| http://regional.kompas.com/read/xml/2009/10/29/1837173/Kades.Penggelap.Raskin.Divonis.Lima.Bulan.Penjara.. Kades Penggelap Raskin Divonis Lima Bulan Penjara Kamis, 29 Oktober 2009 | 18:37 WIB Laporan wartawan KOMPAS Alb. Hendriyo Widi IsmantoBLORA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Blora menyatakan Sunarman, Kepala Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, terbukti menggelapkan beras untuk keluarga miskin. Majelis hakim memvonis dia lima bulan penjara . Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Adi Sutrisno dan hakim anggota Aminuddin dan Dzulkarnain dalam persidangan di Pengadilan Negeri Blora, Kamis (29/10). Persidangan itu dihadiri jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Blora Yeni Astuti dan tim penasihat hukum Sunarman yang dipimpin Zainudin. Adi Sutrisno mengatakan Sunarman terbukti melan ggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Sebagai kades, Sunarman telah menggelapkan 15,3 ton beras yang seharusnya dibagikan kepada 255 keluarga miskin pada Maret 2008 Maret 2009. Sunarman menggelapkan beras itu dengan cara menyimpan kelebihan raskin, 1. 275 kilogram per bulan, di gudang milik Ny Sarisih, lantaran balai desa tidak muat lagi. Kelebihan raskin itu berasal dari penambahan jatah raskin dari 2.550 kilogram per bulan menjadi 3.825 kilogram per bulan. Khawatir beras rusak karena tersimpan terlalu lama, Ny Sarisih melapor ke Sunarman. Kemudian, Sunarman meminta beras itu dijual, kata Adi . Menurut Adi, beras bagi keluarga raskin itu belum laku semua tetapi Sunarman keburu dilaporkan polisi. Uang hasil penjualan raskin, Rp 36,720 juta, disita polisi sebagai barang bukti. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, majelis hakim meminta uang bukti itu dikembalikan kepada penerima raskin melalui perangkat desa atau pejabat sementara kepala desa, kata dia. Seusai mendengar vonis itu, Sunarman dan jaksa penuntut umum Yeni Astuti menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim memberi waktu mereka selama satu minggu. Jika dalam satu minggu tidak ada jawaban, secara otomatis majelis menganggap keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Ratusan warga Desa Sambongrejo, baik yang pro maupun kontra Sunarman, bedhol desa menghadiri sidang itu. Mereka memadati ruang sidang dan pelataran lobi Pengadilan Negeri Blora. Ketua Badan Perwakilan Desa Sambongrejo Sukandar meminta Bupati Blora Yudhi Sancoyo segera menindaklanjuti putusan majelis hakim itu. Bupati harus mencopot jabatan Sunarman sebagai kepala desa.
|
Headlines
30 October 2009
Kades Penggelap Raskin Divonis Lima Bulan Penjara
3 Strategi Menko Kesra Turunkan Angka Kemiskinan
| http://www.detiknews.com/read/2009/10/30/093047/1231532/10/3-strategi-menko-kesra-turunkan-angka-kemiskinan Jumat, 30/10/2009 09:30 WIB 3 Strategi Menko Kesra Turunkan Angka Kemiskinan Didi Syafirdi - detikNews  "Banyak masalah kesehatan, tapi intinya kita fokus bagaimana soal penanggulangan terhadap kemiskinan, karena itu yang diharapkan publik agar angka kemiskinan dapat diturunkan," kata Agung sebelum acara National Summit di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (30/10/2009). Tiga langkah yang akan diambil Agung itu adalah pemberian bantuan kepada golongan sangat miskin, adanya pembelajaran untuk kerja mandiri untuk masyarakat dan infrastruktur, dan kredit usaha rakyat (KUR). "Kalau ketiga ini sudah dapat dikooordinasikan dengan mantap dan sudah dijalankan oleh institusi masing-masing, Menko Kesra hanya akan mendorong agar koordinasi dapat berjalan optimal," kata Agung. Selain itu, lanjut Agung, penciptaan lapangan kerja juga akan menjadi fokus perhatian. Dengan adanya lapangan kerja, kemiskinan akan dapat dikurangi. "Pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan," kata mantan Ketua DPR ini. Mengenai National Summit sendiri, Agung percaya acara ini penting untuk diselenggarakan meski ada yang beranggapan acara itu sekadar sebagai wahana koordinasi tanpa implementasi. "Koordinasi penting, sebab tanpa koordinasi itu bisa melemahkan implementasi. Itu bisa merugikan, dan kinerja tidak akan optimal," kata Agung. Dengan koordinasi di National Summit ini, Agung percaya program kerja pemerintah akan jadi lebih baik. Sebab pemerintah melibatkan berbagai kalangan masyarakat serupa Kadin, ormas-ormas, dan lain-lain. "Ini langkah baik walaupun saya akui memang masih ada kekurangan," tutup Agung. (sho/iy) |
Pemerintah Upayakan Pengentasan Kemiskinan
| http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/10/30/39103 30 Oktober 2009 | 10:26 wib | Nasional Pemerintah Upayakan Pengentasan KemiskinanJakarta, Cybernews. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan salah satu fokus pemerintah ke depan adalah mendorong penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. ( Ant / CN12 ) |
Pemerintah Siapkan 3 Progam Atasi Kemiskinan
http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/10/30/20/270697/pemerintah-siapkan-3-progam-atasi-kemiskinanPemerintah Siapkan 3 Progam Atasi KemiskinanJum'at, 30 Oktober 2009 - 11:21 wib Taufik Hidayat - Okezone Foto: Koran SIJAKARTA - Pemerintah menyiapkan tiga program unggulan guna pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menjadi agenda utama dalam pembahasan National Summit di hari kedua ini. |
Kembali Menggalakkan Transmigrasi
