-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

26 January 2009

ILO: Pengangguran Dunia Tahun Ini Tambah 20 Juta Orang

23/01/09 22:01

Jakarta (ANTARA News) - Organisasi Buruh Internasional (ILO) memprediksi jumlah pengangguran di seluruh dunia akan bertambah 20 juta orang sepanjang 2009 akibat krisis kapitalisme AS yang mendunia.

"Akan banyak sekali perusahaan yang kesulitan uang, terutama yang bergantung pada kegiatan ekspor," kata Direktur Deputi ILO Jakarta, Peter van Rooij, dalam diskusi "Dampak Krisis Global Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia" di Jakarta, Jumat.

Sejumlah perusahaan yang kesulitan likuiditas itu sudah banyak yang menyatakan diri akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

Kondisi ekonomi global tersebut diperparah dengan penurunan harga komoditas dan fluktuasi harga minyak di pasar internasional.

Pihaknya memperkirakan krisis memerlukan waktu setidaknya selama dua tahun untuk proses pemulihan. Itupun dengan dua ancaman yang menghadang, yaitu krisis finansial secara langsung dan terjadinya penurunan variabel lain seperti penurunan investasi, daya beli, dan ketahanan prikologis masyarakat.

Di Indonesia sendiri, Rooij memperkirakan angka pengangguran akan dirivisi pada 1,43 persen. Apabila krisis tidak melanda maka pengangguran di Indonesia hanya akan mencapai 7,44 persen. Namun sebaliknya bila terjadi krisis diperkirakan akan merangkang naik menjadi 8,87 persen.

Menurut dia, fenomena migrasi pekerjaan pun akan terjadi di mana banyak pekerja yang semula bekerja di sektor formal beralih ke sektor informal seperti UMKM.

"Sektor informal akan menerima limpahan pekerja yang kehilangan mata pencaharian dari sektor formal yang semula ditekuninya," katanya.

Sektor informal, katanya, akan mencapai 70 persen dari seluruh dunia usaha yang ada. Selain akan menampung karyawan ter-PHK, sektor tersebut juga akan menampung semakin banyak lulusan perguruan tinggi dan SLTA yang berpotensi menganggur.

Terkait kondisi itu, Rooij menyarankan agar sektor industri mulai memikirkan untuk melakukan efisiensi dan menekan biaya produksi selain dukungan paket stimulus dari pemerintah.(*)


Link: http://www.antara.co.id/arc/2009/1/23/ilo-pengangguran-dunia-tahun-ini-tambah-20-juta-orang/


Read More...

Ledakan Petasan Bakar 130 Rumah di Pasar Baru Timur Jakpus

26/01/09 00:52


Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 130 rumah terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi Minggu malam di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Menurut keterangan yang dimuat Traffic Management Center Polda Metro Jaya, penyebab kebakaran di Gang Brijo, Pasar Baru Timur Dalam, yang terjadi sejak pukul 22.30 WIB itu diduga akibat ledakan petasan.

Petugas Patwal Polda di lokasi kebakaran, AKP Hariyatmoko, mengatakan berdasarkan keterangan sementara dari para saksi, kebakaran dimulai dari sebuah ledakan petasan di lantai dua rumah seorang warga.

Kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.30 WIB setelah Suku Dinas Pemadan Kebakaran Jakarta Pusat mengerahkan 25 unit mobil pemadam kebakaran.

Menurut Hariyatmoko, saat ini api sudah padam di kawasan padat penduduk itu dan hanya menyisakan asap yang masih terlihat.

Saat ini polisi masih melakukan pengamanan di kawasan Pasar Baru Timur Dalam itu karena masih banyak warga berkerumun menyaksikan peristiwa kebakaran tersebut.
(*)

Link: http://www.antara.co.id/arc/2009/1/26/ledakan-petasan-bakar-130-rumah-di-pasar-baru-timur-jakpus/

Read More...

Warga Depok Kembali Unjuk Rasa Tolak Unit Pengolahan Sampah

26/01/09 02:17

Depok (ANTARA News) - Sekitar 200 warga di Jalan Kampung Sasak RT 3 RW 6 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu melakukan aksi unjuk rasa menolak pembangunan proyek Unit Pengolahan Sampah (UPS).

Koordinator unjuk rasa Yahya, di Depok, Minggu mengatakan warga menuntut alih fungsi UPS agar direlokasi dari perumahan paling tidak satu kilometer dari perumahan.
"Sesuai dengan UU Persampahan, pengeloalaan sampah harus berjarak satu kilometer dari permuhahan," jelasnya.

Yahya mengatakan pembangunan unit pengelolaan sampah (UPS) yang berdiri seluas 70x50 meter di belakang perumahan Graha Cinere, Depok tersebut sangat meresahkan warga karena akan berdampak dengan kesehatan.

"Bau sampah pasti akan menyengat, ini akan berdampak pada kesehatan," katanya.

Sementara itu, Lurah Limo, Zainudin, mengatakan, proyek ini pada dasarnya bagus untuk mengolah sampah, sistem daur ulang, serta memilah sampah menjadi kompos, dan bisa mengurangi kapasitas sampah di TPA Cipayung.

"Proyek tersebut akan terus jalan walaupun warga menolak," ujarnya.

Menurut dia, agar proyek tersebut berjalan mulus dan diterima masyarakat memang perlu sosialisasi dan pemahaman warga, dengan cara persuasif.

Ia menjelaskan beberapa wilayah di Kota Depok lainnya seperti di Cimanggis berjalan dengan baik tanpa ada protes dari warga sekitar.

Sebelumnya penolakan warga terhadap proyek pembangunan UPS adalah di Perumahan Bukit Rivaria, Kecamatan Sawangan, dan Perumahan taman Cipayung, Kecamatan Sukmajaya.(*)

Link: http://www.antara.co.id/arc/2009/1/26/warga-depok-kembali-unjuk-rasa-tolak-unit-pengolahan-sampah/

Read More...

23 January 2009

Perda Pasar Prioritaskan Pedagang Lama

Republika Newsroom

Kamis, 22 Januari 2009 pukul 18:43:00
 
JAKARTA -- Tuntutan pedagang untuk mendapatkan prioritas jika ada renovasi diakomodasi Pemprov DKI dalam Raperda Pengelolaan Area Pasar yang dibahas di rapat paripurna DPRD DKI, Kamis. Dalam Bab VII Pasal 13 ayat (2) butir 'd' disebutkan bahwa Pembinaan pedagang pasar meliputi memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan.

Dalam butir 'e' disebutkan bahwa setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana bangunan, penempatan pedagang maupun harga tempat usaha harus disepakati paling sedikit oleh 60 persen pedagang eksisting aktif yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis diatas materai.

Selama ini, permasalahan yang sering terjadi adalah pedagang lama tidak mendapatkan tempat di pasar setelah dilakukan renovasi atau tidak mampu menyewa kios kembali karena harganya mahal yang ditentukan oleh pihak ketiga yang melakukan renovasi.

Fraksi Kebangkitan Reformasi menegaskan dalam pandangan fraksinya meskipun pengelolaan area pasar dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga tapi penunjukan pihak ketiga yang dimaksud harus memenuhi kaidah yang berlaku. "Baik dalam proses penunjukan pihak ketiga maupun dalam pertimbangan keuntungan untuk para pedagang pasar, pelanggan pasar dan terutama pertimbangan keuntungan bagi pemerintah DKI Jakarta," kata Abdul Wahab Djamhuri, juru bicara Fraksi Kebangkitan Reformasi.

PD Pasar Jaya juga diharapkan bisa bersikap bijaksana dalam memperlakukan pedagang dan memprioritaskan pedagang lama dibanding dengan pedagang baru jika pasar akan direnovasi.

Dari data "Jakarta Dalam Angka tahun 2006", jumlah pasar tradisional sebanyak 151 pasar yang dikelola PD Pasar Jaya namun tempat usaha yang aktif hanya sebanyak 87.997 dari 102.264 atau sekitar 86,05 persen. Oleh karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menegaskan bahwa dalam perbaikan pasar, Pemprov DKI harus mempertimbangkan kemampuan daya beli pedagang untuk kembali membeli tempat usahanya.

"Jangan dipaksakan membangun pasar yang modern tetapi dari sisi yang lainnya justru merugikan pedagang," kata juru bicara Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi.

Raperda tersebut disetujui oleh seluruh fraksi DPRD kecuali Fraksi PAN yang menolak raperda dan meminta untuk disempurnakan karena dianggap kurang berpihak kepada pedagang lama. "Raperda butuh penyempurnaan sehingga belum menghasilkan hasil yang maksimal dalam mengangkat harkat dan martabat para pedagang serta tidak sejalan dengan semangat reformasi yang mengedepankan persamaan hak, maka Fraksi PAN menolak," ujar juru bicara PAN Ramilan membacakan pandangan fraksi.

Fraksi PAN menilai pengelolaan pasar yang buruk dan manajemen yang tidak profesional telah mengakibatkan PD Pasar Jaya semakin kalah bersaing dengan pasar modern dan pasar swasta yang "core bisnis" nya sama dengan PD Pasar Jaya.

"Raperda itu sangat merugikan para pedagang, berpihak kepada pemodal besar, memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada PD Pasar Jaya tanpa diimbangi dengan kontrol yang cukup dan berpotensi merugikan perekonomian daerah," kata Ramilan tentang alasan penolakan. ant/is
  

Link: http://www.republika.co.id/berita/27556.html

Read More...

Bulog Siap Optimalkan Diversifikasi Pangan

Republika Newsroom

Kamis, 22 Januari 2009 pukul 20:39:00
 
JAKARTA -- Perum Bulog siap menjadi mitra pemerintah dalam melakukan optimalisasi program diversifikasi atau penganekaragaman pangan sehingga ketergantungan pada beras sebagai makanan pokok bisa dikurangi. Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar, di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini konsumsi beras nasional sebanyak 139 kg per kapita per tahun atau secara keseluruhan mencapai 35 juta ton per tahun.

"Jika konsumsi tersebut bisa ditekan sebanyak 5 juta ton saja, Indonesia bisa melakukan ekspor beras," katanya. Oleh karena itu, tambahnya, untuk menekan tingkat konsumsi beras tersebut bisa dilakukan dengan mengalihkan ke palawija atau umbi-umbian apalagi di Indonesia sumberdaya alamnya sangat mendukung.

Mustafa membandingkan konsumsi beras di India hanya 70 persen dari Indonesia sedangkan di Malaysia sekitar 80 kg/kapita/tahun sementara Jepang justru lebih rendah lagi yakni hanya 50 kg/kapita/ tahun. Menurut dia, pemanfaatan umbi-umbian sangat potensial baik dari segi produksi maupun konsumsi di tanah air sebagai upaya untuk melakukan diversifikasi pangan.

