Radar Tulungagung, JP, Minggu, 31 Agustus 2008
BLITAR - Pembahasan raperda tentang pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS), mendapat tekanan dari puluhan PJTKI di Kabupaten Blitar. Mereka mengancam bakal hengkang dari Kabupaten Blitar, jika ranperda tersebut tetap disahkan. Hal tersebut diungkapkan Bambang Eko, Kasubdin Penempatan, Pelatihan serta Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar.
Menurut dia, saat ini terdapat 50 PJTKI di wilayah Kabupaten Blitar. Mereka sudah memberikan warning terhadap pemerintah bakal hengkang dari Kabupaten Blitar, jika perda yang mengatur PJTKI tetap akan disahkan. Pasalnya, beberapa item dalam perda tersebut dinilai sangat merugikan PJTKI. "Kondisi riilnya seperti itu," ujarnya.
Dari raperda PJTKI tersebut, BAB II merupakan salah satu item yang dinilai tidak berpihak kepada PJTKI. Pasalnya, dalam item ini, diatur tentang hak dan kewajiban PPTKIS. Jika tidak memenuhi kewajiban, surat izin operasinal akan dicabut. "Itu salah satunya," kata Bambang Eko.
Bab III juga demikian. Dijelaskan Bambang Eko, dalam bab yang mengatur prosedur pemberangkatan TKI tersebut, bagi beberapa PJTKI dinilai juga tidak adil. Aturan dalam bab III dinilai sangat menyulitkan. Apalagi, sanksi yang dijatuhkan kepada PJTKI jika prosedur pemberangkatan tidak dijalankan secara benar, sangat besar. Yakni mencapai Rp 50 juta. "Itu jika sesuai draf dalam raperda," paparnya.
Saat itu, dijelaskan Bambang Eko, raperda tentang PJTKI masih dalam proses pembahasan oleh Pansus V DPRD Kabupaten Blitar. Jika nantinya raperda tersebut tetap akan disahkan sesuai draf yang diajukan, dipastikan puluhan PJTKI yang selama ini beroperasi di Kabupaten Blitar akan hengkang. "Mereka sudah menyatakan seperti itu," akunya.
Sebaliknya, kondisi tersebut tentu saja menjadi kerugian tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat. Pasalnya, diakui atua tidak, peran mereka memberangkatkan warga Kabupaten Blitar sebagai TKI cukup besar. Di sisi lain, pemerintah memang harus membuat aturan jelas tentang PJTKI agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi hal yang merugikan TKI itu sendiri."Sebenarnya saat ini kita sangat dilematis. Tapi, ya harus gimana lagi,' imbuhnya. (kar)
31 August 2008
Puluhan PJTKI Ancam Hengkang, Jika Ranperda Perlindungan TKI Disahkan
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights See Linked Article di Sunday, August 31, 2008
Label: Pemerintah, Perda, PJTKI
30 August 2008
Four Indonesians shot dead
Saturday August 30, 2008
By STEVEN DANIEL
KUALA LUMPUR: Four Indonesian armed robbers were shot dead when they tried to attack several policemen with parang and sickles near a construction site in Kajang.
The four, aged between 30 and 40, had hours earlier robbed and assaulted businessman Lee Yan Lin, 39, at his home at Bukit Permai, Ampang.
Selangor police chief Deputy Comm Datuk Khalid Abu Bakar said police on patrol tracked down the group to a squatter house in Bukit Hatamas, Taman Segar Perdana, after Lee lodged a report.
”Police requested for backup and surrounded the hideout at about 5.30am.
“Our men identified themselves and ordered Indonesians to surrender. Instead, they charged towards the police with parang and sickles, forcing the cops to open fire,” he said.
Rogue den: Some of the weapons and items recovered from the four dead robbers on display at the squatter area where they were killed in Bukit Hatamas
Recounting his confrontation with the robbers, Lee said four men armed with parang entered his room at 3.50am and tied his hands with a necktie.
“Unhappy that I only had RM100, the gang leader slapped me and hurled abuses at me before dragging me from room to room to find more valuables,” he said.
He said they then grabbed a cooking gas cylinder and forced open a room door.
“My mother who lives next door and heard the commotion came over to see what was happening. On seeing her, the robbers fled,” he said.
DCP Khalid said investigations revealed that two of those killed yesterday were among a group of robbers who charged at police with a parang and sickle in Serendah on Tuesday. Two men were shot dead in that encounter and three others held.
“The group is believed to be involved in at least 19 break-ins in Selangor, Malacca and Negri Sembilan.
“We are still on the lookout for at least 10 remaining members of the group,” DCP Khalid said.
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights See Linked Article di Saturday, August 30, 2008
Label: Indonesia, kejahatan, Malaysia, Pembunuhan, Polisi
Riau-Medan jalur imigran gelap
WASPADA ONLINE, Saturday, 30 August 2008
MEDAN - Perairan laut sepanjang Riau hingga Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara merupakan jalur yang sangat rawan terhadap masuknya imigran gelap dari negara tetangga. Selain luasnya wilayah perairan dan terbatasnya aparat yang mengamankan perairan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia dan Singapura tersebut, wilayah tersebut sejak lama menjadi lalu lintas tradisional di antara ketiga negara.
Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Polonia Medan M Diah, warga negara asing (WNA) bisa sangat mudah masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dengan melalui wilayah perairan sepanjang Riau hingga Belawan. Jalur ini pula sering digunakan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di Malaysia.
Dia hanya berharap, aparat keamanan bisa menjaga titik-titik rawan menjadi jalur lintas antarnegara yang tidak sah tersebut. "Karena kami tugasnya sebatas mengamankan jalur lintas antarnegara di TPI. Sedangkan di luar itu, menjadi kewenangan aparat keamanan," kata Diah di Medan, tadi malam.
Menurut Diah, rawannya perairan Riau-Medan menjadi jalur masuk imigran gelap terbukti dengan penangkapan seorang warga negara Bangladesh, Mutahar yang mencoba membuat paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas II Polonia. Mutahar ternyata sejak lama tinggal di Indonesia, namun masuk lewat jalur ilegal.
(j01/pas-bil)
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights See Linked Article di Saturday, August 30, 2008
Label: illegal, Malaysia, Medan, Waspada Online
Empat WNI ditembak mati di Malaysia
Wawasan, Sabtu, 30 Agustus 2008
KUALA LUMPUR - Empat WNI yang menjadi anggota "Geng Rantau" yang dicari-cari polisi karena sering melakukan perampokan telah ditembak mati ketika mencoba menyerang polisi di Bukit Hartamas, Cheras, Jumat.
Kepala Polisi Selangor Khalid Abu Bakar mengemukakan, kejadian yang terjadi sekitar 5.30 pagi itu, Hassan Jaya (48), Saparudin (26), Heriyanto (38) dan Ardiansaputra (26), ditembak mati ketika mereka mencoba menyerang beberapa anggota polisi dengan parang dan celurit, demikian Bernama, Jumat.
Sekitar jam 4 pagi, mereka masuk rumah seorang pengusaha di Taman Bukit Permai di Ampang dan mengancam korban dengan menggunakan parang serta celurit. Korban diikat dan diancam akan dibunuh, kata Khalid.
Setelah merampok, mereka melarikan diri ke hutan tak jauh dari situ dan menuju ke kawasan rumah bedeng, sebelum bertemu dengan beberapa polisi, tambah dia.
Perampokan
Keempat perampok WNI itu merupakan buronan polisi karena terlibat dalam 19 kasus perampokan bersenjata di Ampang dan Kuala Kubu Bharu serta di Negeri Sembilan dan Melaka sejak bulan lalu.
Khalid mengatakan, penyelidikan awal menemukan dua dari empat pelaku terlibat perampokan di Serendah tiga hari lalu. Polisi juga menemui notebook, dua HP, uang tunai 2.000 ringgit, dua bilah pisau, parang, celurit, paspor Indonesia dan enam jam tangan. Lee Yan Lin, 39, seorang pengusaha yang kena rampok kemudian dibawa polisi ke lokasi kejadian untuk melihat beberapa barang rampokan. Kepada para wartawan, Lee mengatakan ia sedang tidur di kamar sebelum terdengar bunyi pintu dapurnya didobrak.
"Ketika turun, saya terkejut melihat empat lelaki masuk rumah saya. Mereka kemudian tarik saya dan ikat badan saya. Salah seorang dari mereka minta duit dan saya ambil duit 100 ringgit dari dompet. Tetapi karena tidak puas karena uangnya kecil, saya ditampar dan mereka ambil pisau di dapur kemudian acungkan ke arah saya. Dua HP dan beberapa mata uang dolar AS juga diambil," katanya. Ia kemudian membuat laporan polisi di kantor polisi Pandan Indah setengah kemudian. ant-pu
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights See Linked Article di Saturday, August 30, 2008
"Tuno Manuk", Upacara Melindungi dan Memanggil Perantau
KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA
Kaum laki-laki duduk membentuk lingkaran di hadapan rumah adat koke bale nuba erin. Di rumah adat ini Dewa Rera Wulan dan Ema Tanah Ekan atau Dewa Langit dan Dewa Bumi menyatu, tanda perdamaian, keselamatan, dan kesuburan.
Kompas, Sabtu, 30 Agustus 2008
Oleh KORNELIS KEWA AMA
”Bapak, aku sudah kirim uang Rp 100.000 melalui rekening bapak untuk beli ayam jantan satu ekor. Saya ingin persembahkan ayam itu bagi leluhur pada upacara tuno manuk, 10 Agustus. Saya minta perlindungan agar pekerjaan saya sukses dan bos menaikkan gaji saya,” demikian pesan singkat dari Heribertus Kopong (30), tenaga kerja Indonesia di Kota Kinabalu, Malaysia, melalui SMS di telepon seluler ayahnya, Frans Duli (60), di Desa Mewet, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 8 Agustus lalu.
Ritus tuno manuk atau secara harfiah artinya bakar ayam bagi masyarakat Demondei berlangsung sejak 1900-an. Upacara ini hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki dari desa itu, baik yang ada di desa maupun di luar desa, seperti perantau, pelajar, atau pekerja. Tuno manuk biasanya berlangsung Sabtu sore sampai Senin sore. Sabtu diyakini sebagai hari untuk bumi, termasuk penghuninya, hari Minggu sebagai hari Tuhan, dan hari Senin sebagai hari keselamatan karena dewa langit dan dewa bumi, Ama Rera Wulan, Ema Tanah Ekan, artinya dewa matahari dan dewi bumi menyatu.
Lima suku di desa ini dibagi dalam dua kelompok, yakni Kayak, Narek, dan Lagadoni, memiliki satu rumah adat yang disebut uma wanan yang berarti rumah bagian kanan. Suku Bubun dan suku Ariana memiliki rumah disebut uma nekin, artinya rumah bagian kiri.
Di antara kedua rumah ini berdiri rumah panggung dua tingkat yang disebut koke bale nuba erin, balai utama, tempat pertemuan dewa langit dan dewi bumi. Di tempat ini ayam dipotong dan dipersembahkan. Setiap pria memegang ayamnya sendiri atau mewakili anggota keluarga di perantauan. Mereka berdiri di sebelah utara menghadap lantai dua rumah adat itu.
Ayam kemudian diberikan satu per satu kepada wakil ketua adat sambil menyebut nama pemilik ayam. Wakil ketua adat dari rumah uma nekin adalah Wisus Bage, dan Gerardus Kopong sebagai wakil ketua adat dari uma wanan. Keduanya menerima ayam sambil mendoakan pemilik ayam di perantauan dan di Pulau Adonara.
