Warga Miskin Tak Terlayani

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/07/14470886/warga.miskin.tak.terlayani.. Warga Miskin Tak Terlayani Anggaran Tambahan RSUD Jember Tak Dibahas Jumat, 7 Agustus 2009 | 14:47 WIB Jember, Kompas - Permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang diajukan Rumah Sakit Umum Daerah dr Soebandi Jember tinggal angan-angan. Pasalnya, tambahan anggaran itu ternyata tidak pernah dibahas pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jember Tahun 2009. Terkait dengan hal itu, ribuan warga miskin yang tidak masuk kuota Jaminan Masyarakat Kesehatan (Jamkesmas) terancam tidak mendapat layanan kesehatan gratis. Apalagi, RSUD dr Soebandi Jember sedang mengalami defisit anggaran sekitar Rp 10 miliar. "Saat pembahasan Perubahan APBD tahun 2009, anggaran tidak sempat dibahas karena tidak tersedia dana di kas daerah. Kami mendesak supaya bupati mengambil langkah taktis memerhatikan ketentuan berlaku," kata Ubaidillah, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jember, Kamis (6/8). Dia mengatakan, masalah kesehatan merupakan masalah mendasar. "Kesehatan menjadi program superprioritas. Ironinya, masih banyak masalah yang melilit dunia kesehatan, terutama penyediaan anggaran," kata Ubaidillah. Walaupun disesalkan tidak ada pembahasan soal anggaran kesehatan tambahan itu, tetap saja semua fraksi DPRD Jember bersepakat terhadap Perubahan APBD Jember Tahun 2009. Untuk itu, kata juru bicara Fraksi Demokrat Amanat Bangsa (F-DAB) Ferry Setyawan, semua pemerintahan desa di Jember diminta memperketat penerbitan surat keterangan tidak mampu bagi keluarga yang tidak masuk nonkuota Jamkesmas. Selain itu, pemerintah juga segera meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan internal pada rumah sakit swadana tersebut dengan meningkatkan status menjadi badan layanan umum. Tak ada dana Bupati MZA Djalal mengatakan, sedianya eksekutif dan legislatif akan membahas persoalan yang melilit RSUD dr Soebandi. Masalah yang mendasar dan tengah dihadapi pemerintah kabupaten (pemkab) adalah tidak tersedianya dana yang cukup pada perubahan anggaran tersebut. Oleh sebab itu, permintaan RSUD dr Soebandi terpaksa tidak bisa dikabulkan. "Walau demikian, persoalan RSUD itu menjadi tanggung jawab pemkab. Solusinya akan dicarikan kemudian," kata MZA Djalal. Ketua Komisi D DPRD Jember Miftahul Ulum mengaku, sejak pengajuan APBD awal, DPRD sudah mendorong bupati supaya memberikan anggaran lebih kepada rumah sakit. Namun, hal ini belum juga mendapat perhatian karena akan dianggarkan pada Perubahan APBD tahun 2009. "Ternyata menjelang perubahan APBD, dana tidak tersedia karena diserap gaji ke-13 dan kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Akibatnya, anggaran nyaris defisit," katanya seraya menambahkan bahwa pada Januari-Juli pasien miskin di luar tanggungan jaminan kesehatan masyarakat miskin mencapai 7.000 orang. (SIR)