-->

29 February 2008

Sejumlah Klinik Jual-Beli Sertifikat Kesehatan Palsu TKI

Pemeriksaan sertifikat kesehatan TKI, Jakarta.

Pemeriksaan sertifikat kesehatan TKI, Jakarta.

29/02/2008

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah klinik kesehatan yang biasa menangani pemeriksaan para calon tenaga kerja Indonesia disinyalir melakukan jual-beli sertifikat kesehatan palsu bagi para TKI. Hal ini terungkap ketika Kepala BNPPTKI menginspeksi mendadak ke tiga klinik kesehatan di Condet, Jakarta Timur, Kamis (28/2).

Kepala BNPPTKI Jumhur Hidayat mengatakan calon TKI yang seharusnya menjalani pemeriksaan kesehatan dengan biaya Rp 300 hingga Rp 600 ribu, ternyata hanya dikenakan sebesar Rp 150 ribu. Alhasil, pemeriksaan kesehatan dilakukakan asal-asalan serta tak akurat. Akibatnya 600 sampai 1.000 TKI yang tiba di tempat tujuannya langsung dipulangkan karena mengidap berbagai penyakit.

Jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menahan sedikitnya 50 calon TKI yang rencananya akan diberangkatkan ke Singapura karena diduga masih di bawah umur. Mereka dikirim oleh sebuah perusahaan pengerah jasa tenaga kerja (PJTKI) yang berdomisili di Jakarta. Pimpinan perusahaan PJTKI ini masih diselidiki polisi.

Sementara itu puluhan TKI ilegal dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Beberapa TKI mengaku semula memiliki surat izin kerja maupun dokumen lengkap, namun dirampas majikannya dan aparat hukum Malaysia. Para buruh migran bermasalah ini dipulangkan melalui penjara imigrasi Pasir Gudang, Johor dengan tujuan Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Dari puluhan TKI yang diusir, 37 di antaranya wanita. Menurut data kantor imigrasi Pelabuhan Sri Bintan Pura, terhitung sejak 2007, sudah 33 ribu TKI yang dideportasi melalui Pelabuhan Tanjungpinang. Sementara pada Januari 2008 ini saja sudah mencapai lebih dari 2.800 orang TKI.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)

Pengusaha Jepang Takut; Sikap Buruh Indonesia yang Keras Menjadi Perhatian

Jumat, 29 Feb 2008 | 01:02 WIB

Tokyo, Kompas - Masalah perburuhan merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi para pengusaha Jepang. Berbagai berita tentang aksi kaum buruh di Indonesia yang diberitakan berbagai media massa menjadi perhatian mereka.

Demikian kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jumpa pers dengan para wartawan Indonesia di Hotel Imperial, Tokyo, Kamis (28/2).

Jumpa pers berlangsung setelah Wapres bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda selama 30 menit di kantor Perdana Menteri Jepang di kawasan Chiyoda-ku Nagatacho, Tokyo. Setelah itu, Wapres juga menerima pimpinan perusahaan dari Mitsubishi, Jetro, dan Mitsui.

Ketika bertemu dengan para pengusaha Jepang, Kalla mengaku banyak mendapat keluhan tentang aksi buruh Indonesia yang dinilai keras. Walaupun perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia tidak banyak menghadapi masalah perburuhan, kata Kalla, mereka punya persepsi negatif terhadap buruh Indonesia.

”Mereka sangat khawatir dengan serikat buruh yang keras. Karena itu, kita harus bersama-sama menurunkan tensi buruh Indonesia. Jangan segala masalah dihadapi dengan demo,” ujar Kalla.

Pengusaha Jepang juga mengeluhkan masalah pengangkutan barang dari pabrik ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta yang sangat memakan waktu. ”Akses ke Tanjung Priok itu harus betul-betul diperhatikan,” ujarnya.

Buku panduan Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo menyebutkan, investasi Jepang ke Indonesia selama tiga tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 tercatat nilainya lebih dari 1 miliar dollar AS.

Sehari sebelum tiba di Tokyo, Wapres berkunjung ke pabrik televisi plasma Panasonic serta kantor pusat dan pabrik Toyota di Osaka. Di pabrik Toyota para wartawan tidak diperbolehkan masuk karena perusahaan tersebut tidak ingin ada pemotretan di pabriknya.

”Kunjungan ini untuk mengetahui dan meneliti mengapa investasi dari Jepang ke Indonesia tidak meningkat dibandingkan dengan investasi Jepang ke negara-negara lain,” kata Kalla. Saat ini, Indonesia merupakan tujuan investasi nomor tujuh.

Kalla mengharapkan Panasonic mau meningkatkan investasinya ke Indonesia agar bisa menjadi pusat elektronik di Asia Tenggara. Panasonic sudah hampir 40 tahun masuk Indonesia sejak radio transistor ada di sini.

Menurut Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia Rahmat Gobel, setelah kunjungan Wapres, pihak Panasonic berencana meningkatkan investasi.

Pertemuan Wapres dengan PM Fukuda lebih banyak membahas soal pelaksanaan Economic Partnership Agreement (EPA) setelah penandatanganan pernyataan bersama dokumen Strategic Partnership fo Peaceful and Properous (Kerja Sama Strategis untuk Perdamaian dan Kemakmuran Masa Depan), November 2006 lalu, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Jepang (waktu itu) Shinzo Abe di Tokyo.

J Osdar

Aktivis Buruh Tewas Misterius

Kompas, 29 Feb 2008

BOGOR, JUMAT-Ketua organisasi buruh, Hendi Kuswanda, tewas misterius
dua hari setelah memimpin aksi protes (demo) soal pemberangusan hak
buruh. Polisi menyatakan Hendi korban kecelakaan lalu lintas namun
keluarga tak percaya.

Hendi Kuswanda adalah Ketua Pengurus Komisariat (PK) Federasi Serikat
Buruh Seluruh Indonesia (FSBSI) di PT Yasunaga Indonesia, Serang,
Banten. Dia meninggal dalam perawatan di RS Krakatau Steel, Cilegon,
Banten, Rabu (27/2) malam.

Dua hari sebelumnya, Hendi memimpin rekan-rekannya berdialog dengan
anggota DPRD Kabupaten Serang. Hendi mengeluhkan larangan bagi
karyawan untuk membentuk serikat buruh di PT Yasunaga Indonesia
Serang. Larangan tersebut tertuang dalam peraturan perubahan nomor
047/HRD-YI/II/ 2008.

"Kami selalu mendapat ancaman sampai sanksi pemecatan jika melakukan
kegiatan berserikat. Padahal kegiatan itu dibolehkan undang-undang.
Tapi, kenapa sampai saat ini pengusaha nakal tersebut tidak dijerat
hukum," kata Hendi kepada Warta Kota ketika bertemu di DPRD.
Pernyataan Hendi ini dimuat di Warta Kota sehari kemudian dalam judul
Buruh Dilarang Berserikat.

Saat itu Hendi juga mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya diancam
akan dipecat bila hari Senin itu jadi berangkat ke DPRD. "Kami ke sini
di bawah ancaman pemecatan. Tapi, saya pribadi tidak takut berkat
dukungan teman-teman," ujar Hendi usai berdialog di aula DPRD
Kabupaten Serang.

Hendi merupakan aktivis buruh di PT Yasunaga Indonesia, pabrik spare
part mobil yang beralamat di Jalan Raya Jakarta-Serang Km 68, Kawasan
Industri Modern, Cikande, Kabupaten Serang. Menurut kawan-kawan
kerjanya, Hendi giat memperjuangkan nasib rekan-rekannya sehingga
berkali-kali Hendi dipindahtugaskan. "Terakhir, teman kami itu
dipindahkan dari bagian general affair ke bagian cleaning service, dia
dipindah dengan alasan tidak mematuhi peraturan perusahaan," kata
Dado, rekan korban.

Reza, kerabat Hendi, mengatakan penyebab tewasnya aktivis buruh
tersebut masih simpang siur. Keluarganya mendapat informasi bahwa pada
Rabu malam Hendi mengendarai sepeda motor milik temannya dan terjatuh
di wilayah Kragilan, Serang, tak jauh dari kantor polisi Kragilan.

Polisi kemudian menolong Hendi. "Anggota Polsek Kragilan, dengan
telepon genggam milik korban menghubungi keluarga. Akhirnya keluarga
yang dihubungi itu pun secepatnya datang ke lokasi. Ketika itu korban
masih hidup, lalu korban secepatnya dibawa ke RSUD Serang," kata Reza
ketika ditemui di rumah duka di Jalan Masjid I, RT 06/05 Perumnas
Bantarkemang, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kamis (29/2).

Karena lukanya cukup serius, Hendi dirujuk ke RS Krakatau Steel. Di RS
Krakatau Steel, Hendi sempat menjalani CT Scan. Namun, beberapa jam
kemudian Hendi meninggal dunia. Saat itu, pihak keluarga Hendi percaya
penjelasan polisi bahwa korban mengalami kecelakaan hingga terluka
parah dan berujung pada tewasnya bapak dua anak tersebut.

Belakangan, keluarga menemukan lebam pada sekeliling mata kiri dan
bagian belakang kepala pecah hingga sebagian isinya keluar. Temuan ini
menyebabkan keluarga ragu Hendi merupakan korban kecelakaan lalu
lintas. "Kami tidak yakin korban tewas karena kecelakaan. Pada
jasadnya sangat jelas terlihat ada bekas tindak kekerasan, kemungkinan
besar korban dikeroyok karena di kepalanya ada bekas pukulan dan
hantaman benda keras," kata Reza.

Dia menambahkan, "Mata kiri korban lebam, kepala bagian belakang
robek, bahkan otak kecilnya keluar. Saat ini kami masih menunggu hasil
visum dari RSUD Serang karena korban pertama kali dibawa ke rumah
sakit tersebut."

Jenazah Hendi tiba di rumah duka Kamis pagi dan disambut haru
keluarganya. Sebagian besar keluarga Hendi terkejut ketika mendapat
kabar duka itu. Mereka tidak menyangka Hendi pergi begitu cepat.
Setelah disemayamkan di rumah duka, jasad aktivis buruh tersebut
dikebumikan di tanah milik keluarga di Cimoboran, Ciherang, Desa
Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Pemakaman Hendi
dihadiri keluarga dan rekan-rekan kerjanya.

Menurut rekan-rekan kerjanya, Hendi Kuswandi getol membela hak-hak
buruh di tempat kerjanya. Terakhir, dia memimpin rekan-rekannya
menentang peraturan perusahaan nomor 047/HRD-YI/II/ 2008 yang melarang
pengurus serikat pekerja melakukan kegiatan berserikat. Dalam
memperjuangkan nasib buruh, pria berambut ikal itu tidak pernah surut
meski mendapatkan intervensi atau tekanan dari manajemen.

Kecelakaan tunggal

Kecurigaan keluarga bahwa Hendi meninggal akibat penganiayaan, tak
sesuai dengan temuan polisi. Kanit Reskrim Polsek Kragilan Iptu Anang
Jhuswandi mengatakan Hendi meninggal akibat kecelakan lalu lintas
berat. "Hendi itu kasusnya kecelakaan berat. Kami hanya mendata saja,
sedangkan penanganan lebih lanjut, ditangani Unit Laka Lantas Polres
Serang," ujarnya, kemarin.

Bripka Hendri, petugas piket di Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka
Lantas) Polres Serang, mengatakan Hendi yang mengendarai sepeda motor
Yamaha Jupiter Z nomor polisi B 6959 NGF mengalami kecelakaan tunggal
di Jalan Tambak, persisnya di Kampung Pasar Kragilan,
Kelurahan/Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pukul 00.15. Data
tersebut, kata Hendri, tercatat di buku laporan Unit Laka Lantas.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, korban diduga terjatuh saat
menghindari lubang. "Di buku mutasi ini, korban atas nama Hendi
tercatat mengalami laka (kecelakaan- Red) tunggal. Kemungkinan, ia
terjatuh karena menghindari lubang," ujarnya.