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/10/30/kembali-menggalakkan-transmigrasiKembali Menggalakkan TransmigrasiOktober 30, 2009 - 13:38 JAKARTA (Pos Kota) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengajak pengangguran dan kaum marjinal bertransmigrasi. Sebab transmigrasi merupakan program unggulan pemerintah mengatasi segala macam permasalahan dibidang kependudukan di Indonesia . "Revilatalisasi program transmigrasi diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia , " kata Menakertrans di ruang kerjanya. Sebagai contoh, lanjut Menakertrans, di Jakarta jumlah pengangguran dan kaum marjinal begitu besar, maka oleh sebab itu akan didorong sosialisasi kepada mereka untuk bertransmigrasi sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Agar program tersebut dapat berjalan dengan baik, Depnakertrans akan memacu kerja sama dengan Pemda untuk membuka dan memanfaatkan lahan terbuka bagi transmigran baru. "Sebenarnya setiap tahun tidak kurang dari 75 ribu KK (kepala keluarga) yang mau transmigrasi, tapi Depnakertrans baru mampu memberangkatkan dan mernyiapkan lahan hanya sampai pada jumlah 10 ribu kk per tahun, " ujarnya. Selain mengatasi pengangguran, transmigrasi juga untuk membangun daerah baru, khususnya sektor pertanian. Hal ini ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan produksi dalam negeri. Hingga saat ini, daerah-daerah transmigran di Indonesia telah menjadi tanah harapan bagi sedikitnya 2,2 juta keluarga atau sekitar 10 juta orang yang tersebar di 3.325 desa. Mereka berada dalam 547 kawasan transmigrasi. Dari jumlah itu, 88 desa telah berkembang menjadi ibu kota kabupaten dan 235 desa telah menjadi ibu kota kecamatan. Ini adalah bukti dari keberhasilan program transmigrasi dalam pembangunan bangsa.(tri/B) |
Infrastruktur Menjadi Salah Satu Permasalahan Temu Nasional
http://beritasore.com/2009/10/30/infrastruktur-menjadi-salah-satu-permasalahan-temu-nasional/Infrastruktur Menjadi Salah Satu Permasalahan Temu NasionalJakarta ( Berita ) : Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu permasalahan dalam Temu Nasional yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Ia mengungkapkan hal tersebut pasca penyelenggaraan hari pertama Temu Nasional 2009, Kamis [29/10] Malam, dan selain masalah infrastruktur ada lima permasalahan lain yang dibahas enam komisi dalam bidang ekonomi Pertama, dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi utama untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia, Hatta mengatakan perlunya landasan hukum atas permasalahan kendala pengadaan tanah dengan merevisi peraturan dan beberapa peraturan perundangan yang ada. "Kita menyodorkan usulan agar Pengelolaan dana Badan Layanan Umum, tanah dan landcaping sebaiknya berada dalam satu tangan," ujarnya. Masih terkait dengan infrastruktur untuk menciptakan iklim investasi yang memadai, Hatta mengutarakan, adanya keinginan untuk membentuk pelayanan satu atap dan dukungan pemerintah daerah untuk pengadaan sektor air minum. "Kita juga akan memunculkan alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan pembiayaan khusus untuk infrastruktur berskala besar dan berjangka panjang dengan karakteristik kebutuhan infrastruktur dengan alokasi dana dengan suku bunga yang rendah," ujarnya. Kemudian Hatta mengatakan, masih diperlukan revitalisasi peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yaitu dalam mekanisme kenaikan tarif berdasarkan inflasi. "Nanti juga disiapkan pengaturan pada negosiasi ITP pelistrikan karena saat ini baru 18 persen saja realisasi, dan dibutuhkan respon yang cepat untuk masa ini," ujarnya. Masih banyaknya peraturan yang tidak sinkron, penyelesaian PP mengenai kelistrikan dan pembangunan infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah, juga merupakan kendala masuknya investor. "Terkait dengan pembangunan infrastruktur, penggunaan lahan di hutan lindung harus dilakukan sinkronisasi dan koordinasi untuk memberikan ruang dengan tidak merusak hutan," ujar Hatta. Kedua, Hatta menginginkan adanya perbaikan kinerja PLN terkait program energi yang harus lebih diberdayakan dalam program revitalisasi industri dan jasa. "Pemadaman total harus diminimalisir hingga nol persen. Kemudian perbaikan kinerja PGN agar suplai ke industri stabil," ujar Hatta. Hatta menambahkan, masalah ketenagakerjaan juga memerlukan revisi UU nomer 13 tahun 2003 serta dibutuhkan infrastruktur transportasi dan fasilitas dalam pelabuhan-pelabuhan besar untuk menjawab keluhan dari pengusaha yang juga menghambat iklim investasi. "Tanjung Priuk, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak harus menjadi pelabuhan internasional dengan menambah jumlah jam operasionalisasi dan menambah kemampuan bongkar muat," ujarnya. Kemudian dibutuhkan peningkatan Bank dan LPII sebagai lembaga pembiayaan ekspor, menyodorkan penggunaan rupiah untuk tarif dalam negeri, harmonisasi tarif bea masuk sebagai instrumen pembiayaan industri utk menarik investasi. "Kita akan mempercepat proses izin usaha dari 60 menjadi 40 hari dengan pelayanan jasa elektronik dan terpadu satu pintu," ujarnya. Fungsi pelayanan Direktorat Jenderal Pajak juga akan dibatasi dengan menjalankan peran (pelaksana) eksekutif saja dengan keputusan legislatif dan yudikatif diputuskan melalui badan tersendiri dibawah koordinasi menteri keuangan. "Kepabeanan, Bea cukai, juga akan dibenahi agar tidak terjadi pemeriksaan ganda dan operasionalisasi dengan segera program single window,"ujarnya. Penataan pasar modern tradisional juga akan dilakukan guna menciptakan persaingan yang sehat untuk melindungi produk manufaktur dan mengadopsi peraturan WTO untuk melindungi produk Indonesia. Dalam bidang pariwisata yang menjadi kendala adalah lambatnnya kepengurusan visa di bandara yang seharusnya bisa dilakukan diatas pesawat. Ketiga mengenai masalah ketahanan energi, Hatta menjelaskan, pengusaha dan investor selalu didorong untuk memberikan pasokan energi. "Usul nyata adalah membuat undang-undang dan permen ESDM