Namun, tambahnya, saat ini, pemerintah belum berhasil mengembangkan penganekaragaman produksi pangan yang berkelanjutan. Hal itu terlihat dari indek diversifikasi cenderung menurun di semua provinsi dan semakin mengarah ke produksi padi.

Adanya kelemahan kebijakan pangan dan strategi dalam penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga maupun nasional yang mana terlihat dari terlalu besarnya perhatian pada komoditas beras seperti jaminan harga, irigasi, benih, teknologi dan lainnya melalui alokasi dana penelitian dan pengembangan, kredit maupun program intensifikasi.

Di sisi lain, dari segi diversifikasi konsumsi juga terjadi bias yakni cenderung ke pangan pokok beras bahkan ke tepung gandum yang bukan berasal dari produksi pati dalam negeri.

Dari segi kelembagaan, menurut dia, pelaksanaan program diversifikasi pangan yang dilakukan oleh berbagai departemen saat ini, seperti Deptan, Depso, Depkes, Depnakertrans, Dephut, Depdag, Deperind, Kementrian Riset dan Teknologi, LIPI maupun Pemda kurang terintegrasi dan terpilah-pilah baik perencanaan, implementasi maupaun monitorin dan evaluasi.

"Bulog dapat dipakai sebagai lembaga trigger (pemacu) untuk memperkuat diversifikasi konsumsi dalam implementasi gerakan nasional divefisikasi konsumsi," katanya.

Sebelumnya, dalam Seminar dan Temu Ahli Nasional bertema Revitalisasi Peran dan Fungsi Bulog dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional, Dirut Bulog, mengungkapkan, pada tahun 2008, pihaknya mampu menghemat devisa sebanyak 500 juta dolar AS karena tidak melakukan impor beras.

Pada 2007, lanjutnya, dalam kegiatan yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, Bulog masih melakukan impor beras sebanyak 1,5 juta ton lebih rendah dari target yang ditetapkan sebanyak 1,5 juta ton karena pengadaan dalam negeri mencapai 1,76 juta ton

Sementara itu, untuk 2008 perusahaan logistik milik pemerintah tersebut berhasil melakukan pengadaan dalam negeri melalui pembelian gabah ke petani sebanyak 3,2 juta ton dari target yang direncanakan 3,3 juta ton.

Pada kesempatan itu, Mustafa juga mengungkapkan, pihaknya siap melakukan ekspor beras jika produksi nasional mengalami surplus tahun ini, namun demikian, kepastiannya masih menunggu perhitungan angka tetap dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Kalau belum kuartal III, kita belum berani melakukan ekspor. Kalau betul-betul aman, baru dilakukan ekspor agar harga di petani tidak jatuh," katanya. ant/is

Link: http://www.republika.co.id/berita/27575.html

Read More...

Pendulang di Areal Freeport Ditertibkan

Republika Newsroom

Jumat, 23 Januari 2009 pukul 05:26:00
 
TIMIKA, PAPUA -- Sekitar 200 personil keamanan yang terdiri dari Satuan Tugas (Satgas) Amole V, Brimob, Satuan Pengendali Massa (Dalmas) Polres Mimika, satuan pengamanan PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak Rabu (21/1) melakukan penertiban para pendulang emas tradisional di sepanjang Kali Kabur (Sungai Aijkwa) mulai dari Mile 74 hingga Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

Kapolres Mimika, AKBP Godhelp C Mansnembra kepada wartawan di Timika, Kamis (22/1) menjelaskan tindakan penertiban itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pengamanan di sekitar areal pertambangan PTFI dan juga demi keselamatan para pendulang tradisional sendiri.

"Kegiatan ini merupakan program PT Freeport dalam rangka meningkatkan keamanan di sekitar areal tambang," jelas Mansnembra.

Dikatakannya, lokasi pendulangan tradisional di sekitar areal tambang PT Freeport di Distrik Tembagapura rawan menimbulkan kecelakaan karena medan yang curam dan terjal serta rentan terjadi longsor.

Dalam kegiatan penertiban pada hari Rabu, petugas membongkar paksa belasan kamp-kamp pendulang tradisional yakni di sekitar lokasi pintu angin dan sekitar Camp David.

Aksi penertiban tersebut semula diprotes para pendulang tradisional yang sehari-hari menggantungkan hidup dari mengais butiran emas yang ikut terbawa air saat dilepas dari pabrik pengolahan PT Freeport di Mile 74.

Para pendulang tradisional yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan orang selanjutnya dipulangkan ke kota Timika. Mereka hanya diizinkan melakukan kegiatan pendulangan tradisional di wilayah dataran rendah mulai dari Mile 40 hingga Mile 20.

"Lokasi yang diizinkan untuk mendulang mulai dari Mile 40 ke bawah," kata Mansnembra sembari menambahkan kegiatan penertiban para pendulang tradisional di sepanjang Kali Kabur dipimpin langsung Komandan Satgas Amole V AKBP Muhammad Sagi.

Sesuai data yang dihimpun ANTARA, hingga saat ini tercatat sudah puluhan pendulang tradisional yang menemui ajal saat melakukan pendulangan di sepanjang aliran Kali Kabur. Kebanyakan pendulang tradisional yang meninggal tersebut karena terbawa arus banjir saat hujan lebat di sekitar Tembagapura.  - ant/ah

Link: http://www.republika.co.id/berita/27593.html

Read More...

Malaysia Larang Rekrutmen Tenaga Asing

Republika Newsroom

Jumat, 23 Januari 2009 pukul 05:34:00

KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mulai melarang perusahaan pabrik, toko, dan restoran merekrut tenaga asing agar warga setempat tidak menganggur di tengah krisis ekonomi global.

Selain itu, pemerintah juga menganjurkan kepada perusahaan untuk memberhentikan karyawan asing dulu apabila ada pemutusan hubungan kerja.

Raja Sekaran, Sekjen Serikat Buruh Malaysia, yang berada di bawah naungan pemerintah, mengatakan, keputusan itu diambil karena permintaan akan barang-barang pabrik kini turun 30 hingga 40%.

Di sektor manufaktur dan pelayanan, jumlah pekerja asing legal di Malaysia mencapai sekitar 2,1 juta orang.

Di bidang-bidang kerja tersebut, pemerintah Malaysia menetapkan bahwa pekerja asing dapat melanjutkan usaha mencari nafkah mereka hingga kontrak selesai atau sampai dengan terjadi putusan PHK. Namun, sesudah itu tak ada lagi pekerja asing yang diizinkan.

"Kami hanya ingin memastikan pekerja lokal bisa memperoleh pekerjaan lagi," kata Menteri Sumber Daya Manusia S Subramaniam.

Kepala Bagian Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur, Eka Suripto mengatakn, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor pabrik manufaktur Malaysia mencapai sekitar 300 ribu orang, dan sekitar 100.000 akan dipulangkan tahun ini setelah kontrak mereka habis.

Perkecualian

Namun, pekerja asing masih memperoleh kesempatan untuk bekerja di sektor perkebunan dan konstruksi, lantaran jumlah warga Malaysia yang berminat mengisi lowongan kerja di sektor tersebut tidak memadai.

Menurut Subramaniam, pemerintah memberlakukan pengecualian untuk pekerja yang memiliki keahlian. Para pekerja dengan kualitas itu masih dibutuhkan oleh sektor elektronik, tekstil, dan furnitur.

Antara Oktober tahun lalu hingga Januari 2009, ada 10.000 warga Malaysia dan 3.000 warga asing kehilangan pekerjaan.

Menurut hitung-hitungan pemerintah, hingga akhir 2009 ada sekitar 45.000 pekerja Malaysia lagi yang menjadi pengangguran.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mengatakan, pengurangan jumlah pekerja asing akan dilakukan secara bertahap.

Najib mengatakan, pemerintahnya menghendaki majikan lokal memberi prioritas keutamaan kepada warga setempat untuk mendapat pekerjaan.

"Kita lihat bahwa dengan terdapatnya sumber yang mudah dari segi pekerja asing, mereka (majikan) merasakan ini satu jalan yang boleh memberi keuntungan yang lebih daripada mereka memberi pekerjaan kepada rakyat Malaysia," kata Najib seperti dikutip situs BBC. - ah

Link: http://www.republika.co.id/berita/27594.html

Read More...

Merasa Tak Diperhatikan, Puluhan Waria Mengadu ke DPR

Kamis, 22/01/2009 12:20 WIB

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Suasana Gedung DPR siang ini tampak lain. Tak seperti biasanya, gedung wakil rakyat dipenuhi puluhan wanita pria alias waria yang mengadukan nasibnya ke DPR lantaran selama ini mereka merasa tak diperhatikan oleh pemerintah.

Mereka mengadu ke Komisi IX DPR, meminta agar pemerintah memberikan jaminan kehidupan dan perlindungan hukum yang lebih baik kepada waria. Mereka pun jadi pusat perhatian.

"Kami mengeluhkan pemenuhan pelayanan publik kepada waria. Kami meminta DPR untuk bisa menyalurkan aspirasi hasil pertemuan nasional waria di Jabar agar waria penyandang masalah sosial, ekonomi dan kesehatan dapat diperhatikan oleh pemerintah," ujar Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) Yulianus Rettoblaut di Gedung DPR, Senayan, DPR, Kamis (22/1/2008).

Menurut waria yang biasa dipanggil Mama Yuli ini, kehidupan waria selama ini selalu mendapatkan diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat. Akibatnya, mereka susah bergaul secara normal dan kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak.

"Hak kita selama ini tidak dipenuhi, karena selalu ada diskriminasi di antara kelompok waria. Kami minta DPR desak pemerintah agar memperhatikan perlindungan hukum, pekerjaan, dan kehidupan sosial yang lebih baik kepada waria," ujar Yuli yang pernah mengikuti seleksi anggota Komnas HAM ini.

"Kami adalah WNI yang punya hak yang sama dengan yang lain," imbuh Mama Yuli yang mengenakan jas warna hitam.

Senada dengan Yuli, anggota FKWI lain, Irma Subekti, mengatakan, para waria selama ini termarjinalkan lantaran kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kaum waria. "Sampai sekarang ada stigma diskriminasi akibat kebijakan pemerintah yang tidak memeprhatikan hak-hak waria," cetus Irma yang tampil cantik dengan mengenakan baju ketat warna hijau menyala ini.