Kecurigaan keluarga Hendi bahwa Hendi meninggal bukan karena
kecelakaan lalu lintas mirip kecurigaan pada keluarga Lambang Babar
Purnomo, saksi ahli kasus pencurian arca kuno koleksi Museum
Radyapustaka Solo, Lambang Babar Purnomo. Lambang ditemukan tewas di
tepi jalan di Sleman, Yogyakarta, Sabtu (9/2) pagi. Polisi menyatakan
Lambang korban kecelakaan lalu lintas. Namun, keluarga dan rekan-rekan
korban curiga Lambang menjadi korban penganiayaan terkait statusnya
sebagai saksi ahli kasus pencurian arca. (Warta Kota/Adi Kurniawan,
Syahrul Munir)

70 Persen Warga Tangerang Tak Gunakan Jamban

Rabu, 27 Peb 2008

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mendata 70 persen warga Kabupaten Tangerang yang tersebar di 36 kecamatan tidak menggunakan jamban (kakus) untuk membuang hajatnya.

Kebanyakan warga yang tidak menggunakan jamban tinggal di dearah pantai utara (pantura). Memang ada warga yang sudah memiliki jamban di rumah, tetapi memilih membuang hajat di kebun.

Menurut Kepala bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dokter Yuliah Iskandar kepada Tempo di kantornya, Rabu, (27/2), sejak tahun 2007 Dinas Kesehatan telah melakukan pendataan warga yang tak memiliki jamban.

Pemerintah Kabupaten Tangerang pada 2007 telah membangun sebanyak 70 unit jamban di 10 kecamatan tiga diantaranya di Kecamatan Teluknaga, Pakuhaji dan Rajeg. Untuk tahun ini akan dibangun sebanyak 80 unit jamban. Ini untuk mendorong masyarakat tidak membuang tinja di sembarang tempat.

Dinas Kesehatan, ujarnya, juga akan membangun bibir sumur warga. "Warga di daerah pantura kebanyakan memiliki sumur tanpa bibir, jadi sejajar dengan permukaan
tanah,"ujar Yuliah.

Akibatnya ketika hujan turun tinja yang dibuang warga di kebun tersapu air dan meresap ke dalam sumur. Sehingga, angka penderita diare cukup tinggi di daerah ini.

(ayu Cipta)

Krisis Pangan Mengintai

Radio Belanda, 27-02-2008

Willemien Groot

Organisasi Pangan Sedunia WFP memperingatkan akan terjadi kekurangan pangan yang gawat. Organisasi WFP yang bernaung di bawah PBB ini mempertimbangkan menjatah pemberian bantuan mereka pada negara-negara miskin. Krisis pangan ini terjadi akibat melangitnya harga gandum dan kekurangan dana.

Menurut organisasi tersebut tahun ini saja mereka membutuhkan 500 juta dollar lebih untuk bisa melaksanakan pemberian bantuan seperti yang direncanakan. Menurut WFP keadaan sekarang gawat, oleh karena itu mereka memerlukan dana tambahan. Bila tidak maka WFP harus mengurangi bantuan pangan untuk negara-negara miskin yang sangat memerlukannya. Direktur WFP, Josette Sheeran, memberi contoh sebagai penjelasan:

'Untuk mengisi mangkuk ini misalnya, untuk bantuan murid-murid sekolah di seluruh dunia yang jumlahnya 20 juta anak, dibutuhkan 40 sen lebih banyak daripada bulan Juni lalu.'

WFP selalu menyediakan bahan pangan sebagai bantuan. Namun sekarang organisasi ini kebanjiran permintaan dari negara-negara yang penduduknya tidak mampu membayar makanan kebutuhan sehari-hari. Menurut Sheeran hal ini tidak saja mengena negara-negara berkembang namun juga lapisan menengah di kota-kota besar seperti di Indonesia dan Meksiko.

Keresahan Sosial
Permintaan WFP ini datangnya tidak tiba-tiba. Akhir tahun lalu OESO, organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan organisasi pertanian sedunia FAO, memperingatkan harga bahan pangan akan meningkat. Dengan demikian akan terjadi bencana kelaparan dalam bentuk baru. Penyebabnya adalah panen yang gagal, perang, dan karena harga tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat terendah. FAO bahkan mengatakan hal ini bisa mengakibatkan keresahan sosial.

Menurut pakar ekonomi pertanian Niek Koning dari Universitas Wageningen, Belanda, penyebab meningkatnya harga pangan jelas:

'Kekeringan di Australia serta meningkatnya pendapatan di berbagai negara di Asia menyebabkan orang makin banyak makan daging. Dan ini pada gilirannya menyebabkan harga pakan ternak meningkat. Penyebab lain adalah bahwa jagung, terutama di Amerika Serikat dijadikan bio-ethanol, bahan bakar untuk mobil'.

Dengan meningkatnya permintaan bahan bakar hijau ini dari India, China dan Uni Eropa maka gudang persediaan menyusut dengan cepat. Menurut catatan terakhir dari International Grains Council di London produksi gandum di dunia sekitar 1,6 milyar ton, sedang permintaan adalah 1,8 milyar ton.

Bahan Bakar
Tidak jelas bagaimana keadaan pasar dunia dewasa ini. Bagaimanapun juga kita membutuhkan penyelesaian untuk jangka panjang:

'Untuk jangka waktu panjang, kami harus investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan dasar. Berarti investasi dalam penelitian pertanian. 20 tahun terakhir ini terjadi penghematan demi penghematan. Petani harus mendapat imbalan yang memadai dan ini tidak selalu terjadi di pasar bebas. Jadi kita harus segera ganti kiblat'.

Menurut Koning krisis pangan dewasa ini berkaitan dengan minat mencari jalan keluar dalam masalah pemanasan bumi dengan menggunakan bio-fuel, bahan bakar hijau, namun bukan tujuannya membuat gandum, yaitu bahan makanan, menjadi bahan bakar.

Kata Kunci: bahan pangan, bio fuel, FAO, gandum, krisis pangan mengintai, PBB, WFP

Warga Miskin Sulit Mendapat Pengobatan

28/02/2008

Liputan6.com, Jakarta: Warga miskin memang sulit mendapatkan layanan kesehatan maksimal di Indonesia. Bila penyakit akhirnya diketahui, biasanya telah sangat terlambat. Itulah yang terjadi pada seorang wanita penderita kanker payudara warga Rawakasi, Cileungsi, Jawa Barat.

Saat ditemui SCTV, belum lama ini, Mini hanya bisa pasrah. Sebagai buruh lepas dengan tiga anak, Mini sulit memperoleh biaya berobat kanker payudara yang telah dua tahun menggerogotinya. Walau berbekal Askeskin (asuransi kesehatan keluarga miskin), Mini sempat mengalami sejumlah penolakan hingga pengobatan yang dia peroleh datang terlambat.

Warga miskin sulit memperoleh layanan kesehatan bukan hanya dialami Mini. Puluhan orang berdemonstrasi di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Rabu kemarin menyuarakan kekecewaan karena pernah ditolak berobat. RSCM membantah. Pernah terjadi penolakan ataupun tidak, yang pasti warga miskin hanya bisa berharap layanan kesehatan untuk mereka bisa terus diperbaiki.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)

Hakim Tolak Keberatan Rusdiharjo

ANTARA/Prasetyo Utomo
DENGARKAN PUTUSAN: Mantan Dubes Indonesia untuk Malaysia, Roesdihardjo mendengarkan pembacaan putusan sela pada sidang di pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/2). Majelis Hakim menolak keberatan Jenderal (Purn) Rusdihardjo yang menjadi terdakwa.

JAKARTA--MI 27/2/2008: Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak keberatan mantan Dubes RI untuk Malaysia, Jenderal (Purn) Rusdihardjo yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pungutan tarif ganda keimigrasian di KBRI di Malaysia.

"Menyatakan keberatan terdakwa tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim Moerdiono membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/2). Majelis juga memutuskan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suwardji, I Kadek Wiradana dan Edy Hartoyo dinilai sah untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan.

Mantan Kapolri tersebut bersama Kepala Bidang Keimigrasian Arken Tarigan didakwa atas dugaan korupsi pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian yang merugikan negara sebesar RM 6,180 juta pada Januari 2004-Oktober 2005.

Sebelumnya, kuasa hukum Rusdihardjo Junimart Girsang dan Warsito Sanyoto mengajukan sejumlah keberatan atas dakwaan JPU. Keberatan tersebut antara lain dakwaan kabur dan tidak cermat karena jaksa tidak dapat menjelaskan penambahan kekayaan dan berapa jumlahnya.

Selain itu, kuasa hukum Rusdihardjo beralasan kliennya tidak pantas dijadikan terdakwa (error in persona) karena bukan atas inisiatif dia sehingga tidak bisa didakwa menyalahgunakan wewenang.

"Keberatan tersebut harus ditolak karena sudah masuk dalam materi pokok perkara," kata hakim anggota Gusrizal membacakan pertimbangannya. Dakwaan tersebut juga dinilai sudah cukup jelas dengan telah memuat identitas terdakwa, waktu dan tempat peristiwa serta cermat.

"Kita menghormati putusan majelis, namun kita tetap akan memasukan keberatan ini dalam pleidoi (pembelaan) kami," kata Warsito menanggapi putusan tersebut.

Namun, majelis hakim belum memberi keputusan terkait permintaan kuasa hukum Rusdihardjo untuk penangguhan penahanan.

"Kami masih tetap bermusyawarah. Dalam musyawarahi kami belum bulat, sampai sekarang kami masih belum bisa menjawab penangguhan penahanan. Kami masih akan musyawarah lagi," katanya.

Sementara Junimar seusai persidangan mengatakan dia mengajukan penahanan karena kliennya masih butuh pengawasan dokter. (Xat/OL-2)

Penulis: Deni Satria

Terpidana Trafficking Berusaha Melarikan Diri Dari Lapas

BANDUNG--MI 28/2/2008: Wawan Setiawan, 48, terpidana empat tahun penjara terkait kasus trafficking, Kamis (28/2) berusaha melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat (Jabar). Namun usahanya berhasil digagalkan petugas LP.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan, Wawan yang menghuni kamar P-4 Lapas Kebon Waru itu memasuki ruang registrasi dengan berpura-pura akan mengurus kebebasan dirinya. Setelah itu Wawan memasuki salah satu kamar mandi lalu berusaha memanjat dinding.

Namun, tindakan Wawan ini diketahui petugas yang langsung memintanya untuk menyerahkan diri. Semula Wawan tidak mengindahkannya. Namun, setelah petugas memberikan tembakan peringatan, 15 menit kemudian Wawan menyerah tanpa memberikan perlawanan.

"Kami terpaksa melepaskan tembakan peringatan, karena Wawan terus merusaha melarikan diri," ujar salah seorang petugas Lapas Kebon Waru.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengamanan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jabar Sukotjo, mengatakan peristiwa tersebut tidak ada bukti kelalaian dari petugas Lapas Kebon Waru.

"Mereka telah berusaha menangkap kembali Wawan. Itu bukti bahwa tidak ada kelalaian dari petugas Lapas," tuturnya.

Untuk pengusutan lebih lanjut Wawan masih diperiksa intensif. "Wawan dikenakan sanksi administratif, dan tidak akan memperoleh remisi," jelas Sukotjo. (EM/OL-06)

Penulis: Eriez

Klinik Dewi Sartika Medical Centre Dilarang Layani TKI

JAKARTA--MI 28/2/2008: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) melarang klinik kesehatan Dewi Sartika Medical Centre (DSMC) yang beralamat di Jalan Raya Condet, untuk melayani calon tenaga kerja Indonesia (TKI).

Penetapan tarif yang terlalu rendah, diindikasikan mengorbankan kualitas pelayanan bagi para calon TKI.

"Dari pola tarif yang diatur oleh Departemen Kesehatan, yang paling murah Rp300.000, paling mahal Rp600.000. Ini secara jelas terbukti, biayanya hanya Rp150.000, ini kan pasti mengorbankan kualitas pelayanan. Ini fakta nyata," tegas Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, di sela inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi di Jakarta, Kamis (28/2). Selain DSMC, BNP2TKI juga melakukan inspeksi ke Bakhtir Medical Centre dan An-Nur Medical Centre.

Menurut Jumhur, pemeriksaan kesehatan yang tidak sesuai standar pelayanan minimum (SPM) telah menyebabkan tingginya resiko kesehatan. Pada 2007 lalu, BNP TKI mencatat sebanyak 168 TKI meninggal akibat pemeriksaan kesehatan yang jauh dari SPM dan terkesan asal-asalan.

