-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

31 August 2009

Pasar Induk Majenang Terbakar, Kerugian 634 Juta

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/08/29/35348


29 Agustus 2009 | 20:00 wib | Daerah

Pasar Induk Majenang Terbakar, Kerugian 634 Juta

Majenang, CyberNews. Setidaknya, 14 unit kios di Pasar Induk Majenang terbakar, Jumat (28/8). Kebakaran yang terjadi di Los Blok D 1 itu diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar Rp 634 juta. Dengan perincian, kerusakan bangunan sebesar Rp 343 juta dan kerusakan barang dagangan sebesar Rp 291 juta.

Kepala Pasar Induk Majenang, Ngadimin mengatakan, 9 unit kios dinyatakan rusak berat dan 5 lainnya dinyatakan rusak ringan. Kerusakan terberat ada pada bagian atap yang terbakar. Adapun isi kios, seperti pakaian, sandal, sepatu, dan makanan habis terbakar. "Kalau atapnya sudah terbakar, harus diganti semua, tidak bisa separuh-separuh," katanya.

Pedagang korban kebakaran rencananya akan dipindah ke los/kios lain yang jauh dari lokasi kebakaran. Untuk sementara, mereka akan menempati LOs Basah yang terdapat pada blok A-I Pasar Majenang. "Di sana masih banyak los yang kosong, korban kebakaran bisa menempatinya sampai kios yang terbakar selesai diperbaiki," katanya.

Sementara itu, kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 19.15 WIB. Sejumlah warga mengetahui titik api pertama berasal dari salah satu kios di pasar tersebut. "Setelah Isya, kami sudah bisa melihat api dari mushola kami," kata Tatang, warga Desa Sindangsari, tak jauh dari lokasi kebakaran.

Tidak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Dengan dibantu warga, mereka berusaha memadamkan api yang telah membesar. Sebagian atap kios terpaksa dibongkar agar api tidak menjalar. Adapun pedagang lainnya berusaha menyelamatkan barang dagangannya dari amukan api.

Kepala UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majenang, Ngadiyo mengungkapkan, pihaknya mengerahkan satu unit mobil kebakaran untuk menjinakkan api. Mobil tersebut harus empat kali bolak-balik untuk mengisi tangki air. "Kami sampai empat kali bolak-balik mengisi air. Airnya diambil dari saluran irigasi induk Sungai Cijalu. Setelah itu, bantuan satu unit mobil pemadam datang lagi dari Cilacap," katanya.

Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 21.30 WIB. Pihaknya memperkirakan, kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik pada salah satu kios tersebut. Hal ini diperkuat dari keterangan sejumlah pedagang bahwa listrik di lokasi itu seringkali padam.

Sementara itu, Wakil Bupati Cilacap, H Tatto Pamuji langsung meluncur dari Cilacap ke lokasi kebakaran sesaat setelah mendapatkan kabar musibah itu. Tatto bersama rombongan Muspika, dan sejumlah kepala dinas/intansi tiba di Majenang sekitar pukul 21.30.

Pihaknya langsung menginstruksikan agar kerugian kebakaran segera diinventarisasi. Adapun barang dan manusia segera dievakuasi. Hal itu untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan hal-hal yang tidak diinginkan. "Setelah ini langsung
diinventarisasi, lalu dilaporkan kepada saya. Nanti saya laporkan ke Gubernur," katanya.

Dia menekankan, mulai hari ini lokasi kebakaran harus bersih dari puing-puing. Pasalnya, saat ini masih dalam masa Ramadhan, sehingga pasar masih banyak dikunjungi masyarakat. "Besok pagi (hari ini) pasar harus bersih. Keamanan harus dijaga dengan siskamling," katanya.

( Kholid Yogi / CN08 )



Read More...

Kebakaran di Tambora Berhasil Dipadamkan

http://news.okezone.com/read/2009/08/29/1/252580/kebakaran-di-tambora-berhasil-dipadamkan

Kebakaran di Tambora Berhasil Dipadamkan

Sabtu, 29 Agustus 2009 - 23:11 wib
Insaf Albert Tarigan - Okezone

JAKARTA - Kebakaran di kawasan padat penduduk di Kampung Janis RT013/RW08, Kelurahan Tambora, Jakarta Selatan berhasil dipadamkan.

Menurut keterangan petugas suku dinas pemadan kebakaran Jakarta Barat, Windu, api sudah berhasil dipadamkan pada pukul 23.15 WIB.

"Sudah padam pukul 23.15 WIB. Sekarang masih tahap pendinginan," kata dia saat dihubungi okezone, Sabtu (29/8/2009).

Dia menambahkan, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun mengenai informasi detail terkait kerugian materiil maupun penyebab kebakaran, dirinya belum mendapat informasi lanjutan dari lapangan.

Seperti diketahui, kebakaran yang berasal dari salah satu rumah penduduk itu terjadi pukul 22.30 WIB. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. (lsi)



Read More...

Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Majenang Pilih Bertahan

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/08/30/35430

30 Agustus 2009 | 23:42 wib | Daerah

Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Majenang Pilih Bertahan


Majenang, CyberNews. Sebagian pedagang di Pasar Induk Majenang yang menjadi korban kebakaran memilih bertahan di kios mereka semula. Beberapa diantaranya menilai lokasi kebakaran itu lebih menguntungkan dibanding lokasi alternatif yang berada di Los Basah Blok A-I Pasar Majenang. Beberapa pedagang memilih merenovasi kiosnya sendiri, ini dilakukan dengan memperbaiki atap dan genting kios yang hancur termakan api. Pedagang menyatakan bahwa mereka belum menerima bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki kios-kios  yang terbakar.

Sedangkan beberapa pedagang lain telah memindahkan barang dagangannya di kios mereka yang lain. Banyak pedagang menyatakan bahwa tempat mereka berdagang semula dinilai lebih strategis dibanding Los Basah yang akan jadi pengganti sementara bagi korban kebakaran. Pedagang juga meminta kepastian lokasi alternatif kepada pihak pengelola pasar.

Menanggapi hal itu, Kepala Pasar Induk Majenang, Ngadimin menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan waktu perbaikan kios-kios yang terbakar itu. Mengenai lokasi baru pedagang korban kebakaran, pihaknya telah menyediakan tempat di Los Basah Blok A-I karena di sana masih banyak los kosong yang bisa ditempati. Ngadimin mengaku telah berkoordinasi dengan PT Adi Karya untuk penyediaan los alternatif yang disiapkan untuk pedagang dapat berdagang sementara waktu hingga kios yang terbakar selesai diperbaiki.

