Ancaman PHK TKI di Malaysia Rugikan Indonesia

Selasa, 25 2008 13:20 WIB Ancaman PHK TKI di Malaysia Rugikan Indonesia Penulis : Andreas Timothy   JAKARTA--MI: Ancaman PHK terhadap 300 ribu TKI di Malaysia akan sangat merugikan Indonesia karena akan menambah jumlah pengangguran. Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menko Perekonomian Arifien Habibie pada pembukaan acara diskusi mengenai remitansi yang digelar (International Labour Organization) ILO di Jakarta Selasa (25/11). Arifien menyampaikan permintaan kepada segenap jajaran ILO agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat membantu Indonesia keluar dari dampak krisis. Secara khusus, Arifien meminta kepada Duta Besar Malaysia Dato Zainal Abidin Mahamad Zain yang juga hadir dalam acara tersebut untuk menempuh cara dan solusi yang lebih bijak dan efektif agar industri Malaysia tidak mengambil keputusan mem-PHK TKI sebagai jalan keluar. Sementara Direktur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Depnakertrans Abdul Malik Harahap menyatakan ancaman PHK terhadap 300 ribu TKI di Malaysia yang didominasi pekerja di perkebunan dan Pembantu Rumah Tangga (PRT) mungkin bisa terjadi. "Krisis global yang terjadi menutup pasar ekspor ke negara lain, serta berpengaruh pada daya beli masyarakat yang terus menurun. Kondisi inilah yang mendorong sejumlah perusahaan di Malaysia berencana melakukan PHK terhadap TKI kita," jelas dia. Disebutkan Abdul, hingga saat ini jumlah TKI di Malaysia mencapai 1,2 juta pekerja. Sebagian besar, kata dia, bekerja di sektor perkebunan dan jasa pembantu rumah tangga (PRT). Di samping itu, mereka juga bekerja di sektor industri. Menurutnya, alasan TKI memilih untuk bekerja di luar negeri karena disana mendapat tawaran gaji yang lebih tinggi serta pengelolaan dan manajemen pekerja yang lebih baik. Padahal, Indonesia sendiri memiliki sumber daya dan potensi lahan yang bisa diolah secara maksimal untuk memberikan kesejahteraan hidup masyarakat. Ia menambahkan krisis finansial global yang terjadi saat ini sudah berdampak semakin luas hampir di tiap negara, dimana perusahaan terus berjatuhan sehingga ancaman PHK semakin sulit untuk dibendung. Namun, kata Abdul, pemerintah telah menyiapkan antisipasi bertambahnya jumlah pengangguran dengan meningkatkan program-program padat karya yang dapat menambah produktivitas, seperti pemberdayaan nelayan dan industri tahu tempe. (*/OL-06)