Selain itu, sekitar empat persen TKI yang telah ditempatkan di negara penempatan, kemudian dikembalikan dalam kondisi meninggal dunia atau hamil akibat rendahnya akurasi pemeriksaan kesehatan para TKI. (Zhi/OL-2)

Penulis: Hanum

28 February 2008

Local demand, remittances seen to cushion RP from US crunch

Manila Bulletin, 28/2/2008

Lee C. Chipongian

The Philippines is one of the countries "at some risk" of exposure against the projected slowdown of the US economy this year, less so than Hong Kong, Singapore and Taiwan, according to global investment and financial house Credit Suisse.

"We think China and Indonesia are ‘least at risk,’ (while) India, Korea, Malaysia, Thailand and the Philippines are ‘at some risk,’ and Hong Kong, Singapore and Taiwan are ‘most at risk,’ to a further slowdown in the G3 (US, Europe and Japan) economies," said Cem Karacadag and Colin Teo, both analysts from Credit Suisse, in a February report.

In its "G3 slowdown: Asia’s least and most exposed economies" report, Credit Suisse noted that the Philippines’ strong domestic demand and the expected growth in remittances from migrant workers are two of the factors that would cushion the local economy from a global market decline.

"The Philippines’ export and growth exposures are manageable, in our view," said Karacadag and Teo. "(The) economy’s sensitivity to G3 (US, Europe and Japan) may be lower in 2008. Overseas workers’ remittances smooth consumption, the growth of which has been the least volatile in Southeast Asia." The central bank said remittances would likely range between $ 16-17 billion this year, from $ 14.7 billion in 2007.

"We expect remittances to continue growing in 2008, albeit at a lower rate than in 2007, owing to the boom in the Middle East, which hosts the largest number of overseas Filipino workers. The momentum in domestic demand is also strong thanks to accelerating consumption and investment, and historically low credit risk premiums and local interest rates," the paper said.

For 2008, Credit Suisse forecast gross domestic product (GDP) to grow by a modest 5.6 percent, lower than official government projection of 6.3 to 7 percent.

In the meantime, based on its assessments, the paper said the Philippines’ G3 risk exposure is "moderate" due to a "strong" domestic demand momentum amidst the "high" policy flexibility as environment.

As for risk exposures to other factors, such as financial market volatility, Credit Suisse said the Philippines has a "low" financial market risk exposure, while its export exposure is "moderate"; its commodity price exposure in the meantime is "low" while the scope for a rate cut is "moderate." However, the scope for fiscal expansion is considered "limited" at this point.

Other countries "at some risk" to G3 economies’ slowdown, includes India, Korea, Malaysia and Thailand.

"Least at risk" countries are China because of its low growth risk and strong policy support, and Indonesia with its high commodity prices that offer some protection against external risks.

"Most at risk" economies are Hong Kong, Singapore and Taiwan, according to Credit Suisse.

Hong Kong is the "second most exposed to a slowdown in the G3 after Singapore" because of its high trade and financial market exposure. Singapore’s saving grace, despite its equally high trade exposure, is its "exceptionally" strong domestic demand.

Taiwan is considered the most exposed because of its "very high sensitivity to changes in external demand and to changes in G3 growth rates in recent years." "It also stands out as being the only emerging Asia economy with virtually no momentum in domestic demand; consumption, investment and credit growth have been anemic at low-single digit levels," the paper said.

Pengiriman TKI Dibawah Umur Digagalkan

Pengiriman TKI Dibawah Umur Digagalkan

indosiar.com, Batam - Sebanyak dua puluh calon tenaga kerja dibawah umur asal Jawa dan Lampung berhasil digagalkan pihak kepolisian Polda Kepri sesaat hendak berangkat di Bandara Hang Nadim Batam, para calon TKI ini kemudian dibawa ke Poltabes guna pemeriksaan.

Dari pendatang petugas 20 calon TKI ini rencananya akan diberangkatkan ke Singapura dan Malaysia. Rata - rata calon TKI ini berumur berkisar antara 16 - 22 tahun. Rencananya disana mereka akan diperkerjakan sebagai pelayan dan pembantu. Polisi masih menyelidiki PJTKI yang memberangkatkan mereka.

Menurut Wiarso, polisi menggagalkan keberangkatan 20 calon tenaga kerja ini karena masih dibawah umur. Diduga terjadi penjualan manusia (trafficking) sedangkan surat - surat dan pasport mereka masih dalam pemeriksaan petugas lebih lanjut.

Polisi belum menetapkan tersangka terhadap PJTKI yang memberangkatkan mereka. Untuk sementara pada calon TKI ini rencananya akan diserahkan ke Dinas Sosial Pemko Batam sebelum di pulangkan ke daerah masing - masing. (Tim Liputan/Dv).

http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=68244

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

Pengiriman TKI dari Sumsel ke Malaysia Cukup Besar

Pengiriman TKI dari Sumsel ke Malaysia Cukup Besar

PALEMBANG—MI: Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Sumsel ke Malaysia dan beberapa negara Asia lainnya masih cukup besar.

Berdasarkan data pada 2007 lalu, tercatat 2.520 TKI Sumsel diberangkatkan ke sejumlah negara di Asia, dari jumlah itu sebagian besar ke Malaysia dan Singapura, kata Kadisnaker Sumsel Mansyur Yan di Palembang, Kamis (21/2).

Menurut Mansyur, secara umum pengiriman TKI asal provinsi ini tidak mengalami gangguan, meskipun sering terjadi kasus perlakukan kurang baik terutama dari oknum warga negara Malaysia terhadap pekerja Indonesia.

Untuk mempertahankan kondisi yang baik itu, pihaknya berupaya secara selektif memberikan izin pemberangkatan TKI bagi perusahaan pengerah jasa tenaga kerja tersebut.

Selain itu, pihaknya berupaya memberikan pelatihan kepada calon TKI sehingga mereka memiliki keahlian atau keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang mempekerjakan mereka, katanya.

Ia mengatakan, peluang kerja ke luar negeri akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan divisa negara.

Melalui upaya tersebut diharapkan angka pengangguran di provinsi berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa ini bisa diminimalisasi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, tambahnya. (Ant/OL-02)

http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=160096

Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.

Sepanjang 2008, Diprediksi akan Ada 80 Ribu TKI Bermasalah

Sepanjang 2008, Diprediksi akan Ada 80 Ribu TKI Bermasalah

Penulis: Cornelius Eko Susanto

JAKARTA--MI: Pemerintah memperkirakan pada tahun 2008, akan terdapat 80 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di luar negeri.

Jika prediksi tersebut benar berarti terjadi lonjakan jumlah TKI yang bemasalah. Pasalnya, sepanjang tahun 2007 tercatat, dari total 4 juta TKI legal dan 2 juta TKI ilegal di luar negeri, 36 ribu TKI terkena masalah yang harus ditanggung pemerintah.

"Sepanjang 2008, jumlah TKI bermasalah akan bertambah menjadi 2 kali lipat, pasalnya terjadi banyak perubahan peraturan yang terjadi di Malaysia," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (MenakerTrans) Erman Suparno, seusai Rakor Kesra Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (21/2).

Dengan meningkatnya jumlah tersebut, otomatis lanjut Erman, akan terjadi penambahan dana bagi penanganan TKI bermasalah. Namun jumlahnya saat ini sedang dihitung besarannya.

Guna mengantipasi masalah tersebut, Rakor memutuskan pembentukan Tim Kecil Eselon I yang akan membahas lebih lanjut permasalahan TKI bermasalah. Tim juga termasuk akan menangani segi pengangarannya.

Pembentukan tim merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keppres No 106 Tahun 2004 tentang tim koordinasi pemulangan TKI bermasalah, dan Inpres No 106 tahun 2006 tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI.

Untuk pembagian tugas lintas sektor sehubungan dengan diterapkananya Perpes No 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI, perlu disusun petunjuk pelaksanaan penanganan TKI bermasalah terpadu dan komprehensif. Yakni sejak dari luar negeri hingga ke daerah asalnya.

Sedangkan, Menteri Kesehatan Siti fadilah Supari, dalam rapat mengusulkan agar TKI bermasalah dimasukkan dalam program Askeskin sebagai bagian dari jaminan kesehatan. Sementara itu kepolisian negara RI diputuskan dalam rapat agar mengembangkan Polmas bekerja sama dengan Babinsa dan LSM untuk mengawasi pelabuhan tradisional dan jalan tikus diperbatasan.

Sementara itu, untuk pendidikan anak TKI, telah dikirm 109 guru dan telah dikirim lebih dari 13 ribu buku. "Kita juga telah mendidik 5.000 anak TKI," ujar Erman.

Saat ini pemerintah juga sedang memersiapkan pengiriman guru baru untuk mengajar anak TKI sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu dikembangkan kerja sama afiliasi pendidikan dengan lembaga pendidikan Malaysia. (Tlc/OL-03)

http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=160210

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

Ratusan Balita di Temanggung Alami Gizi Buruk

Ratusan Balita di Temanggung Alami Gizi Buruk

TEMANGGUNG—MI: Sebanyak 229 anak usia bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menderita gizi buruk selama memasuki 2008 akibat faktor ekonomi, kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Temanggung Agus Winarno.

Menurut dia di Temanggung, Sabtu (23/2), tiga dari 229 balita tersebut mengalami gizi buruk berdasarkan kategori berat badan per tinggi badan, sedangkan 226 sisanya berdasarkan berat badan per umur.

"Jumlah balita yang mengalami gizi buruk tersebut cukup tinggi, karena tahun 2008 baru berjalan kurang dari dua bulan, yakni Januari dan Februari," katanya.

Ia menyebutkan, sepanjang 2007 balita penderita gizi buruk di Temanggung hanya 276 kasus dan tahun 2006 sebanyak 325 kasus.

"Tingginya angka balita penderita gizi buruk itu terjadi karena faktor ekonomi. Banyak keluarga di Temanggung tidak mampu secara ekonomi, sehingga berdampak pada buruknya gizi pada balita mereka," katanya.

Kategori gizi buruk, katanya, bisa dilihat dari segi lingkar kepala, lengan, perut, umur, berat, dan tinggi badan. "Penderita gizi buruk terparah jika sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Paling hanya terbaring tidak berdaya," katanya.

DKK Temanggung, katanya, sudah menangani kasus gizi buruk secara intensif dengan memberikan bantuan berupa asupan makanan bergizi dan susu. Bahkan sudah memberikan bantuan berupa ternak kambing pada sejumlah keluarga yang memiliki balita penderita gizi buruk.

Menurut dia, bantuan kambing diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga tidak mampu supaya bisa memberikan gizi yang cukup untuk anak-anaknya.

Ia menyebutkan, bantuan kambing akan diberikan kepada 15 keluarga di Kabupaten Temanggung yang memiliki balita bergizi buruk, yakni di Kecamatan Kandangan, Kranggan, Bulu, Tretep, Bansari, Gemawang, Temanggung, Candiroto, Kaloran, dan Tembarak. (Ant/OL-02)

http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=160459

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

Lapak Liar di Jalan Kalimalang Dibongkar

Lapak Liar di Jalan Kalimalang Dibongkar

Penulis: Emir Chairullah

JAKARTA--MI: Puluhan lapak liar di sepanjang Jl Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur dibongkar aparat Satpol Pamong Praja, Rabu (27/2). Pembongkaran dilakukan karena jalan ini akan dilebarkan.

Tidak ada perlawanan dari para pemilik lapak karena kebanyakan sudah diperingatkan. Berdasarkan pengamatan Media Indonesia pembongkaran yang dilakukan puluhan satpol PP dan sejumlah aparat kepolisian berlangsung dari kawasan Pondok Kelapa hingga perbatasan Bekasi.

Kordinator Penertiban Dapot Manihuruk mengatakan pihaknya sudah menginformasikan pemilik lapak ini sejak pekan lalu. Umumnya pemilik lapak sudah mengetahui kalau pendirian lapak dilakukan di atas tanah yang bukan milik mereka. "Karena itu mereka mau dengan sukarela lapaknya dibongkar," katanya.