Tiba di ruang rapat Komisi IX DPR, puluhan waria yang rata-rata berdandan menor dan tampil seksi ini disambut cipika-cipiki oleh anggota DPR.  (anw/nrl)

Link: http://www.detiknews.com/read/2009/01/22/122052/1072700/10/merasa-tak-diperhatikan,-puluhan-waria-mengadu-ke-dpr


Read More...

Malaysia larang rekrutmen asing


BBC.Indonesia.com


22 Januari 2009

Pemerintah Malaysia mulai melarang perusahaan pabrik, toko, dan restoran merekrut tenaga asing agar warga setempat tidak menganggur di tengah krisis ekonomi global.

Selain itu, pemerintah juga menganjurkan kepada perusahaan untuk memberhentikan karyawan asing dulu apabila ada pemutusan hubungan kerja.


Raja Sekaran, Sekjen Serikat Buruh Malaysia, yang berada di bawah naungan pemerintah, mengatakan, keputusan itu diambil karena permintaan akan barang-barang pabrik kini turun 30 hingga 40%.

 Kami hanya ingin memastikan pekerja lokal bisa memperoleh pekerjaan lagi
 
S Subramaniam
Menteri Sumber Daya Manusia

Kebijakan resmi yang dikeluarkan pada hari Kamis (22/1).


Di sektor manufaktur dan pelayanan, jumlah pekerja asing legal di Malaysia mencapai sekitar 2,1 juta orang.


Di bidang-bidang kerjas tersebut, pemerintah Malaysia menetapkan bahwa pekerja asing dapat melanjutkan usaha mencari nafkah mereka hingga kontrak selesai atau sampai dengan terjadi putusan PHK. Namun, sesudah itu tak ada lagi pekerja asing yang diizinkan.


"Kami hanya ingin memastikan pekerja lokal bisa memperoleh pekerjaan lagi," kata Menteri Sumber Daya Manusia S Subramaniam.


Kepala Bagian Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur, Eka Suripto mengatakn, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor pabrik manufaktur Malaysia mencapai sekitar 300 ribu orang, dan sekitar 100.000 akan dipulangkan tahun ini setelah kontrak mereka habis.


Perkecualian

Namun, pekerja asing masih memperoleh kesempatan untuk bekerja di sektor perkebunan dan konstruksi, lantaran jumlah warga Malaysia yang berminat mengisi lowongan kerja di sektor tersebut tidak memadai.

peta lokasi wilayah Malaysia

Menurut Subramaniam, pemerintah memberlakukan pengecualian untuk pekerja yang memiliki keahlian. Para pekerja dengan kualitas itu masih dibutuhkan oleh sektor elektronik, tekstil, dan furnitur.


Antara Oktober tahun lalu hingga Januari 2009, ada 10.000 warga Malaysia dan 3.000 warga asing kehilangan pekerjaan.


Menurut hitung-hitungan pemerintah, hingga akhir 2009 ada sekitar 45.000 pekerja Malaysia lagi yang menjadi pengangguran.


Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mengatakan, pengurangan jumlah pekerja asing akan dilakukan secara bertahap.


Najib mengatakan, pemerintahnya menghendaki majikan lokal memberi prioritas keutamaan kepada warga setempat untuk mendapat pekerjaan.


"Kita lihat bahawa dengan terdapatnya sumber yang mudah dari segi pekerja asing, mereka (majikan) merasakan ini satu jalan yang boleh memberi keuntungan yang lebih daripada mereka memberi pekerjaan kepada rakyat Malaysia.

Link: http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/01/090122_malayworker.shtml

Read More...

Pendulang Tradisional di Areal Freeport Ditertibkan

23/01/09 03:15

Timika, Papua (ANTARA News) - Sekitar 200 personil keamanan yang terdiri dari Satuan Tugas (Satgas) Amole V, Brimob, Satuan Pengendali Massa (Dalmas) Polres Mimika, satuan pengamanan PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak Rabu (21/1) melakukan penertiban para pendulang emas tradisional di sepanjang Kali Kabur (Sungai Aijkwa) mulai dari Mile 74 hingga Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

Kapolres Mimika, AKBP Godhelp C Mansnembra kepada wartawan di Timika, Kamis (22/1) menjelaskan tindakan penertiban itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pengamanan di sekitar areal pertambangan PTFI dan juga demi keselamatan para pendulang tradisional sendiri.

"Kegiatan ini merupakan program PT Freeport dalam rangka meningkatkan keamanan di sekitar areal tambang," jelas Mansnembra.

Dikatakannya, lokasi pendulangan tradisional di sekitar areal tambang PT Freeport di Distrik Tembagapura rawan menimbulkan kecelakaan karena medan yang curam dan terjal serta rentan terjadi longsor.

Dalam kegiatan penertiban pada hari Rabu, petugas membongkar paksa belasan kamp-kamp pendulang tradisional yakni di sekitar lokasi pintu angin dan sekitar Camp David.

Aksi penertiban tersebut semula diprotes para pendulang tradisional yang sehari-hari
menggantungkan hidup dari mengais butiran emas yang ikut terbawa air saat dilepas dari pabrik pengolahan PT Freeport di Mile 74.

Para pendulang tradisional yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan orang selanjutnya dipulangkan ke kota Timika. Mereka hanya diijinkan melakukan kegiatan pendulangan tradisional di wilayah dataran rendah mulai dari Mile 40 hingga Mile 20.

"Lokasi yang diijinkan untuk mendulang mulai dari Mile 40 ke bawah," kata Mansnembra sembari menambahkan kegiatan penertiban para pendulang tradisional di sepanjang Kali Kabur dipimpin langsung Komandan Satgas Amole V AKBP Muhammad Sagi.

Sesuai data yang dihimpun ANTARA, hingga saat ini tercatat sudah puluhan pendulang tradisional yang menemui ajal saat melakukan pendulangan di sepanjang aliran Kali Kabur. Kebanyakan pendulang tradisional yang meninggal tersebut karena terbawa arus banjir saat hujan lebat di sekitar Tembagapura. (*)

Link: http://www.antara.co.id/arc/2009/1/23/pendulang-tradisional-di-areal-freeport-ditertibkan/

Read More...

Buruh Migran Hong Kong Terbitkan Buku Puisi

22/01/09 19:34

Surabaya (ANTARA News) - Sebanyak lima buruh migran Indonesia (BMI) yang bekerja di Hong Kong menerbitkan buku kumpulan puisi berjudul "5 Kelopak Mata Buhinia".

"Buku berisi sekitar 50 puisi itu sudah diterbitkan akhir 2008 lalu dan diluncurkan di Hong Kong," kata penggerak sastra buruh migran, Bonari Nabonenar di Surabaya, Kamis.

Kelima buruh migran yang selama ini aktif menulis karya sastra itu adalah, Mega Vristian asal Malang, Tarini Sorita (Cirebon), Kristina Dian Safitri (Malang), Tanti (Ponorogo) dan Ade Punk (Malang).

"Puisi-puisi mereka bercerita tentang Hong Kong dan tema-tema umum, seperti kerinduan akan kampung halaman, cinta dan lainnya. Judul buku itu diambil dari bunga khas Hong Kong bernama Buhinia," kata Ketua Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya (PPSJS) itu.

Pria asal Trenggalek itu mengemukakan, penerbitan kumpulan puisi ini merupakan kelanjutan dari proses kreatif para BMI di Hong Kong yang telah menghasilkan puluhan buku kumpulan cerpen, puisi maupun karya novel.

Ia menjelaskan, Tarini Sorita pernah menerbitkan kumpulan cerpen berjudul "Penari Naga Kecil" yang diluncurkan di Surabaya beberapa tahun lalu. Mega Vristian pernah menerbitkan kumpulan cerpen berjudul "Nyanyian Imigran", "Nu Buat Labirin Luka" dan "Yogya 5,9 SR".

Bonari mengemukakan, saat ini perkembangan sastra buruh migran Indonesia di Hong Kong semakin marak. Mereka sering mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sastra termasuk mendirikan organisasi.

"Ada Sekar Bumi yang merupakan kependekan dari Seni Karya Buruh Migran dan Forum Lingkar Pena (FLP) Hong Kong dan lainnya. Mereka semua cukup mewarnai kegiatan pengembangan sastra," katanya.

Mengenai buruh migran yang sudah kembali ke Indonesia, Bonari menjelaskan, mereka juga masih aktif berkarya di daerahnya masing-masing. Misalnya Mario Boneok asal Wonosobo, Jateng yang sebentar lagi akan menerbitkan novel.(*)

Link: http://www.antara.co.id/arc/2009/1/22/buruh-migran-hong-kong-terbitkan-buku-puisi/

Read More...

21 January 2009

Good help is harder to find

The Star, January 11, 2009

By JOSEPH LOH

Malaysians are grousing that hiring foreign maids these days is more costly and time-consuming, and recruitment agencies say the situation may well continue if certain problems in the industry are not addressed.

WHEN work commitments for Tan S.K. and his wife demanded more of their time, it left them less for domestic matters. He then decided to hire a foreign maid to help with chores around the house and to look after his two young children.

He soon discovered that hiring a foreign maid could be a frustrating process. The time needed before they could get the maid was lengthy, not to mention the initial cost involved.

Feeling at home: Although other countries pay better salaries, Indonesian maids are more comfortable working in Malaysia as there is no language barrier and they are free to practise their religion.

“From the time that I approached a maid agency to actually getting one took six months. I also had to fork out about RM7,500 even before I saw her in person.

“Furthermore, the maid was unsuitable and we requested a replacement — and we had to go through the whole process again. Fortunately, it only took about three months the second time,” Tan says.

This meant it took nine months before he had a live-in maid. With all the hassle he had to go through — not to mention the addition of another person to the household — Tan has decided not to hire another when the current contract expires.

“I don’t know how much a maid is going to cost me in future, and with what I have gone through, I don’t feel it is worth the hassle. I will probably look for part-time maid services then.”

Tan’s experience is one that is becoming increasingly common, but this is a situation that has been developing over the last five years.

According to Malaysian Association Of Foreign Maid Agencies (Papa) president Datuk Raja Zulkepley Dahalan, the most obvious reason is there is a shortage of maids from Indonesia, where Malaysia obtains about 95% of its maids.

“We are not only facing a shortage but an acute shortage! It is very serious, and our business has dropped by about 60%,” he says, adding that the situation worsened considerably over the last two years.

Raja Zulkepley informs that maids from other countries such as Cambodia and the Philippines are allowed, but the popular choice is Indonesia mainly because of lower wages lower compared to other countries.

“Malaysians prefer Indonesians as they are very good. They suit the job demands here, and communication is less of a problem,” he says.