( Kholid Yogi / CN14 )



Read More...

Penertiban Waduk Pluit Ditunda 2010

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/08/28/35300

28 Agustus 2009 | 17:37 wib | Nasional

Penertiban Waduk Pluit Ditunda 2010

Jakarta, CyberNews. Penertiban hunian liar di Waduk Pluit yang semula akan dituntaskan pada akhir 2009 ditunda hingga tahun depan.

"Penertibannya belum dilakukan, karena kemarin kan banyak masalah, ada hajatan (Pemilu) RI jadi kita tunda. Kita usulkan tahun depan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Budi Widiantoro di Jakarta, Jumat.

Selain itu, kesiapan rumah susun (rusun) yang akan menampung warga dari sekitar Waduk Pluit juga merupakan salah satu pertimbangan penertiban belum akan dilakukan. "Makanya kita agak mundur pelaksanaannya karena harus mencari kesiapan rusun yang siap menampung warga di sekitar Waduk Pluit," kata Budi.

Nantinya, setelah dilakukan penertiban bagi penghuni liar di kawasan itu, Waduk Pluit akan dikeruk pada 2011. "Untuk pengerukan targetnya hanya satu tahun anggaran saja. Paling tidak 2012 Waduk Pluit sudah bisa berfungsi seperti semula," ujar Budi.

Luas Waduk Pluit adalah 80 hektar dan saat ini hanya tinggal sekitar 60 persen 48 hektar saja yang menampung air. Pengerukan dilakukan untuk mengembalikan kapasitas waduk ke 80 hektar seperti semula.

Penertiban disebut Budi dianggarkan sebesar Rp20 miliar pada APBD 2010, sementara dana pengerukan waduk akan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar total 150 juga dolar AS. Saat ini, warga menempati sekitar 15 hektar lahan disekitar Waduk Pluit.

( Ant / CN08 )



Read More...

Penertiban Pedagang Musiman Minta Waktu

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/08/28/21443449/Pedagang.Musiman.Minta.Waktu

Penertiban
Pedagang Musiman Minta Waktu
Jumat, 28 Agustus 2009 | 21:44 WIB

MEDAN, KOMPAS.com - Pedagang musiman yang menjadi sasaran penertiban meminta waktu satu bulan untuk pindah ke dalam pasar. Mereka tetap ingin berjualan di pelataran parkir Pasar Petisah, Medan sampai Lebaran. Tempat gratis untuk berjualan yang disediakan Pemerintah Kota Medan hingga kini masih kosong.

"Pemindahan lokasi jualan sekarang tidak tepat. Saat ini pembeli sedang ramai. Kalau kami pindah ke lantai dua sekarang kami tidak akan dapat pembeli," tutur Ketua Pedagang Musiman Pasar Petisah Johan Purba, saat ditemui di lokasi parkir, Jumat (28/8).

Johan mempertanyakan Pemkot Medan yang menggalakkan penertiban saat ramainya pedagang. Penertiban mestinya dilakukan jauh hari sebelum bulan Ramadhan. Meski Pemkot Medan menggratiskan lapak di dalam pasar, pedagang tidak ingin pindah tempat berjualan.

Dia meminta Pemkot Medan memperbaiki sarana di lantai dua pasar petisah sebelum pedagang menempatinya . Pembeli, katanya, enggan naik ke lantai dua lantaran tangga otomatis tidak berfungsi. Selain itu, sistem fentilasi di lantai dua perlu perbaikan. Jika lokasi nyaman dan mudah diakses pembeli, pedagang bersedia menempati lokasi berjualan yang disediakan pemerintah.

Sejak akhir Juli, Pemkot Medan menertibkan seluruh pedagang yang berjualan di badan jalan dan di atas trotoar. Sejumlah drainase di Medan tersumbat lantaran keberadaan lapak pedagang di atasnya. Lantaran itu, penertiban ini bertujuan untuk mengurangi banjir yang kerap melanda Medan.

Jumat siang, pihak Kelurah an Petisah beserta aparat kepolisian, dan petugas satuan polisi pamong praja melakukan pendekatan ke pedagang. Mereka meminta pedagang pindah ke tempat yang disediakan Perusahaan Daerah Pasar di lantai dua Pasar Petisah.

Kedatangan petugas ini sempat membuat suasana tegang. Sejumlah pedagang segera bergegas mengemasi ba rang dagagannya. Sementara pedagang yang lain mengumpat tim penertiban. "Kami ini ingin berjualan, kami tidak ingin mencuri," kata pedagang bunga hias Angel Hasibuan (35) .

Angel mempunyai lapak di lantai dua Pasar Petisah. Namun dia tidak ingin menempati lapak itu karena tidak ada pembeli di lantai dua bagian ujung . Dia mengkritik cara PD Pasar menata keberadaan pedagang yang tidak sesuai dengan barang dagangannya. Jika barang dagangannya sama, pembeli lebih memilih tempat yang dekat dengan mereka. Dia menyarankan agar pedagang dikelompokkan berdasarkan barang dagangannya.



Read More...

Pedagang Kaki Lima di Aceh Tolak Digusur

http://berita.liputan6.com/daerah/200908/242534/Pedagang.Kaki.Lima.di.Aceh.Tolak.Digusur

Pedagang Kaki Lima di Aceh Tolak Digusur  

Tim Liputan 6 SCTV

Pedagang menolak penggusuran oleh petugas penertiban di Pasar Aceh, Banda Aceh, NAD.
31/08/2009 06:33
Liputan6.com, Banda Aceh: Puluhan pedagang di Pasar Aceh, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Ahad (30/8), ribut dengan beberapa petugas penertiban ketika hendak digusur. Para pedagang meminta keringanan agar bisa berjualan hingga Lebaran. Mereka bersedia ditangkap jika masih menempati lapak usai Idul Fitri. Belakangan petugas gagal menertibkan para pedagang kaki lima. Simak selengkapnya di video berita ini.(AIS)


Read More...

