Derita ratusan korban kebakaran di Jl Bekasi Raya RT 01/01 Ujungmenteng, Cakung, Jakarta Timur makin lengkap. Setelah harta benda musnah, Walikota mengultimatum mereka pindah dari lokasi.
KONDISI para korban cukup mengenaskan di tenda darurat milik Sudin Sosial Jakarta Timur. Mereka bermaksud membangun hunian meskipun lahan tersebut bukan miliknya untuk perlindungan keluarga. "Kami berharap diberi kesempatan membangun hunian di lokasi ini. Saat ini bingung, tidak tahu harus tinggal di mana. Apalagi sebagian anak-anak sudah mendaftar ke sekolah," ujar Andi, Selasa (14/7).
Andi menuturkan, ketika musibah kebakaran pada Sabtu (11/7) lalu, sebagian besar harga benda warga tidak bisa diselamatkan. Hanya beberapa helai pakaian yang bisa dibawa. "Baju dan perlengkapan sekolah juga terbakar, anak-anak tidak bisa bersekolah. Kami sangat membutuhkan baju dan perlengkapan sekolah," tambah Andi. Korban lainnya, Syafei mengemukakan, bantuan berupa makanan dan obat-obatan memang disalurkan Pemkot Jaktim.
Pengamatan Berita Kota, para korban tampaknya berniat membangun hunian karena di beberapa lokasi tampak tumpukan kayu dan triplek. Namun Walikota Jakarta Timur Murdhani meminta lahan seluas 2ha itu segera dikosongkan, karena bukan milik para korban. "Lahan itu harus dikosongkan, tidak boleh dihuni. Lahan itu bukan milik warga, saya akan intruksikan kepada camat dan Kasatpol PP berkoordinasi menertibkan lokasi dalam waktu dekat," tegas Murdhani.
Camat Cakung Lukman Hakim mengatakan, seharusnya warga sudah mengosongkan lahan itu sejak April lalu. Karena terbentur pemilu warga masih diberikan waktu hingga awal Juli. Setelah pemilu usai warga justru ngotot bertahan di lokasi hingga pemilik lahan meminta bantuan kepada Pemkot Jaktim untuk mengosongkannya.
"Pemilik lahan sudah melayangkan surat agar lahan itu segera dikosongkan. Tentu saja pengosongan ini akan segera disosialisasikan kepada warga. Sedang untuk penertiban, kita akan berkoordinasi dengan Kasatpol PP dan instansi terkait lainnya," tambah Lukman
Sementara itu, api yang menghanguskan Rumah Makan Soto Lamongan di Jl Raya Kedoya No 12, Jakarta Barat dan menewaskan delapan pegawainya, membuat Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi prihatin. Agar musibah serupa tidak terjadi, dia meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) berperan aktif menggelar sweeping penggunaan listrik ilegal dan asal jadi untuk menekan kasus kebakaran. Soalnya, mayoritas musibah kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik.
"Kami minta PLN berperan aktif! Jangan hanya mengejar target tanpa memperhatikan pemasangan instalasi listrik yang baik dan benar. Apalagi memberikan aliran listrik terhadap bangunan tanpa izin dan hunian liar," tegas Syahrul dengan nada tinggi, Selasa (14/7).
Untuk menekan musibah akibat korsleting listrik pihaknya sudah seringkali menggelar koordinasi, namun PLN tidak pernah menindaklanjuti. "Kami sudah seringkali membahas dalam rapat koordinasi, tapi permohonan kami tidak dihiraukan. Padahal banyak instalasi listrik yang sudah berusia tua dan rawan terjadi musibah kebakaran, terutama di pemukiman padat," katanya.
Menurut Syahrul, tanpa dukungan PLN pihak Pemprov DKI tidak bisa menekan kasus kebakaran. Apalagi pemprov hanya bisa melakukan sosialisasi tentang bahaya kebakaran dan memberikan alat pemadam saat kejadian. "Di Jaksel, terdapat beberapa kawasan padat penduduk yang rawan kebakaran, seperti Bukitduri, Manggarai, Pengadegan, dan Kebayoranlama," kata Syahrul.
Kadis Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (PK dan PB) DKI Paimin Napitupulu menambahkan, instalasi listrik di pemukiman banyak yang menggunakan kabel tak sesuai standar dan sambungannya asal jadi. Kasudin PK & PB Jaksel Subejo mengakui musibah kebakaran di wilayah itu lebih banyak disebabkan korsleting listrik. "Sejak awal tahun tercatat 76 kasus kebakaran, 10 korban jiwa, dan kerugian mencapai miliaran rupiah. Umumnya penyebab adalah korsleting listrik. Selain itu juga disebabkan kompor gas/minyak tanah, lampu tempel, dan rokok. Musibah itu biasanya terjadi pad malam dan dini hari," ujarnya. O lia/brn |