Dapot menyebutkan, setelah ditertibkan pemerintah bakal melebarkan jalan yang selama ini terkenal dengan kemacetan parah itu. (Che/OL-06)

http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=160874

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

Perdagangan Perempuan Meningkat Sampai Sejuta Per Tahun

Perdagangan Perempuan Meningkat Sampai Sejuta Per Tahun

Jakarta (SIB)
Praktik perdagangan perempuan dan anak di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun dengan jumlah diperkirakan antara 74.616 hingga satu juta orang per tahun dengan berbagai modus operandi.

"Kami belum menemukan data akurat, tapi menurut data dari Sagala Valentina dan Rozana Ellin antara 74.616 hingga satu juta per tahun," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Prof Dr Meutia Hatta Swasono kepada pers di Jakarta, Jumat.

Angka 74.616 korban perdagangan orang itu adalah bagian dari kasus penempatan TKI ke luar negeri yang dicatat Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia pada 2001, ujarnya yang kali ini hadir bersama Juru Bicara Nasional Melawan Perdagangan Orang, Dewi Hughes.

Sedangkan data International Organization for Migration (IOM) mencatat selama 2004-2005 sebanyak 54.162 korban perdagangan orang, dan dari 216 kasus yang ditangani IOM, 79 persen adalah perempuan dan 21 persen anak.

Sementara itu data Bareskrim Mabes Polri 2004 mencatat dari sekitar 1,5 juta TKW, sekitar 20 persen di antaranya adalah korban perdagangan orang.

Sedangkan data Komnas Perempuan 2004, lanjut dia, di antara 14.020 kasus perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 562 kasus (empat persen) adalah kasus perdagangan orang.

Angka ini merupakan fenomena "puncak gunung es "yang jumlahnya tampak kecil namun sebenarnya sangat besar serta paling sering ditemukan dalam bentuk pengiriman buruh migran, pekerja rumah tangga domestik, pekerja seks, "pengantin pesanan", adopsi ilegal hingga pengedar narkoba, urainya.

Menteri menyatakan prihatin, kerentanan perempuan dan anak masih saja dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk dieksploatasi sebagai pekerja paksa di pabrik, perkebunan, domestik hingga pekerja seks komersial.

Ia juga menyebutkan, data International Labour Organization (ILO) memperkirakan 2,4 juta jiwa di dunia adalah korban perdagangan orang dan 1,2 juta di antaranya adalah korban perdagangan anak (di bawah 18 tahun).

"Keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan perdagangan orang diperkirakan tiap tahun sekitar 32 miliar dolar AS," katanya. (Ant/j)

http://hariansib.com/2008/02/23/perdagangan-perempuan-meningkat-sampai-sejuta-per-tahun/

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

37,8% Pemuda Indonesia Pengangguran

37,8% Pemuda Indonesia Pengangguran

Rantauprapat (SIB)
Deputi Mennegpora Drs Syakhyan Asmara mengatakan 37,8% dari jumlah pemuda Indonesia di antaranya pengangguran.

"Maka dalam hal ini strategi pembangunan tidak jamannya lagi mengawasi dan mengatur pemuda tetapi pemberdayaan wawasan dan perlidungan pemuda, peningkatan kapasistas dan daya saing," kata Syakhyan dalam kunjungan kerjanya bersama ratusan pemuda di gedung Nasional Jalan Jend Sudirman Rantauprapat.

Dalam kesempatan kunjungan kerjanya itu, dia mengingatkan kepada gubernur maupun bupati yang selalu menjadikan pemuda sebagai ujung tombak.
"Jangan menjadikan pemuda sebagai ujung tombak tapi tidak diberikan peluru," tegasnya penuh filosopi.

Gubsu Rudolf Pardede diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa Pemprovsu mengatakan, kepedulian pemuda dalam mengisi pembangunan bangsa khususnya Sumut, dalam era globalisasi ini sebagai calon pemimpin masa depan dituntut menimba ilmu pengetahuan.
"Pemuda harus menimba ilmu pengetahuan karena kita dihadapkan dengan berbagai hambatan tantangan," ujarnya.

Menurutnya, pemuda harus mampu menciptakan gagasan yang baru dalam era ini. Pemuda juga sangat berperan dalam pembangunan bangsa.

"Dalam waktu dekat kita menghadapi Pilgubsu oleh karenanya kita harus dapat mensuskseskan. Walau pilihan beda tapi persatuan tetap dijaga," imbuh Gubsu.
Disebutkannya, sekitar 400 lebih organisasi massa (Ormas) yang terdaftar di Kesbang, diharapakn terus dapat berpacu dalam pembangunan.

Bupati Labuhanbatu HT Milwan mengatakan peran pemuda sagat dibutuhkan di negara dan bangsa ini. Sehingga pemuda harus terampil dengan karya-karya baru. Banyak hal yang disampaikan bupati dalam kesempatan pertemuan pemuda siang itu. (S25/y)

http://hariansib.com/2008/02/23/378-pemuda-indonesia-pengangguran/

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

Drama Penangkapan 11 TKI di Kuala Lumpur

27/02/08 11:54

Oleh Adi Lazuardi

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Sebelas pekerja asal Indonesia terduduk lemas, sebagian menangis sambil menelpon kerabatnya.

Dengan nada cemas, satu dari mereka terdengar sedang menghubungi suaminya. Dia bercerita bahwa dirinya baru saja ditangkap Imigrasi Malaysia bersama puluhan pekerja asing lainnya yang bekerja di "Central Market" KLCC (Kuala Lumpur City Centre).

Perempuan yang sedang menelpon itu, bersama 10 lainnya, merupakan pekerja asal Indonesia yang juga tertangkap karena bekerja secara tidak sah di kawasan pasar seni dan pusat makanan itu.

Imigrasi Malaysia, Selasa malam, melakukan operasi mendadak di "Central Market", KLCC, kawasan belanja di Menara Kembar.

Sasaran operasi itu ialah para pekerja asing di kedai atau di toko-toko yang menjadi pusat kunjungan para turis.

Petugas imigrasi, secara acak, memeriksa para pekerja di sana. Mereka memeriksa satu per satu pekerja itu dengan menanyakan tentang izin kerja yang dimiliki.

Imigrasi Malaysia juga memeriksa ada tidaknya penyalahan izin kerja atau visa.

Operasi itu berlaku bagi majikan asal Malaysia. Sejumlah majikan yang terbukti menggunakan pekerja asing tidak sah juga ditangkapi.

Jadi yang terkena operasi bukanlah hanya tenaga kerja Indonesia, juga pekerja asing dari negara lain, seperti Nepal. Setidaknya, pada saat yang sama tiga majikan asal Malaysia tertangkap.

Seorang perempuan asal Surabaya, Imroatus, mengakui bahwa ia bekerja di sebuah restoran Suria KLCC selama lima tahun.

Dia memiliki izin sebagai pekerja konstruksi. Sedangkan Umi, yang mengaku asal Tuban, menyatakan sudah bekerja selama tiga tahun di "food court" dengan menggunakan visa turis, alias tidak punya ijin kerja sah di Malaysia.

Imro mengaku telah bekerja selama lima tahun di Malaysia. Ia memiliki suami orang Surabaya yang juga bekerja di Kuala Lumpur.

Beberapa saat setelah penangkapan, Suami dari Imro datang ke lokasi kejadian, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyelamatkan telepon seluler milik istri dan uang-uangnya.

Serupa tapi tidak jauh berbeda, Nasir Abdurrahman, asal Sampang Madura, yang bekerja di restoran Milano mengaku punya ijin kerja sebagai pekerja kontruksi.

"Saya memang pekerja kontruksi, tapi saya juga bekerja di restoran untuk mencari tambahan. Setelah bekerja bangunan lalu saya bekerja di restoran," kata Nasir, lelaki berkulit putih bersih.

"Jika hanya mengandalkan gaji sebagai buruh bangunan, mana mungkin cukup membayar levy (pajak pekerja asing) yang bisa mencapai 2300 ringgit per tahun, makanya di sisa waktu saya juga bekerja di restoran," katanya yang sudah bekerja di Malaysia selama lima tahun.

Ia juga mengatakan, majikan-majikan Malaysia, terutama pemilik restoran, lebih senang memperkerjakan pekerja asing, terutama Indonesia. Para pekerja asing dikenal lebih rajin dan kuat bekerja dibandingkan warga Malaysia.

"Levy pekerja restoran bisa mencapai 2800 ringgit per tahun makanya majikan Malaysia yang punya restoran atau kedai makan lebih senang menggunakan pekerja dengan ijin kerja pembantu atau sektor lainnya yang "levy"nya lebih murah untuk menekan biaya operasi. Walau pun hal ini melanggar aturan," katanya.

Bukan hanya pekerja yang resah, tampak juga pengamanan "Food Court Suria KLCC" mondar-mandir sambil sibuk berkomunikasi melalui HT. Wajah mereka tampak cemas. "Ini merupakan operasi imigrasi yang pertama kali di Food Court Suria KLCC," kata seorang petugas pengamanan gedung itu.

Majikan Ditahan

Imigrasi Malaysia tidak saja menahan pekerja asing yang tidak punya ijin kerja sah, tapi juga menahan majikan yang merekrut pekerja secara tidak sah.

Seorang majikan beretnis India sempat bersitegang dan saling melotot dengan petugas Imigrasi.

Ia tampaknya ingin memperlihatkan bahwa dirinya memiliki bos orang penting sehingga. Tapi petugas imigrasi terlihat tidak kalah gertak.

"Mana IC (KTP) kamu. Keluarkan!" kata petugas Imigrasi.

Orang India itu kemudian menunjukan kartu anggota tentara.

"Aaaah tak kisah (peduli)," kata petugas imigrasi sambil mencoba menelpon polisi tentara Malaysia mengenai hal itu.

Orang India itu langsung mengatakan, "OK....OK saya akan ikut (ditahan)," katanya dengan muka kesal.

Hillary Fernandez, warga Malaysia asal Melaka, pemilik restoran Milano, tidak bisa menyembunyikan perasaan kecewa ketika melihat sejumlah pekerjanya yang asal Jawa ditahan petugas imigrasi.

Dalam wawancara ia sempat berupaya menahan rasa haru dan sedihnya.

"Mana boleh (bisa) warga Malaysia bekerja keras. Sebentar-sebentar minta cuti. Tidak bisa ditegur atau dimarahi. Beda dengan orang-orang Indonesia, yang kuat kerja keras dan loyal," kata Hillary, warga Malaysia keturunan Portugis.

Menurut dia, warga Malaysia kurang senang dengan pekerjaan kotor.

Ia juga mengatakan, pajak pekerja asing yang dikenakan pemerintah Malaysia terlalu tinggi.

"Levy untuk pekerja restoran bisa mencapai 2000. Itu terlalu tinggi bagi kami. Oleh karena itu, banyak pengusaha restoran menggunakan pekerja asing ilegal," tambah dia.

Pengusaha restoran di Malaysia biasanya melakukan kombinasi, sebagian pekerjanya memiliki ijin kerja yang sah, sebagian ilegal.

Jika tiba-tiba ada pemeriksaan imigrasi dan yang ditanyai petugas adalah mereka yang sah, maka selamat lah majikan itu.

Tapi, jika yang ditanyai adalah pekerja yang tidak sah, maka masih ada beberapa pekerja yang legal.

Kepentingan Malaysia

Kepala operasi Hashim bin Ismail mengatakan, operasi seperti itu akan dilakukan dari waktu ke waktu.

"Kami akan menahan pekerja yang tidak punya ijin kerja atau menyalahgunakan ijin kerja yang sudah diberikan, termasuk menahan para majikan yang masih nakal mempergunakan pekerja asing dengan tidak sah," katanya.

Menurut dia, seluruh pekerja ini akan dibawa ke Depo (tahanan imigrasi) Damansara. Setelah di sana, para pekerja akan disidik.

Majikan mereka akan dipanggil dan akan dikenai denda. Jika majikan itu terbukti memiliki banyak kesalahan, maka dia akan dihukum cambuk.

Sedangkan pekerja asing yang tertangkap akan dikenai denda sekitar 200 ringgit. Izin kerja yang disalahgunakan akan dicabut dan pemegangnya akan dideportasi ke negara asal.