28 Ribu Warga Tak Punya Akte, Pemkot Jakpus Buka Pendaftaran Gratis

http://www.detiknews.com/read/2009/08/28/171724/1191814/10/28-ribu-warga-tak-punya-akte-pemkot-jakpus-buka-pendaftaran-gratis

Jumat, 28/08/2009 17:17 WIB
28 Ribu Warga Tak Punya Akte, Pemkot Jakpus Buka Pendaftaran Gratis
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Sebanyak 28 ribu warga miskin di Jakarta Pusat (Jakpus) tidak memiliki akte kelahiran. Pemkot Jakpus pun membuka pendaftaran pembuatan akte gratis.

Pendaftaran akte kelahiran gratis itu dilangsungkan dalam Festival Ramadan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2009). Dalam acara itu 440 stand didirikan, termasuk salah satunya stand pembuatan akte kelahiran dari Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat.

"Kita sengaja membuat stand di sini karena di Jakarta Pusat ada 28 ribu penduduk miskin yang tidak memiliki akte kelahiran," kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Cataan Sipil Jakpus, Muhammad Hatta.

Pantauan detikcom, banyak sekali warga yang mengunjungi stand tersebut. Bagi anak berusia di bawah 60 hari kerja, pembuatan akte tidak dipungut biaya alias gratis. Sedangkan bagi yang usianya di atas 60 hari dikenakan biaya Rp 10.000.

Menurut Hatta, sejak Selasa, 25 Agustus lalu pihaknya telah membuat pengumuman di koran mengenai pendirian stan tersebut. Pembuatan akte gratis ini akan dilayani mulai 28 Agustus hingga 13 september.

Warga yang ingin membuat akte diharapkan membawa persyaratan berupa foto kopi kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) orang tua, surat keterangan kelahiran dari kelurahan, surat keterangan kelahiran dari pihak berwenang (rumah sakit), dan foto kopi akte nikah orang tua.

Banyak warga yang datang terpaksa pulang kembali karena persyaratannya kurang lengkap. "Yang datang banyak, tapi terpaksa harus pulang karena syaratnya ada yang kurang lengkap," kata Kartawi, salah seorang penjaga stand.

(sho/iy)


Read More...

Satpol PP Depok Razia Gepeng dan Anjal

http://news.okezone.com/read/2009/08/29/1/252535/satpol-pp-depok-razia-gepeng-dan-anjal

Satpol PP Depok Razia Gepeng dan Anjal

Sabtu, 29 Agustus 2009 - 15:15 wib
 
Marieska Harya Virdhani - Okezone

DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menggelar razia penyakit masyarakat dan penyandang masalah sosial di sejumlah titik, diantaranya sepanjang Jalan Raya Margonda, Jalan Dewi Sartika, serta Jalan Raya Bogor. Dalam menyisir setiap jalan, sejumlah anak jalanan yang tengah mangkal di pinggir jalan sedang mengemis langsung menjadi santapan lezat Satpol PP.

Bahkan, personil Satpol PP mengejar salah satu anak jalanan berusia sekira 6 tahun yang tengah mengemis di perempatan Jalan Raya Juanda dan Margonda hingga sepanjang 2 kilometer hingga sampai ke gubuk liar mereka dimana ayah dan adik anak tersebut juga ikut terjaring.

Kepala Dinas Satpol PP Kota Depok Sariyo Sabani mengatakan, gelandangan dan pengemis serta anak jalanan selalu menjadi masalah bagi setiap kota di Indonesia, khususnya Jabodetabek.
Bahkan jumlahnya selalu melonjak pada bulan Ramadan dan menjelang Lebaran.

"Bahkan ada kampungnya, kampung pengemis, dan diduga kuat ada sindikatnya yang sengaja mendrop mereka pakai truk," ujarnya.

Sariyo menambahkan, sindikat anak jalanan tersebut, cenderung mengeksploitasi anak?anak di bawah umur dan memperdagangkan mereka. "Karena itu setiap ada anak jalanan terpantau mata kita, langsung kita kejar kemanapun, takut kehilangan jejak," tegasnya.

Anak jalanan yang terjaring tersebut selanjutnya diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota untuk dikirim ke Panti Sosial milik Departemen Sosial di Pasar Rebo Jakarta. (ahm)



Read More...

Puluhan Pasangan Mesum Diamankan Saat Razia


http://news.okezone.com/read/2009/08/29/335/252578/puluhan-pasangan-mesum-diamankan-saat-razia

Puluhan Pasangan Mesum Diamankan Saat Razia

Minggu, 30 Agustus 2009 - 01:13 wib
 

BOGOR - Puluhan petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Bogor menangkap basah puluhan pasangan yang tengah berbuat asusila, saat penggerebekan sebuah tempat hiburan malam.

Para petugas menggerebek sejumlah puluhan tempat hiburan malam yang tetap beroperasi di bulan Ramadan. Tak hanya pasangan mesum yang berhasil diamankan, ratusan pekerja seks komersil berkedok pemandu lagu pun diamankan.   

Tempat hiburan yang terletak di Parung Transit, Kabupaten Bogor itu digerebek karena dinilai telah menyalahi aturan dengan beroperasi saat Ramadan. Padahal sebelumnya pemerintah Kabupaten Bogor telah mengeluarkan surat edaran tentang penutupan sementara tempat hiburan malam selama Ramadan.

"Penggerebekan dilakukan dalam rangka cipta kondisi dan menghormati bulan suci Ramadan. Kemudian akan dilanjutkan ke beberapa hotel kelas melati yang selama ini diduga kuat sering dijadikan tempat transaksi PSK," kata Kasat Pol PP Kabupaten Bogor Yasinza kepada wartawan, Sabtu (29/8/2009) malam.

Sementara itu, para pasangan yang tertangkap basah tengah berbuat mesum tak dapat menunjukkan identitas yang menyatakan mereka adalah pasangan suami istri. Alhasil, mereka semua dibawa ke Mapolres Bogor untuk dilakukan pendataan.

Razia akan tetap dilanjutkan sepanjang Ramadan ini. Pasalnya, masih banyak tempat hiburan malam yang menyalahi aturan. (Endang Gunawan/Global/lsi)



Read More...

Belasan PSK Terjaring Razia

http://berita.liputan6.com/daerah/200908/242416/Belasan.PSK.Terjaring.Razia.

Belasan PSK Terjaring Razia  

Ridwan Pamungkas
30/08/2009 09:26
Liputan6.com, Cirebon: Operasi penyakit masyarakat yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (29/8) malam menyasar para pekerja seks komersial (PSK) yang berkeliaran di sejumlah jalan protokol, terminal bus, hingga stasiun kereta api di Cirebon. Oleh petugas mereka yang kedapatan tengah mangkal di tepi jalan mencari hidung belang pada saat Ramadan ini segera ditangkap dan dibawa ke mobil Satpol PP.