tentang batu bara dalam negeri, penyediaan BBM dan menerbitkan kembali Perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II," ujarnya. Hatta menambahkan masih terkait dengan masalah investasi dan pengelolaan energi serta adanya tumpang tindih aturan maka akan diterbitkan PP mengenai itu serta agenda untuk mencari energi baru selain minyak dimana pengusaha dan pemerintahan harus turut campur menghemat BBM untuk mengurangi emisi karbon. "Khusus untuk 'renewable energy', menerbitkan peraturan menkeu tentang pemberian insentif untuk pemanfaatan 'renewable energy' berupa keringanan pajak, melimpahkan perizinan kepada Pemda, menerbitkan Perpres untuk penurunan pajak 5 persen, "ujarnya. Keempat mengenai pengembangan UMKM, Hatta merekemondasikan adanya Lembaga Keuangan dan akan mempermudah prosedur pemberian KUR dengan memberikan penurunan tingkat bunga KUR. "Kita mempunyai target pencapaian KUR dan mempermudah persyaratan KUR. Kemudian pemerintah telah menyiapkan dana Rp20 triliun untuk sektor UMKM serta pemberdayaan usaha mikro pedesaan terutama yang dikelola kaum perempuan," ujarnya. Kelima, pemerintah juga mengharapkan ada cetak biru untuk menyelesaikan kerangka regulasi logistik terkait dengan pembangunan transportasi, di antaranya menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar. Dan terakhir dalam bidang ketahanan pangan adalah bagaimana penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan ketersediaan lahan termasuk hutan di bidang pangan. "Nantinya akan ada pembentukan lembaga pembiayaan yang didedikasikan untuk melayani pangan dan pertanian, pembentukan sea and coast guard di Indonesia, dan peraturan untuk mempromosikan investasi peran swasta di bidang pangan," ujar Hatta. Pada hari kedua penyelenggaraan Temu Nasional, Jumat (30/10), Sidang komisi akan membahas bidang Kesejahteraan Rakyat dengan agenda Pengentasan Kemiskinan, Penciptaan kesempatan Kerja, Perluasan Pelayanan Kesehatan, Reformasi Pendidikan, Mitigasi Perubahan Iklim dan Agama dan Pembangunan. Sidang komisi juga akan membahas bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan agenda Efektivitas Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM serta Pencegahan dan pemberantasan Terorisme. Hasil dari Temu Nasional ini akan diserahkan kepada masing-masing Menteri Koordinator untuk dilaporkan kepada Wakil Presiden Boediono pada hari Sabtu (01/10). ( ant ) |
Menkokesra: Libatkan Masyarakat Susun Program Pemerintah
http://beritasore.com/2009/10/30/menkokesra-libatkan-masyarakat-susun-program-pemerintah/Menkokesra: Libatkan Masyarakat Susun Program PemerintahJum, Okt 30, 2009 Jakarta ( Berita ) : Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menegaskan dalam Temu Nasional (National Summit) 2009, masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan bagi penyusunan program pemerintah ke depan. "Ini jauh lebih baik daripada hanya menyusun program pemerintah sendiri (tanpa melibatkan masyarakat). Bahwa masih ada kekurangan ya mungkin, tapi ini sudah 'on the right track'(pada jalur yang benar, red) ," katanya, di Jakarta, Jumat [30/10] , disela-sela National Summit 2009. Suara masyarakat ini diwakili oleh organisasi dan kepala daerah yang diundang dalam sidang temu nasional yang diselenggarakan selama dua hari Kamis (29/10) dan Jumat (30/10). Hasil sidang tiga komisi yaitu bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan politik, hukum serta keamanan ini akan diserahkan pada menteri terkait untuk kemudian diserahkan pada Wakil Presiden Boediono. Agung menegaskan Temu Nasional ini bukan hanya sekedar koordinasi. Hasil koordinasi ini nantinya menjadi acuan implementasi untuk mencapai tujuan nasional. "Koordinasi juga penting karena bisa melemahkan implementasi. Implementasi tanpa koordinasi bisa tidak optimal," katanya. Pada hari kedua Temu Nasional 2009 ini akan dilaksanakan dua sidang yakni bidang kesejahteraan rakyat dan politik, hukum, dan keamanan. Sidang komisi bidang kesejahteraan rakyat meliputi sidang komisi untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, perluasan pelayanan kesehatan, reformasi pendidikan, mitigasi perubahan iklim, agama dan pembangunan. Sidang dengan agenda pengentasan kemiskinan ini dijadwalkan pada Jumat (30/8) mulai pukul 09.00 WIB dengan isu pokok meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan PNPM Mandiri, pengembangan bantuan sosial terpadu, meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber daya produktif, dan meningkatkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan Temu Nasional ini mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai National Summit 2009 kurang berwajah kerakyatan karena tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat madani sebagai pemangku kepentingan bangsa. Sedangkan menurut peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Mahmudi mengharapkan agar National Summit tidak hanya sekedar acara simbolis saja. ( ant ) |
Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun 6 Persen
| http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/30/16154280/Pemerintah.Targetkan.Angka.Kemiskinan.Turun.6.Persen Dalam 5 Tahun Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun 6 Persen Jumat, 30 Oktober 2009 | 16:15 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bertekad menurunkan angka kemiskinan sekitar 6 persen dalam lima tahun mendatang. Demikian disampaikan Menkokesra Agung Laksono, disela-sela National Summit, Jakarta, Jumat (20/10). Menurutnya, angka kemiskinan saat ini mencai 14,1 persen. Pada tahun 2014 mendatang, pemerintah menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan sekitar 8-10 persen. "Kami melakukan pembicaraan cukup mendalam. Tahun 2014 angka kemiskinan targetnya 8 -10 persen. Jadi turun sekitar 6 persen," ujarnya. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan menggenjot penyaluran Kredit usaha rakyat (KUR) hingga 15 juta debitur. Per tahunnya, pemerintah menargetkan dapat mengucurkan sekitar Rp 20 triliun untuk KUR. "Kami upayakan untuk mengakomodasi 15 juta orang,"tuturnya. Dikatakan Agung, hal ini akan mendorong pertumbuhan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan memperluas lapangan pekerjaan. ANI Editor: Edj |