"The salary is in line with the cost of living here"- FIONA LOW

Unpopular choice

Potential employers may find difficulty in obtaining a maid, but those facing bigger pressure are the maid agencies themselves. Describes Agensi Pekerjaan Sentosa SB director K.C. Lau, “The last two years were particularly bad, but from the end of 2004, we could feel it was getting difficult. This could be because Hong Kong and Taiwan opened up to hiring foreign maids.

“I have much difficulty meeting my target – it was a lot easier before. I could easily obtain 20 to 30 maids from each supplier back then, but can only get about four or five now.”

Lam*, from a KL-based agency, says her recruitment has reduced by 40%.

“Three years ago, I could obtain 500 maids a month, now it is less than 300,” she says, adding that many smaller agencies have stopped operating or want to sell their licences.

Agensi Pekerjaan Sri Nadin Sdn Bhd general manager Fiona Low, however, believes there is no shortage of potential maids in Indonesia. “People there know how to compare (between countries) and can choose where they want to go, and this affects the volume coming in.”

Raja Zulkepley believes there are many reasons why the supply of maids from Indonesia is dwindling. One is that the maids themselves, and the recruitment agencies, prefer other countries.

It essentially boils down to a matter of dollars and cents. Other countries pay higher salaries than Malaysia, he says. For example, maids in Taiwan are paid about RM2,400 a month; Hong Kong, RM1,700; Singapore and the Middle East, RM800. In Malaysia they are paid about RM600.

But Low believes that this should not be a factor. “The salary is what we (Malaysians) can offer at the moment, and it is in line with the cost of living here. You cannot compare this with other countries.”

She adds, “Not all maids are looking at the prospect of money — it is to do with their comfort level. Malaysia is still one of the nearest countries, has the same religion, and some may also have relatives here.”

Lam disagrees, insisting that the wage disparity cannot be ignored.

“Wages here are very low compared to other countries. If you were a maid, where would you want to go?”

Furthermore, there is a difference in which party has to pay for getting the maid into the country.

Says Lau, “Under the Malaysian system, both employer and maid have to pay (respective agencies) money, but in the Middle East, the employer pays everything. The maids just go there to work. Most have to take a loan to come to Malaysia, but not so for the Middle East.”

Lam adds that for countries like Taiwan, maids are even willing to pay recruiters for the opportunity to work there.

Question of cost

Another point is that maid suppliers in Indonesia are paid higher agency fees by other countries compared to Malaysia, reveals Lau.

“Other countries are giving higher agency fees, so in order to be competitive, we have to give higher fees too. From the year 2005, it has almost doubled. Last time, we paid about RM3,000 for each maid. Now it is about RM5,000 to RM6,000,” he says.

Adds Low, “This is a free market and (trade) depends on a willing buyer and seller. If somebody has a better offer, you will have to pay more than usual.”

A common complaint among employers is the high cost involved in obtaining a maid from Indonesia. Currently, one has to pay at least RM7,500.

“People always put the blame on local maid agencies, and say we are making excess profits, but this is something beyond our control,” says Raja Zulkepley.

The actual cost is significantly less, Low says. “Actually, employers only pay about RM4,500 to get a maid.”

She explains that in most instances, the maid will not have to be paid for the first six months.

“The additional sum is a loan of sorts that employers give to the maid,” she says, adding that this is usually used to pay for miscellaneous expenses such as travel and training received in Indonesia.

Negative perception

Another factor is that Malaysia is perceived by some as a bad country to work in.

“The reputation of Malaysia is very bad,” says Raja Zulkepley. One reason for this is abuse cases in Malaysia are excessively highlighted in the press.

“There are also similar cases of abuse in Singapore, Taiwan, or the Middle East, for example, but they are not played up as much, so they think that Malaysia is not a good country,” he says.

Lam agrees, saying: “In Malaysia, it will be in the news for a few weeks and then we forget about it. But it is different in Indonesia; it can drag on for months!”

This is compounded by the fact that significant numbers of Indonesians are working illegally in the country.

“Because of this they are not protected and many are not treated fairly by employers — ranging from not getting paid to being abused. When these girls go home, they spread the word,” says Raja Zulkepley.

On the time span involved in getting a maid, Raja Zulkeply says it takes a long time to complete the procedure before maids can work in the country.

“Bringing foreign maids into our country will incur a lot of red tape. Sometimes it can take as long as two to three months,” he explains, adding that in this time, suppliers incur the cost of providing for the maids’ board and lodging.

He gives the example of Singapore, where approvals can be obtained within two or three days. For the Middle East, block visas are provided, with specific individual visas given upon arrival.

Lam points out a loophole where employers can send maids home without informing the agency.

“This can give rise to many problems such as abuse, rape or unpaid salaries. The employer can send them home and agencies or the Government won’t know anything about it. If they have to go through the agency there will be better control.”

Raja Zulkepley believes that Papa can play a significant role in streamlining the industry. “In order to become more efficient, all Malaysian maid agencies must be members of Papa. This was actually approved by the Immigration Department in June 2007, but has never been enforced.”

New source countries

One major benefit, he says, is that as a united front, it can get better rates from the suppliers. He says that Papa has also called for the reduction of the minimum age of incoming Indonesian maids from 21 to 18 in addition to calling for new source countries — China in particular.

But until then, local maid agencies have to work within existing constraints.

Says Lau, “Fortunately, our profits are about the same, but capital investment has gone up considerably. We could make one Ringgit for every two spent before, but now we need four! And who wants to raise their prices? This is bad for business! If we keep it low, everyone can afford a maid.”

Low believes the difficulty in obtaining maids will remain as the status quo.

“It is already like this. We hope that people will understand the difficulties and be more tolerant.”

Concludes Lam, “The cost of recruiting maids rose faster than the price of petrol! Many things in the industry are out of our control, and keep in mind that we are dealing with humans, not products. This line of work is very difficult, and I am tired and find it very hard to continue. We may have been able to make good money last time, but not any more.”

* Name has been changed.

Read More...

Why they prefer Malaysia

The Star Online, January 11, 2009

OTHER countries may pay better salaries for domestic helpers, but for Indonesians Susyanti, 26 (right) and Anitadesi, 28, (left) Malaysia is their preferred choice.

Anitadesi, who has just completed the three years of her contract, has no regrets about working here.

“Things are better here. Malaysia is a better place to work in,” she says.

Susyanti is about to start on her second stint as a domestic helper and has no qualms about returning here.

“I did not want to go to other countries. I prefer to work in Malaysia compared to other places like Hong Kong, for example, although the pay is better there.

“Even my family told me to return as my previous employer treated me very well, and I may be just as lucky this time,” she says, adding that she also prefers the Malaysian climate.

At the end of the day, their ultimate aim is to make as much money as they can.

“I want to work for another seven or eight years and then I will return home, as I have promised my family,” says Anitadesi.

Read More...

20 BUMN Sepakat Serahkan 800 Hektar Lahan untuk Rusun

Selasa, 20 Januari 2009 19:50 WIB

Penulis : Mahfud
JAKARTA--MI: Proyek rumah susun sederhana terganjal ketiadaan lahan. Namun persoalan itu kini terselesaikan setelah 20 BUMN sepakat menyerahkan lahan seluas 800 hektare kepada Perum Perumnas.

"Ada 20 BUMN yang punya tanah sekitar 800 hektare yang akan diserahkan ke Perumnas untuk dipakai sebagai proyek perumahan," kata Menteri Perumahan Umum Yusuf Asy'ari di Kantor Wapres, Selasa (20/1) seusai rapat rusun yang dipimpin langsung Wapres Jusuf Kalla.

Yusuf mengakui kendala pembangunan rusun selama ini memang lokasi tanah. Dia berharap dengan tersedianya lahan, proyek pengadaan rusun 1000 tower yang dicanangkan sejak beberapa tahun lalu akan tercapai.

Sementara itu Dirut Perum Perumnas Himawan Arif menyatakan dari  20 BUMN yang telah sepakat itu, empat diantaranya PT PLN, Angkasa Pura I, bulog dan PT Kereta Api Indonesia. Sedangkan 16 BUMN lainnya masih dalam proses survei.

Karena tanahnya milik BUMN, Himawan menyatakan perumahan diprioritaskan untuk karyawan BUMN dan sisanya diperuntukkan bagi masyarakat. (Fud/OL-03)

Link: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTcwNTY=

Read More...

Korsel Sementara Setop Terima TKI

Selasa, 20 Januari 2009 03:27 WIB

JAKARTA--MI: Pemerintah Korea Selatan untuk sementara menghentikan penerimaan tenaga kerja Indonesia (TKI) hingga 28 Februari 2009. Pasalnya TKI yang dikirim ke negeri itu melalui program kerja sama antarpemerintah (G to G) telah melebihi kuota.    

"Dari kuota sebanyak 9.500 TKI yang diberikan dalam program 'G to G' dengan Korea, kita sudah menempatkan 11.850 TKI," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Senin (19/1).

Jumhur menegaskan penghentian penempatan TKI ke Korsel bersifat sementara karena pemerintah negeri ginseng itu masih menghitung lagi kebutuhan tenaga asing yang diperlukan.  "Nantinya berdasarkan 'review' atas jumlah tenaga kerja asing yang sudah ada di sana, akan diketahui berapa permintaan kembali untuk TKI," katanya.

Sementara untuk program "G to G" ke Jepang, BNP2TKI telah berhasil menempatkan 208 TKI dari total permintaan 1.000 TKI perawat (nurses) dan pengasuh jompo (careworkers).  "Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan, sisanya sebanyak 792 calon TKI bisa segera dipenuhi sekaligus ditempatkan di Jepang," kata Jumhur.

Jumhur memberi kesempatan kepada calon TKI dari seluruh wilayah kerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) untuk ke Jepang, tidak sekadar dari Jabodetabek. (Ant/OL-06)

Link: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTY4Nzk=

Read More...

Warga Sekitar Depo Plumpang Segera Direlokasi

Selasa, 20 Januari 2009 20:29 WIB

JAKARTA--MI: PT Pertamina (Persero) segera merelokasi warga di sekitar Depo Plumpang, Jakarta Utara, menyusul kebakaran yang terjadi pada Minggu (18/1) malam lalu.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Toharso di Jakarta, Selasa (20/1), mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam merelokasi warga tersebut.

"Sesuai standar keamanan dan keselamatan, di sekitar Plumpang mesti dibangun zona penyangga guna mengamankan depot dari aktivitas di luar lokasi," katanya.

Menurutnya, setidaknya panjang zona penyangga mencapai 25 meter dari pagar sekeliling Plumpang. Rencananya, di sekeliling depo akan dibangun selokan sebagai upaya pengamanan.

