http://www.beritakota.co.id/berita/bodetabek/11787-3000-guru-tagih-tunjangan.html
3000 Guru Tagih Tunjangan | Jum'at, 07 Agustus 2009 02:11 | Ribuan guru honorer Depag di Banten menagih tunjangan fungsional. Pembayaran uang tunjangan sudah tertunda dua bulan. Kanwil Depag Banten berdalih nama para guru sedang diverifikasi Depag.
 BK/ERICKMAN MANURUNG
TOLAK PSB II: Ratusan guru sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi berunjuk rasa di Kantor Pemkot Bekasi, Kamis (8/8). Mereka memrotes penerimaan siswa baru (PSB) tahap dua (susulan) karena mengakibatkan sekolah swasta kehilangan murid.
SEBANYAK 3.000 guru honorer di Provinsi Banten yang berada di bawah Departemen Agama (Depag) menagih tunjangan fungsional (TF). Sebab, uang tunjangan sebesar Rp1,5 juta per orang yang harusnya dibayarkan pada pertengahan tahun itu sudah tertunda dua bulan. Bahkan, hingga kini belum ada tanda-tanda uang tunjangan itu segera dibayar.
Merasa sangat membutuhkan untuk kebutuhan keluarga, ribuan guru honorer itu mempertanyakan dana tersebut dan berharap segera dibayar. "Sampai sekarang, tunjangan belum juga dibayar, padahal kami menunggu sejak dua bulan lalu," ungkap Titi Julaeha, guru madrasah ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Kamis (6/8).
Menurut dia, berkas persyaratan untuk menerima dana TF sudah diserahkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Depag Banten melalui kepala sekolah (kepsek) sejak awal 2009 berikut nomor rekening seluruh guru. "Kami juga sudah beberapa kali menanyakan kepastian pencairan tunjangan ini ke Depag dan kepala sekolah, namun kami tak pernah mendapatkan jawaban pasti kapan," katanya.
Keterlambatan pembayaran tunjangan ini, ungkap Titi, membuat dirinya dan para guru lainnya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Sebab, honor yang mereka terima sebesar Rp100 ribu per bulan per orang (guru) sangat minim. "Kalau kami hanya mengandalkan honor, rasanya sulit kami bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebab itu, kami sangat mengharapkan uang tunjangan fungsional segera dibayar karena sedikit membantu kami," terangnya.
Pun demikian dengan Nurjanah, guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Islah Pandeglang. Menurut dia, selama tunjangan fungsional guru belum dibayar melalui rekening para guru, ia dan rekan-rekannya tidak bisa berbuat banyak menjalankan profesinya sebagai guru honorer.
"Jujur saja, kami ini sudah terlalu lelah menunggu pencairan dana tunjangan pungsional yang dikirim melalui rekening kami. Apalagi, setiap kami tanya, pihak Depag tidak pernah memberi jawaban pasti," kata Nurjanah seraya berharap bisa segera menikmati tunjangan tersebut.
Secara terpisah, Kepala Kanwil Depag Banten AM Romli mengakui uang tunjangan fungsional guru honorer belum dibayar. Ia berjanji uang itu segera dibayar, meski waktunya belum dipastikan. "Data guru tengah diverifikasi Depag pusat. Mudah-mudahan bisa cair bulan ini," ujar Romli, kemarin.
Di tempat terpisah, ratusan guru seokah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi memrotes pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) susulan. Sebab, kebijakan itu mengakibatkan sekolah-sekolah swasta kekurangan murid.
Protes para guru itu disampaikan dalam unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Kamis siang. Menurut sejumlah guru, PSB susulan merugikan sekolah-sekolah. Sebab, murid-murid yang mendaftar langsung pindah ke sekolah negeri.
Menurut Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi Supriyanto kepada Berita Kota, PSB tahap dua memang untuk mengisi bangku kosong. Sebab, siswa yang diterima melalui PSB online, banyak yang tidak mendaftar ulang. PSB tahap kedua itu juga mendapat rekomendasi dari DPRD.
Sementara Walikota Bekasi Mochtar Mohamad mengatakan, sekolah swasta tidak perlu khawatir kekurangan siswa. Untuk itu, mutu pendidikan di setiap sekolah swasta harus ditingkatkan agar diminati masyarakat. Sebab, ada sekolah swasta yang sudah menutup PSB lebih awal, sebelum PSB sekolah negeri. O dam/hem
|
|