"Perlu diketahui juga, untuk kepentingan Malaysia, imigrasi mengawasi agar setiap pekerja restoran memiliki kesehatan yang baik karena kerjanya melayani orang," kata Hashim.

Menurut dia, pihaknya tidak mau ada pekerja restoran memiliki penyakit menular berkaitan tugasnya menyajikan makanan kepada masyarakat dan turis asing.

"Oleh karena itu, mereka harus punya ijin kerja restoran yang salah satu syaratnya adalah diperiksa kesehatannya setiap tahun," kata Hashim.

Tapi bagi para pengusaha dan aktivis "Migran Workers" tahu bahwa selain aspek kesehatan, pekerja asing juga merupakan pemasukan yang besar bagi Malaysia dari sektor pajak.

Belanja yang dikeluarkan pekerja asing untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga berkontribusi pada ekonomi Malaysia. Levy memiliki nilai proteksi peluang kerja bagi warga Malaysia, pemasukan negara, dan persyaratan bagi pekerja asing.(*)

COPYRIGHT © 2008

47 WNI Meninggal di Malaysia Selama Januari

26/02/08 14:17

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Kedutaan besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur mencatat selama Januari 2008 sedikitnya 47 WNI meninggal dunia di Malaysia, 36 diantaranya jenazahnya dikirim ke Indonesia, sementara 11 lainnya dimakamkan di negera itu.

Menurut staf Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Rizaldi, ke-47 WNI yang meninggal di Malaysia itu diantaranya adalah TKI, orang yang tengah berobat karena sakit, WNI yang sudah berstatus permanen residence (PR), dan juga korban perkelahian antar geng WNI di Kuala Lumpur belum lama ini.

Sementara selama 2007, tercatat ada 690 WNI yang meninggal di Malaysia, kata Rizaldi di Kuala Lumpur, Selasa.

Menurut dia, tidak semuanya yang meninggal karena kecelakaan kerja dan merupakan TKI. "Ini pun hanya catatan KBRI Kuala Lumpur belum termasuk KJRI Penang, Johor Bahru, Sabah, dan Sarawak.(*)

COPYRIGHT © 2008

Bekas Penampungan TKI Jadi Ruko Penyimpanan Sejuta Ekstasi

27/02/08 19:34

Tangerang (ANTARA News) - Rumah toko (ruko) di kompleks Mutiara Taman Palm, Cengkareng, Tangerang, Banten, yang menjadi lokasi penyimpanan sejuta butir ekstasi, ternyata pernah difungsikan sebagai kantor sekaligus tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebelum dikirim ke berbagai negara.

Di ruko tersebut Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) berhasil menemukan sejuta butir ekstasi, dan menahan empat tersangka yang diduga menjadi bandar narkotika dan bahan obat berbahaya (narkoba) tersebut. Diduga ekstasi itu didatangkan langsung dari China.

"Ruko Blok C9 Nomor 62 ini setahu saya setahun yang lalu sebagai tempat penampungan TKI, dan tidak menyangka kalau dijadikan sebagai gudang penyimpanan ekstasi," kata Widodo Selamet, penjaga salah satu ruko yang letaknya empat blok dari ruko tempat penyimpanan ekstasi itu kepada ANTARA News, Rabu.

Widodo mengaku, tidak mengenal tetangganya itu karena selama ini tempat tersebut lengang dan tidak terlihat aktivitas pada siang harinya.

Namun, Widodo mengakui bahwa ada beberapa kali mondar-mandir kendaraan jenis bus yang kemudian parkir tepat di depan ruko tersebut. (*)

COPYRIGHT © 2008

27 February 2008

Jumlah warga kelaparan naik

Jumlah warga kelaparan naik

PBB mengatakan, kenaikan harga pangan menyebabkan rakyat di semakin banyak negara mengalami kelaparan.

Dalam wawancara yang dimuat di koran Financial Times terbitan London, Direktur Program Pangan PBB, Josette Sheeran mengatakan, kelaparan menyebar ke negara-negara seperti Indonesia, Yaman dan Meksiko.

Dia mengatakan, Mesir baru saja memperluas sistem penjatahan makanan setelah dua puluh tahun dan Pakistan kembali menerapkan kartu jatah setelah bertahun-tahun tidak diterapkan.

Data PBB menunjukkan harga pangan naik empat puluh persen tahun lalu karena adanya kenaikan permintaan dari negara-negara berkembang dan karena kenaikan harga minyak.

Wartawan BBC speasialis ekonomi Andrew Walker melaporkan, meningkatnya harga pangan semakin menjadi masalah bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.

Kenaikan antara lain disebabkan banyak kelompok masyarakat lainnya menjadi semakin makmur setelah dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini diperparah oleh pertambahan populasi, membuat permintaan akan bahan pangan semakin besar, termasuk daging.

Akibatnya harga biji-bijian yang juga dipakai sebagai pakan ternak ikut naik.

Penggunaan bahan bakar bio yang dipakai untuk angkutan merupakan faktor lain yang membuat bahan pangan itu meningkat dan harga naik.

Akibatnya menurut PBB, negara - negara yang dilanda kelaparan sekarang semakin banyak.

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/02/080225_foodproblem.shtml

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

Empat WNI Bebas dari Ancaman Hukuman Mati di Malaysia

Empat WNI Bebas dari Ancaman Hukuman Mati di Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Empat WNI terbebas dari ancaman hukuman mati di Malaysia, meski dua diantaranya masih harus menjalani hukuman penjara karena terbukti memiliki ganja.

Jamaludin bin Sulaiman dan Nurdin bin Basyah dinyatakan bebas oleh pengadilan Malaysia karena tidak terbukti terlibat dalam pengedaran ganja, meski Jamaludin sempat ditahan selama tujuh bulan, kata juru bahasa Mahkamah Persekutuan Malaysia Made Jakfar Abdullah di Kuala Lumpur, Kamis.

Sementara Nurdin bin Basyah, oleh hakim pengadilan di Shah Alam dibebaskan pada 6 November 2008, tetapi sempat mendekam di penjara selama tujuh tahun.

Sedangkan dua orang Aceh yang bebas dari ancaman hukuman mati, tetapi harus menjalani hukuman penjara adalah Faisal bin Ibrahim dan Hasbi bin Husin. Pengadilan Shah Alam Malaysia pada 11 Februari lalu memutuskan vonis kepada Faisal penjara delapan tahun ditambah 10 X sebat (pecut) karena memiliki ganja 215 gram.

Dan Hasbi bin Husin dikenakan hukuman penjara, 6 November 2007, selama 14,5 tahun ditambah 10 X sebat (pecut).

Menurut Made, saat ini ada sembilan warga Aceh yang sudah divonis hukuman mati tapi masih belum dieksekusi oleh kerajaan Malaysia. "Mereka masih ada dua atau tiga tahap lagi serta masih ada peluang vonis hukuman mati diubah," katanya.

Tapi Made kecewa dengan Pemda dan DPRD Aceh yang pernah datang ke Malaysia dan menemui warga Aceh yang di penjara berbagai tempat tahun lalu, serta menjanjikan akan mengalokasikan anggaran demi memberikan pengacara.

"Perwakilan Pemda dan DPRD Aceh tampaknya hanya menggunakan isu warga Aceh terancam hukuman mati untuk bisa jalan-jalan ke Kuala Lumpur dan Thailand saja. Realisasi janji akan menyiapkan pengacara dan dana hanya omong kosong," katanya.

"Jika Pemda dan DPRD Aceh memang serius maka lebih baik menghubungi saya. Saya tahu mana pengacara yang bagus dan biayanya relatif murah," katanya.

Menurut data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur ada 328 WNI yang menghadapi kasus pidana dengan ancaman hukuman mati, sekitar 300 orang di antaranya karena kasus perdagangan narkoba.(*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/2/21/empat-wni-bebas-dari-ancaman-hukuman-mati-di-malaysia/

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Penanganan Masalah TKI

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Penanganan Masalah TKI

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan membentuk tim khusus yang terdiri atas pejabat dari lintas sektor untuk menyusun strategi perlindungan dan penanganan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri secara terpadu.

"Untuk membikin konsep yang baik dibentuk tim kecil yang dikoordinasi Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, anggotanya dari lintas sektor termasuk Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Jakarta, Kamis.

Usai rapat koordinasi tingkat menteri tentang perlindungan TKI yang dipimpin Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Ia menjelaskan tim itu akan bekerja selama satu bulan untuk menyusun skema perlindungan TKI terpadu yang efektif.

"Targetnya dalam satu bulan sudah terbentuk formula penanganan masalah TKI secara terpadu," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa pihaknya akan mengusulkan supaya ada alokasi anggaran untuk penanganan masalah TKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).

"Dengan demikian nanti kalau ada TKI yang pulang dan bermasalah akan ditangani secara terpadu," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jumlah TKI yang bermasalah di luar negeri cukup banyak yakni sekitar 36 ribu pada 2007.

Jumlah tersebut, kata dia, diperkirakan meningkat pada 2008 jika pemerintah tidak mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan mengantisipasinya.(*)

Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.

Pemerintah Kirim Guru dan Buku untuk Anak TKI di Luar Negeri

Pemerintah Kirim Guru dan Buku untuk Anak TKI di Luar Negeri

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno mengatakan, pemerintah sudah mulai menyediakan fasilitas belajar bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan mengirimkan guru dan buku pelajaran sekolah.

"Kita sudah mengirimkan 109 guru dan lebih 13 ribu buku untuk mendukung kegiatan anak-anak TKI di Malaysia," katanya di Jakarta, Kamis, usai rapat koordinasi tingkat menteri tentang perlindungan TKI.

Usai rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie dan antara lain dihadiri Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dan Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo itu ia juga mengatakan bahwa jumlah anak TKI yang mengikuti kegiatan belajar saat ini sudah lebih 5.000 anak.

Guna meningkatkan akses anak-anak TKI terhadap sarana pendidikan, kata dia, selanjutnya pemerintah secara berkala akan mengirimkan tenaga pengajar dari Tanah Air ke negara tempat kerja TKI sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya ke Malaysia.

Pemerintah, kata dia, juga akan menjalin kerja sama dengan negara tempat TKI bekerja untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak TKI.

"Untuk itu kita akan menjalin kerja sama dengan pemerintah Malaysia," demikian Erman Suparno.(*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/2/21/pemerintah-kirim-guru-dan-buku-untuk-anak-tki-di-luar-negeri/

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

Kasus TKI "Limbah" Kesalahan Proses di Dalam Negeri

22/02/08 18:05

Kasus TKI "Limbah" Kesalahan Proses di Dalam Negeri

Solok (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirayuda mengatakan, banyak kasus menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, terjadi sebagai "limbah" kesalahan proses di dalam negeri.

"Jadi perlu dimengerti, upaya perlindungan TKI harus dimulai dari hulu (dalam negeri, red). Karena kita (Departemen Luar Negeri, red) sering menerima `limbah` (kasus TKI, red) di luar negeri," kata Wirayuda di Solok, Sumbar, Jumat.

Menlu berada di Solok, meresmikan gedung SDN 02 "Dharma Cakra" Tanjung Bingkung yang dibangun Departemen Luar Negeri RI untuk menggantikan SDN 02 Tanjung Bingung yang hancur akibat gempa 6,4 SR pada 6 Maret 2007.

Menurut Wirayuda, Deplu menerima `limbah` dalam artian banyak permasalahan proses TKI yang tidak diselesaikan dengan baik di dalam negeri, telah menjadi masalah ketika pada TKI berada di luar negeri

"Tapi tidak apa buat Deplu, karena kita melihat ada upaya terus menerus dilakukan Depnaker dan BMP2TKI untuk melakukan pembenahan, meski baru pada tahap awal," katanya.

Di luar negeri, Deplu berprinsip maksimalkan upaya perliundungan bagi para TKI, tambahnya.

Ia menjelaskan, penyelesaian kasus dan perlindungan TKI oleh Deplu memang mengalami kesulitan di negara-negara yang hukumnya tidak berjalan.

Sedangkan di negara-negara yang sistim hukumnya berjalan seperti Singapura dan Hongkong, umumnya upaya perlindungan TKI tidak begitu banyak mengalami kesulitan, kata Menlu.