29 October 2009
Pesisir Cirebon Jadi Kantong Kemiskinan
| http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/29/11241555/Pesisir.Cirebon.Jadi.Kantong.Kemiskinan. Pesisir Cirebon Jadi Kantong Kemiskinan Pembangunan Infrastruktur dan Permodalan Bisa Jadi Solusi Kamis, 29 Oktober 2009 | 11:24 WIB Cirebon, Kompas - Kantong kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih terpusat di daerah pertanian di hilir dan pesisir. Sejumlah faktor pemicu kemiskinan di daerah itu ialah kurang memadainya infrastruktur pertanian, sumber daya manusia dan alam yang rendah, kerusakan laut dan pesisir, dan keterbatasan lapangan kerja. Badan Pusat Statistik Cirebon menyebutkan, hingga tahun 2008 masih ada 203.025 keluarga yang terdata miskin dan menerima bantuan tunai langsung. Padahal, jumlah jiwa di Kabupaten Cirebon mencapai 2.449.529 orang. Sebagian dari mereka menyebar di kecamatan di daerah hilir dan pesisir. Peneliti dari Fahmina Institute, Obeng Nur Rosyid, Rabu (28/10), mengakui, persoalan kemiskinan tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Dalam hal pertanian, misalnya, jika pemerintah mampu membuat sistem irigasi memadai, persoalan kekeringan tidak akan terjadi. Selama ini daerah hilir dan pesisir mempunyai sumber daya alam yang kurang mendukung, di antaranya persawahan tadah hujan dan menjadi langganan banjir pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau. Jika ada sistem irigasi dan infrastruktur pertanian memadai, petani bisa aman menanam padi dan taraf hidup mereka akan meningkat. Persoalan kedua, sejumlah warga hanya mempunyai kemampuan bertani dan belum mempunyai keterampilan dan pendidikan tinggi sehingga peluang bekerja dan berwirausaha untuk meningkatkan taraf hidup masih kecil. Ketiadaan modal juga menjadi persoalan. Selama ini petani kecil sering kali memilih meminjam modal ke tengkulak karena mudah, cepat, dan tidak membutuhkan agunan. Persoalan yang sama menjerat nelayan di pantura. Akhirnya, kemiskinan pun tak bisa lepas dari mereka. Menurut Obeng, petani dan nelayan tidak perlu meminjam tengkulak jika modal usaha yang ditawarkan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu khawatir, modal akan macet jika ada pengawasan dan bimbingan ketat kepada masyarakat. Infrastruktur Bupati Cirebon Dedi Supardi, ketika ditemui akhir pekan lalu, mengatakan, pertanian menjadi sektor penting di wilayahnya, tetapi tidak mudah membangun infrastruktur pertanian sebab butuh biaya besar. Pembangunan infrastruktur pertanian tidak cukup hanya memperbaiki irigasi, tetapi juga membangun embung atau situ di berbagai daerah yang tak terjangkau sistem irigasi teknis. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menganggarkan pembangunan embung di daerah hilir bagian barat dan timur. Nilai pembangunan, ujarnya, tidak kurang dari Rp 3 miliar. "Meski embung tergolong kecil, biaya pembangunan tinggi," katanya. Selain perbaikan infrastruktur, permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pun digenjot. Dalam APBD 2009 Pemkab menyalurkan dana Rp 3 miliar tanpa agunan bagi pengusaha kecil dan Rp 1,5 miliar bagi koperasi di Pos Dinas Koperasi dan UKM. Dedi mengakui, jumlah itu tergolong kecil mengingat jumlah UKM di Cirebon mencapai angka ribuan, tetapi diharapkan tetap bisa membantu pengusaha kecil potensial. Ano Sutrisno, Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Cirebon, mengakui, persoalan kemiskinan memang masih terkonsentrasi di pesisir dan hilir. Namun, adanya percepatan ekonomi yang didukung pembangunan infrastruktur berupa tiga jalur tol di Cirebon diharapkan turut mengentaskan warga dari kemiskinan. (NIT) |
Tak Dapat BLT, Warga Demo
http://berita.liputan6.com/daerah/200910/247375/Tak.Dapat.BLT.Warga.Demo Tak Dapat BLT, Warga Demo Tim Liputan 6 SCTV |
Jaksa Desak Kasus Korupsi Bantuan Langsung Tunai Disidangkan
http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2009/10/15/brk,20091015-202765,id.htmlJaksa Desak Kasus Korupsi Bantuan Langsung Tunai DisidangkanKamis, 15 Oktober 2009 | 12:04 WIB TEMPO Interaktif, Bekasi - Kejaksaan Negeri Cikarang meminta perkara korupsi dana bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 210 juta dengan tersangka berinisial UB segera disidangkan.Berkas perkara kasus korupsi tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi, sejak Selasa lalu. "Kami minta hakim segera menggelar sidang perkara itu," kata Hellena Octavianne, juru bicara Kejaksaan Negeri Cikarang kepada Tempo, Kamis (15/10). UB merupakan Kepala Desa Karangharja, Kecamatan Pemayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia ditahan sejak 1 Juni lalu, disangka memangkas uang BLT milik 766 keluarga miskin, pada periode September- Desember 2008. Setiap keluarga semestinya menerima bantuan Rp 400 ribu, tetapi dipotong Rp 275 ribu atau hanya diberikan Rp 125 ribu kepada masing-masing keluarga miskin. Alasan pemotongan, untuk honor pegawai pegurus BLT. Menurut Hellena, jaksa penyidik juga mengirim surat ke Pengadilan Negeri Bekasi, supaya perkara tersebut tidak berlarut-larut. "Harapan kami tersangka segera dijatuhi sanksi hukum," kata dia. HAMLUDDIN |
Program BLT Dilanjutkan?