Selain merazia para PSK yang berada di sekitar Stasiun Kejaksan dan Jalan Siliwangi, petugas juga mendatangi sejumlah tempat yang kerap digunakan mangkal para PSK, termasuk warung remang-remang di lingkungan terminal bus Harjamukti dan terminal angkot Dukuhsemar.

Dari razia yang dilakukan, sebanyak 17 PSK dan seorang waria berhasil dibawa ke markas Satpol PP. Sebelumnya, para PSK yang tertangkap juga sudah pernah ditertibkan dan diingatkan agar tidak berkeliaran di jalan. Namun, mereka tetap saja membandel.

Dihadapan petugas, mereka yang terjaring mengutarakan berbagai alasan. Bahkan mereka juga membantah menjadi PSK. Padahal mereka yang ditangkap, sebagian besar adalah wajah lama. Para PSK akan dibina dan diawasai gerak-geriknya agar tak lagi berkeliaran di jalan, terutama di bulan Ramadan. Namun jika mereka masih nekat mangkal, petugas mengacam akan memproses secara hukum jika PSK tersebut kembali tertangkap.(BJK/AND)



Read More...

Satpol PP Awasi Jam Operasional Tempat Hiburan

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/08/30/35432

30 Agustus 2009 | 23:54 wib | Daerah

Satpol PP Awasi Jam Operasional Tempat Hiburan


Salatiga, CyberNews. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Salatiga melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Salatiga. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan tempat hiburan yang ada mematuhi ketentuan jam beroperasi selama bukan puasa yang telah ditetapkan oleh dinas terkait. Kepala Kantor Satpol PP Kota Salatiga Bustanul Arifin SH mengatakan bahwa pengawasan itu dilakukan untuk memastikan kepatuhan para pengusaha tempat hiburan terhadap ketentuan jam operasional yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Budaya dan Pariwisata (Dishubkombudpar) sebagai instansi pembina tempat hiburan.

Sesuai edaran yang dikeluarkan oleh Dishubkombudpar, selama bulan puasa ini untuk panti pijat dan arena permainan bilyar tetap diperbolehkan beroperasi selama 12 jam setiap harinya, yaitu dari pukul 09.00-17.00 dan pada pukul 20.00-24.00. Sedang untuk karaoke, jam buka dibatasi malam hari selama tiga jam, yakni pukul 21.00-24.00. Kebijakan itu diatur untuk menghormati dan menjaga situasi kondusif selama bulan Ramadan. Pengusaha tempat hiburan juga dihimbau agar tempat usaha mereka lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perjudian, prostitusi, dan peredaran Narkoba di lokasi masing-masing. Bustanul mengharapkan pihak pengusaha tempat hiburan mematuhi jam beroperasi yang telah ditetapkan.

( Basuni Hariwoto / CN14 )



Read More...

Kaltim Berhasil Atasi Kemiskinan

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/08/29/35365

30 Agustus 2009 | 07:56 wib | Nasional

Kaltim Berhasil Atasi Kemiskinan

Samarinda, CyberNews. Jumlah warga miskin di Provinsi Kaltim pada 2009 turun sebanyak 47.220 jiwa, hal itu menandakan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan oleh pemerintah daerah setempat.

"Kondisi ini patut kita syukuri dan banggakan karena menandakan program pengentasan kemiskinan serta upaya meningkatkan kesejahteraan berhasil, mengingat kini sebenarnya kita juga menghadapi masalah  krisis ekonomi global," kata politisi Kaltim, Masitah Assegaf yang juga calon Anggota DPRD Kaltim yang akan dilantik pada 31 Agustus 2009 di Samarinda, Sabtu.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2008 sebanyak 286.440 ribu jiwa, kemudian Maret 2009 menjadi 239.220 jiwa, atau terjadi penurunan sebesar 7,73 persen ketimbang Maret 2008.

"Beberapa waktu lalu, dunia mengalami krisis ekonomi global. Bahkan hingga saat ini di sejumlah negara dampaknya masih terasa. Namun di Kaltim jumlah warga miskin justru turun, tentu saja ini sangat menggembirakan," katanya.

Dari adanya penuruanan warga miskin itu pula, lanjutnya, maka hal itu merupakan gambaran bahwa Kaltim tidak terpengaruh dengan krisis ekonomi global yang disebakab terpuruknya perekoniomia di Amerika Serikat yang mulai terasa sejak 2008 lalu.

Berdasarkan data BPS Kaltim menunjukan bahwa penurunan angka kemiskinan itu terjadi merata di setiap daerah, baik di wilayah perkotaan atau pedesaan. Selama periode Maret 2008 hingga Maret 2009, penduduk miskin di perkotaan berkurang 33.290 orang dan di pedasaan berkurang sebanyak 13.920 orang.

Namun, penduduk miskin di pedesaan masih menempati peringkat teratas, sama dengan tahun sebelumnya. Pada Maret 2008 jumlah warga miskin di perkotaan sebanyak 110.360 orang, sementara di pedesaan sebanyak 176.080 orang, atau terjadi penurunan sebesar 5,89 persen untuk perkotaan dan turun 15,47 persen untuk pedesaan ketimbang Maret 2007.

Kemudian pada Maret 2009 jumlah warga miskin di perkotaan turun menjadi 77.060 orang, sementara di pedesaan sebanyak 162,16 orang, atau turun sebesar 4 persen untuk perkotaan dan 13,86 persen untuk pedesaan jika dibandingkan dengan Maret 2008.

"Meski warga miskin turun, namun kita tidak boleh lantas merasa puas, kita harus tetap bekerja sama dengan pemerintah untuk berunding dan mencari solusi terbaik bagiamana cara membebaskan warga dari kemiskinan," katanya.

Menurutnya banyak cara yang bisa ditempuh untuk menekan angka kemiskinan, di antaranya yakni, dengan membangun sektor petanian dalam arti luas karena di kaltim masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pencetakan sawah, perkebunan, peternakan, perikanan dan lainnya.

Pada umumnya, katanya melanjutkan bahwa kemiskinan terjadi karena warga tersebut tidak memiliki lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hal itulah maka pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru. Tujuannya jelas, yakni agar para pengangguran bisa bekerja yang pada akhirnya mampu menghilangkan kemiskinan.