Sementara di Malaysia, Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah, Deplu banyak menghadapi kasus dimana TKI tidak menerima upah, perlakukan kasar bahkan dianiaya oleh majikan, tambahnya.

"Atas dasar prinsip kepedulian dan keberpihakan, Deplu tetap membantu proses hukum TKI mulai dari memastikan gaji mereka dibayar, hingga dalam proses hukum, Deplu menyediakan pengacara," katanya.

Untuk Malaysia, pemerintah Indonesia terus menciptakan pelayanan terbaik bagi para TKI, yakni dengan pelayanan lebih cepat, murah, ramah dan tidak ada pungutan liar.

Bukti peningkatan kualitas itu, kata Menlu, terlihat pada proses waktu permohonan paspor baru atau perubahan paspor.

Dulu pengurusan paspor atau perubahannya butuh waktu 41 hati, tahun lalu turun menjadi 14 hari, dan sejak dua bulan lalu hanya butuh waktu tiga jam, kata Hassan Wirayuda.(*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/2/22/kasus-tki-limbah-kesalahan-proses-di-dalam-negeri/

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

47 WNI Meninggal di Malaysia Selama Januari

47 WNI Meninggal di Malaysia Selama Januari

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Kedutaan besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur mencatat selama Januari 2008 sedikitnya 47 WNI meninggal dunia di Malaysia, 36 diantaranya jenazahnya dikirim ke Indonesia, sementara 11 lainnya dimakamkan di negera itu.

Menurut staf Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Rizaldi, ke-47 WNI yang meninggal di Malaysia itu diantaranya adalah TKI, orang yang tengah berobat karena sakit, WNI yang sudah berstatus permanen residence (PR), dan juga korban perkelahian antar geng WNI di Kuala Lumpur belum lama ini.

Sementara selama 2007, tercatat ada 690 WNI yang meninggal di Malaysia, kata Rizaldi di Kuala Lumpur, Selasa.

Menurut dia, tidak semuanya yang meninggal karena kecelakaan kerja dan merupakan TKI. "Ini pun hanya catatan KBRI Kuala Lumpur belum termasuk KJRI Penang, Johor Bahru, Sabah, dan Sarawak.(*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/2/26/47-wni-meninggal-di-malaysia-selama-januari/

Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.

Menakertrans Ambil Alih Kasus Pemeriksaan Kesehatan TKI

26/02/08 18:13

Menakertrans Ambil Alih Kasus Pemeriksaan Kesehatan TKI

Jakarta (ANTARA News) - Empat organisasi perusahaan jasa TKI memberi apresiasi kepada Menakertrans Erman Soeparno atas penyelesaian kemelut terhambatnya ribuan TKI tujuan Kuwait dan Saudi Arabia karena faktor administrasi.

Ketua Umum Himpunan Perusahaan Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Selasa, atas nama empat asosiasi PJTKI menghargai sikap Erman yang sudah menyelesaikan masalah akses Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN)yang terhambat terkait dengan pengujian kesehatan bagi calon TKI oleh organisasi klinik kesehatan TKI (Gamca dan Hiptek).

"Menakertrans dan jajarannya kami nilai sudah mengambil jalan keluar yang tepat dengan mengambil alih masalah ini sehingga tercipta pelayanan yang mudah dan murah dalam pemberian rekomendasi pembuatan paspor, bea fiskal dan lain sebagainya," kata Yunus.

Sebelumnya, empat organisasi penempatan TKI, yakni Himsataki, Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati), Asosasi Penempatan TKI Asia Pasifik (Ajaspac), dan Indonesia Employment Agency (Idea) melaporkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Gamca dan Hiptek ke KPK dan Kepolisian terkait dugaan pungutan melalui Sisko TKLN.

Gamca Hiptek kepada pers mengatakan tidak ada satu sen pun dana yang dipungut klinik kesehatan TKI yang disalurkan ke BNP2TKI. Biaya yang ditentukan Gamca dan Hiptek murni hanya untuk pemeriksaan kesehatan calon TKI.

"Kami ketumpuan masalah, karena pemeriksaan kesehatan adalah tahapan pertama sebelum PJTKI mengakses Sisko TKLN. Jika mereka tidak mendaftar di klinik kesehatan anggota Gamca maka tidak bisa akses ke Sisko TKLN," kata Ridho, Ketua Gamca.

Dalam pertemuan antara empat organisasi PJTKI dengan Menakertrans dan jajarannya, Erman memberi apresiasi kepada PJTKI dan organisasinya yang sudah menempatkan sekitar 640.000 TKI Luar Negeri.

"Jadi tanpa PJTKI, maka BNP2TKI, Gamca, Hiptek dan Siko TKLN itu tidak ada artinya, mereka itu hanya penunjang usaha," kata Yunus.

Yunus lalu membandingkan jumlah penempatan TKI yang dilakukan PJTKI dengan yang ditempatkan pemerintah melalui BNP2TKI. "BNP2TKI hanya menempatkan ratusan orang pertahunnya, dari kuota sekitar 9.000 orang yang diberikan Korsel dan ribuan lainnya oleh Jepang per tahun, sedangkan PJTKI menempatkan 15.000-20.000 TKI per bulan," kata Yunus.

Dia juga mengingatkan, penempatan yang dilakukan pemerintah juga tidak bebas dari pungutan liar.

Yunus, atas nama seluruh organisasi PJTKI yang ada, meminta agar semua yang terkait menjunjung tinggi UU No.39/2004 tentang penempatan dan Perlindungan TKI yang mengatur lembaga dan program penempatan dan perlidungan TKI.

Dalam UU itu dikatakan, BNP2TKI adalah lembaga penempatan TKI pemerintah yang selama ini menempatkan TKI ke Korsel dan Jepang dengan mekanisme pemerintah dengan pemerintah (G to G).

Program penempatan TKI oleh swasta dilakukan oleh PJTKI dengan mengacu pada UU No.39/2004 dan SK Menakertrans RI No.18/10/2007, sementara tentang asuransi diatur dalam SK Menakertrans RI No.20/2007.

Khusus pada pemeriksaan TKI, hendaknya klinik kesehatan menjadikan keputusan Menakertrans sebagai acuan, bukan berdasarkan rekomendasi dari negara penerima tenaga kerja. (*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/2/27/drama-penangkapan-11-tki-di-kuala-lumpur/

Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.

Drama Penangkapan 11 TKI di Kuala Lumpur

Drama Penangkapan 11 TKI di Kuala Lumpur

Oleh Adi Lazuardi

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Sebelas pekerja asal Indonesia terduduk lemas, sebagian menangis sambil menelpon kerabatnya.

Dengan nada cemas, satu dari mereka terdengar sedang menghubungi suaminya. Dia bercerita bahwa dirinya baru saja ditangkap Imigrasi Malaysia bersama puluhan pekerja asing lainnya yang bekerja di "Central Market" KLCC (Kuala Lumpur City Centre).

Perempuan yang sedang menelpon itu, bersama 10 lainnya, merupakan pekerja asal Indonesia yang juga tertangkap karena bekerja secara tidak sah di kawasan pasar seni dan pusat makanan itu.

Imigrasi Malaysia, Selasa malam, melakukan operasi mendadak di "Central Market", KLCC, kawasan belanja di Menara Kembar.

Sasaran operasi itu ialah para pekerja asing di kedai atau di toko-toko yang menjadi pusat kunjungan para turis.

Petugas imigrasi, secara acak, memeriksa para pekerja di sana. Mereka memeriksa satu per satu pekerja itu dengan menanyakan tentang izin kerja yang dimiliki.

Imigrasi Malaysia juga memeriksa ada tidaknya penyalahan izin kerja atau visa.

Operasi itu berlaku bagi majikan asal Malaysia. Sejumlah majikan yang terbukti menggunakan pekerja asing tidak sah juga ditangkapi.

Jadi yang terkena operasi bukanlah hanya tenaga kerja Indonesia, juga pekerja asing dari negara lain, seperti Nepal. Setidaknya, pada saat yang sama tiga majikan asal Malaysia tertangkap.

Seorang perempuan asal Surabaya, Imroatus, mengakui bahwa ia bekerja di sebuah restoran Suria KLCC selama lima tahun.

Dia memiliki izin sebagai pekerja konstruksi. Sedangkan Umi, yang mengaku asal Tuban, menyatakan sudah bekerja selama tiga tahun di "food court" dengan menggunakan visa turis, alias tidak punya ijin kerja sah di Malaysia.

Imro mengaku telah bekerja selama lima tahun di Malaysia. Ia memiliki suami orang Surabaya yang juga bekerja di Kuala Lumpur.

Beberapa saat setelah penangkapan, Suami dari Imro datang ke lokasi kejadian, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyelamatkan telepon seluler milik istri dan uang-uangnya.

Serupa tapi tidak jauh berbeda, Nasir Abdurrahman, asal Sampang Madura, yang bekerja di restoran Milano mengaku punya ijin kerja sebagai pekerja kontruksi.

"Saya memang pekerja kontruksi, tapi saya juga bekerja di restoran untuk mencari tambahan. Setelah bekerja bangunan lalu saya bekerja di restoran," kata Nasir, lelaki berkulit putih bersih.

"Jika hanya mengandalkan gaji sebagai buruh bangunan, mana mungkin cukup membayar levy (pajak pekerja asing) yang bisa mencapai 2300 ringgit per tahun, makanya di sisa waktu saya juga bekerja di restoran," katanya yang sudah bekerja di Malaysia selama lima tahun.

Ia juga mengatakan, majikan-majikan Malaysia, terutama pemilik restoran, lebih senang memperkerjakan pekerja asing, terutama Indonesia. Para pekerja asing dikenal lebih rajin dan kuat bekerja dibandingkan warga Malaysia.

"Levy pekerja restoran bisa mencapai 2800 ringgit per tahun makanya majikan Malaysia yang punya restoran atau kedai makan lebih senang menggunakan pekerja dengan ijin kerja pembantu atau sektor lainnya yang "levy"nya lebih murah untuk menekan biaya operasi. Walau pun hal ini melanggar aturan," katanya.

Bukan hanya pekerja yang resah, tampak juga pengamanan "Food Court Suria KLCC" mondar-mandir sambil sibuk berkomunikasi melalui HT. Wajah mereka tampak cemas. "Ini merupakan operasi imigrasi yang pertama kali di Food Court Suria KLCC," kata seorang petugas pengamanan gedung itu.

Majikan Ditahan

Imigrasi Malaysia tidak saja menahan pekerja asing yang tidak punya ijin kerja sah, tapi juga menahan majikan yang merekrut pekerja secara tidak sah.

Seorang majikan beretnis India sempat bersitegang dan saling melotot dengan petugas Imigrasi.

Ia tampaknya ingin memperlihatkan bahwa dirinya memiliki bos orang penting sehingga. Tapi petugas imigrasi terlihat tidak kalah gertak.

"Mana IC (KTP) kamu. Keluarkan!" kata petugas Imigrasi.

Orang India itu kemudian menunjukan kartu anggota tentara.

"Aaaah tak kisah (peduli)," kata petugas imigrasi sambil mencoba menelpon polisi tentara Malaysia mengenai hal itu.

Orang India itu langsung mengatakan, "OK....OK saya akan ikut (ditahan)," katanya dengan muka kesal.

Hillary Fernandez, warga Malaysia asal Melaka, pemilik restoran Milano, tidak bisa menyembunyikan perasaan kecewa ketika melihat sejumlah pekerjanya yang asal Jawa ditahan petugas imigrasi.

Dalam wawancara ia sempat berupaya menahan rasa haru dan sedihnya.

"Mana boleh (bisa) warga Malaysia bekerja keras. Sebentar-sebentar minta cuti. Tidak bisa ditegur atau dimarahi. Beda dengan orang-orang Indonesia, yang kuat kerja keras dan loyal," kata Hillary, warga Malaysia keturunan Portugis.

Menurut dia, warga Malaysia kurang senang dengan pekerjaan kotor.

Ia juga mengatakan, pajak pekerja asing yang dikenakan pemerintah Malaysia terlalu tinggi.

"Levy untuk pekerja restoran bisa mencapai 2000. Itu terlalu tinggi bagi kami. Oleh karena itu, banyak pengusaha restoran menggunakan pekerja asing ilegal," tambah dia.