Ayam kemudian dipotong setelah diserahkan kepada ketua adat, Philipus Laga, yang duduk di sebelah selatan. Darah ayam menetes pertama harus disiram pada sebuah batu kecil, halus, dan licin sebesar kepalan tangan orang dewasa. Batu ini diyakini sebagai wakil dari leluhur yang disebut ”Pehang Genak”. Leluhur ini diyakini sebagai ahli perang dan pelindung para perantau.
Ayam yang telah dipotong diberikan kepada pihak keluarga, yang juga laki-laki. Ayam dibersihkan lalu dibuka oleh ketua adat untuk memastikan apakah jantung dan hati ayam tersebut normal atau tidak.
Jika normal, berarti pemilik ayam itu sehat, masih panjang usia, terlindungi, dan memiliki rezeki yang cukup. Jika jantung dan hati ayam mengecil, bahkan membusuk atau terluka, itu pertanda bahwa orang yang didoakan bakal meninggal atau mengalami kesulitan.
Ayam itu harus diganti untuk mendapatkan jantung dan hati yang bagus. Bila orang yang didoakan ada di sekitar, ia harus mengakui kesalahan. Jika orang itu jauh di perantauan, wakil keluarga hanya menggantikan ayam sambil berjanji, orang di perantauan itu akan memberi bantuan uang bagi pembangunan di desa.
Pengamatan hati dan jantung ayam itu dilakukan ketua adat pukul 24.00 Wita. Sesuai dengan keyakinan, dewa langit dan dewi bumi pada malam itu akan bertemu dan melakukan perkawinan, simbol keselamatan, sekaligus sebagai pengadil, dan memberi pengampunan.
Malam itu, sesudah ketua adat mengamati 450 ayam tersebut, hati dan jantung ayam kemudian diambil, lalu dibakar untuk dipersembahkan kepada leluhur yang telah diundang datang ke lantai dua koke bale nuba erin. Penguasa dari para leluhur itu adalah Ama Rera Wulan-Ema Tanah Ekan, Bapa yang disimbolkan dengan Matahari dan Bulan, sementara Mama yang disimbolkan dengan Bumi dan segala isinya.
Melibatkan tetangga desa
Sambil proses adat berlangsung, orang tua, anak-anak, perempuan, dan laki-laki membawakan tarian adat yang disebut Liang Namang. Tarian berbentuk lingkaran ini diperagakan sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional. Kegiatan ini juga melibatkan warga dari desa tetangga, seperti Watodei, Beludua, dan Beludua.
Pagi hari kaum pria memotong bambu dan memetik kelapa untuk memasak ayam tersebut. Ayam dimasak dengan parutan buah kelapa di dalam bambu. Di dalam bambu pula nasi dimasak.
Pukul 12.00 Wita semua pria diundang ke pelataran utama rumah adat. Mereka duduk bersila di tanah, membentuk lingkaran di hadapan tumpukan daging ayam dan nasi yang telah dibagikan para wakil ketua adat dan ketua suku. Nasi dan daging ayam itu ditaruh di atas daun waruh, simbol piring bagi para leluhur. Manusia bersama dewa langit dan bumi serta leluhur dan nenek moyang berpesta bersama. Terjadi perdamaian, keselamatan, dan kesejahteraan.
Laki-laki yang membawa ayam akan mendapat bagian khusus dari ayam yang disebut kle’e, yakni kepala, sayap, buntut, paha, dan kaki. Kle’e ini hanya dikonsumsi pria yang didoakan secara khusus. Jika pria itu ada di perantauan, ayah atau anak laki-laki sulung di rumah itu yang berhak memakannya. Daging lainnya dikumpulkan dan dibagi bersama.
Makan bersama diawali dengan pemberian makan kepada Rera Wulan Tanah Ekan oleh ketua adat di atas rumah tingkat dua. Bagian tubuh ayam yang disajikan untuk dewa langit dan dewa bumi adalah jantung ayam.
Seusai perjamuan adat, pukul 17.00 Wita ketua adat bersama kepala suku dari lima suku bersama tokoh adat dan penutur syair adat membawa sisa sesajian ke empat sudut desa. Di tempat yang ditandai dengan batu dan pohon beringin itu, mereka memberikan sesajian, sebagai simbol perlindungan terhadap desa dari berbagai penyakit dan bencana alam.
Para leluhur ini diyakini memiliki tingkatan. Tingkat tertinggi Rera Wulan Tanah Ekan, menyusul Ina Ama (leluhur utama), Nuba Nara (kumpulan para leluhur dari desa), dan Koda Kewokot (orang yang telah meninggal yang masih diingat kebanyakan orang).
Dalam upacara tuno manuk, leluhur dan nenek moyang dari desa ini dipanggil datang berkumpul di koke bale. Mereka diundang oleh ketua adat untuk menjalankan tugas memanggil pulang para perantau, sekaligus membela, menolong, dan melindungi mereka.
Bagi perantau yang belum mendapat pekerjaan, atas bantuan para leluhur, mereka diarahkan ke tempat yang benar-benar membutuhkan tenaga mereka. Setelah diterima bekerja, peran leluhur meyakinkan pimpinan setempat untuk memberi kemudahan dan perhatian terhadap orang bersangkutan.
Setelah sukses mendapatkan pekerjaan di perantauan, perantau harus mengirim uang secara sukarela (Rp 500.000) untuk membantu masyarakat di Demondei yang disebut gelekat lewo gewayan tanah, yang artinya membantu kampung halaman.
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights See Linked Article di Saturday, August 30, 2008
Label: Buruh migran, Kompas, remittance
Hanya 29 Persen Pekerja Formal Anggota Serikat Buruh
Ketenagakerjaan
Sabtu, 30 Agustus 2008
Jakarta, Kompas - Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, dari 28,52 juta pekerja sektor formal, hanya 29 persen atau 8,28 juta orang yang terdaftar sebagai anggota serikat buruh. Padahal, dengan berserikat akan lebih mudah bagi buruh memperjuangkan haknya, seperti yang dinyatakan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja.
Tren meningkatnya buruh kontrak dan masih minimnya pemahaman terhadap serikat buruh membuat sebagian besar buruh belum bergabung dalam serikat buruh. Adapun pekerja formal yang menjadi anggota serikat buruh bergabung dengan 87 federasi serikat buruh yang berafiliasi dalam tiga konfederasi. Namun, ada pula serikat buruh yang tidak berafiliasi.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) tercatat sebagai organisasi pekerja dengan anggota terbanyak, disusul Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI).
Presiden K-SBSI Rekson Silaban, Jumat (29/8) di Makassar, menyatakan, selain belum dipahaminya peran serikat pekerja, status buruh kontrak juga menjadi penyebab buruh tidak tertarik untuk berserikat.
”Sistem kerja kontrak membuat masa depan buruh tidak pasti, mudah kehilangan pekerjaan. Ini membuat mereka enggan menjadi anggota serikat. Pemerintah harus memerhatikan hal ini. Semestinya mereka harus berorganisasi untuk memperjuangkan hak-haknya,” paparnya.
Situasi di Indonesia berbeda dengan di Uni Eropa dan Korea Selatan. Serikat buruh di sana sangat kuat dan buruh harus menjadi anggota serikat untuk menjamin hak-hak normatifnya.
”Buruh di Eropa tidak bisa mengambil tunjangan pengangguran saat tidak bekerja kalau tidak punya kartu anggota serikat. Ini membuat serikat buruh kuat sehingga produktivitas pun meningkat,” ujar Rekson.
Menurut Presiden KSPI Thamrin Moosi, rendahnya minat para pekerja sektor formal untuk berserikat adalah akibat tingginya praktik kriminalisasi terhadap pekerja. Oknum pemerintah membiarkan hal itu terjadi.
”Pelanggaran terhadap serikat pekerja masih terjadi. Terakhir, ada pekerja di Bogor yang membentuk serikat pekerja malah dikerjai manajemennya, sampai akhirnya terkena pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini kurang kondusif bagi kebebasan berserikat,” tuturnya. (ham)
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights See Linked Article di Saturday, August 30, 2008
Label: buruh, Kompas, Serikat Buruh
Sumarni, PRT yang Mengembangkan Diri
Kompas, Sabtu, 30 Agustus 2008
Oleh Ferry Santoso
Saat diperkenalkan dan diumumkan sebagai Ketua Himpunan Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di Singapura atau HPLRTIS, Sumarni Markasan naik ke panggung dan melambai-lambaikan tangan. Senyumnya seakan memberikan harapan kepada lebih dari 10.000 pembantu rumah tangga atau PRT di Singapura. Sebuah harapan bahwa PRT dapat menjadi orang yang mandiri dan ”berhasil”.
Ribuan PRT itu berkumpul di depan ”panggung gembira” di Kedutaan Besar RI di Singapura, Minggu (24/8), untuk memperingati Hari Kemerdekaan Ke-63 RI.
”Ini merupakan wadah komunikasi antarteman-teman dan teman-teman dengan para pejabat. Semoga dengan wadah ini, kita semakin maju,” kata Sumarni, PRT asal Kendal, Jawa Tengah, yang bekerja di Singapura, mengakhiri sambutannya.
Penunjukan Sumarni sebagai Ketua HPLRTIS tak lepas dari figurnya yang ingin terus maju dan pantang mundur. Ia mulai bekerja di Singapura sebagai PRT pada 1996. Saat mulai bekerja, ia sama sekali tak bisa berbahasa Inggris, juga tak memiliki keterampilan, seperti mengoperasikan komputer.
Maka, ketika bekerja pada majikan asal Amerika Serikat tahun 1998, ia mengambil kursus bahasa Inggris selama enam bulan. Lewat kursus dan interaksi dengan majikan, kemampuan bahasa Inggris Sumarni semakin baik.
Pengalaman menjadi PRT di Singapura juga mengubah pola pikir Sumarni. Kemajuan teknologi dan penerapannya di hampir semua lini kehidupan warga Singapura semakin membuka pikirannya.
”Saya melihat, segala sesuatu dilakukan dengan komputer,” kata Sumarni. Ia lalu bertekad harus bisa menggunakan komputer.
”Saya mau menguasai komputer. Saya ingin pandai dan mau belajar. Saya mau sekolah,” kata Sumarni. Dia lalu berupaya mencari majikan yang dapat memberi keleluasaan dan waktu baginya untuk belajar.
Belajar komputer
Saat bekerja dengan majikan asal Swiss pada 2000, ia mendapatkan apa yang diharapkan. Ia belajar komputer di Institut Informatika, Singapura, selama sekitar 1,5 tahun. Belajar komputer dia lanjutkan saat berganti majikan baru yang asal Finlandia.
Belajar komputer di Institut Informatika, Singapura, bukan hal mudah. Instruktur memberi bahan dan materi dalam bahasa Inggris. Materi studi komputer, seperti Power Point, Excel, Microsoft Office, tak mudah diserap jika penguasaan bahasa Inggris lemah.
Tantangan lain yang dihadapi Sumarni adalah suasana belajar di lembaga itu. Para siswa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari manajer sampai pelajar, dari sejumlah negara seperti China, Malaysia, India, dan Singapura.
Menyadari profesinya sebagai PRT, ia sempat merasa rendah diri. ”Saya merasa minder. Saya tahu siapa saya dan siapa mereka. Tetapi saya juga tidak mau kalah,” kata Sumarni.
Kemampuan mengendalikan perasaan minder itu membuat dia mampu menyelesaikan program studi komputer. Sukses itu juga tak lepas dari peran kedua majikannya yang asal Swiss dan Finlandia. ”Mereka memberikan keleluasaan dan bantuan pembiayaan untuk belajar asal pekerjaan di rumah tertangani,” kata Sumarni.
Meskipun majikan memberinya keleluasaan, Sumarni mampu mengatur waktu. Ia berpegang pada prinsip, belajar harus dilakukan dan pekerjaan jangan terbengkalai. Ia harus pandai mengatur waktu.
