TEMPO Interaktif, Hongkong:
Sebanyak enam demonstran buruh dilumpuhkan petugas keamanan Konsulat Jenderal Republik Indonesia saat menyusup masuk ke perayaan kemerdekaan RI ke-63 di Hall Gedung Queen Elizabeth, Hongkong. "Semuanya buruh wanita," ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faisazyah Minggu malam (7/9). Pada awalnya yang menyusup empat orang, kemudian dua buruh ikut-ikutan.
Buruh memanfaatkan momen untuk menyampaikan aspirasi kala Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno berpidato. Saat itu demonstran membentangkan spanduk berisi tuntutan penghentian pembayaran dibawah standar dan penghapusan terminal tiga dan empat (terminal kedatangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta) serta blacklist majikan dan agen pelanggar hukum. Menurut keterangan Ketua Indonesian Migrants Worker Union (IMWU) Ruseni terdapat 60 buruh migran Indonesia yang berdemonstrasi di luar hall gedung tersebut.
Pihak Deplu menerangkan bahwa sebenarnya demonstrasi dibolehkan oleh KJRI. "Di luar gedung boleh demo," ujar Faisazyah. Apalagi di Hongkong demonstrasi bukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. "Hampir setiap minggu ada demo di sana," ujar Faisazyah. Namun situasi mendadak berubah saat enam demonstran menyusup diantara 3 ribu Warga Negara Indonesia yang menghadiri acara tersebut. "Petugas sudah menyuruh keluar namun mereka tidak mau," ujar Faisazyah. Atas dasar itu petugas menindak keras enam buruh tersebut.
Terkait dengan poin pertama tuntutan yang mereka ajukan Deplu melihat bahwa acapkali perjanjian sepihak terjadi antara buruh dan agen kerja. "Dalam hal ini pemerintah tidak bisa disalahkan," ujar Faisazyah. Upah minimum yang ditetapkan di Hongkong untuk buruh migran Indonesia mencapai H$ 3.500. Sementara mengenai terminal III dan IV di Bandara Sookarno Hatta, Faisazyah mengatakan itu merupakan masalah dalam negeri.
Heru Triyono