Pengusaha restoran di Malaysia biasanya melakukan kombinasi, sebagian pekerjanya memiliki ijin kerja yang sah, sebagian ilegal.

Jika tiba-tiba ada pemeriksaan imigrasi dan yang ditanyai petugas adalah mereka yang sah, maka selamat lah majikan itu.

Tapi, jika yang ditanyai adalah pekerja yang tidak sah, maka masih ada beberapa pekerja yang legal.

Kepentingan Malaysia

Kepala operasi Hashim bin Ismail mengatakan, operasi seperti itu akan dilakukan dari waktu ke waktu.

"Kami akan menahan pekerja yang tidak punya ijin kerja atau menyalahgunakan ijin kerja yang sudah diberikan, termasuk menahan para majikan yang masih nakal mempergunakan pekerja asing dengan tidak sah," katanya.

Menurut dia, seluruh pekerja ini akan dibawa ke Depo (tahanan imigrasi) Damansara. Setelah di sana, para pekerja akan disidik.

Majikan mereka akan dipanggil dan akan dikenai denda. Jika majikan itu terbukti memiliki banyak kesalahan, maka dia akan dihukum cambuk.

Sedangkan pekerja asing yang tertangkap akan dikenai denda sekitar 200 ringgit. Izin kerja yang disalahgunakan akan dicabut dan pemegangnya akan dideportasi ke negara asal.

"Perlu diketahui juga, untuk kepentingan Malaysia, imigrasi mengawasi agar setiap pekerja restoran memiliki kesehatan yang baik karena kerjanya melayani orang," kata Hashim.

Menurut dia, pihaknya tidak mau ada pekerja restoran memiliki penyakit menular berkaitan tugasnya menyajikan makanan kepada masyarakat dan turis asing.

"Oleh karena itu, mereka harus punya ijin kerja restoran yang salah satu syaratnya adalah diperiksa kesehatannya setiap tahun," kata Hashim.

Tapi bagi para pengusaha dan aktivis "Migran Workers" tahu bahwa selain aspek kesehatan, pekerja asing juga merupakan pemasukan yang besar bagi Malaysia dari sektor pajak.

Belanja yang dikeluarkan pekerja asing untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga berkontribusi pada ekonomi Malaysia. Levy memiliki nilai proteksi peluang kerja bagi warga Malaysia, pemasukan negara, dan persyaratan bagi pekerja asing.(*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/2/27/drama-penangkapan-11-tki-di-kuala-lumpur/

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

Rusdiharjo Tetap Gunakan Eksepsi yang Ditolak Hakim

Rabu, 27 Feb 2008

JAKARTA - Eksepsi Rusdiharjo tetap dipakai dalam pledoi meski telah ditolak oleh majelis hakim dalam sidang kasus dugaan pungutan liar di Kedubes RI Malaysia.

Tim kuasa hukum Rusdiharjo mengatakan nota keberatan yang dipakai saat sidang pembacaan putusan sela tersebut akan tetap dipakai saat sidang pembacaan
pembelaan (pledoi). Hal itu disampaikan salah satu anggota tim kuasa hukum Rusdiharjo, Warsito Sunyoto menanggapi putusan sela majelis hakim yang menolak
eksepsi terdakwa pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/2).

Menanggapi putusan sela tersebut, Rusdiharjo yang saat sidang mengenakan kemeja putih, mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Dalam nota keberatan
yang diajukan terdakwa, tertulis bahwa bukti-bukti dalam dakwaan jaksa tidak kuat. Selain itu pembuktian waktu terjadinya tindak pidana korupsi yang didakwakan
jaksa juga tidak dinyatakan secara jelas dalam surat dakwaan.

Calon TKI Ditipu; Korban Sudah Setor Uang Muka Rp 7 Juta-Rp 9 Juta

Rabu, 27 Feb 2008

Lebak, Kompas - Mantan pegawai Direktorat Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berinisial AM (35), Senin (25/2) malam, ditangkap polisi. AM dituduh
telah menipu puluhan calon tenaga kerja Indonesia asal Banten, Lampung, dan Bekasi.

Warga Karawang, Jawa Barat, itu ditangkap saat beristirahat bersama istri mudanya di Hotel Duta, Bogor, Jawa Barat. Pada hari yang sama, polisi juga menangkap AD (32), yang membantu AM saat melakukan penipuan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Lebak Ajun Komisaris Sukirno mengatakan, penangkapan itu berawal dari adanya laporan warga Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, bernama Nurhalim hari Minggu lalu.

Dalam laporannya, Nurhalim mengaku telah ditipu oleh penyalur tenaga kerja Indonesia (TKI) berinisial AM dan AD. Bersama dengan 16 warga lainnya, Nurhalim dijanjikan akan dikirim untuk bekerja di Arab Saudi.

Sekitar Oktober 2007, mereka sudah menyetorkan uang muka biaya pemberangkatan sebesar Rp 7 juta-Rp 9 juta per orang. Namun, setelah menunggu selama lebih dari tiga bulan, para calon TKI ini tidak kunjung diberangkatkan.

”Ada tiga orang yang sempat dibawa pergi dari Sajira, tetapi hanya berputar-putar saja selama dua hari. Korban juga sempat diantarkan ke Bandara Soekarno-Hatta, tetapi akhirnya dibawa pulang kembali ke Sajira,” kata Sukirno menerangkan.

Sejak itulah, para calon TKI mulai curiga dan merasa ditipu. Mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak. Berbekal informasi dari para pelapor,
polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka AM dan AD. Saat ini keduanya mendekam di ruang tahanan Polres Lebak guna dimintai keterangan.

Polisi juga berhasil menyita satu bundel dokumen keimigrasian dan persyaratan pengiriman TKI yang diduga palsu, beberapa stempel, dan satu unit mobil.
Barang bukti lain yang turut disita adalah satu pakaian seragam lengkap pegawai keimigrasian.

Setelah memeriksa dokumen sitaan itu, polisi menduga korban penipuan tidak hanya berasal dari Kecamatan Sajira, Lebak. Dugaan itu muncul karena polisi juga
menemukan lebih dari 30 dokumen calon TKI palsu dari berbagai daerah di Lampung dan Bekasi, Jawa Barat.

”Kalau dilihat dari surat-suratnya, kemungkinan yang sudah menjadi korban antara 30 dan 50 orang. Korban penipuan rata-rata berusia 28-40 tahun dan sudah menyetorkan uang Rp 7 juta sampai Rp 9 juta per orang,” kata Sukirno.

Saat ini Polres Lebak masih terus melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan adanya tersangka tambahan ataupun korban lainnya. Pemeriksaan juga dilakukan guna menyelidiki kemungkinan adanya jaringan besar penipuan calon TKI.

Sebagai informasi, AM merupakan mantan pegawai Direktorat Imigrasi yang berkantor di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Namun, AM telah dipecat pada April 2007 karena tersandung kasus pemalsuan paspor. (NTA)

Rawasari Membara Bagian Kedia

24/02/2008 13:10 Tabir Kejahatan
Rawasari Membara Bagian Kedua

Liputan6.com, Jakarta: Masih terekam kuat dalam ingatan peristiwa penggusuran di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10 Februari silam. Ketika itu petugas Satuan Polisi Pamong Praja berhadapan dengan warga dan juga pemilik kios keramik di kawasan tersebut. Situasi emosional itu bahkan membuat petugas Satpol PP baku hantam dengan polisi. Peristiwa ini berakhir tragis. Kios-kios keramik itu ludes dimusnahkan api, justru saat para pedagang berupaya mempertahankan kios mereka [baca: Rawasari Membara].

Penggusuran tak membuat para pedagang keramik patah arang. Mereka pindah ke kolong jembatan layang di Jalan Ahmad Yani, Pulogadung, Jakarta Timur. Tempat ini memang tak jauh dari lokasi semula. Namun lagi-lagi mereka terganjal aparat Satpol PP. Bahkan, kemarahan para pedagang keramik itu tak digubris aparat. Inilah yang makin membakar emosi pedagang keramik. Kekesalan itu pun ditumpahkan, tapi petugas ketertiban tak terpancing emosinya. Maka, pada hari itu kekerasan tak terjadi.

Hanya berselang sehari, para pedagang nekat kembali berjualan di sekitar lokasi yang digusur dan juga di bawah jembatan layang di kawasan Rawasari. Puluhan petugas bersiaga. Transaksi antara pembeli dan pedagang keramik dilakukan di bawah tatapan puluhan aparat. Dan kesabaran anggota Satpol PP mulai habis. Mereka pun membongkar paksa lapak darurat pedagang. Keributan pun tak terhindarkan.

Tindakan kasar itu diprotes pedagang. Luapan emosi menyebabkan beberapa dari korban penggusuran mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan ada yang menantang petugas. Seorang ibu yang jengkel dengan sikap tak peduli aparat, bahkan mencoba memecahkan keramik. Di tengah keributan itu, ancaman juga dilontarkan pedagang keramik. Mencoba meredam emosi para pedagang, petugas mulai melakukan pendekatan dan bernegosiasi. Keadaan pun terkendali dan suasana berangsur mendingin.

Upaya mencari jalan tengah atas perselisihan antara anggota Satpol PP dan para pedagang keramik rupanya tak terwujud dengan mudah. Entah siapa yang memulai, namun suasana kembali memanas. Dan dua kelompok warga tiba-tiba terlibat tawuran meskipun sudah berupaya dilerai. Tak jelas akar persoalannya, tapi perselisihan ini kembali berlanjut. Pedagang menduga ada provokator yang memicu bentrokan ini.

Sungguh ironis, memang. Hanya sembilan hari sejak digusur dari tempat semula di Rawasari, para pedagang keramik kembali harus menelan pil pahit. Karena upaya mereka berjualan kembali di sekitar lokasi penggusuran harus menanggung risiko melawan aparat Dinas Ketenteraman dan Ketertiban alias trantib.

Kepala Dinas Pertamanan DKI Sarwo Handayani mengatakan, kawasan yang ditempati para pedagang keramik memang sedianya akan ditanami pohon. Ini berkaitan dengan kurangnya ruang hijau di Jakarta. Sementara pihak Kecamatan Pulogadung juga tidak menghendaki keberadaan para pedagang keramik yang berjualan di wilayah mereka tanpa memiliki legalitas. Adapun Pemerintah Kota Jakarta Timur mengakui penertiban tersebut adalah dampak dari digusurnya para pedagang keramik dari kawasan Rawasari.

Mengenai solusi dan ganti rugi yang akan diberikan, pihak Kecamatan Pulogadung maupun Kecamatan Cempaka Putih mempunyai jawaban sendiri. Kendati demikian, para pedagang keramik memang akhirnya mencari solusi sendiri untuk melanjutkan hidup mereka. Hanya s.aja, terusir untuk kesekian kali membuat emosi pada pedagang masih tersisa. Mereka belum dapat menerima kenyataan bahwa tempat mereka berjualan dulu akan dijadikan lahan hijau oleh pemerintah.

Kini para pedagang keramik tersebut menempati kawasan Jalan Pemuda, masih di Kecamatan Pulogadung, Jaktim. Namun entah sampai kapan mereka akan menumpang di tempat itu. Mereka pun menunggu relokasi yang sempat dijanjikan oleh pemerintah meski tak kunjung terlaksana.

Bekas lokasi penggusuran saat ini telah rata. Pohon-pohon pun mulai ditanam di sana. Demi keindahan kota, demi hijaunya Jakarta, sebagian warganya justru harus terusir dan terkatung-katung. Boleh jadi, banyak orang hanya tinggal menunggu. Apakah air mata warga yang sempat menetes di sini akan terbayar?(ANS/Indah Dian Novita dan Theopilus Sandy)

http://www.liputan6.com/news/?id=155330&c_id=11

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

Migrants demand labour rights in Gulf

BBC World Service, 27 February 2008

Asian workers in the UAE

Asian workers work long hours in poor conditions for little pay

For decades, migrant workers in the oil-rich Arab states of the Gulf worked hard, sent home millions of dollars' worth of remittances - and seemed immune to labour unrest. Now there are signs that is beginning to change.

By Roger Hardy
BBC Middle East analyst

On Sunday, a court in Dubai sentenced 45 Indian construction workers to six months in prison for their involvement in protests demanding pay increases.

