-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

12 March 2008

Satu Kampung Kelaparan

Satu Kampung Kelaparan
 
Probolinggo-Surya, Melambungnya harga kebutuhan pangan pokok (sembako) dan buruknya cuaca di laut tiga bulan terakhir, membuat warga sebuah kampung nelayan di Kabupaten Probolinggo merana.
 
Parahnya, ketika mereka kini tak punya penghasilan karena terpaksa berhenti mencari ikan di laut, harga sembako justru mencekik. Akibatnya, mereka tak mampu lagi membeli beras serta lauk pauk untuk dimasak, dan terpaksa memakan nasi karak atau nasi aking dalam tiga bulan terakhir.  
 
Demikianlah yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari sekitar 51 keluarga miskin (Gakin) di Dusun Bra`un atau Kampung Baru, RW 6, Kelurahan Patokan, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo. Karak atau aking adalah nasi bekas yang sudah basi, lalu dikeringkan. Agar bisa dimakan, karak itu ditanak kembali seperti layaknya menanak nasi.
 
Ironisnya, meski terpaksa memakan karak, bantuan seperti beras untuk keluarga miskin (raskin) dari pemerintah belum banyak menyentuh mereka sejauh ini.
 
"Rasanya (karak) ya tawar, tapi mau bagaimana. Sampai sekarang, belum ada yang peduli pada nasib kami," keluh Ny Latifah, 80, seorang warga Kampung Baru, kepada Surya, Selasa (11/1).
 
Ny Latifah tinggal seorang diri di rumah yang menyerupai kamar dengan ukuran 4 meter x 4 meter. "Saya kalau memasak ya di sini," ujarnya sembari menujukkan tungku yang hanya berjarak kurang lebih satu meter dari tempat tidurnya.
 
Karak yang oleh warga setempat disebut cangkarok itu, dijual di pasar desa seharga Rp 1.250/kilogram. Dibandingkan harga beras yang kini umumnya Rp 4.500/kilogram di Probolinggo, harga karak memang hampir seperempat-nya saja.
 
Nasi karak itu kebanyakan dimakan dengan lauk-pauk seadanya. Umumnya, dengan ikan teri atau ikan asin. Itu pun kadangkala direbus, tidak digoreng karena harga minyak goreng juga melambung tinggi.
 
Hanya ketika pas cuaca laut sedang bagus, dan ada tangkapan ikan yang bisa dibawa pulang, warga kampung itu bisa makan ikan segar.
 
Dusun Bra'un atau Kampung Baru yang berada di pesisir pantai Kalibuntu Kraksaan ini, dihuni sekitar 150 jiwa. Mereka tinggal di sekitar lima puluh rumah (kepala keluarga/KK, red), yang saling berhimpitan.
 
"Semua warga di dusun ini sudah biasa makan nasi cangkarok. Mau apa lagi, sekarang ini musim paceklik, sedangkan harga sembako melambung tinggi," papar Ny Sayyanah, 45, warga Bra`un.
 
Di Dusun Bra'un, mata pencaharian mayoritas warga adalah mencari ikan di laut. Namun, sejak angin laut dan gelombang pasang terjadi terus menerus mulai akhir Desember 2007 lalu, mereka tak berani melaut.
 
"Kami tidak punya penghasilan apa-apa lagi. Penghasilan kami hanya dari mencari ikan. Kalau sepi tangkapan, ya makan nasi bekas. Tak masalah," ujar Amat, 37, pria warga Bra`un lainnya.
 
Menurut Ny Sayyanah, selama ini bantuan dari pemerintah amat sedikit yang menyentuh dusunnya. "Kalaupun ada bantuan, yang menerima justru yang masih tergolong tidak miskin. Kami seolah terlupakan," ucapnya ketus.
 
Salah seorang perangkat Kelurahan Patokan, H Lutfi kepada Surya menjelaskan, blok Bra'un itu dihuni sedikitnya 50 KK dengan jumlah warga sekitar 150 orang.
"Sudah sejak tiga bulan lalu, saya memang mendengar keluhan warga yang makan karak itu," ujar Lutfi ketika mendampingi Surya menuju lokasi Blok Bra'un.
 
                                          Prihatin
Temuan warga satu kampung makan nasi karak mendapat reaksi dari anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Mereka langsung mendesak Pemkab Probolinggo supaya secepatnya mengambil langkah mengatasi persoalan tersebut.
 
"Kami prihatin, apalagi mereka kurang tersentuh bantuan untuk gakin (keluarga miskin). Kami meminta pemkab supaya secepatnya turun tangan," ujar anggota Fraksi Golkar, H Wahid Nurrahman, kepada Surya.
 
Sebetulnya, jelas Wahid, periode paceklik nelayan adalah kejadian musiman yang selalu terulang setiap tahun, meski tahun ini cuaca laut bertambah buruk. Oleh karena itu, semestinya pemkab sudah menyiapkan antisipasi untuk warga nelayannya.
 
