-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

14 September 2009

Warga Resah Dapat Julukan Kampung Pengemis

http://surabaya.detik.com/read/2009/09/09/152031/1200051/475/warga-resah-dapat-julukan-kampung-pengemis


Rabu, 09/09/2009 15:20 WIB
Warga Resah Dapat Julukan Kampung Pengemis
Moh Hartono - detikSurabaya

Sumenep - Gencarnya pemberitaan media massa soal 'Kampung Pengemis' yang disandang Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Madura menuai protes keras dari warga setempat.

Mereka menolak disebut-sebut sebagai kampung pengemis. Bahkan, menyangkal jika jumlah pengemis itu mencapai hingga 80 persen dari penduduk yang mencapai 3.500 kepala keluarga (KK).

Salah seorang tokoh masyarakat setempat, KH Abrori Mannan mengatakan, sejak pemberitaan kampung pengemis gencar dirilis media massa, warga semuanya resah, sebab tidak semua isi berita itu benar.

Meski dia juga mengakui ada sebagian warga yang mengemis, namun mereka hanya butuh bimbingan mental karena tidak memiliki skill dan pengetahun yang cukup untuk menghidupi dirinya.

"Pada umumnya, warga Desa Pragaan Daya itu ada yang jadi petani dan pedagang," terang Abrori kepada detiksurabaya.com di kantornya, Jalan Trunojoyo Sumenep, Rabu (9/9/2009).

Abrori yang juga anggota DPRD Sumenep asal Kecamatan Pragaan ini menjelaskan jika di Desa Pragaan Daya banyak terdapat lembaga pendidikan dan pesantren. "Jadi sangat tidak layak dibilang kampung pengemis," ungkapnya.

Dia berharap kepada warga Desa Pragaan Daya, supaya menahan diri dan tidak bersikap anarkis dengan gencarnya pemberitaan di sejumlah media massa.

Sementara Sekretaris Desa (Sekdes) Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Mohammad Haruji Saleh juga mengaku kecewa dengan pemberitaan yang menyudutkan Desa Pragaan Daya. Sebab mereka yang meminta-minta hanya 0,5 persen dari 3.500 KK yang ada.

"Mereka meminta-minta karena memang latar belakang ekonominya lemah dan bukan suatu budaya apalagi disebut turun-temurun. Itu sangat tidak benar," tegas Haruji menemui detiksurabaya.com di Jalan Urip Sumoharjo, Sumenep.

Haruji yang didampingi salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hasan Ghafur, juga mempertanyakan fatwa MUI yang mengharamkan pengemis.

"Fatwa itu untuk siapa, dimana dan kapan difatwakan. Harus jelas duduk persoalannya sehingga fatwanya sesuai dengan kenyataan di lapangan," kata Haruji dengan nada sinis.

Haruji berharap pada pemerintah dan pada semua pihak agar ikut andil memikirkan warga yang tidak mempunyai skill dan lapangan pekerjaan. Salah satunya semisal dengan kucuran subsidi untuk modal dan lapangan pekerjaan yang kongkrit. "Mereka yang meminta-minta itu hanya memperoleh Rp10 ribu sampai Rp15 ribu setiap harinya," tuturnya.

Sekretaris Forum Sekdes Se Kabupaten Sumenep Ahmad Subairi meminta media tidak terlalu mempolitisir dirinya dan kondisi warga Desa Pragaan Daya.

"Tidak semua yang dirilis sejumlah media itu benar. Saya berharap media itu bisa mencari solusi, bukan malah memperkeruh suasanya," ungkap Subairi menghubungi detiksurabaya.com via telepon selulernya.

(fat/fat)