| http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/27/14080866/Program.BLT.Dilanjutkan Program BLT Dilanjutkan?  Ratusan warga mengantre untuk mendapatkan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Kecamatan Bubutan, Surabaya. Selasa, 27 Oktober 2009 | 14:08 WIB Laporan wartawan KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari WulanJAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali mengkaji untuk melanjutkan pengucuran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2010 mendatang. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan program BLT nantinya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan melihat kondisi perekonomian mendatang. "BLT nanti sesuai kebutuhan. Gagasannya tidak dihentikan dan bukan di-stop, tetapi pelaksanaannya juga melihat pada perkembangan," ujar Agung, seusai rapat koordinasi dengan menteri bidang Kesra, di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/10). Menurutnya, program BLT nantinya juga akan dibahas secara terbuka dalam sidang National Summit pada akhir Oktober 2009 mendatang. Nantinya, pihaknya akan menampung semua masukan dan usulan baik dari pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder. "Nanti dibicarakan secara terbuka," cetusnya. Bila nantinya disetujui, lanjut Agung, maka program BLT akan masuk dalam salah satu prioritas program kerja pemerintah. "Kalau itu (BLT) dilaksanakan, masuk dalam sektor pengentasan kemiskinan di cluster satu, jadi sifatnya pemberian," jelasnya. Dia menjelaskan, sejumlah program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang, antara lain mengembangkan bantuan sosial terpadu yang berbasis keluarga bagi masyarakat miskin, juga melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Selain itu, program bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) atau yang kini telah berubah nama menjadi beras bersubsidi (rasdi), program keluarga harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Raskin dari Bulog sudah siap. BOS juga telah siap," ujarnya. Sebelumnya, sempat muncul wacana pemerintah akan menghentikan program BLT pada tahun 2010 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga sebagai mantan Pelaksana jabatan Menko Perekonomian, beberapa waktu lalu mengatakan program BLT akan diganti dengan program Keluarga Harapan (PKH) dengan budget Rp 1,1 triliun. KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari Wulan Editor: Glo |
Menko Kesra: BLT Masih Bisa Dilanjutkan
http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/10/27/20/269632/menko-kesra-blt-masih-bisa-dilanjutkanMenko Kesra: BLT Masih Bisa DilanjutkanSelasa, 27 Oktober 2009 - 13:58 wibTaufik Hidayat - Okezone Foto: Koran SIJAKARTA - Pemerintah berencana melanjutkan konsep program bantuan langsung tunai (BLT) pada pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014. Namun pelaksanaannya masih melihat perkembangan. |
Program BLT Dilanjutkan?
| http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/27/14080866/Program.BLT.Dilanjutkan Program BLT Dilanjutkan? Ratusan warga mengantre untuk mendapatkan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Kecamatan Bubutan, Surabaya. Selasa, 27 Oktober 2009 | 14:08 WIB Laporan wartawan KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari WulanJAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali mengkaji untuk melanjutkan pengucuran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2010 mendatang. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan program BLT nantinya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan melihat kondisi perekonomian mendatang. "BLT nanti sesuai kebutuhan. Gagasannya tidak dihentikan dan bukan di-stop, tetapi pelaksanaannya juga melihat pada perkembangan," ujar Agung, seusai rapat koordinasi dengan menteri bidang Kesra, di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/10). Menurutnya, program BLT nantinya juga akan dibahas secara terbuka dalam sidang National Summit pada akhir Oktober 2009 mendatang. Nantinya, pihaknya akan menampung semua masukan dan usulan baik dari pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder. "Nanti dibicarakan secara terbuka," cetusnya. Bila nantinya disetujui, lanjut Agung, maka program BLT akan masuk dalam salah satu prioritas program kerja pemerintah. "Kalau itu (BLT) dilaksanakan, masuk dalam sektor pengentasan kemiskinan di cluster satu, jadi sifatnya pemberian," jelasnya. Dia menjelaskan, sejumlah program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang, antara lain mengembangkan bantuan sosial terpadu yang berbasis keluarga bagi masyarakat miskin, juga melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Selain itu, program bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) atau yang kini telah berubah nama menjadi beras bersubsidi (rasdi), program keluarga harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Raskin dari Bulog sudah siap. BOS juga telah siap," ujarnya. Sebelumnya, sempat muncul wacana pemerintah akan menghentikan program BLT pada tahun 2010 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga sebagai mantan Pelaksana jabatan Menko Perekonomian, beberapa waktu lalu mengatakan program BLT akan diganti dengan program Keluarga Harapan (PKH) dengan budget Rp 1,1 triliun. KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari Wulan Editor: Glo |
Nasib BLT Dibahas di National Summit
| http://www.detiknews.com/read/2009/10/27/143922/1229447/10/nasib-blt-dibahas-di-national-summit Selasa, 27/10/2009 14:39 WIB Nasib BLT Dibahas di National Summit Ramadhian Fadillah - detikNews  Jakarta - Pemerintah masih membahas apakah akan menggelontorkan kembali program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Keputusan akhir kelanjutan program itu akan dilakukan pada pertemuan national summit yang digelar akhir Oktober di Jakarta. "Nanti tentunya dibicarakan terbuka dalam sidang di National Summit," ujar Menko Kesra Agung Laksono Hal itu dikatakan Agung, usai rapat koordinasi Kementrian Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan agenda persiapan National Summit di Kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2009). Program BLT tidak lagi dimasukkan dalam cluster I, atau program pemberian cuma-cuma yang diberikan pemerintah pada rakyat. Menurut Agung, pemerintah lebih memfokuskan pada 4 program lain yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Raskin (Beras untuk Masyarakat Miskin). "Itu bulog telah siap," tambah mantan Ketua DPR ini. Agung menjelaskan bisa saja program BLT dilanjutkan kembali, tetapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sehingga keputusan ini belum final. "Jadi bukan distop tapi pelaksanaannya diatur sesuai kebutuhan," demikian Agung. (rdf/nik) |
Menko Kesra Lanjutkan BLT
| http://www.mediaindonesia.com/index.php/read/2009/10/27/102485/4/2/Menko_Kesra_Lanjutkan_BLT Menko Kesra Lanjutkan BLT Selasa, 27 Oktober 2009 18:18 WIB Penulis : Dani Prasetya  MI/Denny Susanto "BLT menjadi bahan usulan kelanjutan kluster 1 sebelumnya. Soal pelaksanaannya, lihat perkembangan. Kalau dilaksanakan, akan kami taruh di kluster 1," ungkap Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Agung Laksono, usai rapat koordinasi di Gadung Menko Kesra, Jakarta, Selasa (27/10). Nantinya, rencana kelanjutan program BLT juga akan diajukan sebagai bahan pembahasan di gelaran National Summit yang akan berlangsung 29-30 Oktober 2009. "Kami terbuka pada pilihan. Pelaksanaannya tergantung dari perkembangannya nanti itu," ujar dia. Selain BLT, nantinya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan tetap dijalankan. "Isu kemiskinan yang akan kami bawa (ke National Summit) itu mengembangkan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Nantinya, kami meminta tanggapan dari publik," ucapnya. Dia juga tetap menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah termanfaatkan senilai Rp16 triliun. Angka tersebut diberikan sebagai permodalan untuk 2,5 juta nasabah dengan nilai Rp7-7,5 juta per orang. "Itu sudah berhasil termanfaatkan. Sudah dimanfaatkan untuk usaha. Bantuan itu juga bukan charity," tutur Agung. Selain program tersebut, dia akan mengusulkan agar perbankan daerah diizinkan untuk dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini masih dijalankan oleh enam bank nasional (BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Mandiri Syariah). "Bank daerah ngebet ingin salurkan KUR juga," ujar dia. (*/OL-04) |
Program Keluarga Harapan (PKH) Gantikan BLT
| http://www.beritakota.co.id/berita/ekonomi-a-bisnis/18207-program-keluarga-harapan-pkh-gantikan-blt.html Program Keluarga Harapan (PKH) Gantikan BLT
|
SBY: Usut Kematian TKW!