"Cara lain yang bisa ditempuh untuk menekan kemiskinan adalah dengan meberikan pendidikan atau pelatihan keterampilan bagi mereka yang tidak memiliki skill. Selain itu, para pedagang kecil harus mendapat jaminan permodalan untuk meningkatkan usahanya," demikian Masita Assegaf.

( Ant / CN13 )



Read More...

Kemiskinan Ditarget Tinggal 3,5 Persen

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/08/31/35448

31 Agustus 2009 | 10:36 wib | Nasional

Kemiskinan Ditarget Tinggal 3,5 Persen

Manado, CyberNews. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) optimis hingga tahun 2014 mampu menekan kemiskinan tinggal 3,5 persen dari jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa.

"Angka kemiskinan hingga tahun 2009 tinggal 9,7 persen, atau menurun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya 14 persen, "kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut, Recky Tumanduk, di Manado, Senin.

Target untuk menekan angka kemiskinan hingga 3,5 persen dinilai sangat realistis, seiring adanya program-program peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah itu. Program pembukaan lapangan kerja baru terus digenjot, seiring dengan promosi kegiatan investasi dan pariwisata, penguatan sektor riil pertanian, perikanan dan perkebunan.

Program pemerintah lainnya mendukung pengentasan kemiskinan, yakni pemberdayaan masyarakat, di antaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Kemudian program Asuransi Kesehatan Miskin (Askeskin) untuk sasaran 127,2 Rumah Tangga Miskin (RTM), Program Beras Miskin (Raskin) untuk 111,2 RTM.

Ada juga Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Miskin, Beasiswa Supersemar, Pengembangan Pendidikan Keaksaraan, Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan Fakir Miskin, Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Anggota DPRD Sulut, Benny Rhamdani mengharapkan program pemerintah menekan kemiskinan benar-benar tepat sasaran, dengan mengedapankan kepentingan masyarakat di wilayah kepulauan, pedalaman atau terpencil.

Provinsi Sulut dengan geografis kepulauan dan pedalaman, diharapkan mampu disentuh secara optimal untuk membantu tingkat kesejahteraan rakyat, dengan cara meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi dan sebagainya.

( Ant / CN08 )



Read More...

Pemkot Depok Sisir Anak Jalanan di Stasiun

http://news.okezone.com/read/2009/08/29/1/252440/pemkot-depok-sisir-anak-jalanan-di-stasiun

Pemkot Depok Sisir Anak Jalanan di Stasiun

Sabtu, 29 Agustus 2009 - 05:39 wib
Marieska Harya Virdhani - Okezone
Dok SI

DEPOK - Guna menganitisapasi menjamurnya anak jalanan (anjal) dan pengemis dari luar kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Depok terus melakukan penyisiran di sejumlah titik tempat mangkalnya anjal dan pengemis. Selain itu dalam waktu dekat aparat Satpol PP akan menyisir kawasan stasiun dan terminal yang ditenggarai menjadi area operasi para anjal dan pengemis.

 "Dalam waktu dekat kita akan menyisir Stasiun Depok Lama dan Depok baru serta terminal untuk menyisir penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anjal dan pengemis," kata Kepala Dinas Satpol PP, Kota Depok, Sariyo Sabani, Jumat (28/8/2009).

Sariyo menambahkan saat ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk anjal yang eksodus dari Jabotabek dengan menempatkan petugas di sejumlah titik rawan tempat mangkal anjal. Anjal yang terjaring razia akan dimasukan ke Social Development Center (SDC), di Cipayung milik Departemen Sosial.

"Kami sudah tahu kalau Depok, jadi sasaran eksodus, anjal. Mereka kira Depok aman, tidak tahunya sama saja. Kita telah menempatkan petugas di titik-titik rawan untuk mengawasi anjal yang masuk, mulai dari pukul 9 pagi hingga 12 malam," terang Sariyo.

Sariyo menduga anjal dan para pengemis ini dikoordinir secara rapi. Pasalnya dia mendapatkan laporan bahwa pada pukul 05.00 pagi, kerap terlihat mobil yang menurunkan anjal dan pengemis di beberapa titik.

"Tapi setelah kami pantau di tempat yang dilaporkan tersebut, ternyata tidak ada. Ke depan akan kami pantau dengan cara yang berbeda," ungkap dia. 

Sementara itu, Kepala Bidang Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos), Kota Depok, Tinte Rosmiati mengatakan, sejak awal Ramadan sejumlah anjal diduga sudah mulai memasuki Kota Depok. Mereka sebagian besar anjal tersebut berasal dari Jakarta dan Bogor. Menurut Tinte hal itu disebabkan, karena sebagai daerah penyangga, Depok sangat mudah diakses dari daerah tersebut. "Dengan KRL  anjal bisa masuk dengan mudah ke Depok," kata Tinte.

Eksodusnya anjal dari Jakarta, kata Tinte, dikarenakan karena di sana ruang gerak mereka sudah dibatasi dengan adanya peraturan daerah (perda) nomor 8 tahun 2007 mengenai ketertiban umum, yang memberikan sanksi yang berat bagi pemberi dan penerima untuk pengemis dan anak jalanan. "Sementara di Depok, belum ada payung hukum, sehingga anjal menganggap Depok lebih aman untuk aktivitas mereka," ujarnya.

(fit)



Read More...

Bersedekah Ditangkap MUI: Perda Tibum Perlu Ditinjau

http://www.detiknews.com/read/2009/08/31/135319/1193151/10/mui-perda-tibum-perlu-ditinjau

Senin, 31/08/2009 13:53 WIB
Bersedekah Ditangkap
MUI: Perda Tibum Perlu Ditinjau
Irwan Nugroho - detikNews

(Foto: Gagah/ detikcom)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menindak empat warga yang memberi sedekah kepada gelandangan dan pengemis berdasarkan Perda Ketertiban Umum No 8/2007. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat peraturan itu perlu ditinjau lagi.

"Memberinya kepada siapa. Misalnya kepada pengemis yang mengemis di tempat terlarang, barangkali iya (dilarang memberi). Tapi kalau kata-katanya dilarang memberi kepada pengemis saja mutlak saya kira peraturannya harus dibenahi," kata Ketua MUI, Ma'ruf Amin.

Hal itu dikatakan dia kepada detikcom, Senin (29/8/2009).

