08 Jan 2009
Jakarta-Persoalan alokasi anggaran belanja daerah belum sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi kerakyatan. Hal itu terlihat dari besarnya anggaran untuk belanja pegawai yang dialokasikan pemerintah daerah.
Pemimpin nasional harus berani mengubah paradigma anggaran yang selama ini masih berpihak kepada elite daerah dan pusat.
Demikian Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sutradara Gintings dalam acara diskusi bertajuk, "Mencari Figur Pemimpin Nasional Pro-Daerah", Rabu (7/1).
Menurut Sutradara, sejak tahun 2005, masyarakat di daerah hanya menikmati sekitar 30 persen dari total alokasi anggaran yang dirumuskan pemerintah daerah. Ketidakadilan alokasi belanja itu, menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi pemimpin nasional hasil Pemilu 2009. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan figur pemimpin nasional yang berani mengubah paradigma anggaran, yang selama ini masih kental berpihak kepada elite pejabat daerah dan pusat.
Sementara itu, pengamat politik asal Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendy menyatakan, seharusnya Indonesia bisa belajar dari pengalaman Malaysia dalam mengelola hubungan antara pusat dan daerah. Di Malaysia, pusat sewaktu-waktu dapat mengintervensi kewenangan daerah jika dinilai merugikan kepentingan masyarakat di daerah.
Cecep juga mengingatkan, dalam mencari sosok pemimpin ideal yang pro daerah, masyarakat jangan sekadar melihat pada visi dan misi yang ditawarkan seorang calon pemimpin. Lebih jauh, masyarakat harus bisa mengetahui apakah visi dan misi yang ditawarkan itu didukung sepenuhnya kader dan para petinggi partai yang bersangkutan. Sebab, jika ternyata tidak didukung hanya akan menjadi sekadar janji yang sulit direalisasikan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, figur pemimpin nasional yang pro daerah adalah pemimpin yang mengetahui beragam persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.
Belum Ada Perubahan
Ferry mengevaluasi, selama 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah, belum ada perubahan berarti dalam pola hubungan daerah dan pusat. Hal itu, dipicu masih lekatnya pola pikir lama yang menganggap pemerintah pusat sebagai pusat kekuasaan.
Namun, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengatakan, seorang pemimpin nasional yang pro daerah tidak harus bervisi daerah. Sebab, tidak mungkin seorang pemimpin merangkum sekian banyak daerah yang ada ke dalam suatu konsep pengelolaan tunggal.
Dia mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah secara instan. Tingkat kesulitan yang tinggi dalam mengurus persoalan bangsa menjadi hal yang harus disadari, sebelum mengeluarkan penilaian terhadap kinerja pemerintah.
"Saya pun tidak yakin jika terpilih lagi Yudhoyono mampu menuntaskan segala persoalan bangsa. Tapi setidaknya, beliau bisa meletakkan dasar fondasi untuk pemerintahan setelahnya," tutur Achmad. (cr-5)
Link: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0901/08/pol09.html
