JAKARTA: Anggota Komisi IX DPR meminta pemerintah menutup gedung pendataan kepulangan tenaga kerja Indonesia (GPK TKI) atau lebih dikenal dengan Terminal IV Selapanjang, yang ada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, karena dinilai ada banyak kecurangan yang terjadi di lokasi itu.
"Kembalikan saja pemulangan TKI melalui terminal penumpang biasa dengan memberikan loket khusus untuk memberikan pelayanan yang semakin baik," kata Muhammad Fauzi, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Bintang Demokrasi, saat rapat kerja dengan Depnakertrans, kemarin.
Dia menambahkan Terminal IV yang terkesan tersembunyi dan tertutup membuat para tenaga kerja Indonesia (TKI) ketakutan, apalagi proses untuk kepulangan mereka ke kampung halaman sangat lama dan tidak ditetapkan jadwalnya.
"Tidak hanya karena lokasinya yang seperti tersembunyi, tetapi banyak masalah di Terminal IV itu, mulai dari oknum yang memeras TKI sampai semakin banyaknya loket money changer [penukaran uang]," ujarnya.
Pemerasan terhadap TKI yang akan ke Terminal IV, seperti dilaporkan Migran Justice, lembaga penelitian dan advokasi buruh migran Indonesia, dengan mempergunakan bus Damri dari Terminal II Soekarno Hatta sebesar Rp20.000-Rp50.000 per orang.
PJTKI nakal
Dari Makassar dilaporkan, BNP2TKI akan mencabut izin perusahaan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang tidak memberikan perlindungan dan menjamin keamanan para pekerja yang dikirim ke luar negeri.
Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat mengatakan PJTKI seharusnya memiliki program asuransi, pengacara, dan layanan call center untuk menjamin keselamatan TKI di luar negeri.
Jumhur mengakui pemerintah dan badan terkait belum bekerja maksimal dalam melindungi TKI. Akibatnya, persoalan TKI terus berkutat di seputar isu-isu lama seperti gaji pekerja tidak dibayar, majikan sewenang-wenang, dan kasus klasik lainnya.
"PJTKI bukan harus dihapuskan, melainkan akan dibina, diawasi, dan diberi sanksi kalau bersalah." (k29/Kwan Men Yon)
Oleh R. Fitriana
Bisnis Indonesia