| http://www.beritakota.co.id/berita/berita-utama/18243-sby-usut-kematian-tkw.html SBY: Usut Kematian TKW!
|
Bekasi Naikkan Anggaran Berobat Warga Miskin
http://www.republika.co.id/berita/85425/Bekasi_Naikkan_Anggaran_Berobat_Warga_MiskinBekasi Naikkan Anggaran Berobat Warga Miskin By Republika Newsroom Rabu, 28 Oktober 2009 pukul 15:29:00 BEKASI--Anggaran untuk biaya berobat warga kurang mampu di Kota Bekasi, Jabar yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) akan dinaikkan. Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan kenaikan berkisar Rp 17 miliar hingga Rp 20 miliar pada RAPBD Kota Bekasi tahun 2010. |
Sembilan RT Menunggak Uang Raskin
http://www.pos-kupang.com/getrss/viewrss.php?id=37985
|
Petani Tuntut Keberpihakan Lahan
| http://regional.kompas.com/read/xml/2009/10/28/17194896/Petani.Tuntut.Keberpihakan.Lahan Petani Tuntut Keberpihakan Lahan Rabu, 28 Oktober 2009 | 17:19 WIB BOYOLALI, KOMPAS.com — Puluhan petani dari sembilan kabupaten di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang mengatasnamakan Serikat Tani Merdeka, Rabu (28/10), mendesak pemerintah serius mengatasi kemiskinan. Mereka meminta pemerintah berpihak kepada petani terkait persoalan lahan dan serius mendorong pertanian organik. Petani itu berasal dari Kabupaten Boyolali, Magelang, Klaten, Wonosobo, Cilacap, Sragen, Karanganyar, Kebumen, serta Kulonprogo (DIY). Desakan tersebut dibacakan perwakilan Serikat Tani Merdeka dalam deklarasi bersama anti pemiskinan yang diselenggarakan di Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Mereka meminta pemerintah sungguh-sungguh memberantas kemiskinan yang mayoritas berada di sektor pertanian, serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Untuk memberantas kemiskinan, mereka meminta pemerintah memberi ruang yang jelas dalam penguasaan, pemanfaatan, serta akses lahan bagi petani. Selain itu, melindungi petani dari berbagai bentuk penguasaan yang dilakukan oleh pengusaha yang berorientasi keuntungan jangka pendek. Sementara untuk penyelamatan lingkungan, mereka meminta pemerintah konsekuen terhadap program Go Organic 2010. Saat ini kepemilihan lahan petani sempit. Sebagian besar petani gurem dengan lahan 1.000 hingga 2.000 meter persegi. Padahal, setidaknya untuk hidup layak perlu 2 hektar. "Sekarang ini yang banyak justru perkebunan," kata Ketua Serikat Tani Merdeka Habibullah. Editor: made |
Lindungi Usaha Kecil
http://www.surya.co.id/2009/10/29/lindungi-usaha-kecil.htmlLindungi Usaha KecilKamis, 29 Oktober 2009 | 8:36 WIB | Posts by: jps | Kategori: Warteg | Oleh Roma Hadi Tri Susangka Usaha kecil dapat memainkan peranan penting untuk menjaga dinamika pertumbuhan dan perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Usaha kecil berperan bukan saja pada aspek sosial seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja, tetapi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. USAHA Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia semakin berkembang sejalan dengan meningkatnya permintaan produk dari sektor ini baik untuk pangsa lokal maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri jumlah perusahaan kecil dan menengah sangatlah banyak, bahkan mencapai 90 persen dari populasi jumlah perusahaan. Ketiga, usaha kecil mempunyai tingkat heteroginitas yang tinggi, khususnya Keempat, usaha kecil tergabung dalam suatu cluster (sentra industri) sehingga mampu memanfaatkan efisiensi kolektif, misalnya dalam pembelian bahan baku, pemanfaat tenaga kerja. Oleh karena itu, usaha kecil dapat memainkan peranan penting untuk menjaga dinamika pertumbuhan dan perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Usaha kecil berperan bukan saja pada aspek sosial seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja, tetapi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi pada sektor produksi dan ekspor. Pemerintah harus lebih memperhatikan UKM tersebut, karena dapat membantu meningkatkan perekonomian bangsa. |
Inilah Tiga Resep SBY Atasi Kemiskinan
| http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/29/11104882/Inilah.Tiga.Resep.SBY.Atasi.Kemiskinan. Inilah Tiga Resep SBY Atasi Kemiskinan Kamis, 29 Oktober 2009 | 11:10 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika membuka National Summit 2009 di Hotel Bumi Karsa, Jakarta, Kamis (29/10), mengatakan, dirinya memiliki tiga resep jitu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan. HIN Editor: mbonk |
Dear Email Owner
Dear Email Owner,
This is to inform you that Your Email have won a prize money of
£8,000.000.00 GBP 2009 Xmas Lottery promotion which is organized by UK
NATIONAL LOTTERY AWARD TEAM,We collects all the email addresses of the
people that are active online,we only select Four (4) people every Year as
our winner through electronic balloting System without the winner applying
online or buying of ticket. We congratulate you for being one of the
people selected.British Government Finance Departmentþ
To begin your claim please contact our licensed and accredited agent
assigned to you
EMAIL:
MR. GRAHAM SMITH
UKNL CLAIM AGENT OFFICER
Tell: +447035957784
You are therefore advised to send the following information for claims
1. Full Name:2. Country:3. Contact Address:4.Cell Phone Number:
5. Office Phone Number 6. Marital Status:7. Age:8. Occupation:
9. Company:10. Winning Email:
Once again congratulations from the entire staff of the U.k National Lottery.