Dengan bekal keterampilan komputer dan bahasa Inggris, Sumarni mendapat tawaran untuk bekerja pada perusahaan swasta di Jakarta. Tawaran itu dia tolak. Alasannya, gaji sebagai karyawan baru di perusahaan itu lebih rendah dibandingkan dengan apa yang telah diperoleh di Singapura.
Gaji Sumarni sekitar 800 dollar Singapura atau sekitar Rp 5 juta. ”Itu belum termasuk bonus yang diberikan majikan,” katanya. Bahkan, oleh majikannya yang asal Finlandia, Sumarni diajak berlibur ke Inggris dan Finlandia.
Orang pandai
Sebagai Ketua HPLRTIS, Sumarni ingin menunjukkan, seorang PRT sekalipun bisa maju, berkembang, dan menjadi mandiri. ”Saran saya kepada teman-teman PRT yang lain, walaupun PRT, tunjukkan dedikasi dan kepandaian,” katanya.
Di samping itu, dalam diri seorang PRT harus tertanam tekad dan keinginan kuat untuk mengembangkan diri terus-menerus dengan berbagai keterampilan.
Sumarni memuji KBRI di Singapura yang memberikan berbagai pelayanan kepada PRT, seperti kursus bahasa Inggris, menjahit, komputer, dan membuat usaha. Dia juga mampu mengelola penghasilan yang diperolehnya selama menjadi PRT.
Dari gaji yang dia kumpulkan selama bekerja di Singapura, pada tahun ke-7 Sumarni mampu membeli lahan untuk kebun senilai Rp 70 juta. Lahan yang dikelola orangtuanya itu ditanami pohon buah-buahan.
Sumarni juga menginvestasikan uang yang dia peroleh untuk membeli rumah. ”Harga rumah saya sekitar Rp 100 juta dan sekarang dikontrakkan,” kata Sumarni yang mendapat uang kontrak Rp 7,2 juta per tahun.
Duta Besar RI di Singapura Wardana mengharapkan ketekunan Sumarni dapat memberi semangat kepada PRT lainnya. Kalau saja apa yang dilakukan Sumarni bisa ditiru PRT lain, mereka pun bisa mengembangkan usaha di kampung halaman sendiri.
Cerita sukses Sumarni setidaknya dapat sedikit mengikis gambaran suram nasib PRT atau TKI yang selama ini bekerja di luar negeri. Sukses Sumarni itu juga bisa memberi harapan bagi PRT atau TKI lainnya.
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights See Linked Article di Saturday, August 30, 2008
Label: KBRI, masalah BMI, PRT, Singapore
29 August 2008
Kenaikan Gizi Buruk di Indonesia Harus Diwaspadai
23/08/08 17:37
Kenaikan Gizi Buruk di Indonesia Harus Diwaspadai
Yogyakarta (ANTARA News) - Meningkatnya gizi buruk terutama pada anak-anak di Indonesia harus diwaspadai, kata Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Ir Ali Khomsan di Yogyakarta, Sabtu.
Ia menyebutkan pada 2007 anak usia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami gizi buruk sebanyak 700.000 anak, dan yang mengalami gizi kurang sebanyak empat juta balita.
"Namun, mereka yang mendapatkan bantuan gizi melalui program makanan tambahan (PMT) hanya sekitar 39.000 balita," katanya.
Ali mengatakan dari indeks pembangunan manusia (IPM) pada 2002 Indonesia berada di urutan 110.
Sedangkan Amerika pada urutan tujuh, Jepang urutan sembilan, Singapura urutan 28, dan Vietnam di urutan 109.
Kata dia, tingkat konsumsi susu di Indonesia hanya sembilan liter per tahun. Sedangkan Malaysia mencapai 25 liter per tahun, dan Amerika 50 liter per tahun.
"Sulit untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari dua negara itu, atau perlu waktu satu abad untuk menyamai Malaysia, dan perlu waktu sembilan abad untuk bisa seperti Amerika," katanya.
Ia mengatakan peran pos pelayanan terpadu (posyandu) sangat besar dalam upaya meningkatkan gizi balita di Indonesia.
"Melalui posyandu, pemberian penyuluhan tentang gizi dan program makanan tambahan bisa membuahkan hasil yang menggembirakan," katanya.
Karena itu, kata dia, peran posyandu yang ada di tingkat RW termasuk pelayanan kepada balita harus dioptimalkan.
Ali mengatakan pemberian susu pada balita sangat penting, karena dapat menekan gizi buruk serta membantu perkembangan otak dan pertumbuhan fisik balita.
"Dalam setiap satu gelas susu terdapat 140 kkal energi, empat gram protein, lima gram lemak, dan 45 mg kalsium," katanya.
Menurut dia, juga dapat diberikan bahan-bahan makanan lain yang dapat menggantikan manfaat satu gelas susu, yaitu lima kilogram nasi untuk kalsium, dua setengah kilogram ikan untuk protein, dan beberapa kilogram sayuran hijau untuk serat. "Namun, cara ini tidak praktis," katanya.(*)
http://www.antara.co.id/arc/2008/8/23/kenaikan-gizi-buruk-di-indonesia-harus-diwaspadai/
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Pembongkaran Taman BMW Ditangguhkan
Pembongkaran Taman BMW Ditangguhkan
Liputan6.com, Jakarta: Rencana Wali Kota Jakarta Utara untuk membongkar permukiman di Taman BMW di Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung, Jakut, ditangguhkan. Namun, sebagian warga mengatakan akan tetap bertahan di lokasi yang sudah mereka tempati sejak tahun 2000 itu.
Taman BMW merupakan taman kota seluas 26,5 hektare yang telah berubah fungsi menjadi lahan permukiman. Tercatat ada 1.146 bangunan permanen maupun semi permanen yang berdiri di atas lahan tersebut dan ditempati sekitar 1.500 kepala keluarga.
Tak mengherankan jika warga yang sebagian besar adalah pendatang, menangis saat menerima surat perintah Wali Kota Jakut untuk mengosongkan lahan. Pada Jumat mendatang, mereka berencana mendatangi Kantor Wali Kota Jakut guna meminta penggusuran dibatalkan.(IKA/Anastasya Putri dan Agung Supriyanto)
http://www.liputan6.com/news/?id=164062&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Penghuni Kompleks Kodam Cililitan akan Digusur
Penghuni Kompleks Kodam Cililitan akan Digusur
Liputan6.com, Jakarta: Nasib keluarga purnawirawan TNI dan mantan pejuang yang tinggal di Kompleks Kodam Jaya Cililitan II, Kramatjati, Jakarta Timur, semakin tak menentu. Setelah menempati rumah selama 50 tahun lebih kini mereka harus rela dipindahkan paksa. Rumah mereka akan dijadikan rumah dinas bagi perwira yang masih aktif bertugas.
Sekitar 52 rumah dari 400 rumah di kawasan tersebut diberi tanda silang dan tulisan PK atau di bawah pengawasan Kodam Jaya. Ini artinya rumah tersebut harus dikosongkan. Hal ini tentu saja ditentang sekitar 250 kepala keluarga yang bermukim di tempoat itu meski pihak Kodam Jaya sudah menawarkan sejumlah uang sebagai biaya penggantian.
Warga yang tidak setuju terus berjaga di depan kompleks dan memasang spanduk penolakan pengosongan. Untuk menumpahkan kekesalannya, warga bahkan mengganti papan nama Kompleks Kodam Jaya menjadi Kompleks Ex Batalyon 03 Mei yang merupakan nama awal kompleks ini puluhan tahun lalu.
Rencananya sekitar 150 rumah lainnya segera dikosongkan. Sejauh ini, pihak Kodam Jaya belum memberikan tenggat waktu kapan warga harus pindah. Meski demikian, warga menyatakan akan tetap bertahan [baca: Warga Kompleks Kodam Jaya Menolak Digusur].(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)
http://www.liputan6.com/news/?id=164134&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Penghuni Taman BMW Tunggu Kepastian Ganti Rugi
Penghuni Taman BMW Tunggu Kepastian Ganti Rugi
Liputan6.com, Jakarta: Ribuan penghuni Taman BMW, Jakarta Utara resah dengan rencana penggusuran rumah mereka yang akan dilakukan besok pagi. Warga meminta ganti rugi atas rumah mereka yang akan dibongkar. Pasalnya tidak sedikit uang yang mereka keluarkan untuk membangun rumah itu [baca: Pembongkaran Taman BMW Ditangguhkan].
Taman BMW seluas 26 hektare sudah dihuni lebih dari 1000 kepala keluarga. Mereka bertekad akan bertahan jika pembongkaran tak disertai ganti rugi. Sebaliknya Wali Kota Jakut bersikukuh pembongkaran tetap akan dilakukan tanpa ganti rugi. Rencananya lahan ini akan dibangun sarana olahraga bertaraf internasional.(JUM/Deden Yulianus)
http://www.liputan6.com/news/?id=164153&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Warga Taman BMW Terlantar
Warga Taman BMW Terlantar
Liputan6.com, Jakarta: Meski tempat tinggal mereka sudah rata dengan tanah, hingga Ahad (24/8) malam, warga Taman BMW, Papanggo, Tanjungpriok, Jakarta Utara, masih bertahan di sekitar lokasi penggusuran. Puluhan penghuni yang kebanyakan sebagai pemulung mengaku belum menemukan tempat tinggal baru.
Sebagian warga masih berusaha mengumpulkan harta benda yang masih bisa dipergunakan karena tak sempat diselamatkan dari penggusuran. Aktivitas warga memindahkan harta bendanya ke rumah sanak saudara juga terlihat ramai di lokasi penggusuran.
Ribuan satuan polisi pamong praja yang bertugas menggusur mereka juga telah meninggalkan lokasi penggusuran. Namun, sebagian petugas masih dipertahankan di lokasi untuk mengantisipasi warga kembali menghuni. Sementara Alat-alat berat yang digunakan untuk merubuhkan rumah warga juga sudah ditarik dari lokasi.
Rencana pembangunan Taman BMW seluas 26 hektare sebenarnya akan direalisasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 2009. Namun, anggaran untuk pengosongan lahan yang dihuni lebih dari 1.000 kepala keluarga ini sudah dimasukkan dalam APBD 2008 [baca: Penggusuran Taman BMW Papanggo Berakhir bentrok].
Selain Taman BMW, dalam tahun ini juga sudah ditertibkan lokasi pedagang kembang di Jalan Barito atau Taman Ayodia, Jakarta Selatan. Namun, hingga kini belum juga dibangun karena masih dalam proses tender pembangunan.(BOG/Satya Pandia)
http://www.liputan6.com/news/?id=164205&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Puluhan Rumah di Kali Angke Digusur
Puluhan Rumah di Kali Angke Digusur
Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur sekitar 50 rumah semi permanen yang berada di bantaran Kali Angke, Jakarta Barat, Senin (25/8) pagi. Warga hanya bisa pasrah menyaksikan buldozer membongkar tempat tinggal mereka. Pasalnya, selain sudah diberitahu, warga juga sadar lahan yang ditempati sejak lima tahun lalu itu bukan milik mereka, melainkan milik Departemen Pekerjaan Umum.
Meski disebut permukiman liar, anehnya selama ini warga memiliki perangkat wilayah seperti rukun tetangga dan rukun warga. Selain itu, warga juga membayar pemakaian listrik. Penggusuran dengan alasan tidak sesuai fungsi lahan seharusnya juga berani dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk bangunan lainnya yang bukan milik rakyat kecil.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)
http://www.liputan6.com/news/?id=164213&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Mantan Penghuni BMW Bingung Harus Kemana
Mantan Penghuni BMW Bingung Harus Kemana
Liputan6.com, Jakarta: Pasca penggusuran, warga Taman BMW, Papanggo, Tanjungpriok, Jakarta Utara, tetap bertahan di lokasi. Sebagian besar penghuni tidak tahu harus pindah kemana. Demikian pantauan SCTV hingga Senin (25/8).
