RAPBD Jakarta 2009 Rawan Korupsi

RAPBD Jakarta 2009 Rawan Korupsi  Jakarta–Rancangan Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jakarta 2009 yang diajukan pemda ke DPRD dinilai rawan tindak korupsi. Hal itu diungkap Auditor Senior Badan Pemeriksa Keuangan Surachmin seusai diskusi publik bertema "Sudah Pro Kaum Miskinkah RAPBD DKI Jakarta 2009?", Jumat (21/11) siang. Dia menegaskan, RAPBD yang rencananya akan disahkan Rabu (26/11) mendatang memenuhi delik percobaan korupsi. "Ini sudah merupakan indikasi fungsi perencanaan oleh RAPBD," tegasnya. Hal itu disampaikan mengingat ada beberapa pos anggaran dalam RAPBD yang dianggap tidak perlu. Misalnya, biaya penyediaan jasa kebersihan pakaian gubernur dan wakil gubernur yang dinilai berlebihan. Penyelewengan lain terlihat pada rencana pengadaan komputer jinjing (laptop) yang setiap unitnya diprediksi seharga Rp 35 juta. Padahal, menurut Surachmin, komputer jinjing untuk pegawai pemerintahan cukup seharga Rp 12 juta. Selain itu, ada anggaran pembayaran biaya tol serta biaya obat-obatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp 162 juta. Dia menekankan kalau anggaran itu nantinya akan masuk kantong pelaku pemerintahan daerah. Dia berharap penyusunan APBD Jakarta 2009 segera diselesaikan dan meminta agar eksekutif tidak mengajukan RAPBD dalam waktu yang terlampau dekat. Ketua Divisi Anggaran Daerah Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Indonesia (Seknas FITRA) Arif Rakhman Muttaqin menilai RAPBD Jakarta 2009 tidak prorakyat miskin. Ia menjelaskan, RAPBD mengalokasikan belanja Rp 22,2 triliun. Akan tetapi, dana yang dialokasikan untuk kepentingan orang miskin hanya berkisar 1,7 persen dari total belanja, yaitu Rp 387 miliar. Alokasi Jaminan Pelayanan Kesehatan untuk Keluarga Miskin (JPK Gakin) Rp 387 miliar di dinas kesehatan. Sisanya terdapat dalam sosialisasi dan monitoring beras miskin (raskin), pemakaman gratis, penataan kawasan kumuh, dan beasiswa pendidikan keluarga miskin. Arif menilai, RAPBD tidak memberi stimulus dan dorongan kepada orang miskin agar keluar dari kemiskinannya. Tidak ada bantuan modal yang khusus diberikan kepada orang miskin. Bantuan modal yang dialokasikan untuk pelatihan orang miskin hanya Rp 50 juta.(deytri aritonang)   http://www.sinarharapan.co.id/berita/0811/22/jab05.html