsung ke ADB dan Bank Dunia. Meskipun keputusan
utamanya tetap ada di pemerintah pusat.
Itu sebetulnya yang kita cemas akhir-akhir ini, karena agresifnya ADB
bersama Bank Dunia itu untuk bergerilya membujuk pemerintah daerah
untuk proposal utang langsung ke luar negeri.
Silakan klik MP3 di atas untuk mengikuti wawancara lebih lanjut dengan
Don Marut, direktur eksekutif INFID lewat.