Kristin Silitonga misalnya, dia beserta tiga anaknya kini tinggal beratap langit. Kristin hanya bisa menyelamatkan baju dan perabot yang tersisa. Padahal tanggungannya masih berat. Anak kedua Kristin sudah setahun berobat jalan karena menderita penyakit paru-paru. Noni, putri bungsunya, nahkan terpaksa tidak sekolah. Harapan Kristin kini hanya satu: uang kerohiman.
Para penghuni Taman BMW memang sangat berharap mendapat uang kerohiman dari pemerintah. Mereka merasa layak menerima uang pengganti karena telah mengeluarkan uang untuk membeli lahan di Taman BMW dan selalu membayar iuran listrik.
Ada sekitar 6.000 penghuni Taman BMW yang bernasib serupa Kristin. Semua harus pindah karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun sebuah sarana olah raga bertaraf internasional di atas lahan seluas 26 hektare itu [baca: Warga Taman BMW Terlantar].(TOZ/Nova Rini dan Agus Prijatno)
http://www.liputan6.com/news/?id=164224&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Korban Penggusuran Kali Angke Bertahan
Korban Penggusuran Kali Angke Bertahan
Liputan6.com, Jakarta: Kondisi warga Kelurahan Kapuk Pulo, Cengkareng, Jakarta Barat, yang menjadi korban penggusuran, saat ini memprihatinkan. Hingga Senin (25/8) malam, mereka memilih bertahan di lokasi karena tidak tahu harus pindah ke mana. Sementara sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke rumah sanak keluarga atau tetangga.
Meski mengakui mereka tidak berhak menempati lahan di bantaran Kali Angke, sebagian warga mengaku telah membeli lahan di lokasi tersebut. Lantaran itulah, warga berharap mendapatkan uang kerohiman untuk biaya pindah atau mengontrak rumah.
Kemarin, sekitar 50 rumah semipermanen di bantaran Kali Angke digusur. Pasalnya, puluhan bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik Departemen Pekerjaan Umum. Rencananya, lokasi tersebut akan digunakan untuk proyek pelebaran jalan [baca: Puluhan Rumah di Kali Angke Digusur].(ANS/Deden Yulianes)
http://www.liputan6.com/news/?id=164248&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Seribu TKI Dipulangkan Paksa
Seribu TKI Dipulangkan Paksa
Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 1.200 tenaga kerja Indonesia baik legal maupun ilegal dideportasi dari Malaysia. Mereka tiba di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara, Selasa (26/8) sore. Para TKI itu datang dengan menumpang Kapal Dobon Solo.
Sebelum dipulangkan paksa, para TKI itu dianiaya dan dicambuk terlebih dahulu karena dituding tidak memiliki dokumen yang sah. Meski tidak semuanya yang dituduhkan benar karena dokumen resmi mereka dipegang majikan.
Cerita lama yang terus berulang adalah derita TKW yang diperkosa majikan hingga hamil. Itulah yang dialami TKW asal Jawa Timur yang sudah bekerja dua tahun di Malaysia. Dia pulang dalam kondisi hamil tujuh bulan.
Para pahlawan devisa yang dideportasi ini dibagi dalam dua tujuan. Sebanyak 800 orang melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjungperak, Surabaya. Sedang sisanya turun di Tanjungpriok.(TOZ/Albert Ade)
http://www.liputan6.com/news/?id=164305&c_id=3
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Label: Buruh migran
Kompleks Dwikora Dikosongkan 23 September Mendatang
Kompleks Dwikora Dikosongkan 23 September Mendatang
Liputan6.com, Depok: Pasukan dari Markas Besar TNI Angkatan Udara serta Polisi Militer TNI AU mendatangi Kompleks Dwikora di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/8). Kedatangan pasukan TNI itu untuk menyampaikan surat perintah pengosongan bagi para purnawirawan yang tinggal di kompleks itu. Pengosongan akan dilakukan pada 23 September mendatang.
Warga memilih bertahan serta akan melawan jika tempat tinggal mereka digusur. Mereka meminta tidak ada eksekusi selama kasus ini masih dalam proses di Mahkamah Agung. Warga terus bersiaga di pintu masuk kompleks menghindari penyusup. Selain itu, sejumlah barikade dari batang pohon dan ban bekas dibuat [baca: Para Purnawirawan Berjuang Mempertahankan Rumah].(DWI/Nahyudi)
http://www.liputan6.com/news/?id=164325&c_id=7
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Meutia Hatta Sidak TKI di Bandara
Meutia Hatta Sidak TKI di Bandara
Liputan6.com, Tangerang: Faktor ketidaktahuan akan kesehatan psikis dan mental menjadi salah satu kendala yang dihadapi tenaga kerja asal Indonesia. Hal ini terungkap dalam inspeksi mendadak Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta di Terminal TKI Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (27/8).
Dari inspeksi ini Meutia juga menemukan fakta bahwa calon TKI tak mendapat tes kesehatan sebelum berangkat ke luar negeri. Kementrian PP akan menjadikan temuan ini untuk mempercepat penerbitan Peraturan Presiden soal kesehatan mental dan psikis yang berguna membantu proses penyeleksian para calon TKI.(ADO/Abdul Rosyid)
http://www.liputan6.com/news/?id=164364&c_id=3
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Label: Buruh migran
Lapak Digusur, PKL Mengamuk
Lapak Digusur, PKL Mengamuk
Liputan6.com, Bogor: Puluhan pedagang kaki lima di Pasar Leuwi Liang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/8), mengamuk. Mereka merusak puluhan kios resmi saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor membongkar lapak PKL.
Para pedagang menolak ditertibkan karena dilakukan menjelang bulan puasa. Padahal masa-masa seperti ini biasanya sedang ramai pembeli. Mereka pedagang menginginkan pembongkaran kios dan lapak dilakukan setelah usai Lebaran nanti.
Namun pihak PD Pasar Tohaga bersama Satpol PP tak mengubris keinginan pedagang. Para pedagang hanya bisa pasrah menyaksikan harapannya mendapat secuil untung menjelang Ramadan terhempas musnah demi sebuah ketertiban dan keindahan kota.(TOZ/Budi Santoso)
http://www.liputan6.com/news/?id=164419&c_id=7
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Empat Juta Anak Kekurangan Gizi
29/08/2008 13:06 wib - Nasional Aktual
Empat Juta Anak Kekurangan Gizi
Jakarta, CyberNews. Tidak kurang dari empat juta anak Indonesia kini hidup dalam keadaan memprihatinkan karena mengalami kekurangan gizi, untuk itu diperlukan upaya-upaya konkret guna mengatasi keadaan tersebut.
Deputi Kepala Perwakilan Badan Pangan Dunia PBB, World Food Program (WFP) untuk Indonesia Bradley Busseto mengatakan badan internasional ini memerlukan dukungan dan kerja sama berbagai kalangan termasuk pengusaha terutama dalam penggalangan dana sehingga jumlah anak Indonesia yang kekurangan gizi dan lapar "tersembunyi" dapat dikurangi.
"Kami berharap pada tahun-tahun mendatang, kita dapat mengurangi jumlah anak yang kekurangan gizi di negara ini," kata pimpinan WFP Indonesia ini di Jakarta, Jumat pada acara peluncuran pengumpulan dana yang diberi nama World Hunger Relief Program yang diselenggarakan Pizza Hut Indonesia selama September-Oktober 2008
Pada tahun 2007, Pizza Hut selama bulan Ramadhan berhasil mengumpulkan dana tidak kurang dari Rp1,677 miliar.
Karena itu, Direktur Pizza Hut Indonesia Budi Setiawan menyampaikan harapannya agar selama bulan ramadhan tahun ini, dana yang dikumpulkan bisa lebih banyak dari yang terkumpul tahun 2007. Budi Setiawan mengatakan seluruh dana ini akan diserahkan kepada WFP Indonesia.
(Ant /CN08)
http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=12727
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
700 Ribu Anak di Indonesia Menderita Gizi Buruk
Medan (SIB)
Enam puluh tiga tahun yang lalu Indonesia merdeka, di saat itu pula kemerdekaan moral, kedaulatan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejajar dengan Negara lain. Namun kondisi ekonomi rakyat pada saat itu masih jauh dari harapan cukup, maklum masih baru merdeka. Namun jika dilihat setelah 63 tahun Indonesia Merdeka, kondisi ekonomi rakyat dalam sektor riel kembali pada zaman bangsa Indonesia baru merdeka, lemahnya daya beli, rupiah masih lemah jualnya, sulit bahan pangan, sehingga pada saat ini rakyat Indonesia menghadapi kemiskinan.
"Justru mendekati tahun 2009 ini banyak program yang seolah-olah pengentasan kemiskinan mulai penekanan persentase yang signifikan. Namun jika kita lihat dari laporan anggaran kemiskinan naik 3 kali lipat dari Rp 23 triliun menjadi Rp 66,2 triliun dan peningkatan gizi buruk balita di akhir tahun 2007. Sebanyak 700.000 anak Indonesia mengalami gizi buruk," kata Jhony Sarinthon, Ketua Pergerakan Indonesia Sumut didampingi Osriel Limbong Ketua PI Medan di Sekretariat Jalan Jamin Ginting-Medan, terkait persiapan konferensi Pergerakan Indonesia Sumut, hari ini Kamis (28/8) di Sumatera Village Jalan Jamin Ginting Medan.
Lebih lanjut dikatakan Osriel Limbong, kenaikan anggaran kemiskinan dan meningkatnya Gizi Buruk Balita di Indonesia, menunjukkan masih lemahnya komitmen Pemerintah dalam mengurusi/melayani Rakyat. Hal itu dialternatifkan masih kuatnya loby kepentingan politik elite pemerintah dan elite politik dalam menyelesaikan persoalan di antara mereka, sehingga program ekonomi kerakyatan sebagai kemandirian dan penguatan ekonomi rakyat lambat. "Maka tidak perlu malu bahwa kita dikategorikan sebagai negara miskin. Hal ini adanya komitmen dari negara Australia dan Amerika dalam memberikan bantuan keuangan dan program bagi Indonesia guna mengentaskan kemiskinan, padahal Ibu pertiwi ini telah memberikan harta karun bagi anak-cucunya untuk diwariskan dan dikembangkan guna kesejahteraan generasi yang akan datang," kata Limbong.
Melihat kondisi ini, kata Jhony Sarinthon, Pergerakan Indonesia Sumatera Utara, meminta kepada elite pemerintah dan politik agar segera merajut kohesi sosial sehingga kemiskinan tidak menjadikan Negara ini krisis/miskin nasionalismenya dan memperkecil ruang para kapitalis tanah dan pangan dalam penguasaan lahan aset milik Negara. Dalam hal aset lahan perkebunan, agar tidak terlalu jauh berubah fungsi, karena kondisi rakyat miskin ekonomi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan. (PR1/v)
http://hariansib.com/2008/08/28/700-ribu-anak-di-indonesia-menderita-gizi-buruk/
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Lokasi Gusuran Taman BMW Akan Dibangun Stadion Internasional
Lokasi Gusuran Taman BMW Akan Dibangun Stadion Internasional
Ari Saputra - detikNews
"Rencananya, akan dibangun stadion olahraga bertaraf nasional dan
internasional," kata wakilota Jakarta Utara, Effendi Anas di lokasi penggusuran, Taman BMW, Jl RE Martadhinata, Jakarta Utara, Minggu (24/8/2008).