Menurut Amin, dilihat dari sudut pandang si pengemis, mereka meminta-minta karena terdesak oleh kebutuhan. Sedangkan negara tidak memberi mereka makan dan tidak ada yang menolong.

"Sehingga, jalan satu-satunya adalah mengemis. Jadi mereka mengemis itu karena terpaksa," imbuhnya.

Lebih lanjut Amin mengatakan, saat ini belum saatnya untuk melarang orang mengemis secara total. Sebab masih banyak golongan masyarakat yang kondisi sosial ekonominya parah.

Apabila kondisi sudah membaik, lanjutnya, baru peraturan seperti Perda Tibum yang bertujuan untuk mengurangi pengemis di Jakarta itu diterapkan. "Kalau kondisinya baik, baru kita larang. Kalau sekarang ini belum," pungkasnya.

Empat pemberi sedekah ditangkap Satpol PP di sejumlah lampu merah. Pasal 40 Perda Tibum melarang seseorang menjadi pengemis/pengamen dan juga melarang seseorang memberi sedekah pada pengemis/pengamen. (irw/nrl)


Read More...

Pemkot Depok Siap Berantas Kampung Pengemis

http://news.okezone.com/read/2009/08/29/1/252534/pemkot-depok-siap-berantas-kampung-pengemis

Pemkot Depok Siap Berantas Kampung Pengemis

Sabtu, 29 Agustus 2009 - 17:04 wib
Marieska Harya Virdhani - Okezone
Ilustrasi pengemis (ist)

DEPOK - Pemerintah Kota Depok mengaku kewalahan menghadapi jumlah anak jalanan yang meningkat pada Ramadan ini. Hal ini diperparah dengan adanya kampung pengemis yang ada di Kampung Lio, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.

Hampir seluruh kepala keluarganya di desa ini, diduga terlibat dengan sindikat perdagangan anak.

Kepala Dinas Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani mengatakan, Pemerintah Kota akan menggelar operasi yustisi di kampung pengemis tersebut untuk menjaring anak jalanan dan pengemis yang bukan penduduk asli Depok dan dikembalikan ke daerah asal.

"Tanggal 1 September kita akan atur jadwalnya dan kita akan sisir Kampung Lio dan akan diberlakukan sidang tipiring, kurungan 3 bulan penjara, dan denda Rp 1,5 juta," tegasnya, Sabtu (29/8/2009).

Sariyo menambahkan, perlu adanya koordinasi dengan sejumlah kabupaten dan kota terkait pemulangan anak jalanan dan pengemis ini. "Ini karena banyak pula anak jalanan yang bukan warga Depok, ada yang dari Indramayu, jadi harus kita pulangkan ke sana," katanya.

Tanah di Kampung Lio, kata Sariyo, banyak disewakan kepada para anjal dan gepeng dengan menyewakan setiap bulan. "Jadi cuma tanah aja disediakan, mereka sewa dirikan bedeng-bedeng sendiri, itu bangunan liar, dan harus kita berantas," katanya.

Jumlah anak jalanan di Depok kini mencapai 200 orang lebih, dan diprediksi akan terus meningkat ditambah dengan akses jalur KRL Jabodetabek untuk eksodus anak jalanan ke Depok.  (ded)(ahm)



Read More...

Jelang Lebaran, Kota Mojokerto Dibanjiri Gepeng


http://news.okezone.com/read/2009/08/31/1/252728/jelang-lebaran-kota-mojokerto-dibanjiri-gepeng

Jelang Lebaran, Kota Mojokerto Dibanjiri Gepeng

Senin, 31 Agustus 2009 - 00:36 wib  
Foto: Tritus Julan/Koran SI

MOJOKERTO - Masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Mojokerto masih saja belum teratasi. Bahkan menjelang lebaran seperti sekarang ini, gepeng semakin membanjir.

Indikasi membanjirnya gepeng itu, terlihat lantaran jumlah gepeng yang beroperasi di setiap titik perempatan bertambah. Perempatan yang biasanya dihuni rata-rata empat gepeng, pantauan di lapangan Minggu (30/8/2009), jumlah itu bertambah hingga dua kali lipat. Bahkan, muncul gepeng-gepeng wajah baru yang masih anak-anak.

Seperti yang terlihat di perempatan Jalan Jayanegara Pahlawan Minggu siang. Di lampu merah itu, tampak ada dua gepeng di masing-masing ruas jalan. Meski di bawah sengatan matahari, gepeng yang rata-rata adalah ibu rumah tangga dengan menggendong bayinya itu tetap menjalankan aksinya.

Kondisi yang sama juga terlihat di perempatan Jalan Empunala. Di tempat itu, bahkan satu ruas jalan dihuni hingga empat gepeng. Demikian pula di ruas jalan lainnya.

Di lokasi ini, selain gepeng yang dalam kondisi sehat, juga gepeng yang menderita penyakit kusta. Tanpa bisa berjalan, gepeng ini meminta-minta dengan duduk di atas aspal dan meminta uang kepada setiap pengendara yang berhenti.

Membeludaknya gepeng juga terjadi di perempatan Jalan Pemuda. Di lokasi ini rata-rata dihuni gepeng yang menderita penyakit kusta. Kondisi yang sama juga terlihat di perempatan Kenanten, by Pass Kota Mojokerto, jalan akses menuju terminal Kertajaya. Juga, di perempatan pos polisi Sekar Putih, Kecamatan Magersari.

Koordinator LSM Aliansi Masyarakat Peduli Mojokerto, Iwut Widiantoro mengatakan, kondisi seperti ini menunjukkan masalah sosial menjadi masalah serius di Kota Mojokerto.

"Meski beberapa gepeng mereka berasal dari luar kota. Kalau diusut, gepeng-gepeng itu rata-rata berasal dari satu tempat," terang Iwut sembari menyebut tempat itu merupakan penampungan yang berada di Kecamatan Prajurit Kulon.

Seharusnya, lanjutnya, Pemkot Mojokerto melalui Dinas Sosial dan Satpol PP bersinergi agar para gepeng ini tak kembali lagi ke aktivitas yang bisa mengganggu arus lalu-lintas itu.

Sejauh ini kata dia, penertiban yang dilakukan tak banyak memberikan solusi atas masalah yang dihadapi para gepeng. "Paling hanya didata, sehari setelah itu mereka kembali ke jalanan lagi," tukasnya.

