http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/koperasi-dan-umkm-andalan-ekonomi-jatim/
Sabtu, 08 Agustus 2009 12:51 Koperasi dan UMKM Andalan Ekonomi Jatim
Surabaya – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menilai koperasi dan UMKM sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Jatim. Sebab, dari sekitar Rp 628 triliun uang yang beredar di Jatim per tahunnya, sebanyak Rp 332 triliun merupakan kontribusi dari koperasi dan UMKM.
 | "Bayangkan, lebih dari 50 persen uang yang beredar di Jatim merupakan sumbangan dari koperasi dan UMKM. Karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah dan negara untuk membantu peningkatan koperasi," kata Soekarwo, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/8)
Menurut Soekarwo, perekonomian Jatim bagaikan sebuah piramida. Pada tingkat paling bawah, merupakan penduduk miskin yang sangat lemah dari sisi ekonomi, sehingga ekonomi mereka harus dibantu pemerintah dengan cara hibah. Sebab, pada posisi paling bawah ini, secara ekonomi tidak bisa bersaing dengan siapa pun.
"Jadi, masyarakat di tingkat paling bawah dalam piramida ini harus dibantu dengan cara hibah, baik melalui program kesehatan, pendidikan maupun lapangan kerja," paparnya.
Sedangkan pada tingkat menengah, adalah koperasi dan UMKM. Kekuatan ekonomi kelas menengah ini harus mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah dan negara. Kalau tidak dibantu, mereka akan kalah dalam bersaing. "Di sinilah perlunya membantu koperasi dan UMKM," tambahnya.
Sedangkan pada tingkat paling atas, adalah para pengusaha kuat. Untuk kelompok ini, pemerintah hanya memberikan fasilitas melalui berbagai regulasi. "Dengan regulasi ini, kelompok ekonomi kuat ini tidak akan memonopoli dan akan selalu membantu yang lemah," jelas mantan Sekdaprov Jatim itu.
Dalam sejarahnya, lanjutnya, koperasi dirancang menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Sebab, para pendiri koperasi di zaman dulu menyadari bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat, sehingga dirancang menjadi salah satu bangunan ekonomi kerakyatan. "Jadi kalau ada koperasi yang tidak sehat, tugas kita semua untuk membantunya agar sehat," paparnya.
Apalagi, dari data Departemen Tenaga Kerja, sebanyak 98,8 persen tenaga kerja bergerak di bidang koperasi dan UMKM. Sedangkan yang bekerja di industri besar hanya sekitar 1,2 persen.
Di sisi lain, pihaknya menegaskan bahwa saat ini Pemprov Jatim sudah mengajukan dalam Perubahan APBD Jatim untuk program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi. Pemprov merancang akan memberikan dana bergulir sebesar Rp 25 juta per desa yang diberikan pada sekitar 2.000 desa di Jatim.
"Dana tersebut harus dikelola oleh komunitas perempuan. Dengan harapan, dana tersebut bisa berkembang, sehingga bisa membantu perekonomian rakyat Jatim, khususnya perempuan," tandasnya. (chusnun hadi)
|