"Memang, tahun ini kedaan lebih buruk karena ditambah harga kebutuhan pokok yang terus naik. Selain pemkab, pemprov maupun pemerintah pusat, juga harus bertanggungjawab. Paceklik nelayan ini kan fenomena nasional. Bukan hanya di Probolinggo," papar Wahid.
 
Secara terpisah, Camat Kraksaan Sukarno ketika diminta komentarnya, mengaku terkejut dengan temuan itu. "Ah, yang benar saja. Saya kok tak mendengar, ya," katanya singkat.
Kepala Bagian (Kabag) Komunikasi dan Informasi Pemkab Probolinggo Drs Tutug Edi Utomo MM juga mengaku terkejut mendengar temuan itu. Alasannya, selama ini, pemkab sudah berupaya maksimal menjalankan program pengentasan kemiskinan.
 
"Kalau memang ada, yang jelas akan secepatnya akan kami tindak lanjuti. Apalagi, kami sudah maksimal menjalankan program raskin, perbaikan gizi, dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya," katanya datar.     
                                     
Warga miskin di Dusun Bra'un hanya bagian kecil dari warga miskin di Kabupaten Probolinggo. Pada pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bulan Juni 2006 lalu, jumlah gakin di kabupaten itu mencapai 138.381 KK. Namun, jumlah KK yang memenuhi syarat sebagai gakin sebetulnya lebih 200-an ribu KK.
 
Keterangan yang dihimpun Surya, awal bulan Maret 2008 lalu, di Kabupaten Probolinggo pemerintah menjalankan program pilot project nasional untuk gakin yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).
 
Program ini merupakan program bersyarat. Artinya, tidak semua keluarga miskin bisa menerima jatah bantuan dari kisaran Rp 600 ribu-Rp 2,2 juta/tahun. Yang menerima bantuan itu, hanyalah gakin yang memiliki anggota keluarga balita dan anak usia sekolah SD maupun SMP.
 
"Saya punya anak kecil, tapi tidak menerima. Masak pemerintah tidak kasihan pada kami," tandas Ny Sayyanah kepada Surya.
 
Di Kabupaten Probolinggo, jatah PKH untuk tahun 2008 hanya sebanyak 14.363 gakin. Padahal, Pemkab Probolinggo mengusulkan kepada pemerintah pusat jumlah gakin yang layak menerima PKH sebanyak 15.265 orang.
 
"Ini artinya, pemerintah pusat masih setengah hati membantu warga miskin. Itu sebabnya, PKH perlu ditinjau ulang. Karena ribuan warga yang layak menerima, justru tidak menerima," sergah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo, KH Musayyib Nahrawi.st4
 
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr H Siswantoro ketika dikonfirmasi Surya menjelaskan dari tinjauan medis, nasi sisa yang dijemur ulang, seperti yang terjadi di Dusun Bra'un itu, tidak akan merugikan kesehatan, sepanjang tidak berjamur, tidak beracun dan dimasak dengan benar..
 
"Itu apabila cara dan tempat memasaknya steril dari kuman maupun bakteri. Cuma, kandungan karbohidratnya jauh lebih kecil dibandingkan beras. Cara mengkonsumsinya, juga harus disertai lauk pauk dan sayur mayur," ujarnya kepada Surya.
 
138.381 Gakin
Warga miskin di Dusun Bra'un hanya bagian kecil dari warga miskin di Kabupaten Probolinggo. Pada pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bulan Juni 2006 lalu, jumlah gakin di kabupaten itu mencapai 138.381 KK. Namun, jumlah KK yang memenuhi syarat sebagai gakin sebetulnya lebih 200-an ribu KK.
 
Keterangan yang dihimpun Surya, awal bulan Maret 2008 lalu, di Kabupaten Probolinggo pemerintah menjalankan program pilot project nasional untuk gakin yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).
 
Program ini merupakan program bersyarat. Artinya, tidak semua keluarga miskin bisa menerima jatah bantuan dari kisaran Rp 600 ribu-Rp 2,2 juta/tahun. Yang menerima bantuan itu, hanyalah gakin yang memiliki anggota keluarga balita dan anak usia sekolah SD maupun SMP.
 
"Saya punya anak kecil, tapi tidak menerima. Masak pemerintah tidak kasihan pada kami," tandas Ny Sayyanah kepada Surya.
 
Di Kabupaten Probolinggo, jatah PKH untuk tahun 2008 ini, hanya sebanyak 14.363 gaskin. Padahal, Pemkab Probolinggo mengusulkan kepada pemerintah pusat jumlah gaskin yang layak menerima PKH sebanyak 15.265 orang.
 
"Ini artinya, pemerintah pusat masih setengah hati membantu warga miskin. Itu sebabnya, PKH perlu ditinjau ulang. Karena ribuan warga yang layak menerima, justru tidak menerima," sergah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo, KH Musayyib Nahrawi.st4
 
 


Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.