Untuk merealisasikan rencana itu, pemerintah kota telah melayangkan surat
penggusuran jauh-jauh hari. Bahkan seminggu sebelumnya, warga telah
diperingatkan untuk mengosongkan wilayah yang dulunya berupa rawa tersebut.
"Surat peringatan sudah sering kita layangkan, bahkan seminggu ini sudah dua
kali surat peringatan untuk membongkar yakni 3 x 24 jam dan yang terakhir
tanggal 21 Agustus kemarin kita layangkan lagi surat perintah bongkar 1X24 jam," imbuhnya.
Setelah rata dengan tanah, penggusuran yang melibatkan 6.000 personel dari Sapol PP dan polisi, warga diharuskan pindah tanpa diberi ongkos sesenpun. Masih menurut Effendi, pemkot tidak memberikan uang kompensasi seperti pembersihan warga kolong tol akhir tahun lalu.
""Ini berbeda dengan penghuni kolong tol, jadi kita tidak akan mengeluarkan
sepersen pun untuk uang kerohiman maupun kompensasi," tegasnya.
(Ari/iy)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/24/151048/993566/10/lokasi-gusuran-taman-bmw-akan-dibangun-stadion-internasional
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Penggusuran Taman BMW, Hadiah Agustusan Terburuk
Penggusuran Taman BMW, Hadiah Agustusan Terburuk
Ari Saputra - detikNews
Hanya saja, ada yang tidak biasa diluar rumah gubugnya itu. Ribuan petugas Satpol PP dan polisi menyeruak dari truk-truk yang mengangkut mereka, bersenjatakan tameng dan pentungan lengkap.
"Saya sudah menduga kami akan digusur. Tapi kok sepagi ini," kata Suharti dilokasi penggusuran pemukiman liarnya, Taman BMW (Bersih, Manusiawi dan Berwibawa), Jl RE Marthadinata, Jakarta Utara, Minggu (24/8/2008).
Bagi Suharti, menghentikan derap sepatu boot itu hanya mimpi. Tubuhnya yang kecil dan tenaganya yang tidak seberapa, memaksa Suharti hanya mampu menangisi rumahnya yang mulai digusur.
"Seminggu lalu, warga masih sempat merayakan tujuhbelasan (HUT RI ke-63) dengan ramai. Ada lomba-lomba. Lomba makan kerupuk dan sebagainya. Pokoknya semua senang," kenang Suharti membandingkan suasana kontras hari ini dengan seminggu lalu.
Benar saja. Penggusuran itu pun tidak tertahankan. Dengan bantuan
buldozer dan ribuan aparat, warga dibuat tunduk tertindas.
Puluhan laki-laki yang mencoba bertahan dengan memblokir jalan hingga melempari batu ke arah petugas, sia-sia saja.
Bruk…rumah-rumah itu pun tercabik-cabik. Termasuk musholla, TK dan fasilitas bermain yang telah dibangun lima tahun lalu itu.
"Benar-benar hadian kemerdekaan paling jelek," sesal Suharti dengan bahasa Jawanya yang medok.
(Ari/yid)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/24/164112/993601/10/penggusuran-taman-bmw,-hadiah-agustusan-terburuk
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Satu Korban Hilang Akibat Kebakaran di Muara Angke
Satu Korban Hilang Akibat Kebakaran di Muara Angke
Vina Martina Sianipar - detikNews
Jakarta - Satu pria dilaporkan hilang dalam kebakaran di perkampungan nelayan dekat Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Korban yang belum diketahui identitasnya itu dilaporkan hilang oleh keluarganya.
"Satu warga nggak kelihatan, ada keluarga yang melapor," kata petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakut, Wahyu Pramudji, kepada detikcom, Minggu (24/8/2008).
Meski api sudah padam sejak pukul 10.30 WIB, namun para petugas masih mencari korban yang diduga tertimbun di reruntuhan itu.
"Belum tahu siapa. Petugas masih mencari orang hilang itu, mencarinya di reruntuhan bekas kebakaran," Wahyu menjelaskan.
Beberapa unit mobil Ambulance Gawat Darurat 118 dan PMI hingga kini masih berada di lokasi kebakaran.
(vna/irw)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/24/232504/993671/10/satu-korban-hilang-akibat-kebakaran-di-muara-angke
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
50 Rumah Nelayan di Muara Angke Hangus Terbakar
50 Rumah Nelayan di Muara Angke Hangus Terbakar
Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Api yang berkobar di perkampungan nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, telah padam. Korban jiwa dalam peristiwa tersebut dipastikan tidak ada.
Sebelumnya, satu orang dilaporkan hilang dalam musibah yang terjadi Minggu 24 Agustus 2008 kemarin malam.
"Setelah kita cari-cari ternyata tidak ketemu. Maka kita pastikan tidak ada," kata salah satu petugas pemadam kebakaran Jakut, Sarwanto ketika dikonfirmasi detikcom, Senin (25/8/2008).
Sarwanto menjelaskan, semula memang ada warga setempat yang melaporkan adanya korban hilang. Namun, kabar itu amat simpang siur.
"Pencarian sudah dihentikan," imbuh Sarwanto.
Mengenai jumlah rumah yang terbakar, Sarwanto mengatakan, ada 50 rumah dan satu bagunan Mushola yang terletak di tengah perkampungan. "Itu kan rumah petak-petak kecil. Ada sekitar 50 yang terbakar," pungkasnya.(irw/vna)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/25/025505/993706/10/50-rumah-nelayan-di-muara-angke-hangus-terbakar
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Malaysia Usir 25 Ribu Pengungsi Tsunami Aceh
Malaysia Usir 25 Ribu Pengungsi Tsunami Aceh
Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia memerintahkan lebih dari 25 ribu pengungsi tsunami Aceh untuk pergi dari negeri jiran itu. Mereka adalah para pengungsi yang meninggalkan Aceh pascatsunami dahsyat tahun 2004 lalu.
Para pengungsi Aceh itu diberikan waktu hingga Januari 2009 mendatang. Selanjutnya otoritas Malaysia akan mendeportasi setiap pengungsi Aceh yang tetap tinggal secara ilegal di Malaysia setelah lewat 5 Januari 2009.
Demikian disampaikan Ishak Mohamed, Direktur Pelaksana Departemen Imigrasi Malaysia seperti dilansir International Herald Tribune, Selasa (26/8/2008).
Sekitar 40 ribu orang dari Aceh pergi ke Malaysia menyusul bencana tsunami yang menewaskan lebih dari 130 ribu orang di Indonesia pada Desember 2004.
"Kami mengizinkan mereka bekerja di sini (karena alasan kemanusiaan) karena kami membantu mereka untuk mencari uang buat keluarga mereka guna membangun kembali rumah mereka," kata Ishak.
Ribuan warga Aceh itu telah kembali ke Indonesia sejak tahun 2005. Namun menurut pejabat-pejabat Malaysia, masih ada 25.593 orang di sana. Kebanyakan mereka bekerja di tempat-tempat konstruksi, perkebunan, pabrik dan restoran.
Pemerintah Malaysia telah berupaya mengurangi ketergantungan negara itu pada pekerja asing. Sebab ada kekhawatiran para tenaga kerja asing itu melakukan aksi kejahatan dan menimbulkan pengangguran di kalangan warga Malaysia.
Awal bulan ini, otoritas Malaysia melancarkan operasi pengusiran lebih dari 130 ribu orang, yang sebagian besar adalah imigran ilegal asal Indonesia dan Filipina.
Menurut Eka Suripto, pejabat di Kedutaan RI di Kuala Lumpur, pihak imigrasi Malaysia baru-baru ini memang memberitahu para diplomat mengenai rencana untuk memulangkan warga Aceh. Namun dia mengaku tak tahu detailnya.
(ita/iy)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/26/145925/994894/10/malaysia-usir-25-ribu-pengungsi-tsunami-aceh
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Label: Buruh migran
Korban Gusuran dan Pemprov DKI Bertemu di YLBHI
Korban Gusuran dan Pemprov DKI Bertemu di YLBHI
Alfian Banjaransari - detikNews
Dialog bertema "Pertemuan masyarakat sipil dan Pemerintah DKI Jakarta tentang hak atas perumahan dan masalah penggusuran di Jakarta" itu digelar di Kantor YLBHI, JL Diponegoro, Jakarta, Selasa (26/8/2008). Acara ini difasilitasi gabungan LSM di Jakarta.
"Kami tahu kami salah tapi mengapa pemerintah Jaktim bersikap sewenang-wenang malahan menawarkan uang kerohiman Rp 500 ribu, dialog dulu!" ujar seorang korban gusuran di Kampung Pengalengan yang enggan disebut namanya dengan emosi.
Pihak Pemda yang diwakili oleh bidang perumahan, Agus Subagdono dan Kasudin Tramtib dan Limas Jakarta Selatan, Effendy meminta maaf soal penggusuran yang terjadi. Namun Effendy menjelaskan pihak Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan penggusuran, melainkan penertiban.
"Seluruh penertiban telah melalui prosedur yang berlaku seperti status lahan dan mekanisme lain yang sudah baku," jelas Effendy.
Sementara Agus Subagdono menjelaskan program perumahan di DKI Jakarta masih jauh dari cukup. Walaupun sudah melakukan program perbaikan kampung sejak 1967 tapi masih kurang. Pemprov baru sanggup menyediakan 800-1.000 unit rumah susun.
"Kami menyadari ini masih kurang dari cukup, mengingat sebagaian besar penduduk DKI tinggal di kampung," ungkapnya.
Sementara itu gabungan LSM yang terdiri dari YLBHI, WALHI, UPC, Kontras dan lain-lain memberikan 16 rekomendasi kepada Pemprov DKI. Di antaranya mereka meminta agar Pemprov mengalokasikan anggaran bagi perumahan rakyat minimal 30 % dari APBD.
(rdf/iy)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/26/164117/994993/10/korban-gusuran-dan-pemprov-dki-bertemu-di-ylbhi
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
1.200 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia
1.200 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia
Novia Chandra Dewi - detikNews
Jakarta - 1.200 TKI ilegal dideportasi dari Malayasia. Beberapa di antaranya sakit karena sempat mengalami kekerasan.
Haliana, misalnya. Perempuan 24 tahun yang bekerja sebagai buruh bangunan itu pusing-pusing.
"Saya sering tidak diberi makan oleh majikan saya di sana," kata TKI asal Sulawesi Tenggara itu.
Haliana dan 400-an TKI lainnya diturunkan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (26/8/2008).
Sementara itu Erik Saputra mengaku sering dipukuli selama ditahan di tahanan Kota Tinggi, Malaysia. "Kalau disuruh olahraga nggak bisa dipukul," kata Erik.
Sementara itu Sekjen Departemen Sosial Alex Triono mengatakan, para TKI itu dideportasi karena tidak mengantongi surat-surat lengkap. Sebelum dipulangkan, mereka ditahan di Lokap Kota Tinggi Malaysia selama kurang lebih satu bulan.
Mereka diberangkatkan dari Pelabuhan Pasir Gudang, Johor Baru, Malaysia dengan kapal feri menuju Tanjung Pinang, Riau. 403 TKI diturunkan di Tanjung Priok. Sementara sekitar 599 TKI diturunkan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
(ken/nrl)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/26/172121/995035/10/1.200-tki-ilegal-dideportasi-dari-malaysia
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Label: Buruh migran
22 Lokasi Tanah Hunian di Jakarta Utara Ilegal
22 Lokasi Tanah Hunian di Jakarta Utara Ilegal
Alfian Banjaransari - detikNews
Jakarta - Sebanyak 22 Lokasi tanah hunian di Jakarta Utara ilegal. Para penghuni harus segera mencari lokasi baru sebab Pemprov DKI akan segera menggusur lahan tersebut.