Seharusnya kata dia, Pemkot Mojokerto memberikan pelatihan sesuai dengan keahlian para gepeng. Dengan pelatihan itu, gepeng akan memiliki pegangan ekonomi dan dengan melalui pengawasan pasca pelatihan itu.

"Memang ada yang menjadi gepeng karena malas. Tapi lebih banyak karena mereka tak memiliki pekerjaan. Ini tanggungjawab pemerintah," tandasnya. (Tritus Julan/Koran SI/kem)



Read More...

Pulangkan Pengemis, Samarinda Butuh Pesawat Hercules

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/08/31/35445

31 Agustus 2009 | 09:46 wib | Nasional

Pulangkan Pengemis, Samarinda Butuh Pesawat Hercules

Samarinda, CyberNews. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, kaltim, meminta bantuan TNI untuk menggunakan pesawat hercules guna memulangkan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang kena razia ke daeah asal mereka.

"Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Kodam VII/Wirabuana namun belum mendapat jawaban," kata Kepala Dinkessos Samarinda Sulaiman Sade di Samarinda, Senin.

Menurut dia, untuk memulangkan gepeng ke daerah asal mereka dengan kapal laut biayanya mahal karena jumlah mereka banyak. Ia tidak merinci berapa banyak gepeng yang akan dipulangkan dan kota mana saja tujuan mereka, namun mengatakan, awal Ramadhan lalu, pihaknya sudah memulangkan 32 orang gepeng dan dalam waktu dekat ini ada banyak lagi yang akan dipulangkan.

Menurut dia, gepeng yang beroperasi di Samarinda umumnya berasal dari luar daerah dan menyerbu kota ini setiap kali menjelang lebaran atau selama bulan Ramadhan. Mereka itu dikoordinir oleh oknum-oknum yang mengekspliitasi mereka.  "Karena itu, Satpol PP juga harus bisa menangkap koordinator atau oknum yang memanfaatkan para gepeng tersebut," katanya.

Dia menambahkan, sindikat atau jaringan yang mendatangkan para gepeng terlebih dibulan Ramadhan berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Sementara itu, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol)) Samarinda kewalahan memberi makan para gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terjaring razia dan ditahan di kantor tersebut. "Satpol PP gencar merazia gepeng musiman yang marak beroperasi di Samarinda, namun hal itu menimbulkan permasalahan baru," kata Kepala Satpol PP Saamarinda Abdul Khair di Samarinda, Senin.

Ia mengatakan, banyaknya gepeng yang tertangkap menimbulkan permasalahan baru yaitu kantor Satpol PP kewalahan memberi makan karena dananya sangat terbatas. "Sebenarnya Satpol PP hanya melakukan razia penertiban gepeng, sedangkan pembinaan dan ongkos pemulangan gepeng tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kesejahteraan Sosial Samarinda," katanya.

Dikatakannya, Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Samarinda untuk menangani gepeng secara bersama, karena bagaimanapun hal itu tidak bisa ditangani secara  sendiri-sendiri. "Tidak mungkin kami terus menanggung makanan atau konsumsi mereka, karena bukan menjadi tugas dan tanggung jawab kami lagi," tegas Abdul Khair.

( Ant / CN08 )



Read More...

Empat Warga Pemberi Sedekah Ditangkap

http://www.tempointeraktif.com/hg/kabar_puasa/2009/08/31/brk,20090831-195281,id.html

Empat Warga Pemberi Sedekah Ditangkap

Senin, 31 Agustus 2009 | 12:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Empat orang warga DKI Jakarta yang memberi sedekah pada gelandangan dan pengemis (gepeng) ditangkap dalam operasi gabungan selama Ramadan ini.

"Keempat warga akan segera disidangkan," kata Hari Bowo, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta, melalui sambungan telepon, Senin (31/8).

Peraturan Daerah Ketertiban Umum Nomor 8 Tahun 2007 menyebutkan pemberi sedekah diancam hukuman maksimal denda Rp 20 juta atau kurungan maksimal 60 hari.

Selama bulan Ramadan, Pemerintah DKI Jakarta menggelar operasi gabungan, di antaranya melibatkan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk menyisir keberadaan gepeng.

Hingga saat ini, lanjut Hari, operasi gabungan yang dilaksanakan selama bulan Ramadan sudah menjaring 854 gepeng. "Terdiri dari 170 laki-laki, 205 wanita, 83 bayi, dan 496 anak dan remaja," kata dia.

Para gepeng itu, kata Hari, akan dimasukkan ke panti sosial. "Serelah Lebaran baru akan kami pulangkan," ujarnya. Hari mengatakan gepeng yang terjaring berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sementara itu, menurut Hari, pihaknya belum berhasil menangkap orang yang diduga menjadi koordinator gepeng. "Tapi, ada enam orang yang kami curigai dan sedang kami awasi," ungkapnya.

EKA UTAMI APRILIA



Read More...

854 Gepeng Terjaring Razia Gabungan

http://news.okezone.com/read/2009/08/31/1/252910/854-gepeng-terjaring-razia-gabungan

854 Gepeng Terjaring Razia Gabungan

Senin, 31 Agustus 2009 - 12:21 wib
Yuni Herlina Sinambela - Okezone

JAKARTA - Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) di bulan Ramadan terus diupayakan oleh aparat gabungan dari Satpol PP dan Dinas Sosial DKI Jakarta.

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial DKI Jakarta, Harwibowo mengatakan, sebanyak 854 gepeng terjaring dalam operasi penertiban selama awal Ramadan di lima wilayah kota Jakarta.

"Dari 854 orang yang diamankan, sebanyak 496 anak dan remaja, 83 bayi, 205 orang wanita dan 170 lelaki dewasa," papar Harwibowo di Jakarta, Senin (31/8/2009).

Dia menjelaskan, instruksi dari Gubernur DKI Jakarta untuk penertiban dilakukan secara intensif oleh gabungan Satpol PP berjumlah kurang lebih 250 orang di beberapa titik daerah yang dicurigai sebagai tempat para mangkal gepeng. Di antaranya, Masjid Istiqlal, kawasan  Jatinegara, dan Tanah Abang.

"Selama 21 hari sampai dua bulan mereka akan dibina di rumah Dinas Sosial atau panti sesuai dengan rumpun PMSK. Mereka akan dipulangkan ke asalnya usai Lebaran untuk memberi efek jera," kata Harwibowo.