"Dengan demikian, warga tidak bisa memanjat tembok lagi sekadar menengok aktivitas Plumpang atau atap rumah warga tidak bisa lagi menempel di tembok," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya tidak memberikan kompensasi kepada warga, arena tanah yang ditempati merupakan milik Pertamina. "Kami akan lakukan upaya persuasif," ujarnya.

Toharso juga mengatakan, sejak Senin (19/1) sore, aktivitas Depo Plumpang sudah normal kembali setelah sempat dihentikan sementara akibat kebakaran tersebut. Penyaluran bahan bakar minyak melalui Depo Plumpang pada Selasa ini sampai pukul 11.00 WIB tercatat sudah mencapai 8.704 kiloliter atau 64% dari rata-rata harian 13.691 kiloliter.

"Plumpang akan beroperasi 24 jam guna memasok kebutuhan BBM di wilayah Jabodetabek," ujarnya.

Depo Plumpang yang merupakan tempat penyimpanan terbesar di Indonesia terbakar pada Minggu malam sekitar pukul 21.30 WIB. Api yang membakar satu tangki penyimpanan berisi 3.000 kiloliter premium baru berhasil dipadamkan pada Senin pukul 06.45.

Akibat kebakaran tersebut seorang petugas pengamanan Depo Plumpang Zainuddin ditemukan tewas.

Depo Plumpang yang berkapasitas sekitar 300.000 kiloliter BBM beroperasi sejak1972. Namun, tangki nomor 24 yang terbakar dibangun pada 1995. (Ant/OL-01)

Link: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTcwMzc=

Read More...

Eksekusi Ditunda, Keresahan Masih Selimuti Warga Meruya Selatan

Selasa, 20 Januari 2009 20:04 WIB

Penulis : Intan Juita

JAKARTA--MI: Ditundanya eksekusi lahan di Meruya Selatan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (19/1) tidak lantas membuat warga kawasan tersebut kembali bernafas lega. Keresahan dan ketakutan adanya eksekusi masih menyelimuti warga karena nasib kepemilikan lahan mereka tak kunjung menemui kejelasan dan kepastian hukum.

Keresahan warga terhadap ancaman eksekusi juga semakin bertambah saat muncul isu yang menyebutkan eksekusi lahan Meruya Selatan akan dilakukan diam-diam saat warga lengah. "Sampai kapan kami berada dalam ketidakjelasan seperti ini," keluh Heni, 50 salah seorang warga yang ditemui di kawasan Meruya Selatan, Selasa (20/1).

Sejak munculnya isu eksekusi Mei 2007 lalu, kedamaian dan ketentraman berangsur-angsur lenyap dari kawasan Meruya Selatan. Disebutkan Heni, sejak munculnya isu eksekusi tak pernah lagi terdengar warga yang berkaraoke atau melakukan kegiatan-kegiatan hiburan di lingkungan RW 03 tempatnya tinggal. "Banyak tetangga yang stress, dan mengeluh apa lagi yang harus dilakukan warga untuk menggagalkan eksekusi," papar Heni.

Ketakutan akan eksekusi juga sempat membuat beberapa warga Meruya hampir membatalkan niatnya menunaikan ibadah haji ke tanah suci, Mekkah. "Kedua orang tua saya khawatir eksekusi dilakukan saat  mereka tidak berada di tempat," ungkap Melda, 32 warga RW 07. Ia mengatakan, kedua orang tuanya sempat tertekan dan tidak tenang saat akan meninggalkan tanah air, tetapi setelah ditenangkan oleh pihak keluarga dan anak-anaknya, mereka pun berangkat ke Mekkah dan sudah kembali ke Indonesia beberapa minggu lalu.

Warga juga merasa terancam dengan adanya putusan PN Jakbar yang memenangkan PT Portanigra terhadap Pemprov DKI. Putusan tersebut memberi kekuatan hukum bagi PT Portanigra yang mengklaim hektaran tanah berbekal bukti lemah berupa foto kopi girik. Belum lagi mediasi segelintir warga Meruya yang isinya mengakui PT Portanigra sebagai  pemilik yang sah dan pembeli satu-satunya atas tanah obyek eksekusi seluas 44 hektare di Kelurahan Meruya Selatan. (tertera di halaman 225 turunan putusan mediasi).

"Kami menyesalkan pihak pengacara warga yang menjerumuskan dan menggiring warga sehingga warga yang tidak tahu apa-apa ikut melakukan mediasi yang isinya sangat merugikan dan malah menguntungkan PT Portanigra," sebut Sukayat Koordinator Tim Kerja Meruya Selatan.

Karena itu, lanjut Sukayat, kini warga  tidak lagi mengkuasakan hukum kepada pengacara warga, Fransiska Romana yang dinilai menjerumuskan warga Meruya Selatan. Lebih lanjut Sukayat memaparkan, saat ini pihaknya tetap melakukan koordinasi untuk siagakan masyarakat. Kita adu kuat saja dengan pihak eksekutor, kapan saja mereka datang kami akan hadapi.  "Sampai kiamat pun kami akan terus melawan dan menggagalkan jalannya eksekusi," tegas Sukayat.

Sedangkan situasi di Meruya Selatan sudah kembali normal dan berjalan seperti biasa. Tak ada lagi blokade ataupun konsentrasi massa seperti sebelumnya. Puluhan spanduk bernada penolakan terhadap eksekusi masih terpampang di berbagai sudut di kawasan ini.

Senin (19/1) ratusan warga bersiaga menghadang tim eksekutor dari PN Jakarta Barat yang dijadwalkan melakukan eksekusi pengosongan terhadap sejumlah lahan di Meruya Selatan. Namun juru sita PN Jakbar menyebutkan eksekusi ditunda tanpa menyebutkan sampai kapan dan apa alasan penundaan tersebut. (Jui/OL-03)

Link: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTcwNTE=


Read More...

Penampungan TKI Ilegal Digerebek

Selasa, 20 Januari 2009 19:27 WIB

Penulis : Golda Eksa
BEKASI--MI: Sedikitnya 12 calon tenaga kerja Indonesia  di bawah umur yang berada di PT Bandar Laguna diamankan petugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Petugas BNP2TKI mendatangi lokasi penampungan di Jalan Curug Cempaka No.12A RT003/01, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Selasa (20/1) sekitar pukul 17.45 WIB. Saat petugas mendatangi penampungan tersebut, 12 wanita muda yang diduga telah memalsukan dokumen mengaku berusia 23 tahun.

Seluruh wanita muda itu rencananya akan diberangkatkan menuju Singapura dan Malaysia dengan upah 340 dolar Singapura. Saat ini sebanyak 155 wanita dari berbagai penjuru Tanah Air berada dipenampungan guna mengikuti bimbingan pelatihan.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengamanan dan Pemulangan BNP2TKI, Kombes Yunarlim Munir menjelaskan penggerebekan dilakukan berdasarkan pengaduan salah satu calon tenega kerja dipenampungan tersebut.

"Penggerebekan lantaran ada pengaduan dari salah seorang alon tenaga kerja yang berhasil melarikan diri," kata Yunarlim tanpa menyebutkan identitas pelapor. "Korban yang berhasil kabur kini dalam pengamanan pihak berwajib," sambungnya.

Sementara itu Dirut PT Bandar Laguna, Adriyanto mengaku seluruh dokumen calon TKI yang berada dipenampungan tersebut adalah benar. "Dokumen tidak dipalsukan," katanya.

Menanggapi hal itu, Yunarlim menegaskan bahwa selain mempekerjakan calon TKI di bawah umur, penampungan tersebut tidak memiliki izin lokasi dan terkesan meresahkan masyarakat sekitar. Para calon TKI yang berusia muda akan diperiksa dan diserahkan ke Mapolrestro Bekasi.

Sebelumnya, Minggu (18/1) malam, puluhan polisi mendatangi PT Assami Ananda Mandiri (AAM) di Jalan Raya Hankam No 7, RT004/05, Kelurahan Jati Ranggon, Pondok Gede, Kota Bekasi.

Penampungan calon TKI yang berdiri sejak satu setengah tahun silam itu menampung 3.000 wanita yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan Kuwait. Namun hingga berbulan-bulan banyak calon TKI yang belum dilepas.

Ketidakpastian mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri memaksa alon TKI hengkang dari penampungan. Ironisnya jika ingin pulang, calon TKI yang berasal dari berbagai daerah di Tanah Air itu diminta menyerahkan uang Rp2 juta hingga 4 juta sebagai kompensasi makan dan biaya hidup selama berada dipenampungan.

Bahkan, lanjutnya, BNP2TKI pada Senin (19/1) sekitar pukul 17.30 WIB, sebanyak sembilan calon TKI yang akan berangkat ke Yordania, berhasil diamankan saat hendak menaiki pesawat di Bandara Soekarno Hatta. "Sembilan calon TKI yang berada di pintu dua bandara dan telah cek in. Bahkan dua diantaranya di bawah umur" jelas Yunarlim. Kini sembilan calon TKI berada di Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan (BP3) Tenaga Kerja Indonesia, Ciracas, Jakarta Timur. (GG/OL-03)

Link: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTcwNTU=

Read More...

Wapres: Depo Plumpang harus Bebas Penduduk

Senin, 19 Januari 2009 15:30 WIB

JAKARTA--MI: Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta wilayah di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara harus bebas dari rumah-rumah penduduk sehingga meminimalkan bahaya yang mungkin terjadi.

"Kita akan ambil suatu langkah bagaimana instalasi minyak (Depo Plumpang) ini bisa bebas dari penduduk," kata Wapres M Jusuf Kalla saat meninjau lokasi kebakaran di Depo Plumpang, Jakarta Utara, Senin.

Wapres Jusuf Kalla bersama Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro meninjau lokasi kebakaran tangki 24 Depo PT Pertamina Plumpang. Dalam kunjungan tersebut Wapres menyempatkan diri berbincang dengan tim forensik dari Puslatfor Mabes Polri.

Menurut Wapres musibah kebakaran salah satu tangki tadi malam menjadi peringatan berharga seluruh masyarakat akan bahaya yang mungkin ditimbulkan di instalasi minyak. Karena itu Wapres meminta masyarakat bisa memahami langkah tersebut.

Ketika ditanyakan apakah dengan demikian akan dilakukan penggusuran, Wapres mengatakan tidak seperti itu. "Bukan penggusuran. Menggusur itu kalau tanah miliknya (masyarakat) kita ambil, tetapi ini (tanah) milik PT Pertamina," kata Wapres.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa yang harus diselamatkan adalah masyarakat. Karena itu tambahnya tidak benar kalau seolah-olah hanya untuk menyelamatkan PT Pertamina.

