SUARA PEMBARUAN DAILY Penanganan Gizi Buruk di NTT Harus Multisektoral   [JAKARTA] Menanggapi kasus gizi buruk di NTT, Direktur Bina Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan (Depkes), Dr Ina Hernawati, mengatakan, masalah tersebut bukan hanya tanggung jawab Depkes akan tetapi perlu melibatkan multi sektor karena gizi buruk berkaitan erat dengan multisektoral, dari soal ekonomi, pendidikan, hingga kesejahteraan rakyat.   "Masalah di hilir akan selalu ada selama di hulunya tidak ditangani. Masalah ekonomi masyarakat, kurang tersedianya bahan pangan, dan rendahnya pendidikan, semua itu berkaitan. Dampak dari hulu itu adalah terjadinya gizi buruk ini," ujar Ina Hernawati ketika dihubungi SP, di Jakarta pekan lalu.   Ina mengemukakan, kurang gizi bukan hanya masalah makanan tetapi juga komplikasi penyakit. Misalnya diare yang berkepanjangan disertai dengan tidak makan dan tidak diobati, akhirnya mengakibatkan anak menjadi kekurangan gizi. Selain itu, penyakit tuberkulosis (TB), misalnya, jika tidak diobati secara rutin maka bisa mengakibatkan badan penderita menjadi kurus.   "Faktor-faktor inilah yang mengakibatkan kasus gizi buruk itu terus ada. Karena multi faktor, penanganannya juga harus multi sektor. Kaitannya dengan pertanian, ketahanan pangan, lapangan kerja, pendidikan, ekonomi, dan lainnya," tuturnya.   Sadar Gizi Dia mengatakan, Depkes selalu menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya jamban harus ada, peralatan masak dan makan selalu dibersihkan, serta selalu mencuci tangan. Perilaku keluarga sadar gizi sudah dicanangkan di posyandu setiap daerah namun belum ada kesadaran masyarakat.   Berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat, dia menjelaskan, penderita gizi buruk setelah dirawat, diobati dan diberi makan, setelah sembuh dan pulang ke rumah, masalah lain menghampiri, misalnya kekurangan makanan dan air bersih, sehingga kembali mengakibatkan gizi buruk.   Di samping makanan pendamping asi (MPA), katanya, ibu juga harus tetap memberikan air susu ibu (ASI) kepada anaknya. Namun, banyak ibu yang setelah diberikan MPA tidak mau menyusui anaknya.   Sama halnya dengan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk menambah kalori, namun harus disertai dengan makanan utama. Pada umumnya, setelah diberikan PMT, masyarakat justru tidak mengonsumsi makanan utama.   Ina mengatakan, ada beberapa program unggulan Depkes dalam penanganan gizi buruk selama ini, antara lain menggiatkan kembali program desa siaga, yakni intensifikasi surveilensi atau meningkatkan pendeteksian gizi buruk sejak dini sehingga intervensi penanganannya juga cepat.   Selain itu, merevitalisasi posyandu, yakni meningkatkan fungsi posyandu di daerah pedesaan dan pemerintah daerah menggerakkan kadernya. Selanjutnya, revitalisasi puskesmas yang merupakan tanggung jawab Depkes dengan membuat strategi unggulan dalam penanganan kasus gizi buruk.   Pendidikan dan Kesehatan Senada dengan itu, anggota DPR asal NTT, Cyprianus Aoer menyatakan, kasus gizi buruk yang mencuat setiap tahun di NTT harus dilihat secara komprehensif. Pendekatannya terutama harus dilihat dari aspek pendidikan dan kesehatan, artinya buruknya kesehatan du NTT, tidak lepas dari buruknya kesadaran akan kesehatan akibat pendidikan gagal menyadarkan masyarakat di sana.   Karena itu, semua harus instrospeksi diri. Mungkin pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana khusus sampai miliran rupiah untuk kasus gizi buruk di NTT, tetapi apakah realisasinya di bawah dilakukan secara benar, jangan-jangan sudah dilakukan, cuma pendekatannya salah.   Cyprianus pun berharap para bupati/wali kota di NTT benar-benar bekerja keras mengatasi gizi buruk di daerahnya dan jangan sungkan melaporkan data objektif. Jangan melaporkan yang menyenangkan saja.   Selain itu, pendidikan warga di NTT juga harus benar-benar diprioritaskan. Sebab, beberapa tahun terakhir mutu pendidikan di daerah itu sangat rendah dibanding provinsi lainnya, dan rendahnya pendidikan itu, secara tidak langsung mempengaruhi paradigma masyarakat soal kesehatan. [DMF/S-26] Last modified: 8/9/08