Lokasi tersebut antara lain Tanah kampung Sawah di Samper Timur, Kampung Banda di Ancol, Kebon tebu di Penjaringan, sepanjang sisi rel kereta api di kelurahan Pademangan Barat dan tanah kasus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di Kalibaru.
Untuk membahas masalah itu diadakan pertemuan antara pemda dengan warga di Jakarta di Gedung LBH, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2008).
Salah seorang warga Kampung Penggarengan, Jakarta Timur menuturkan, "Kami tahu salah tapi mengapa pemerintah sewenang-wenang. Jangan langsung main uang kerohiman Rp 500 ribu tapi dialog dulu, jangan arogan!".
Effendi dari Suku Dinas Trantib dan Linmas Jakarta Selatan menuturkan, pihaknya tidak mengenal penggusuran. "Yang kami tahu penertiban. Sebelum kami menertibkan kami memiliki pertimbangan-pertimbangan seperti status lahan dan mekanisme atau tahapan yang baku," ujar Effendi.
Namun Effendi sempat meminta maaf kepada warga apabila penggusuran tersebut menjadi momok.
"Kami minta maaf apabila dalam pelaksanaannya petugas kami sering menjadi sorotan," kata Effendi.(nik/irw)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/26/173824/995046/10/22-lokasi-tanah-hunian-di-jakarta-utara-ilegal
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Puluhan Bemo di Fly Over Grogol Dirazia, Slipi Padat Merayap
Puluhan Bemo di Fly Over Grogol Dirazia, Slipi Padat Merayap
Ari Saputra - detikNews
Bemo yang sudah tua dan berpolusi tersebut diangkut menggunakan alat berat. Lantas dimasukkan ke dalam truk sampah untuk segera dihancurkan ke tempat yang sudah disediakan.
Sejumlah sopir bemo yang mangkal di fly over Grogol tidak melakukan perlawanan. Justru para sopir mempretelin terlebih dulu mesin bemo sebelum diangkut ke truk sampah.
"Ayo pretelin dulu," kata sejumlah sopir yang beramai-ramai merobohkan bemo satu persatu di dekat fly over Grogol, Jakarta Barat, Kamis (28/8/2008).
Setelah mesin dicopot, barulah bemo diangkut oleh Satpol PP ke truk sampah.
Akibat garukan ini, Jl Latumenten hingga Slipi-Taman Anggrek padat merayap. Sebab selain sebagian lajur digunakan untuk mengangkut bemo tua, para pengendara mobil dan motor penasaran ingin melihat alat transportasi kuno itu diangkut ke truk sampah.(nik/iy)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/28/102528/996063/10/puluhan-bemo-di-fly-over-grogol-dirazia,-slipi-padat-merayap
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Berakhir Riwayat Lapak Pedagang Buku Kwitang
Berakhir Riwayat Lapak Pedagang Buku Kwitang
Liputan6.com, Jakarta: Berakhir sudah riwayat lapak-lapak pedagang buku di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat. Kamis (21/8) pagi, puluhan lapak pedagang buku di kawasan ini dibongkar ratusan satuan polisi pamong praja Kecamatan Senen. Para pedagang hanya bisa pasrah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembalikan kawasan Kwitang sebagai daerah terbuka hijau. Rencana pembersihan para pedagang buku sebenarnya sudah setahun terakhir digulirkan. Namun, baru Agustus ini dilaksanakan.
Para pedagang akan dipindahkan ke Pasar Senen Blok F. Namun, pedagang menolak karena lokasi baru dinilai tak strategis untuk berdagang [baca: Kawasan Kwitang Kini Tanpa Pedagang Buku].
Kawasan Kwitang adalah salah satu lokasi favorit bagi mereka yang suka berburu buku bekas dengan harga miring. Konon, kawasan ini sudah sudah dihuni para pedagang buku bekas sejak 1952.(BOG/Don Vito)
http://www.liputan6.com/news/?id=164044&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Rumah Terancam Digusur, Ratusan Purnawirawan Tetap Bertahan
Rumah Terancam Digusur, Ratusan Purnawirawan Tetap Bertahan
Liputan6.com, Depok: Ratusan purnawirawan TNI dan keluarganya di Perumahan Dwikora, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, sejak Kamis (21/8) pagi, berjaga-jaga menyusul rencana penggusuran perumahan mereka. Bahkan, mereka akan mendirikan tenda di areal perumahan bila rumahnya benar-benar digusur.
Rencananya, sebanyak 100 rumah itu akan dialihkan kepada anggota TNI aktif. Padahal, sebuah peraturan presiden menyebutkan rumah dinas bisa dialihstatuskan dan dibeli penghuninya minimal setelah 10 tahun. Tapi, agaknya, peraturan itu tidak dijadikan acuan Departemen Pertahanan dan Mabes TNI selaku instansi terkait [baca: Para Purnawirawan Berjuang Mempertahankan Rumah].(DWI/Tim Liputan 6 SCTV)
http://www.liputan6.com/news/?id=164049&c_id=7
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Pembongkaran Taman BMW Ditangguhkan
Pembongkaran Taman BMW Ditangguhkan
Liputan6.com, Jakarta: Rencana Wali Kota Jakarta Utara untuk membongkar permukiman di Taman BMW di Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung, Jakut, ditangguhkan. Namun, sebagian warga mengatakan akan tetap bertahan di lokasi yang sudah mereka tempati sejak tahun 2000 itu.
Taman BMW merupakan taman kota seluas 26,5 hektare yang telah berubah fungsi menjadi lahan permukiman. Tercatat ada 1.146 bangunan permanen maupun semi permanen yang berdiri di atas lahan tersebut dan ditempati sekitar 1.500 kepala keluarga.
Tak mengherankan jika warga yang sebagian besar adalah pendatang, menangis saat menerima surat perintah Wali Kota Jakut untuk mengosongkan lahan. Pada Jumat mendatang, mereka berencana mendatangi Kantor Wali Kota Jakut guna meminta penggusuran dibatalkan.(IKA/Anastasya Putri dan Agung Supriyanto)
http://www.liputan6.com/news/?id=164062&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Anak Jalanan Menuntut Ilmu di Terminal
Anak Jalanan Menuntut Ilmu di Terminal
Liputan6.com, Depok: Sejumlah anak jalanan di Depok, Jawa Barat, bisa bersekolah gratis di Sekolah Bina Mandiri. Sekolah terbuka swadaya warga ini berlokasi di Terminal Depok, Jawa Barat.
Salah satu murid Sekolah Bina Mandiri adalah Dedi. Bocah 13 tahun ini sehari-harinya menjadi pengamen. Kemiskinan membuat warga Citayam, Bogor, itu tak bisa melanjutkan sekolah selepas sekolah dasar. Namun, harapan itu kini bangkit kembali setelah sekolah terbuka Bina Insan Mandiri memberi ia kesempatan mengeyam pendidikan tanpa biaya.
Meski hanya menempati teras masjid terminal dan bangunan seadanya, bukan berarti pendidikan yang diberikan terbatas. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sekolah tersebut juga difasilitasi komputer dan buku pelajaran lengkap. Bahkan, murid-murid di sekolah itu terbilang sarat prestasi.(IKA/Teguh Dwi Hartono)
http://www.liputan6.com/news/?id=164082&c_id=3
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Warga Kompleks Kodam Jaya Menolak Digusur
Warga Kompleks Kodam Jaya Menolak Digusur
Liputan6.com, Jakarta: Warga Kompleks Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur menolak pengosongan rumah mereka yang rencananya dilakukan, Jumat (22/8) siang. Menghalangi para petugas eksekutor, warga yang sebagian perempuan memblokade jalan menuju kompleks.
Warga menolak perintah pengosongan dengan alasan sudah lama menempati rumah ini. Selain itu, mereka meminta ganti rugi yang pantas. "Kami bersedia dikosongkan tapi beri kami imbalan sepantasnya," kata salah seorang penghuni kompleks, Nyonya Sukarto.
Pengosongan dilakukan karena rumah akan ditempati anggota Kodam Jaya yang masih berdinas. Sebanyak 10 rumah di Kompleks Kodam Jaya sudah diberi tanda silang sebagai tanda akan dieksekusi. Namun hingga berita ini disusun, belum ada tanda-tanda adanya eksekusi.
Warga Kompleks Dwikora di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terus bersiaga menyusul rencana penggusuran rumah mereka hari ini. Pihak TNI beberapa kali membatalkan rencana penggusuran. Dalam surat terakhirnya, TNI AU menyebutkan penggusuran pada 21 Agustus lalu.
Warga bertahan dengan alasan kompleks bukan rumah dinas TNI AU yang dirawat dengan anggaran TNI AU. Namun rumah anggota TNI yang ditugaskan di Resimen Peluru Kendali semasa operasi Dwikora dan Trikora atas perintah Komando Tertinggi TNI Presiden Soekarno pada 60-an.
Namun belakangan, Kompleks Dwikora diklaim milik TNI AU dan meminta sekitar 90 purnawirawan yang masih menghuni segera pindah. Menyikapi ini, anggota Komisi III DPR dan Komnas HAM meminta TNI AU menunda penggsuran sambil menunggu proses hukum.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)
http://www.liputan6.com/news/?id=164098&c_id=3
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Penghuni Kompleks Kodam Cililitan akan Digusur
Penghuni Kompleks Kodam Cililitan akan Digusur
Liputan6.com, Jakarta: Nasib keluarga purnawirawan TNI dan mantan pejuang yang tinggal di Kompleks Kodam Jaya Cililitan II, Kramatjati, Jakarta Timur, semakin tak menentu. Setelah menempati rumah selama 50 tahun lebih kini mereka harus rela dipindahkan paksa. Rumah mereka akan dijadikan rumah dinas bagi perwira yang masih aktif bertugas.
Sekitar 52 rumah dari 400 rumah di kawasan tersebut diberi tanda silang dan tulisan PK atau di bawah pengawasan Kodam Jaya. Ini artinya rumah tersebut harus dikosongkan. Hal ini tentu saja ditentang sekitar 250 kepala keluarga yang bermukim di tempoat itu meski pihak Kodam Jaya sudah menawarkan sejumlah uang sebagai biaya penggantian.
Warga yang tidak setuju terus berjaga di depan kompleks dan memasang spanduk penolakan pengosongan. Untuk menumpahkan kekesalannya, warga bahkan mengganti papan nama Kompleks Kodam Jaya menjadi Kompleks Ex Batalyon 03 Mei yang merupakan nama awal kompleks ini puluhan tahun lalu.
Rencananya sekitar 150 rumah lainnya segera dikosongkan. Sejauh ini, pihak Kodam Jaya belum memberikan tenggat waktu kapan warga harus pindah. Meski demikian, warga menyatakan akan tetap bertahan [baca: Warga Kompleks Kodam Jaya Menolak Digusur].(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)
http://www.liputan6.com/news/?id=164134&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Kericuhan Mewarnai Razia PSK di Jakarta
Kericuhan Mewarnai Razia PSK di Jakarta
Liputan6.com, Jakarta: Kericuhan mewarnai razia pelacur di warung remang-remang yang berkedok kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur, baru-baru ini. Warga marah dengan tindakan tegas para Satpol PP. Emosi masyarakat mereda setelah diberi pengertian.
Satpol PP Jaktim juga merazia para pekerja seks komersial yang mangkal di pinggir-pinggir jalan. Bekas Lokalisasi Boker di Ciracas pun tidak luput dari sisiran petugas. Sejumlah kupu-kupu malam yang berusaha meloloskan diri berhasil diciduk para petugas.
Dalam operasi ini petugas juga mendapati sebuah arena judi. Petugas akhirnya membongkar alat perjudian itu. Para pelacur yang dirazia dibawa ke panti sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapat pembinaan. Adapun razia digelar dalam rangka menyambut Ramadan.