Dalam kesempatan itu Wapres juga mengucapkan terima kasih kepada pemadam kebakaran, petugas keamanan dan masyarakat yang yang telah berusaha dengan baik sehingga musibah kebakaran tersebut tidak membesar.

"Yang paling penting kita harus meningkatkan keamanan di setiap istalasi strategis terutama minyak. Karena ini bahayanya sangat besar," kata Wapres.

Selain itu Wapres juga mengingatkan pentingnya inspeksi secara terus menerus. Sementara mengenai kerugian akibat kebakaran tersebut tidak terlalu besar. Dari laporan Dirut PT Pertamina kerugian sekitar 10 ribu kilo liter yang setara dengan Rp5 milyar. Sedangkan untuk tangkinya diasuransikan sehingga tidak menjadi persoalan. (Ant/OL-02)

Link: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTY3OTQ=

Read More...

42 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal akibat Kebakaran

17 Januari 2009 19:26 WIB

KOTABARU--MI: Sebanyak 42 jiwa warga jalan Sukmaraga Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) kehilangan tempat tinggal, menyusul musibah kebakaran Sabtu (17/1), sekitar pukul 07.30 sampai 09.30 Wita yang menghanguskan sepuluh rumah warga.

Para korban kebakaran yang rumahnya hangus dilalap api itu kini ditampung di posko di Islamic Center jalan H Agus Salim Kotabaru.

Bupati Kotabaru, H Sjachrani Mataja yang di lokasi kejadian mengatakan, untuk sementara mereka ditampung di posko induk di Islamic Center. "Kami segera mendistribusikan bantuan kepada para korban terutama bantuan bahan makanan, pakaian dan obat-obatan," kata bupati.

Ia menambahkan, berdasarkan data sementara jumlah rumah yang terbakar dalam musibah tersebut diperkirakan sepuluh hingga 12 unit termasuk toko dan rumah sewaan.

Kendati tidak ditemukan korban jiwa, musibah kebakaran tersebut menimbulkan kerugian materil ratusan juta rupiah. Sedangkan sumber api masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

Sebelumnya, ribuan warga kota Kotabaru pagi itu berdesak-desakan dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan roda dua menuju jalan Sukmaraga untuk membantu memadamkan api saat mendengar sirine kebakaran. Sejumlah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah, PT Pelindo III, dan mobil tangki milik PDAM, dikerahkan untuk menyemprotkan air ke beberapa titik yang terbakar.

Namun sayang api yang telah membesar dan membubung tinggi itu tidak mudah dipadamkan, karena telah menjalar ke beberapa rumah warga di lokasi tersebut. Karena sebagian besar rumah dan toko yang terbakar konstruksinya dari kayu, api menjadi sulit dipadamkan.

Untuk mengantisipasi menjalarnya api ke rumah lain, petugas pemadam kebakaran tidak hanya menyemprotkan air ke rumah yang terbakar, tetapi juga rumah dan bangunan yang belum terbakar. Dua jam kemudian api yang mengamuk sejak pukul 07.00 Wita itu dapat dikuasi. (Ant/OL-03)

Link: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTY1NDM=

Read More...

Rumah Susun Sederhana di Kota Depok Segera Dihuni

Kamis, 15 Januari 2009 13:11 WIB

Penulis : Kisar Rajaguguk
DEPOK--MI: Pemerintah Kota Depok segera memfungsikan sebanyak 384 unit rumah susun  sederhana sewa (Rusunawa) di Kampung Banjar Pucung, Kelurahan Cilangkap, Cimanggis.

Rumah susun sederhana dengan lima jumlah lantai berukuran tipe 27 meter2 senilai Rp6,1 miliar itu dipastikan beroperasi,  Februari 2009.  

Kepala bidang Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) Kota Depok Enco Kuryasa, di Depok, Kamis (15/1) menjelaskan, 384 rumah susun sederhana tersebut disewakan kepada warga yang tinggal di Kota Depok dan memiliki KTP Depok serta berpenghasilan rendah dibawah Upah Minium Kota (UMK) Kota Depok sebesar Rp1 juta per bulan.

Enco mengatakan,  pembangunan Rusunawa senilai Rp6,1 miliar itu tercipta atas kerjasama Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kota Depok, 2004. Pembangunan Rusunawa tersebut dilakukan empat tahap Tahap pertama 96 unit . Tahap kedua (96 unit), tahap ketiga (96 unit) dan tahap empat  juga (96 unit) dengan total APBN sebesar Rp6,1 miliar.

Rusunawa  yang dibangun itu lanjutnya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi lemah yang tinggal di Kota Depok. Pembangunan Rusunawa tersebut dilakukan dengan cara sharing. Departemen Pekerjaan Umum bertugas membangun fisik 384 unit dengan jumlah lantai 3.500 m2  ukuran tipe 27 melalui kontraktor pelaksana  PT Bukaka Teknik Utama (BTU) dan PT Lima Jabat Jaya  (LJJ), sejak 8 Novemeber 2004.

Sedangkan Pemerintah Daerah Kota Depok menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah susun. Rusunawa lantai satu katanya, disiapkan buat fasilitas sosial dan fasilitas umum  seperti tempat bersantai buruh dan keluarga dan sebagai tempat parkir kendaraan. Sedangkan lantai II, III, IV dan lantai V disewakan ke warga berpenghasilan minimum di wilayah Kota Depok. (KG/OL-03)

Link: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTYxNDI=

Read More...

Menakertrans Berjuang Pulangkan TKI yang Terjebak di Gaza

Selasa, 13 Januari 2009 19:31 WIB

JAKARTA--MI: Pemerintah Indonesia akan terus berusaha memulangkan Umi Saodah, TKI yang terjebak di jalur Gaza Palestina, agar bisa kembali  ke Tanah Air. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) akan melacak dan meminta pertanggungjawaban PT Amira Prima, PPTKIS yang memberangkatkan Umi.

"Negara Palestina bukan merupakan negara penempatan TKI. Oleh karena itu, PPTKIS yang mengirimkannya harus dimintai pertanggungjawabannya. Kami akan berkoordinasi dengan Polri," ujar Menakertrans Erman Suparno saat menerima Muh Yasmin, ayah kandung Umi Saodah di Jakarta, Selasa (13/1). Kedatangan keluarga Umi Saodah didampingi Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE.

Erman menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk segera menemukan Umi dan memulangkannya ke tanah air. Namun, lanjut dia, perlu dimaklumi bahwa situasi dan kondisi di Jalur Gaza yang tengah diamuk perang memang tidaklah mudah.  "Kita terus berusaha membuka jalur komunikasi dengan pihak-pihak terkait," kata dia.

Ditambahkannya, selain berupaya memulangkan Umi, Depnakertrans melalui Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri juga berupaya untuk mengecek keberadaan PT Amira Prima sebagai perusahaan yang memberangkatkan.

"Hak-hak Umi sebagai seorang pekerja di luar negeri harus tetap dipenuhi. Demikian juga dengan asuransinya yang dulu diurus oleh yayasan tenaga kerja," tegasnya.

Erman mengakui adanya beberapa kasus penempatan TKI di luar negara penempatan, terutama di daerah konflik seperti Irak dan Palestina. Hal ini mengakibatkan tidak adanya dokumen resmi mengenai jumlah dan lokasi penempatan TKI di negara-negara tersebut.

Depnakertrans akan memperketat pengawasan terhadap pengiriman TKI  ke luar negeri, termasuk memberikan sanksi tegas kepada PPTKIS yang nakal. "Biasanya pemberangkatan TKI di luar negara penempatan dilakukan secara ilegal oleh  perusahaan ilegal atau mereka diberangkatkan secara legal kemudian dipindahkan ke negara lain secara ilegal. Selain itu, hal ini bisa juga diakibatkan adanya kebijakan visa on arrival yang diterapkan di negara lain," jelas Erman

Muh Yasmin, ayah kandung Umi Saodah yang mewakili pihak keluarga, meminta agar pemerintah memberikan bantuan secara optimal untuk segera memulangkan Umi Saodah. "Kami mohon bantuannya agar Umi Saodah bisa pulang dengan selamat. Tiap malam ibunya selalu menangis karena sudah 8 tahun tidak pernah pulang," ungkapnya.

Sementara itu, Anis Hidayah dari Migrant CARE  menuntut agar Pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit untuk segera melacak dan memulangkan Umi. Di samping itu, Migrant Care juga mendesak Depnakertrans untuk melakukan investigasi dan mengusut tuntas PJTKI yang memberangkatkan Umi hingga terjebak di jalur Gaza Palestina.

"Hal ini ini bisa dikategorikan sebagai human trafficking atau perdagangan manusia karena Palestina bukan negara penempatan TKI dan memiliki potensi konflik yang tinggi," tegas dia. (*/OL-03)

Link: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTU4MTY=


Read More...

Warga Korban Bentrokan dengan Satpol PP Lapor ke Komnas HAM Sumbar

Selasa, 13 Januari 2009 22:13 WIB

Penulis : Ade Irwansyah
PADANG--MI: Sepuluh warga Jalan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang melapor ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (13/1).

Pelaporan itu terkait bentrokan warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ujung Gurun, Senin (12/1). Warga yang melapor tersebut antara lain Derian, 37, yang menjadi korban pemukulan petugas Satpol PP Kota Padang. Pelaporan warga itu diterima Wakil Ketua Komnas HAM Sumbar Lusi Herlina.

Komnas HAM Sumbar berjanji akan menindaklanjuti pelaporan dugaan tindak kekerasan petugas Satpol PP Kota Padang itu.

"Komnas HAM Sumbar akan memproses pelaporan tersebut setelah warga memasukkan pengaduan resmi secara tertulis," kata Wakil Ketua Komnas HAM Sumbar Lusi Herlina.

Menurutnya, setelah adanya laporan secara resmi, Komnas HAM Sumbar akan mempelajari kronologis peristiwa untuk menyimpulkan dan merekomendasikan ada atau tidaknya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM.

Sebelumnya, puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang bentrok dengan sejumlah pemuda saat penertiban PKL di Jalan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Senin (12/1).

Para pemuda tersebut tidak menerima tindakan petugas penegak Perda Kota Padang yang akan membongkar kedai kopi yang berada di di depan SD Percontohan di kawasan itu. Mereka beralasan kedai kopi yang juga menjadi pos pemuda tersebut tidak memakan trotoar dan mengganggu fasilitas umum namun berada di atas selokan. Hanya saja alasan belasan pemuda itu tidak diterima petugas Satpol PP kota Padang. Petugas tetap membongkar kedai itu.

