Sanggam Hutapea: Pertanian, Infrastruktur Dan Pendidikan Harus Jadi Prioritas

http://beritasore.com/2009/10/21/sanggam-hutapea-pertanian-infrastruktur-dan-pendidikan-harus-jadi-prioritas/ Sanggam Hutapea: Pertanian, Infrastruktur Dan Pendidikan Harus Jadi Prioritas Rab, Okt 21, 2009 Nasional JAKARTA ( Berita )  : Menanggapi janji Presiden akan  kesejahteraan rakyat padaperiode kedua kepemimpinannya selama lima tahun ke depan bersama Boediono, pengamat politik dan ekonomi Sanggam Hutapea menyarankan  pemerintah mengeluarkan kebijakan ataupun keputusan yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat dengan memfokuskan perbaikan pada bidang pertanian, pendidikan dan infrastruktur. Menurut Sanggam untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah harus membenahi pertanian sebab 50 peresen penduduk  negeri ini adalah petani  termasuk didalamnya nelayan.  Dia mencontohkan untuk memberikan bantuan kepada petani dan nelayan , pemerintah harus melakukan  secara langsung dan tidak mencairkan dana dengan tetes demi tetes. Artinya, bantuan itu langsung saja diturunkan kepada petani dan nelayan tanpa melalui birokrasi yang panjang. Kemudian pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di sentra-sentra perekonomian dan pertanian , sehingga  pendistrubisan hasil pertani dapat berjalan lancar dan tidak memakan biaya yang cukup mahal. " Jika ingin meningkatkan daya rakyat maka pembangunan infrastruk di pedesaan dan sentra -sentra pertania hatus baik," ujarnya di Jakarta,Selasa [20/10]. Di bidang pendidikan, Sanggam menyarankan agar pemerintah tidak terpusat hanya untuk mengratiskan pendidikan. Menurutnya pendidikan grasti tidak efektif jika fasilitas-fasilitas di sekolah tidak memadai. " Yang gratis itu kan uang sekolah, sedangkan fasilitas mendukung proses belajar dan mengajar itu sama sekali tidak ada. Jadi tanpa fasilitas yang memadai dan mendukung , tak ada gunanya pendidikan gratis, ujarnya. Satu hal lagi yang amat penting untuk dievaluasi Presiden untuk memberdayakan pemerintahannya adalah mengevaluasi pelaksanaan  Otonomi Daerah. Akibat Otonomi Daerah yang kebablasan, maka aturan-aturan otonomi daerah itu telah membuat posisi seorang gubernur sebagai perpanjangantangan pemerintah pusat tidak berdaya terhadap  kepala daerah tingkat II. " Sekarang ini kita tidak perlu terkejut jika seorang gubernur berkunjung ke daerah , bupati/walikotannya sama sekali tidak perduli, bahkan terkadang mereka pergi keluar kota," ujarnya. Akibat Otonomi  Daerah ini, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat pun tidak segera diaktualisasikan  dan daerah-daerah terfokus terhadap rancangan mereka sendiri. " Saya pikiri soal otonomi daerah ini perlu dievaluasi dan merumuskan bagaimana posisi seorang gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah," katanya. Anggota DPR/MPR  dari Fraksi Patai Hati Nurani Rakyat  (Hanura) Ir Nurdin Tampubolon menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pelantikannya dengan Wakil Presiden terpilih  pada sidang paripurna MPR  sangat normatif. " Pidato Presiden tadi normatif. Kita harapkan tidak nanti tidak semuanya normatif, terutama menyangkut kebijakan,"  ujar Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 1 ini di Gedung MPR/DPR, Jakarta , Selasa (20/10). Nurdin berharap   Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono agar betul-betul serius menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pangan,dan komoditi. Begitu juga dengan kebijakan ekonominya, agar menggunakan kebijakan yang bisa memberikan  keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat," Dia juga mengajak semua pihak melihat fakta dilapangan, karena meskipun diperlihatkan bahwa telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, tapi sebetulnya kalau mau jujur pengangguran justru meningkat, karena di daerah-daerah banyak pabrik-pabrik tutup yang secara otomatis ribuan karyawannya tidak lagi bekerja," tukasnya Anggota DPR dari PDIP Budiman Sujadmiko menilai pidato Presiden Terpilih Susilo Bambang Yudhoyono  juga normatif dan tidak mencerminkan program pemerintahan sekarang ini. "Memang pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat tetapi indeks hidup rakyat Indonesia menurun dari 109 menjadi nomor urut 111 negara di seluruh dunia,"papar Budiman. Dia menambahkan, pemerintah nanti harus dapat menyelesaikan problem yang sangat mendesak di tuntaskan seperti persoalan pengentasan kemiskinan. selain itu, terang, Budiman,  Menyoal kabinet baru, Dia menilai belum ada gebrakan "breakthrough" yang dilakukan SBY dengan menghadirkan generasi muda di kabinet. "Saya mengharapkan adanya wajah muda dan dinamis serta memiliki terobosan baru dalam menjawab persoalan bangsa,"paparnya. (aya)