Sementara Satpol PP Bogor, Jawa Barat merazia beberapa wanita yang diduga sebagai kupu-kupu malam di Jalan Pajajaran. Dalam operasi ini, petugas menangkap 22 wanita. Selanjutnya mereka diperiksa dan bila terbukti dikirim ke panti sosial.(DWI/Tim Buser SCTV)
http://www.liputan6.com/news/?id=164151&c_id=11
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Penghuni Taman BMW Tunggu Kepastian Ganti Rugi
Penghuni Taman BMW Tunggu Kepastian Ganti Rugi
Liputan6.com, Jakarta: Ribuan penghuni Taman BMW, Jakarta Utara resah dengan rencana penggusuran rumah mereka yang akan dilakukan besok pagi. Warga meminta ganti rugi atas rumah mereka yang akan dibongkar. Pasalnya tidak sedikit uang yang mereka keluarkan untuk membangun rumah itu [baca: Pembongkaran Taman BMW Ditangguhkan].
Taman BMW seluas 26 hektare sudah dihuni lebih dari 1000 kepala keluarga. Mereka bertekad akan bertahan jika pembongkaran tak disertai ganti rugi. Sebaliknya Wali Kota Jakut bersikukuh pembongkaran tetap akan dilakukan tanpa ganti rugi. Rencananya lahan ini akan dibangun sarana olahraga bertaraf internasional.(JUM/Deden Yulianus)
http://www.liputan6.com/news/?id=164153&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Warga Taman BMW Terlantar
Warga Taman BMW Terlantar
Liputan6.com, Jakarta: Meski tempat tinggal mereka sudah rata dengan tanah, hingga Ahad (24/8) malam, warga Taman BMW, Papanggo, Tanjungpriok, Jakarta Utara, masih bertahan di sekitar lokasi penggusuran. Puluhan penghuni yang kebanyakan sebagai pemulung mengaku belum menemukan tempat tinggal baru.
Sebagian warga masih berusaha mengumpulkan harta benda yang masih bisa dipergunakan karena tak sempat diselamatkan dari penggusuran. Aktivitas warga memindahkan harta bendanya ke rumah sanak saudara juga terlihat ramai di lokasi penggusuran.
Ribuan satuan polisi pamong praja yang bertugas menggusur mereka juga telah meninggalkan lokasi penggusuran. Namun, sebagian petugas masih dipertahankan di lokasi untuk mengantisipasi warga kembali menghuni. Sementara Alat-alat berat yang digunakan untuk merubuhkan rumah warga juga sudah ditarik dari lokasi.
Rencana pembangunan Taman BMW seluas 26 hektare sebenarnya akan direalisasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 2009. Namun, anggaran untuk pengosongan lahan yang dihuni lebih dari 1.000 kepala keluarga ini sudah dimasukkan dalam APBD 2008 [baca: Penggusuran Taman BMW Papanggo Berakhir bentrok].
http://www.liputan6.com/news/?id=164205&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Puluhan Rumah di Kali Angke Digusur
Puluhan Rumah di Kali Angke Digusur
Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur sekitar 50 rumah semi permanen yang berada di bantaran Kali Angke, Jakarta Barat, Senin (25/8) pagi. Warga hanya bisa pasrah menyaksikan buldozer membongkar tempat tinggal mereka. Pasalnya, selain sudah diberitahu, warga juga sadar lahan yang ditempati sejak lima tahun lalu itu bukan milik mereka, melainkan milik Departemen Pekerjaan Umum.
Meski disebut permukiman liar, anehnya selama ini warga memiliki perangkat wilayah seperti rukun tetangga dan rukun warga. Selain itu, warga juga membayar pemakaian listrik. Penggusuran dengan alasan tidak sesuai fungsi lahan seharusnya juga berani dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk bangunan lainnya yang bukan milik rakyat kecil.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)
http://www.liputan6.com/news/?id=164213&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Mantan Penghuni BMW Bingung Harus Kemana
Mantan Penghuni BMW Bingung Harus Kemana
Liputan6.com, Jakarta: Pasca penggusuran, warga Taman BMW, Papanggo, Tanjungpriok, Jakarta Utara, tetap bertahan di lokasi. Sebagian besar penghuni tidak tahu harus pindah kemana. Demikian pantauan SCTV hingga Senin (25/8).
Kristin Silitonga misalnya, dia beserta tiga anaknya kini tinggal beratap langit. Kristin hanya bisa menyelamatkan baju dan perabot yang tersisa. Padahal tanggungannya masih berat. Anak kedua Kristin sudah setahun berobat jalan karena menderita penyakit paru-paru. Noni, putri bungsunya, nahkan terpaksa tidak sekolah. Harapan Kristin kini hanya satu: uang kerohiman.
Para penghuni Taman BMW memang sangat berharap mendapat uang kerohiman dari pemerintah. Mereka merasa layak menerima uang pengganti karena telah mengeluarkan uang untuk membeli lahan di Taman BMW dan selalu membayar iuran listrik.
Ada sekitar 6.000 penghuni Taman BMW yang bernasib serupa Kristin. Semua harus pindah karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun sebuah sarana olah raga bertaraf internasional di atas lahan seluas 26 hektare itu [baca: Warga Taman BMW Terlantar].(TOZ/Nova Rini dan Agus Prijatno)
http://www.liputan6.com/news/?id=164224&c_id=6
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Seribu TKI Dipulangkan Paksa
Seribu TKI Dipulangkan Paksa
Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 1.200 tenaga kerja Indonesia baik legal maupun ilegal dideportasi dari Malaysia. Mereka tiba di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara, Selasa (26/8) sore. Para TKI itu datang dengan menumpang Kapal Dobon Solo.
Sebelum dipulangkan paksa, para TKI itu dianiaya dan dicambuk terlebih dahulu karena dituding tidak memiliki dokumen yang sah. Meski tidak semuanya yang dituduhkan benar karena dokumen resmi mereka dipegang majikan.
Cerita lama yang terus berulang adalah derita TKW yang diperkosa majikan hingga hamil. Itulah yang dialami TKW asal Jawa Timur yang sudah bekerja dua tahun di Malaysia. Dia pulang dalam kondisi hamil tujuh bulan.
Para pahlawan devisa yang dideportasi ini dibagi dalam dua tujuan. Sebanyak 800 orang melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjungperak, Surabaya. Sedang sisanya turun di Tanjungpriok.(TOZ/Albert Ade)
http://www.liputan6.com/news/?id=164305&c_id=3
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Label: Buruh migran
Kompleks Dwikora Dikosongkan 23 September Mendatang
Kompleks Dwikora Dikosongkan 23 September Mendatang
Liputan6.com, Depok: Pasukan dari Markas Besar TNI Angkatan Udara serta Polisi Militer TNI AU mendatangi Kompleks Dwikora di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/8). Kedatangan pasukan TNI itu untuk menyampaikan surat perintah pengosongan bagi para purnawirawan yang tinggal di kompleks itu. Pengosongan akan dilakukan pada 23 September mendatang.
Warga memilih bertahan serta akan melawan jika tempat tinggal mereka digusur. Mereka meminta tidak ada eksekusi selama kasus ini masih dalam proses di Mahkamah Agung. Warga terus bersiaga di pintu masuk kompleks menghindari penyusup. Selain itu, sejumlah barikade dari batang pohon dan ban bekas dibuat [baca: Para Purnawirawan Berjuang Mempertahankan Rumah].(DWI/Nahyudi)
http://www.liputan6.com/news/?id=164325&c_id=7
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Meutia Hatta Sidak TKI di Bandara
Meutia Hatta Sidak TKI di Bandara
Liputan6.com, Tangerang: Faktor ketidaktahuan akan kesehatan psikis dan mental menjadi salah satu kendala yang dihadapi tenaga kerja asal Indonesia. Hal ini terungkap dalam inspeksi mendadak Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta di Terminal TKI Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (27/8).
Dari inspeksi ini Meutia juga menemukan fakta bahwa calon TKI tak mendapat tes kesehatan sebelum berangkat ke luar negeri. Kementrian PP akan menjadikan temuan ini untuk mempercepat penerbitan Peraturan Presiden soal kesehatan mental dan psikis yang berguna membantu proses penyeleksian para calon TKI.(ADO/Abdul Rosyid)
http://www.liputan6.com/news/?id=164364&c_id=3
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Label: Buruh migran
Lapak Digusur, PKL Mengamuk
Liputan6.com, Bogor: Puluhan pedagang kaki lima di Pasar Leuwi Liang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/8), mengamuk. Mereka merusak puluhan kios resmi saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor membongkar lapak PKL.
Para pedagang menolak ditertibkan karena dilakukan menjelang bulan puasa. Padahal masa-masa seperti ini biasanya sedang ramai pembeli. Mereka pedagang menginginkan pembongkaran kios dan lapak dilakukan setelah usai Lebaran nanti.
Namun pihak PD Pasar Tohaga bersama Satpol PP tak mengubris keinginan pedagang. Para pedagang hanya bisa pasrah menyaksikan harapannya mendapat secuil untung menjelang Ramadan terhempas musnah demi sebuah ketertiban dan keindahan kota.(TOZ/Budi Santoso)
http://www.liputan6.com/news/?id=164419&c_id=7
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
TKI Tertahan di Singapura Sudah Kembali
21/08/2008 21:30 wib - Daerah Aktual
Eko, TKI Yang Tertahan Di Singapura Sudah Kembali
Cilacap, CyberNews. Eko Susilowati (25), TKI asal Desa Caruy, Kecamatan Cipari, Cilacap yang sempat tertahan di Singapura, kini telah kembali ke kampung halamannya. Genap satu tahun, ibu satu anak ini baru bisa pulang ke tanah air. Dia tertahan karena dituduh mencelakakan anak majikannya.
"Saya baru tiba di rumah hari minggu (17/8) lalu," katanya.
Dia berangkat dari Singapura pada jumat (15/8) dan transit terlebih dahulu di Jakarta. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan travel, langsung menuju rumahnya.
Dia mengungkapkan, biaya perjalanan dari Singapura menuju Jakarta ditanggung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Namun, biaya transportasi dari Jakarta menuju kampung halaman ditanggung sendiri olehnya. "KBRI hanya menangung perjalanan Singapura - Jakarta. Setelah itu, saya naik travel dengan biaya Rp 390 ribu," katanya.
Ibu satu anak itu pulang bersama sebelas orang TKI lainnya. Tetapi, dia tidak didampingi oleh petugas KBRI, agen penyalur, maupun PJTKI El Karim Makmur Sentosa yang menyalurkannya ke sana. Pihak agen hanya memberi uang saku sejumlah Rp 300 ribu.
Pihaknya mengaku senang bisa kembali ke rumah. Namun, dia menyesalkan perlindungan terhadap TKI di luar negeri yang masih sangat lemah. "Pengalaman kami juga bisa jadi pelajaran bagi semua masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri" katanya.
Dia mengungkapkan, TKI yang tertahan di negeri itu bukan Eko saja. Namun masih banyak warga Indonesia lain yang tidak bisa pulang karena tersangkut berbagai kasus. Sebagian besar mereka terjebak karena perlindungan hukum yang sangat lemah. "Kalau tidak mengadu ke Komnas HAM atau melapor langsung ke KBRI, belum tentu bisa pulang," kata Rasimun, sang suami.
Dicontohkannya, ada seorang TKI yang tetap tertahan di negara itu meskipun telah memenangkan kasus yang menimpanya. Majikan dari TKI tersebut dihukum enam tahun penjara setelah terbukti menganiaya. Namun karena sang majikan meminta keringanan hukuman, TKI yang bersangkutan tetap harus tinggal dan tidak bisa pulang.