Saat pembongkaran berlangsung, seorang pemuda tiba-tiba melempar batu ke arah petugas. Anggota Satpol PP yang terpancing emosi kemudian mengejar pemuda itu dan terjadi baku pukul. Perkelahian tidak seimbang tersebut kemudian dilerai oleh personil Satpol PP lainnya. Hanya saja, akibat perkelahian itu dua pemuda setempat, Derian, 37 dan Seno, 17, terluka terkena pukulan petugas.

Akibat bentrokan itu, Satpol PP Kota Padang tidak melanjutkan penertiban PKL di kawasan tersebut. (AA/OL-02)

Link: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTU4NTM=

Read More...

NGO Warns KPU Neglecting Overseas Voters

Jakarta Globe, January 20, 2009

Camelia Pasandaran

The General Elections Commission, or KPU, has so far failed to make adequate preparations for the millions of Indonesians working overseas to participate in this year's national elections, a representative of a nongovernmental organization that advocates on behalf of migrant workers, said on Tuesday.

Anis Hidayah of Migrant Care raised questions about the KPU's preparations, citing a fall in the number of registered overseas voters since the 2004 elections, despite a steady increase in the number of Indonesian workers living overseas.

"In 2004, there were 1.9 million overseas voters, while for the 2009 elections there are only 1.5 million registered voters," Anis said. "I believe there are still millions unregistered."

The criticism comes as the KPU has also taken heat for a controversial proposal to increase the number of women in Indonesian provincial and national legislatures, and amid concern that the elections body would not have key preparations in place in time for April's national elections.

KPU member Sri Nuryanti said the number of overseas voters had fallen because many migrant workers moved frequently within or even between the countries in which they lived.

In addition, she said, many unregistered eligible voters were working overseas illegally.

"Despite the fact that many migrants' passports are held by their employers and agencies, we cannot register those who do not have passports or other identity cards," Nuryanti said.

According to Anis, although there were 1.9 million overseas voters registered in 2004, only about 400 voted on election day.

"Low participation is also a reflection of low interest," she said. "All overseas votes will be pooled to the Jakarta II election area. The fact that most of them are coming from other provinces and see no reason to vote for candidates that are not representing their native region has made them disinclined to vote."

KPU member Andi Nurpati said it would be too difficult to have overseas Indonesians vote in their own election area.

"We would have to send different ballot papers adjusted to their hometown," she said. "We can't do anything about it."

Migrant Care also questioned the KPU's decision to conduct the elections on weekdays, thus putting workers in a bind.

"Some of the Indonesian migrant workers in the Middle East are not allowed to go out on work days," she said. "Most Indonesian migrants work in factories, shops and as housekeepers, and they have to work on election day."

In most countries, overseas voters have to go to an Indonesian consulate general or embassy to vote.

Nuryanti said that in some countries the commission would provide voting equipment and mobile polling stations.

"We will provide drop-boxes for migrant workers, such as in oil refineries in Johor and Kuala Lumpur [in Malaysia], to make it easier for voters," she said.

However, in some countries, which never conduct elections, the commission could not provide polling stations outside embassies and consulates general.

"It would be a sensitive issue in such countries, because they never conduct votes," she said.

Read More...

Warga Sekitar Depot Plumpang Akan Direlokasi

Republika Newsroom

Rabu, 21 Januari 2009 pukul 14:32:00
 
JAKARTA -- Pemprov DKI akan melakukan penertiban penghuni liar di sekitar fasilitas Depot Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. "Saya gak mau pakai kata-kata gusur karena gusur itu artinya kita tidak perlakukan dengan baik. Kita ingin mengembalikan fungsi lahan dan itu bukan berfungsi untuk hunian," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Rabu.

Warga menempati lahan seluas 83 hektar dari total 162 hektar lahan milik PT Pertamina di daerah Tanah Merah, Plumpang secara liar.

Dikhawatirkan penghuni liar itu dapat menjadi korban jika ada kecelakaan kebakaran di salah satu tangki penyimpanan premium Depot Plumpang seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekdaprov DKI Effendi Anas menyebut ada 7.400 kepala keluarga yang menghuni lahan milik PT Pertamina secara ilegal.

Para penghuni liar itulah yang akan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut.

Gubernur menyebut salah satu pengembalian fungsi lahan itu adalah untuk membangun kawasan penyangga (buffer zone) sebagai pencegahan kecelakaan lain dimasa yang akan datang.

"Pengamanan yang ada sekarang rasanya belum cukup karena perlu pengamanan fisik dan non fisik. Protab dan perencanaan kerja itu barangkali perlu direvisi kembali. Yang fisik seperti `buffer zone` memang perlu diberlakukan," kata Fauzi.

Buffer zone disebut Fauzi dibutuhkan karena fasilitas seperti itu mempunyai tingkat kerawanan tinggi. "Dan masyarakat pun tahu. Dan merasakan panasnya bukan main. Pemukiman (warga) dengan tangki barangkali hanya 100 meter. Kita perlu pola yang baik yang memenuhi kaidah keamanan," paparnya.

Fauzi menyebut ia telah melakukan pembicaraan denga perwakilan warga dan sebagian diantaranya telah menyatakan setuju untuk direlokasi. - ant/ah

Link: http://www.republika.co.id/berita/27323.html

Read More...

Depo Plumpang Harus Bebas Warga

Republika Newsroom

Selasa, 20 Januari 2009 pukul 18:27:00
 

JAKARTA -- Ketua DPR Agung Laksono mengemukakan, Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, sebaiknya ditingkatkan keamanannya dengan menjauhkan permukiman warga dari lokasi obyek vital tersebut."Singapura itu depo minyaknya di tengah laut, untuk menjaga tingkat keamanan," katanya usai diskusi Agenda 23 Wacana Dari Slipi yang tertema "Antisipasi Konflik Pra dan Pasca Pemilu 2009" di Slipi Jakarta Barat, Selasa.


Untuk menjaga keamanan dan suplai BBM untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya, perlu dilakukan relokasi permukiman warga sekitarnya. Menurut Agung, relokasi itu juga untuk kepentingan warga dari kemungkinan terjadinya kasus serupa.


Depo Plumpang yang salah satu tangki penampungan premiumnya terbakar pada Minggu (18/1) malam, sudah mulai beroperasi kembali pada Senin (19/1). Pengisian BBM ke truk tangki melalui Depo Plumpang sudah dilakukan mulai pukul 15.45 WIB. Namun pengisian dilakukan secara manual.


Operasi Depo Plumpang, Jakarta Utara dihentikan sementara menyusul kebakaran yang terjadi Minggu (18/1) malam sekitar pukul 21.20 WIB.Pertamina mengalihkan pengisian truk tangki BBM di Plumpang ke Terminal Transit Tanjung Gerem, Merak sebanyak 30 truk, Depo Padalarang 20 truk, dan Depo Cikampek 70 truk.


Meski demikian, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sempat mengalami kekosongan akibat belum beroperasinya Depo Plumpang itu.Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta wilayah di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara harus bebas dari rumah-rumah penduduk sehingga meminimalkan bahaya yang mungkin terjadi."Kita akan ambil suatu langkah bagaimana instalasi minyak (Depo Plumpang) ini bisa bebas dari penduduk," kata Wapres M Jusuf Kalla saat meninjau lokasi kebakaran di Depo Plumpang, Jakarta Utara, Senin (19/1).


Wapres Jusuf Kalla bersama Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro meninjau lokasi kebakaran tangki 24 Depo PT Pertamina Plumpang. Dalam kunjungan tersebut Wapres menyempatkan diri berbincang dengan tim forensik dari Puslabfor Mabes Polri.Menurut Wapres musibah kebakaran salah satu tangki tadi malam menjadi peringatan berharga seluruh masyarakat akan bahaya yang mungkin ditimbulkan di instalasi minyak. Karena itu Wapres meminta masyarakat bisa memahami langkah tersebut.


Ketika ditanyakan apakah dengan demikian akan dilakukan penggusuran, Wapres mengatakan tidak seperti itu."Bukan penggusuran. Menggusur itu kalau tanah miliknya (masyarakat) kita ambil, tetapi ini (tanah) milik PT Pertamina," kata Wapres.ant/kp


Link: http://www.republika.co.id/berita/27154.html


Read More...

KBRI Kairo Siapkan Evakuasi TKI di Gaza

Republika Newsroom

Selasa, 20 Januari 2009 pukul 19:30:00
 
KAIRO -- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir, tengah menyiapkan proses evakuasi seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Umi Saodah, yang terjebak di Kota Gaza, Palestina, sejak perang berkecamuk akibat agresi Israel di Jalur Gaza 27 Desember 2008. Evakuasi dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti Bulan Sabit Merah (BSM) Palestina dan BSM Mesir serta pihak lainnya.

"Kita hari ini akan menuju Rafah, perbatasan Mesir-Palestina untuk mengkoordinasikan proses evakuasi Umi Saodah," kata Muhammad Abdullah, Pelaksana Fungsi Konsuler KBRI Kairo kepada Antara, Selasa.

Menurut dia, sepekan gencatan senjata sepihak yang diberlakukan Israel di Gaza, dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk proses evakuasi itu, dan diharapkan semuanya berjalan lancar, mengingat Saodah sudah
lama terjebak di Gaza. "Kita berharap dan berdoa agar proses evakuasi lancar, sehingga upaya Umi Saodah bisa kembali ke Tanah Air dan bertemu keluarga bisa terwujud," katanya.

TKI tersebut, kata dia, semula tersangkut kasus hukum dengan majikannya di Amman, Yordania. Kemudian dia ditahan di tempat bernama "Saraya Reform and Rehabilitation Center".  Perempuan asal Semarang ini pernah dikenai tuntutan hukum karena dituduh mencuri barang milik majikannya.

Namun seiring dengan agresi Israel ke Gaza, kata dia, Saodah dipindahkan ke penampungan warga Palestina, dan terjebak di Kota Gaza. "Sampai hari ini, Saodah masih di Gaza, sampai lobi-lobi intensif kita lakukan untuk dapat segera dievakuasi di perbatasan," kata Muhammad Abdullah.

Juru bicara Deplu RI Teuku Faizasyah dalam keterangan di Jakarta menyatakan bahwa KBRI di Amman telah berhubungan dengan mantan majikan Umi Saodah, dan meminta bantuan agar proses hukumnya dapat diselesaikan, sehingga proses evakuasi dapat dilakukan tanpa kendala.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno, pekan lalu (13/1) menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus berusaha memulangkan Umi Saodah, TKI yang terjebak di Jalur Gaza Palestina, agar bisa kembali ke Tanah Air dengan selamat.

