Walikota Kaget TPU Jadi Hunian

http://www.beritakota.co.id/berita/kota/10549-walikota-kaget-tpu-jadi-hunian.html Walikota Kaget TPU Jadi Hunian Kamis, 23 Juli 2009 02:56 JAKARTA, BK Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi terkejut ketika mengetahui areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Mentengpulo dimanfaatkan warga untuk mendirikan hunian liar. Atas kondisi itu, Syahrul meminta Kasudin Pemakaman segera menggelar penertiban.     "Dulu ketika saya melintasi kawasan itu belum ada hunian liar. Kenapa sekarang muncul hunian liar. Tentu tidak dibenarkan, kita akan berkoordinasi untuk menertibkannya. Saya akan perintahkan Kasudin Pertamanan dan Pemakaman segera menertibkannya," tegas Syahrul, kepada wartawan, Rabu (22/7). Syahrul menambahkan, penertiban harus dilakukan secepatnya, karena TPU memiliki multifungsi sebagai pemakaman dan taman. Apalagi TPU Mentengpulo adalah makam umat Buddha yang memiliki nilai sejarah dan cagar budaya. "Di dalamnya terdapat makam tua yang umurnya sudah ratusan tahun. Jika dibiarkan bukan tak mungkin satu per satu nilai sejarahnya akan hilang," tandas Syahrul. Berdasarkan penelusuran Berita Kota, warga yang mendirikan hunian liar di areal TPU adalah warga yang selama ini bermukim di lahan kosong sekitar kawasan HR Rasuna Said, Kuningan. Saat kawasan tersebut dibangun apertemen dan perkantoran, warga pindah tempat menghuni areal TPU. Sejauh ini sedikitnya 300 gubuk liar memenuhi TPU tersebut. Kasudin Pertamanan dan Pemakaman Heru Bambang Ermanto mengaku sudah seringkali menertibkan TPU tadi. Namun, setelah ditertibkan warga kembali mendirikan bangunan di areal pemakaman. "Lokasi itu sudah bersih dari gubuk liar. Tapi mereka nekat dan kembali membangun hunian itu," katanya. Lurah Mentengatas Mohammad Zen mengaku pemilik gubuk liar bukan warganya. Mereka juga tidak mengantongi KTP DKI dan menempati lahan TPU secara liar. "Saat ini areal TPU yang membentang dari RW 09 dan 013 dihuni sekitar 300 jiwa. Kita tidak pernah memberi izin untuk menetap di lokasi itu. Kami akan segera berkoordinasi dengan pengelola TPU untuk menggelar penertiban," tegasnya. O brn