Oleh karenanya, pihaknya berpesan kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar lebih berhati-hati dan tetap melalui PJTKI resmi. "Kalau mau jadi TKI lebih baik langsung datang ke kantor PJTKI-nya atau cari informasi lewat pemerintah. Jangan lewat sponsor (calo) karena jika terkena masalah, pasti akan sulit mengurusnya," katanya.
Selain itu, data diri calon TKI harus benar-benar akurat, jangan sampai ada pemalsuan. Pasalnya, pihak KBRI atau pemerintah di negara tujuan dipastikan tidak akan bisa melindungi TKI jika data yang tertera tidak akurat.
"Kalau tandatangan juga harus benar-benar di baca, jangan sampai asal tandatangan tanpa diteliti terlebih dahulu," katanya. Sebagai contoh, TKI yang seharusnya mendapat jatah libur oleh pemerintah negara tujuan, namun ternyata tidak diberi. Hal ini karena yang bersangkutan terlanjur menandatangani kontrak kerja tanpa hari ibur.
Kepala Desa Caruy, Sulthoni membenarkan kepulangan Eko. "<I>Ahamdulillah<P> isteri rasimun sudah pulang. Sekarang sudah seperti pengantin baru," katanya sambil bercanda.
(Khalid Yogi /CN09)
http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=12189
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Label: Buruh migran
Buruh Migran asal Bugis di Perkebunan Malaysia Kurang Perlindungan
22/08/2008 21:47 wib - Daerah Aktual
Yogyakarta, CyberNews. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperoleh pengetahuan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik adalah alasan utama masyarakat Bugis menjadi buruh migran di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Meski mayoritas pekerja migran di negeri Jiran itu masih hidup dalam kemiskinan.
Demikian dikemukakan oleh antropolog Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Hasanudin Nurul Ilmi Idrus dalam seminar ''Dilema dan Strategi Kehidupan Pekerja Migran Bugis di Kebun Kelapa Sawit Malaysia'', di gedung Masri Singarimbun UGM.
Nurul menegaskan, mobilitas yang tinggi menjadi buruh migran di perkebunan kelapa sawit Malaysia itu didasarkan pada sebuah filosofi masyarakat Bugis sendiri bahwa di mana pun ada rejeki atau pekerjaan yang dapat mendatangkan uang, maka kesitulah mereka akan mencari dan salah satu pilihannya menjadi buruh migran di kebun kelapa sawit Malaysia.
''Ekspresi kultural ini mendorong laki-laki dan perempuan Bugis untuk meninggalkan Sulawesi Selatan pergi ke Malaysia,'' katanya.
Mobilitas masyarakat bugis yang tinggi itu, dikatakannya, terkait dengan hirarki masyarakat Bugis untuk untuk menikmati masa depan yang lebih baik dengan diikuti etos kompetisi dalam kehidupan sosial yang lebih baik, disertai dengan semangat kerja keras sehingga terbiasa meninggalkan kampung halamannya dalam jangka waktu lama.
''Tidak heran jika pekerjaan-pekerjaan kasar dan berat seperti di kebun kelapa sawit Malaysia ini menjadi identik dengan pekerja migran asal dari Sulawesi Selatan,'' tandasnya.
Meskipun demikian, imbuh Nurul, upaya untuk melarang masyarakat Bugis pergi mencari kehidupan yang lebih baik ke Malaysia tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.
Namun yang lebih relevan yang bisa dilakukan adalah mensosialisasikan UU tentang ketenagakerjaan, UU tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri agar calon TKI tidak menjadi mangsa bagi orang-orang yang menarik keuntungan dari mereka tanpa memperhitungakan hak-hak mereka.
''Ini tentunya sangat terkait dengan eksistensi serikat pekerja di perusahaan-perusahaan mereka karena dapat menjadi wadah dalam mengeluarkan aspirasi mereka dan mencari solusinya,'' ujarnya.
Nurul mengakui, kebijakan pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran di kebun kelapa sawit terkesan kurang memberikan perlindungan optimal, padahal ketergantungan industri kelapa sawit kepada pekerja asal masyarakat Bugis sangat besar sekali.
''Seharusnya ini bisa dijadikan posisi tawar pemerintah kita kepada Malaysia untuk membuat regulasi yang menguntungkan kedua belah pihak, terutama terkait dengan proteksi terjadap pekerja migran kita,'' katanya.
(Bambang Unjianto /CN09)
http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=12254
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Label: Buruh migran
Kenaikan Gizi Buruk Harus Diwaspadai
23/08/2008 17:38 wib - Nasional Aktual
Yogyakarta, CyberNews. Meningkatnya gizi buruk terutama pada anak-anak di Indonesia harus diwaspadai, kata Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor Prof Dr Ir Ali Khomsan di Yogyakarta, Sabtu (23/8). Ia menyebutkan pada 2007 anak usia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami gizi buruk sebanyak 700.000 anak, dan yang mengalami gizi kurang sebanyak empat juta balita.
"Namun, mereka yang mendapatkan bantuan gizi melalui program makanan tambahan (PMT) hanya sekitar 39.000 balita," katanya. Ali mengatakan dari indeks pembangunan manusia (IPM) pada 2002 Indonesia berada di urutan 110. Sedangkan Amerika pada urutan tujuh, Jepang urutan sembilan, Singapura urutan 28, dan Vietnam di urutan 109.
Kata dia, tingkat konsumsi susu di Indonesia hanya sembilan liter per tahun. Sedangkan Malaysia mencapai 25 liter per tahun, dan Amerika 50 liter per tahun. "Sulit untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari dua negara itu, atau perlu waktu satu abad untuk menyamai Malaysia, dan perlu waktu sembilan abad untuk bisa seperti Amerika," katanya.
Ia mengatakan peran pos pelayanan terpadu (posyandu) sangat besar dalam upaya meningkatkan gizi balita di Indonesia. "Melalui posyandu, pemberian penyuluhan tentang gizi dan program makanan tambahan bisa membuahkan hasil yang menggembirakan," katanya.
Karena itu, kata dia, peran posyandu yang ada di tingkat RW termasuk pelayanan kepada balita harus dioptimalkan. Ali mengatakan pemberian susu pada balita sangat penting, karena dapat menekan gizi buruk serta membantu perkembangan otak dan pertumbuhan fisik balita. "Dalam setiap satu gelas susu terdapat 140 kkal energi, empat gram protein, lima gram lemak, dan 45 mg kalsium," katanya.
Menurut dia, juga dapat diberikan bahan-bahan makanan lain yang dapat menggantikan manfaat satu gelas susu, yaitu lima kilogram nasi untuk kalsium, dua setengah kilogram ikan untuk protein, dan beberapa kilogram sayuran hijau untuk serat. "Namun, cara ini tidak praktis," katanya.
(Ant /CN05)
http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=12298
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Korban Penggusuran DKI Januari-Juli 12 Ribu Orang
26/08/08 18:54
Jakarta (ANTARA News) - Jumlah warga yang menjadi korban hasil tindakan penertiban atau penggusuran yang dilakukan aparat pemerintah di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2008 dari bulan Januari hingga Juli dapat mencapai sekitar 12 ribu orang.
"Kami mengumpulkan data dari sejumlah media pada periode Januari sampai Juli 2008 dan menemukan bahwa penggusuran di Jakarta telah dilakukan terhadap 12,5 ribu orang," kata Vidya dari LSM Institute for Ecosoc Rights dalam diskusi tentang masalah penggusuran di Jakarta, Selasa.
Menurut Vidya, terdapat sejumlah pola dalam penggusuran yaitu kerap dilakukan atas nama ketertiban umum dan upaya untuk menormalisasi fungsi daerah hijau perkotaan.
Namun, ujar dia, warga yang kerap menjadi korban adalah masyarakat miskin kota sedangkan sejumlah bangunan mewah yang juga terdapat di sekitar daerah hijau kerap tak tersentuh tindakan penggusuran.
Sedangkan Zaenal Abidin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan, sejumlah LSM dan organisasi lainnya telah berkumpul selama beberapa hari terakhir untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada segenap jajaran pemerintah ibukota terkait penggusuran.
Sejumlah rekomendasi itu dibuat antara lain oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI), dan Center on Housing Rights and Evictions (COHRE).
Isi dari rekomendasi tersebut antara lain mengalokasikan anggaran bagi perumahan rakyat minimal 30 persen dalam APBD, mendorong munculnya perundangan mengenai kompensasi bagi korban gusuran yang layak dan sesuai instrumen HAM, serta merevisi peraturan daerah tentang ketertiban umum.
Selain itu, sejumlah LSM tersebut juga merekomendasikan agar pemerintah membuat standar operasi bersama-sama warga tentang penggusuran yang tidak melanggar hak atas perumahan yang layak, serta menetapkan moratorium atau penghentian penggusuran sampai standar operasi bersama itu benar-benar direalisasikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agus Soebardono mengatakan, pihaknya terbuka akan masukan dari berbagai pihak seperti LSM terkait dengan upaya relokasi warga.
"Lebih sering berbagai pihak saling berbicara dan bertemu maka akan lebih mudah lagi dicapai solusi bersama terkait tindakan penertiban," kata Agus.(*)
http://www.antara.co.id/arc/2008/8/26/korban-penggusuran-dki-januari-juli-12-ribu-orang/
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Kompleks Dwikora Dikosongkan 23 September Mendatang
Liputan6.com, Depok: Pasukan dari Markas Besar TNI Angkatan Udara serta Polisi Militer TNI AU mendatangi Kompleks Dwikora di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/8). Kedatangan pasukan TNI itu untuk menyampaikan surat perintah pengosongan bagi para purnawirawan yang tinggal di kompleks itu. Pengosongan akan dilakukan pada 23 September mendatang.
Warga memilih bertahan serta akan melawan jika tempat tinggal mereka digusur. Mereka meminta tidak ada eksekusi selama kasus ini masih dalam proses di Mahkamah Agung. Warga terus bersiaga di pintu masuk kompleks menghindari penyusup. Selain itu, sejumlah barikade dari batang pohon dan ban bekas dibuat [baca: Para Purnawirawan Berjuang Mempertahankan Rumah].(DWI/Nahyudi)
http://www.liputan6.com/news/?id=164325&c_id=7
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights di Friday, August 29, 2008
Perairan Riau-Medan Jalur Masuk Imigran Gelap
Kompas.com, Jumat, 29 Agustus 2008
MEDAN, JUMAT - Perairan laut sepanjang Riau hingga Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara merupakan jalur yang sangat rawan terhadap masuknya imigran gelap dari negara tetangga. Selain luasnya wilayah perairan dan terbatasnya aparat yang mengamankan perairan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia dan Singapura tersebut, wilayah tersebut sejak lama menjadi lalu lintas tradisional di antara ketiga negara.
Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Polonia Medan M Diah, warga negara asing bisa sangat mudah masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dengan melalui wilayah perairan sepanjang Riau hingga Belawan, Sumut. Jalur ini pula sering digunakan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja ke Malaysia.
Ia hanya berharap, aparat keamanan bisa menjaga titik-titik rawan menjadi jalur lintas antarnegara yang tidak sah tersebut. "Karena kami tugasnya sebatas mengamankan jalur lintas antarnegara di TPI. Sedangkan di luar itu, menjadi kewenangan aparat keamanan," kata Diah di Medan, Jumat (29/8).
Menurut Diah, rawannya perairan Riau hingga Belawan menjadi jalur masuk imigran gelap terbukti dengan penangkapan seorang warga negara Bangladesh, Mutahar yang mencoba membuat paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas II Polonia. Mutahar ternyata sejak lama tinggal di Indonesia, namun masuk lewat jalur ilegal.
Diunggah oleh The Institute for Ecosoc Rights See Linked Article di Friday, August 29, 2008