Yours Truly,
Dr Y. Haurissa
THE PROMOTION COORDINATOR
Dear Email Owner
Dear Email Owner,
This is to inform you that Your Email have won a prize money of
£8,000.000.00 GBP 2009 Xmas Lottery promotion which is organized by UK
NATIONAL LOTTERY AWARD TEAM,We collects all the email addresses of the
people that are active online,we only select Four (4) people every Year as
our winner through electronic balloting System without the winner applying
online or buying of ticket. We congratulate you for being one of the
people selected.British Government Finance Departmentþ
To begin your claim please contact our licensed and accredited agent
assigned to you
EMAIL:
MR. GRAHAM SMITH
UKNL CLAIM AGENT OFFICER
Tell: +447035957784
You are therefore advised to send the following information for claims
1. Full Name:2. Country:3. Contact Address:4.Cell Phone Number:
5. Office Phone Number 6. Marital Status:7. Age:8. Occupation:
9. Company:10. Winning Email:
Once again congratulations from the entire staff of the U.k National Lottery.
Yours Truly,
Dr Y. Haurissa
THE PROMOTION COORDINATOR
28 October 2009
Lumbung Beras Kantong Kemiskinan
| http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/28/11124586/lumbung.beras.kantong.kemiskinan. Lumbung Beras Kantong Kemiskinan Kebijakan Pemerintah Belum Memihak Petani Rabu, 28 Oktober 2009 | 11:12 WIB BANDUNG, KOMPAS - Sejumlah daerah di Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras dan pusat pertumbuhan sektor pertanian ternyata menyumbang jumlah kemiskinan terbesar bagi provinsi berpenduduk 42 juta jiwa ini. Hal itu sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Jabar yang 65 persen di antaranya menggantungkan hidup dari pertanian. Kondisi itu tergambarkan dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar tahun 2008 yang menyebutkan, indeks pembangunan manusia (IPM) Jabar menduduki peringkat ke-15 di tingkat nasional dengan nilai 71,12. Angka IPM itu didasarkan pada empat kriteria, yakni angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Lima daerah yang meraih angka IPM terendah ialah Kabupaten Indramayu (66,78), Kabupaten Cirebon (67,70), Kabupaten Cianjur (68,17), Kabupaten Karawang (69,06), dan Kabupaten Majalengka (69,40). Kelimanya selama ini dikenal sebagai daerah penghasil beras di Jabar. Pakar ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Kodrat Wibowo, berpendapat, banyaknya kantong kemiskinan di daerah lumbung beras menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah daerah di bidang pertanian. "Persoalan pertanian selama ini hanya difokuskan pada target-target produksi. Namun, peningkatan kesejahteraan petani dan pemasaran hasil pertanian mereka belum tersentuh," katanya, Selasa (27/10) di Bandung. Pemerintah daerah semestinya membuat program terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya ialah dengan memutus rantai distribusi hasil pertanian. Rantai distribusi yang panjang memicu tingginya harga produk pertanian. "Harga produk yang tinggi menyebabkan rendahnya margin keuntungan petani, bahkan mereka cenderung merugi. Bila kondisi semacam itu berlanjut, sektor pertanian di Jabar yang menopang pendapatan sebagian besar masyarakat terancam lumpuh," katanya. Belum optimal Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui, pengembangan sektor pertanian belum optimal. Hal itu juga disebabkan tiadanya keberpihakan kebijakan di sektor ini. "Sektor pertanian tanaman pangan di berbagai negara memang cenderung merugi, tetapi bisa ditutupi dengan subsidi negara yang besar mengingat sektor tersebut harus tetap hidup untuk suplai makanan," katanya. Subsidi semacam itu tidak ditemui di Indonesia. Nilai subsidi untuk pertanian di Indonesia Rp 15 triliun masih lebih kecil dibandingkan dengan subsidi bahan bakar minyak yang mencapai Rp 150 triliun. Untuk menyiasati hal itu, lanjut Heryawan, pihaknya akan menggalakkan pertanian multikultur pada 2010. Hal itu diharapkan bisa meminimalisasi kerugian petani. "Selain menanam padi, petani juga didorong agar beternak dan menjalankan budidaya perikanan," ujarnya. Dana penanganan kemiskinan di Jabar yang besarnya lebih dari Rp 200 miliar pada tahun ini juga belum optimal menekan angka kemiskinan. Sekitar 13 persen dari 42 juta jiwa penduduk Jabar tergolong miskin. Angka itu berupaya ditekan sampai di bawah 10 persen. Daya beli masyarakat Jabar baru mencapai Rp 623.000 per orang per tahun, sedangkan normalnya Rp 723.000 per orang per tahun. Kenaikan daya beli masyarakat Jabar rata-rata Rp 1.000 per tahun. Artinya, diperlukan waktu 100 tahun untuk mencapai daya beli normal. "Hal ini diupayakan diatasi dengan sinkronisasi program pemberantasan kemiskinan antara pusat dan daerah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jabar Deny Juanda. (REK) |
NTT, Provinsi Terabaikan?