Di sisi lain Depnakertrans akan melacak dan meminta pertanggungjawaban PT AP, sebagai perusahaan jasa TKI (PJTKI) yang memberangkatkan Umi. Menurut dia, sebenarnya Palestina bukan negara tujuan TKI. Oleh karena itu, PJTKI yang menempatkan Umi akan dimintai pertanggungjawabannya.

"Kami akan berkoordinasi dengan Polri (untuk melacaknya)," kata Erman saat menerima Muh Yasmin (59), ayah kandung Umi Saodah yang didampingi Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care.

Menakertrans menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Deplu untuk segera menemukan Umi Saodah dan memulangkan ke Tanah Air. Di sisi lain dia meminta semua pihak memahami situasi di Jalur Gaza sehingga upaya pemulangan jadi tidak mudah. "Kita terus berusaha membuka jalur komunikasi dengan pihak-pihak terkait," katanya.

Selain berupaya untuk memulangkan Umi, Depnakertrans melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) akan mengusut perusahaan atau pihak yang menempatkan Umi ke Palestina. "Hak-hak Umi sebagai seorang pekerja di luar negeri harus tetap dipenuhi. Demikian juga dengan asuransinya yang dulu diurus oleh yayasan tenaga kerja," katanya.

Menakertrans mengakui terdapat beberapa kasus penempatan TKI di luar negara tujuan penempatan yang terlarang, terutama di daerah konflik seperti Irak dan Palestina. Ke depan, Depnakertrans akan memperketat pengawasan terhadap
penempatan TKI ke luar negeri, termasuk memberikan sanksi tegas kepada PJTKI yang nakal. is

Link: http://www.republika.co.id/berita/27165.html

Read More...

Warga Plumpang Segera Direlokasi

By Republika Newsroom

Selasa, 20 Januari 2009 pukul 17:48:00
 
JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) akan segera merelokasi warga di sekitar Depot Plumpang, Jakarta Utara, menyusul kebakaran yang terjadi pada Minggu (18/1) malam lalu. Sekretaris Perusahaan Pertamina Toharso di Jakarta, Selasa mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam merelokasi warga tersebut.

"Sesuai standar keamanan dan keselamatan, di sekitar Plumpang mesti dibangun zona penyangga guna mengamankan depot dari aktivitas di luar lokasi," katanya. Menurut dia, setidaknya panjang zona penyangga mencapai 25 meter dari pagar sekeliling Plumpang.

Rencananya, kata Toharso, di sekeliling depot akan dibangun selokan sebagai upaya pengamanan. "Dengan demikian, warga tidak bisa memanjat tembok lagi sekadar menengok aktivitas Plumpang atau atap rumah warga tidak bisa lagi menempel di tembok," katanya.

Menurut Toharso, pihaknya tidak memberikan kompensasi kepada warga, karena tanah yang ditempati merupakan milik Pertamina. "Kami akan lakukan upaya persuasif," ujarnya.

Toharso juga mengatakan, sejak Senin (19/1) sore, aktivitas Depot Plumpang sudah beroperasi normal kembali setelah sempat dihentikan sementara akibat kebakaran tersebut.

Penyaluran BBM melalui Depot Plumpang pada Selasa ini sampai pukul 11.00 WIB tercatat sudah mencapai 8.704 kiloliter atau 64 persen dari rata-rata harian 13.691 kiloliter. "Plumpang akan beroperasi 24 jam guna memasok kebutuhan BBM di wilayah Jabodetabek," ujarnya.

Depot Plumpang yang merupakan tempat penyimpanan terbesar di Indonesia terbakar pada Minggu (18/1) malam sekitar pukul 21.30 WIB. Api yang membakar satu tangki penyimpanan berisi 3.000 kiloliter premium baru berhasil dipadamkan pada Senin (19/1) pukul 06.45 WIB. Akibat kebakaran tersebut seorang petugas pengamanan Depot Plumpang, Zainuddin ditemukan tewas.

Depot Plumpang yang berkapasitas sekitar 300.000 kiloliter BBM beroperasi sejak tahun 1972. Namun, tangki nomor 24 yang terbakar dibangun pada 1995. ant/is

Link:  http://www.republika.co.id/berita/27146.html 

Read More...

Asuransi Nakal, Klaim TKI Belum Terbayar

Republika Newsroom

Selasa, 20 Januari 2009 pukul 16:11:00
 

JAKARTA--Semenjak April hingga Desember 2008, 1987 Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  telah mengajukan gugatan Hak Asuransi sebesar 19 milyar rupiah terhadap 4 Konsorsium Asuransi yang bertanggung jawab.

" Baru satu konsorsium, PT. Proteksi yang telah membayar klain asuransi sebesar 70 % dan sisanya akan dibayarkan pada bulan ini," ujar Deputi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, Margono ketika menjelaskan dalam acara Paparan Publik Capaian BNP2TKI di Jakarta; Senin (19/1).

Keempat konsorsium yang belum membayar hak TKI, menurut Margono, antara lain, PT. Asuransi Aldira, PT. Grasia Media Utama, PT. Asurans Ramajaya dan PT. Asuransi Jasa Advisindo Sejahtera.

Kepada 4 konsorsium yang belum membayarkan hak TKI, Margono menekankan, akan memberikan waktu hingga Januari 2009. "Jika tidak, kasus akan diajukan ke pengadilan," tegasnya.

Sementara itu,berdasarkan data yang di himpun BNP2TKI menyebutkan sepanjang tahun 2008 jumlah TKI yang meninggal mencapai 171 orang yang kebanyakan berasal dari Timur Tengah. Hak-hak yang telah diselesaikan mencapai 51 orang dengan total santunan US$ 207.154,36. Sisanya 12O masih dalam proses penyelesaian. cr2/it


Link: http://www.republika.co.id/berita/27134.html


Read More...

TKI Deportasi Asal Malaysia Dapat Bekerja Kembali

Republika Newsroom

Selasa, 20 Januari 2009 pukul 16:06:00
 

JAKARTA--Badan Nasional Pengawasan dan Peindungaan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjamin bagi para Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia yang terkena deportasi untuk bekerja kembali di Malaysia.

Deputi Perlindungan BNP2TKI,Margono,dalam acara Paparan Publik Capaian Kinerja BNP2TKI di Jakarta, Senin (19/1) mengatakan, bagi TKI yang terkena deportasi namun ingin kembali bekerja di Malaysia dapat mengurus surat-surat yang diperlukan tanpa kembali ke daerah asal.

"BNP2TKI, Direktorat Jenderal Administrasi Penduduk (DItjen Adminduk) dan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) akan memfasilitasi dokumen jati diri dan paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tanpa harus pulang kekampung halamannya," ujar Margono.

Menurut Margono, pelayanan itu akan dibuka pada Januari ini di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau."Lokasi lain yang turut dibuka yakni Medan, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Entikong, Nunukan, Tanjung Prok serta Tanjung Perak," jelasnya.

Caranya pun cukup mudah.  TKI harus terlebih dahulu mendatangi kantor imigrasi Pemerintah Malaysia untuk memperoleh surat keterangan yang menyatakan dirinya Warga Negara Indonesia. Kemudian SK tersebut--difasilitasi BNP2TKI, Ditjen Aminduk dan Ditjen Imigrasi yang berada di lokasi ditunjuk--dikomunikasikan dengan pihak Pemerintah Daerah sebagai syarat pembuatan paspor baru. Paspor baru inilah yang kemudian diajukan kembali kepada pemerintah Malaysia agar TKI mendapatkan izin bekerja.

Berdasarkan data yang dihimpun BNP2TKI, jumlah Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2008 yang dideportasi dari Malaysia mencapai 9407 orang.cr2/it


Link: http://www.republika.co.id/berita/27132.html


Read More...

BNP2TKI Anggap Kasus Umi Saodah Biasa

Republika Newsroom

Selasa, 20 Januari 2009 pukul 15:25:00
 

JAKARTA--Kasus Tenaga Kerja Indonesia asal Semarang, Umi Saodah yang terjebak dalam konflik antara Palestina dan Israel dianggap kasus biasa oleh BNP2TKI (Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

Pernyataan tersebut diungkapkan Deputi Perlindungan, BNP2TKI,Margono saat acara Paparan Publik Capaan Kinerja Tahun 2008 BNP2TKI di Jakarta, Senin (19/1).

Margono menjelaskan, BNP2TKI telah menangani ratusan kasus serupa. Artinya. kasus yang menimpa Saodah hanyalah kasus yang biasa."Tapi karena berada di jalur Gaza jadinya seperti luar biasa," kata Margono.

Menurut Margono,BNP2TKI memilih tidak mau rame-rame, sebab tak ingin dikira membuat sensasi. Perkembangan kasus Saodah,lanjutnya Margoni, kini sudah ditangani oleh Departemen Luar Negeri.

"Maka BNP2TKI hanya memperhatikan dan memonitor, toh sudah ada yang menangani,"ujarnya.

Umi Saodah merupakan TKI asal Karang Tengah, Semarang, Jawa Tengah yang telah bekerja di Palestina selama 8 tahun. Ia bekerja pada keluarga yang bernama Dr.Suhai Kamal. Kini dia masih menunggu bantuan Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan dirinya dari Jalur Gaza.cr2/it


Link: http://www.republika.co.id/berita/27123.html


Read More...

Pendapatan Devisa Negara dari TKI Naik

Republika Newsroom

Selasa, 20 Januari 2009 pukul 13:00:00
 

JAKARTA--Meskipun kerap tidak mendapat perlakukan dan pelayanan yang baik dari pemerintah. Sumbangsih pahlawan devisa, Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dalam kurun waktu tiga tahun mengalam kenaikan.

Kepala Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam acara Pemaparan Publik Capaian Kerja BNP2TKI 2008 di Jakarta, Senin (19/1) mengatakan, peningkatan terjadi karena adanya peningkatan jumlah TKI informal dan kenaikan upah TKI diberbagai wilayah.

"Peningkatan remitansi (devisa) antara lain karena jumlah tki formal meningkat,kenaikan upah ditimur tengah mencapai 33 % dan Singapura 25% dan kenaikan upah di negara-negara lain," katanya.

Menurutnya,pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar US$ 8.24 juta dollar atau naik 37,3 % dibandingkan tahun 2007 atau naik 48,26 % dibandingkan tahun 2006.

Sementara itu,lanjut Jumhur,kenaikan yang terjadi pada tahun 2008 mencapai 296.340 orang atau naik 50% dari tahun 2007 sekitar 196.191 orang dari keseluruhan TKI yang ditempatkan. (cr2/ri)


Link: http://www.republika.co.id/berita/27050.html


Read More...