On their release from jail, they face deportation.

The sentences follow a series of demonstrations late last year, when construction workers demanding better pay and conditions took to the streets, attacking police and overturning vehicles.

Why now?

It's not just in Dubai that labour unrest appears to be on the rise.

In Bahrain, a week-long strike by some 1,300 mostly Indian workers ended recently when they agreed to a wage rise.

GULF FOREIGN WORKER FACT

Map fo the gulf

13 million foreign workers in the Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE and Oman - about 37% of the population

In Dubai, in the UAE there are 1 million migrant workers comprise and 250,000 citizens

Majority of foreign workers are Asian

In both countries, the main reason for the labour unrest is the impact of inflation and the exchange rate.

The currencies of the Gulf Co-operation Council (GCC) countries are pegged to the US dollar - and since the dollar is weak, the value of wages has slumped.

"The recent strike in Bahrain was essentially about low wages," says Jane Kinninmont of the Economist Intelligence Unit, who forecasts there may be more labour unrest to come.

"Some Indian workers are paid as little as $160 a month for a six or seven-day week," she says, "whereas the average national is paid seven times as much."

Poor conditions

There are about 13 million foreign workers in the six GCC states - Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates (UAE) and Oman - making up about 37% of the population.

Bahrain is home to about 700,000 people, a third of whom are foreign workers.

In Dubai, one of the seven emirates which make up the UAE, migrant workers comprise an overwhelming majority of the population.

Here, a million-strong foreign workforce coexists with about a quarter of a million citizens.

Migrant workers, most of them Asian, have long complained of low wages, poor living conditions and a lack of proper healthcare.

Many are also exploited by unscrupulous recruitment agencies.

Acting against abuses

Responding to labour unrest in 2006 and 2007, UAE Labour Minister Ali al-Kaabi sought to act against some of these abuses.

Riot police surrounded a labour camp in Dubai October 2007

Riot police surrounded a labour camp in Dubai

In a region where heat exhaustion takes a daily toll, he introduced mid-day work breaks during the hot summer months.

He ordered one well-connected company to pay about $2m in fines for failing to pay its workers.

But in a recent cabinet reshuffle, Mr Kaabi was replaced - amid speculation that he had upset some powerful people.

The authorities in Bahrain are also trying to damp down unrest.

"The labour minister set up a commission to arbitrate in the most recent dispute," says Jane Kinninmont.

But she adds that the minister, like his counterparts elsewhere in the GCC, "is also trying to reduce the number of expatriates in the workforce, to free up more jobs for nationals".

The New York-based Human Rights Watch has repeatedly called on the UAE to improve its labour standards.

It accuses the country of "cheating workers".

Although some workers are becoming more militant, trade unions are still banned.

Labour unrest has come as a shock in Dubai, proud of its international image for business enterprise and glitzy, high-rise modernity.

But since the GCC states are unwilling to revalue their currencies, migrant workers will continue to feel the pinch.

Drama Penangkapan 11 TKI di Kuala Lumpur

27/02/08

Oleh Adi Lazuardi

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Sebelas pekerja asal Indonesia terduduk lemas, sebagian menangis sambil menelpon kerabatnya.

Dengan nada cemas, satu dari mereka terdengar sedang menghubungi suaminya. Dia bercerita bahwa dirinya baru saja ditangkap Imigrasi Malaysia bersama puluhan pekerja asing lainnya yang bekerja di "Central Market" KLCC (Kuala Lumpur City Centre).

Perempuan yang sedang menelpon itu, bersama 10 lainnya, merupakan pekerja asal Indonesia yang juga tertangkap karena bekerja secara tidak sah di kawasan pasar seni dan pusat makanan itu.

Imigrasi Malaysia, Selasa malam, melakukan operasi mendadak di "Central Market", KLCC, kawasan belanja di Menara Kembar.

Sasaran operasi itu ialah para pekerja asing di kedai atau di toko-toko yang menjadi pusat kunjungan para turis.

Petugas imigrasi, secara acak, memeriksa para pekerja di sana. Mereka memeriksa satu per satu pekerja itu dengan menanyakan tentang izin kerja yang dimiliki.

Imigrasi Malaysia juga memeriksa ada tidaknya penyalahan izin kerja atau visa.

Operasi itu berlaku bagi majikan asal Malaysia. Sejumlah majikan yang terbukti menggunakan pekerja asing tidak sah juga ditangkapi.

Jadi yang terkena operasi bukanlah hanya tenaga kerja Indonesia, juga pekerja asing dari negara lain, seperti Nepal. Setidaknya, pada saat yang sama tiga majikan asal Malaysia tertangkap.

Seorang perempuan asal Surabaya, Imroatus, mengakui bahwa ia bekerja di sebuah restoran Suria KLCC selama lima tahun.

Dia memiliki izin sebagai pekerja konstruksi. Sedangkan Umi, yang mengaku asal Tuban, menyatakan sudah bekerja selama tiga tahun di "food court" dengan menggunakan visa turis, alias tidak punya ijin kerja sah di Malaysia.

Imro mengaku telah bekerja selama lima tahun di Malaysia. Ia memiliki suami orang Surabaya yang juga bekerja di Kuala Lumpur.

Beberapa saat setelah penangkapan, Suami dari Imro datang ke lokasi kejadian, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyelamatkan telepon seluler milik istri dan uang-uangnya.

Serupa tapi tidak jauh berbeda, Nasir Abdurrahman, asal Sampang Madura, yang bekerja di restoran Milano mengaku punya ijin kerja sebagai pekerja kontruksi.

"Saya memang pekerja kontruksi, tapi saya juga bekerja di restoran untuk mencari tambahan. Setelah bekerja bangunan lalu saya bekerja di restoran," kata Nasir, lelaki berkulit putih bersih.

"Jika hanya mengandalkan gaji sebagai buruh bangunan, mana mungkin cukup membayar levy (pajak pekerja asing) yang bisa mencapai 2300 ringgit per tahun, makanya di sisa waktu saya juga bekerja di restoran," katanya yang sudah bekerja di Malaysia selama lima tahun.

Ia juga mengatakan, majikan-majikan Malaysia, terutama pemilik restoran, lebih senang memperkerjakan pekerja asing, terutama Indonesia. Para pekerja asing dikenal lebih rajin dan kuat bekerja dibandingkan warga Malaysia.

"Levy pekerja restoran bisa mencapai 2800 ringgit per tahun makanya majikan Malaysia yang punya restoran atau kedai makan lebih senang menggunakan pekerja dengan ijin kerja pembantu atau sektor lainnya yang "levy"nya lebih murah untuk menekan biaya operasi. Walau pun hal ini melanggar aturan," katanya.

Bukan hanya pekerja yang resah, tampak juga pengamanan "Food Court Suria KLCC" mondar-mandir sambil sibuk berkomunikasi melalui HT. Wajah mereka tampak cemas. "Ini merupakan operasi imigrasi yang pertama kali di Food Court Suria KLCC," kata seorang petugas pengamanan gedung itu.

Majikan Ditahan

Imigrasi Malaysia tidak saja menahan pekerja asing yang tidak punya ijin kerja sah, tapi juga menahan majikan yang merekrut pekerja secara tidak sah.

Seorang majikan beretnis India sempat bersitegang dan saling melotot dengan petugas Imigrasi.

Ia tampaknya ingin memperlihatkan bahwa dirinya memiliki bos orang penting sehingga. Tapi petugas imigrasi terlihat tidak kalah gertak.

"Mana IC (KTP) kamu. Keluarkan!" kata petugas Imigrasi.

Orang India itu kemudian menunjukan kartu anggota tentara.

"Aaaah tak kisah (peduli)," kata petugas imigrasi sambil mencoba menelpon polisi tentara Malaysia mengenai hal itu.

Orang India itu langsung mengatakan, "OK....OK saya akan ikut (ditahan)," katanya dengan muka kesal.

Hillary Fernandez, warga Malaysia asal Melaka, pemilik restoran Milano, tidak bisa menyembunyikan perasaan kecewa ketika melihat sejumlah pekerjanya yang asal Jawa ditahan petugas imigrasi.

Dalam wawancara ia sempat berupaya menahan rasa haru dan sedihnya.

"Mana boleh (bisa) warga Malaysia bekerja keras. Sebentar-sebentar minta cuti. Tidak bisa ditegur atau dimarahi. Beda dengan orang-orang Indonesia, yang kuat kerja keras dan loyal," kata Hillary, warga Malaysia keturunan Portugis.

Menurut dia, warga Malaysia kurang senang dengan pekerjaan kotor.

Ia juga mengatakan, pajak pekerja asing yang dikenakan pemerintah Malaysia terlalu tinggi.

"Levy untuk pekerja restoran bisa mencapai 2000. Itu terlalu tinggi bagi kami. Oleh karena itu, banyak pengusaha restoran menggunakan pekerja asing ilegal," tambah dia.

Pengusaha restoran di Malaysia biasanya melakukan kombinasi, sebagian pekerjanya memiliki ijin kerja yang sah, sebagian ilegal.

Jika tiba-tiba ada pemeriksaan imigrasi dan yang ditanyai petugas adalah mereka yang sah, maka selamat lah majikan itu.

Tapi, jika yang ditanyai adalah pekerja yang tidak sah, maka masih ada beberapa pekerja yang legal.

Kepentingan Malaysia

Kepala operasi Hashim bin Ismail mengatakan, operasi seperti itu akan dilakukan dari waktu ke waktu.

"Kami akan menahan pekerja yang tidak punya ijin kerja atau menyalahgunakan ijin kerja yang sudah diberikan, termasuk menahan para majikan yang masih nakal mempergunakan pekerja asing dengan tidak sah," katanya.

Menurut dia, seluruh pekerja ini akan dibawa ke Depo (tahanan imigrasi) Damansara. Setelah di sana, para pekerja akan disidik.

Majikan mereka akan dipanggil dan akan dikenai denda. Jika majikan itu terbukti memiliki banyak kesalahan, maka dia akan dihukum cambuk.

Sedangkan pekerja asing yang tertangkap akan dikenai denda sekitar 200 ringgit. Izin kerja yang disalahgunakan akan dicabut dan pemegangnya akan dideportasi ke negara asal.

"Perlu diketahui juga, untuk kepentingan Malaysia, imigrasi mengawasi agar setiap pekerja restoran memiliki kesehatan yang baik karena kerjanya melayani orang," kata Hashim.

Menurut dia, pihaknya tidak mau ada pekerja restoran memiliki penyakit menular berkaitan tugasnya menyajikan makanan kepada masyarakat dan turis asing.

"Oleh karena itu, mereka harus punya ijin kerja restoran yang salah satu syaratnya adalah diperiksa kesehatannya setiap tahun," kata Hashim.

Tapi bagi para pengusaha dan aktivis "Migran Workers" tahu bahwa selain aspek kesehatan, pekerja asing juga merupakan pemasukan yang besar bagi Malaysia dari sektor pajak.

Belanja yang dikeluarkan pekerja asing untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga berkontribusi pada ekonomi Malaysia. Levy memiliki nilai proteksi peluang kerja bagi warga Malaysia, pemasukan negara, dan persyaratan bagi pekerja asing.(*)

COPYRIGHT © 2008

Subscribe to: Posts (Atom)

MEMANTAU HAK DASAR MANUSIA

Blog ini berisi kumpulan berbagai berita yang terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Blog ini tidak berupaya menyebarluaskan lagi berita-berita yang kami pilih menjadi sorotan di sini, tapi melulu untuk pelayanan informasi hak-hak dasar manusia. Dalam blog ini tidak kami aktifkan fungsi-fungsi komunikasi virtual yang terbuka seperti ping, trackback, social bookmarking, dsb. Berita-berita ini berasal dari berbagai media dan bentuk-bentuk komunikasi lain tepercaya yang diharapkan membantu Anda untuk mendapatkan gambaran perkembangan keadaan pemenuhan hak-hak tersebut. Ada tiga pokok yang menjadi sorotan di sini: Pertama, keadaan pemenuhan hak-hak pangan, kedua, keadaan buruh migran Indonesia, dan ketiga, tentang kaum miskin kota.

ARSIP MONITOR