| http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/28/04295458/ntt.provinsi.terabaikan NTT, Provinsi Terabaikan? Rabu, 28 Oktober 2009 | 04:29 WIB Florencio Mario Vieira Mungkin sudah menjadi nasib rakyat Nusa Tenggara Timur. Stigma "kemiskinan" yang melekat di benak membuat NTT dipelesetkan menjadi Nasib Tidak Tentu dan kini diperparah dengan meledaknya ladang minyak di Laut Timor, 21 Agustus lalu. Informasi yang dikutip dari Bloomberg, 22 Oktober, menyebutkan, ledakan ladang minyak itu mengotori Laut Timor dengan minyak sekitar 10 juta liter atau 63.000 barrel. Sayang di Indonesia, hiruk-pikuk politik—rangkaian pemilu hingga pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, bencana gempa di Tasikmalaya dan Sumatera Barat—telah mengesampingkan insiden yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan ekosistem di sebagian wilayah Indonesia. Rakyat Rote Ndao, Sabu, Timor (Barat dan Leste), Sumba, dan Alor menjadi korban dan terabaikan, tidak dapat mengonsumsi ikan dan/atau menjual hasil laut. Saat ini petani rumput laut di Kecamatan Rote Timur mengaku harga rumput laut sudah tercemar sehingga harga jualnya turun drastis. Dulu harga terendah Rp 20.000 per kilogram, kini anjlok sampai Rp 5.000 per kilogram (Timor Express, 24/10/2009). Di Australia, insiden ini menjadi isu nasional (pemerintah dan parlemen) dan internasional (Timor Gap: Australia dan Timor Leste). Sebenarnya Laut Timor masih menjadi perairan sengketa antara nelayan Rote (Indonesia) dan Pemerintah Australia. Hal itu terekam dalam buku Trobled Water karya Dr Ruth Balint—seorang ahli sejarah, dosen di Universitas New South Wales, Australia. Buku itu diterjemahkan oleh Prof Dr Mia Noach dan Dr Yusuf L Henuk. Laut Timor yang berbatasan langsung dengan Australia mengandung dua masalah pokok. Pertama, gugusan Pulau Pasir dengan "MoU Box". Kedua, Celah Timor yang telah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 1999 seiring dengan berdirinya negara Republica Democratica de Timor Leste. Kedua masalah ini lahir dari persetujuan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia (semasa Orde Baru) pada tahun 1972 dan 1974. Lahirnya persetujuan ini menyebabkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil dari Australia dan Indonesia tumpang tindih. Seharusnya ZEE 200 mil ditetapkan dan diikuti penentuan garis tengah sesuai ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) tahun 1982. Konon Perjanjian tahun 1974 dilanjutkan dengan penandatanganan 11 Desember 1989 sebagai upaya diplomasi "ambil dan beri" agar Pemerintah Australia tidak memasalahkan isu integrasi Timor Timur ke dalam NKRI. Almarhum Prof Herman Johannes (mantan Rektor UGM dan anggota DPA) menulis, "Kita sudah kebobolan dengan Agreed Seabed Boundary tahun 1972." Nugroho Wisnumurti, Direktur Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, sebagai ketua tim perunding dari pihak Indonesia, mengaku, garis batas persetujuan tahun 1972 kurang menguntungkan Indonesia. Garis batas laut antara Indonesia dan Australia seharusnya mengikuti Garis Tengah. Namun, menurut persetujuan tahun 1972 yang tidak dimintakan ratifikasi kepada parlemen Indonesia, garis batas laut itu masuk jauh sekali ke sebelah barat mendekat bibir pantai Pulau Timor. Akibat kebodohan ini adalah Australia telah mengebor sumur-sumur minyak (Sunrise dan Troubador) di pojok antara batas timur laut daerah Timor Gap dan Agreed Seabed Boundary 1972. Nelayan Indonesia asal Rote-lah yang menderita dan dirugikan. Kerugian langsung adalah mereka tidak leluasa lagi mencari nafkah sampai di pulau pasir yang telah dilakukan ratusan tahun lalu sebelum bangsa Eropa memperluas hegemoni emperor mereka yang dikenal dengan Gold and Glory. Peluang untuk mendapat bagian dari pendapatan sumber-sumber minyak yang tergantung di wilayah Timor Gap hilang begitu saja. Dalam usulannya, Prof Johannes mengatakan bahwa bila mau menggunakan UNCLOS tahun 1982 tentang ZEE 200 mil, sebaiknya Indonesia menuntut pembagian hasil minyak dan gas di Timor Gap yang seimbang, yaitu 50 persen : 50 persen, saat Timor Timur masih bagian dari NKRI. Alhasil, saat ini Indonesia sudah jatuh malah tertimpa tangga, yakni dampak dari pencemaran lingkungan dan ekosistem. Sekiranya, 17 wakil rakyat di DPR dan DPD mendesak pemerintah pusat agar merundingkan kembali Perjanjian Timor Gap yang adil, semata-mata untuk mengembalikan hak-hak rakyat Rote dan Timor sebagai bagian dari anak bangsa, sekaligus membangun Indonesia dari NTT melalui potensi laut yang berlimpah. Putra-putra terbaik NTT yang turut serta membangun fondasi bangsa ini, antara lain turut memberi inspirasi sila-sila Pancasila—saat Bung Karno diasingkan di Ende—selalu tidak nakal, tidak mengharapkan belas kasih, termasuk jabatan menteri, tetapi sekadar menuntut kewajiban pemerintah agar hak-hak rakyatnya dipenuhi. Di lain pihak, rakyat NTT dan para pejabat, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi, harus mengubah paradigma pola pikir melalui gerakan Nasib Tergantung Tindakan/NTT (kerja keras dengan kinerja terukur, bukan wacana dan slogan), Namun Tetap dalam Tuhan (NTT). |
Menko Kesra Bantah Stop BLT
| http://www.beritakota.co.id/berita/nasional/18087-menko-kesra-bantah-stop-blt.html Menko Kesra Bantah Stop BLT
|
43 Karyawan Tolak ‘Outsourcing’
| http://www.beritakota.co.id/berita/bodetabek/18114-43-karyawan-tolak-outsourcing-.html 43 Karyawan Tolak 'Outsourcing'
|
Buruh Tuntut UMR Naik 50%
| http://www.beritakota.co.id/berita/bodetabek/18113-buruh-tuntut-umr-naik-50.html Buruh Tuntut UMR Naik 50%
|
Keluarga TKW Tuntut Malaysia
| http://www.beritakota.co.id/berita/berita-utama/18137-keluarga-tkw-tuntut-malaysia.html Keluarga TKW Tuntut Malaysia
|
Jum, Okt 30, 2009
Ekonomi