(ram)



Read More...

Gepeng yang Ditangkap Akan Dipulangkan Setelah Lebaran

http://www.detiknews.com/read/2009/08/31/133329/1193124/10/gepeng-yang-ditangkap-akan-dipulangkan-setelah-lebaran

Senin, 31/08/2009 13:33 WIB
Gepeng yang Ditangkap Akan Dipulangkan Setelah Lebaran
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Jakarta - Untuk memberikan efek jera, gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang ditangkap saat razia akan dipulangkan ke kampung halaman. Koordinasi Gepeng saat ini masih diburu.

"Nanti, kita akan pulangkan setelah Lebaran. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi mereka. Saat ini, mereka kita titipkan ke pantai sosial," kata Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Haribowo, saat dihubungi wartawan, Senin (31/8/2009).

Para Gepeng ini pun berasal dari daerah luar DKI Jakarta misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Saat ini kita sedang mengincar dan mengawasi enam orang yang diduga sebagai koordinator para Gepeng ini," ujarnya.

Dikatakan dia, koordinator Gepeng yang tertangkap nanti akan diserahkan kepada Kepolisian untuk segera dipidanakan.

"Kita hanya mencari informasi dan menyerahkan tindak lanjutnya ke polisi," kata dia.

Bersadarkan data yang dikumpulkan detikcom, sampai saat ini, operasi gabungan yang dimulai semenjak awal Ramahan ini telah berhasil menjaring 854 orang Gepeng di antaranya anak-anak dan remaja berjumlah 496 orang, 83 orang bayi, 205 orang wanita dewasa, dan 170 orang pria dewasa.

(fiq/aan)

Read More...

30 PSK dan 4.000 Botol Miras Terjaring Razia

http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/08/26/11270612/30.PSK.dan.4.000.Botol.Miras.Terjaring.Razia

30 PSK dan 4.000 Botol Miras Terjaring Razia
Ilustrasi PSK

Rabu, 26 Agustus 2009 | 11:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.COM - Sedikitnya 4.000 botol berisi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) berbagai merek disita aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Utara dari sejumlah kios di beberapa lokasi di Koja dan Tanjungpriok, Jakarta Utara, kemarin.

Selain itu, 30 wanita pekerja seks komersial (PSK) di Jalan Raya Pelabuhan dan sembilan orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terjaring dalam razia.

Kepala Satpol PP Jakarta Utara, Sulistiarto, mengungkapkan, operasi ini merupakan kegiatan rutin, khususnya terhadap para pekerja seks komersial. "Meski sudah memasuki bulan Puasa, mereka tetap ada yang beroperasi," ujarnya.

Sejumlah titik yang menjadi tempat mangkal PSK seperti di Jalan Yos Sudarso, Jalan Enggano, Jalan Raya Pelabuhan, Jalan Sulawesi. dan Jalan RE Martadinata. Sementara titik mangkal PMKS adalah di ruas-ruas jalan lingkungan di Koja dan Tanjungpriok.

Sementara itu, Pold Metro Jaya menindak 21 pelanggar dan menahan empat sepeda motor, tiga SIM, dan 14 STNK, dari arena balap liar di sejumlah ruas jalan di Jakarta, Senin dini hari. Sehari sebelumnya, polisi juga menytta ribuan petasan dari berbagai jenis yang diperdagangkan di sejumlah pasar tradisional di Jakarta.

Razia petasan juga dilakukan oleh petugas Polsek Jatinegara. Dua penjual petasan, Edi Ibrahim dan Wasyini, keduanya warga Dusun IV Kedongdong RT 19/07 Palimanan Cingkuang, Kabupaten Cirebon, ditangkap saat berjualan di Pasar Mester  Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (24/8). Mereka kedapatan menyimpan 13.925 bungkus petasan jenis korek api yang disembunyikan di dalam gerobaknya.

Kapolsektro Jatinegara, Kompol Sriyanto mengatakan, razia petasan tetap akan terus dilakukan, terutama di wilayah hukumnya untuk menjaga kesucian bulan suci Ramadan. Razia dilakukan, kata Sriyanto, juga terkait isu teroris. "Dikhawatirkan yang mereka simpan adalah bahan ' peledak berkekuatan besar," ujar Sriyanto. (Warta Kota/gus/ded/bum)



Read More...

PMKS Masih Banyak

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/28/06001584/PMKS.Masih.Banyak

PMKS Masih Banyak
Pemberi Sedekah Dapat Dihukum Enam Bulan Penjara

Jumat, 28 Agustus 2009 | 06:00 WIB

Jakarta, Kompas - Seperti tahun-tahun lalu, Jakarta kembali menjadi kota tujuan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dari luar daerah untuk mengais rezeki selama bulan puasa. Meski petugas telah melakukan razia, mereka masih berkeliaran di berbagai lokasi strategis di Jakarta.

Hingga Kamis (27/8), puluhan PMKS, terutama gelandangan dan pengemis (gepeng), masih berkeliaran di sejumlah lokasi strategis dan pusat keramaian. Misalnya, perempatan Manggarai dan Pasar Rumput (Jakarta Selatan), persimpangan Grogol, Tomang, Slipi-Palmerah (Jakarta Barat), persimpangan Coca Cola/Cempaka Putih dan Tanah Abang (Jakarta Pusat), Jalan Raya Cacing dan Pos 8-9 (Jakarta Utara), serta terminal bus Rawamangun, Pulogadung, dan Jatinegara (Jakarta Timur).

"Operasi secara terpadu terus kami lakukan di semua wilayah kota. Dalam tiga hari terakhir ini, sedikitnya 281 orang terjaring, 45 orang di antaranya dari luar daerah, antara lain dari Indramayu, Jawa Barat," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Budihardjo, Kamis kemarin.

PMKS itu tidak hanya gepeng, tetapi juga wanita pekerja seks komersial atau PSK. Sebanyak 45 PSK dan 10 pria hidung belang terjaring dalam razia petugas Satpol PP pemkot dan Polres Metro Jakarta Timur, Kamis dini hari. Mereka dijaring di sejumlah kafe dan warung remang-remang di Pondok Kopi, Pulogebang, Metropos, dan Cipinang, lalu dibawa ke panti rehabilitasi sosial di Cipayung.

"Kami berharap operasi dapat menimbulkan efek jera bagi mereka yang telah terjaring, baik PSK maupun pria hidung belang tersebut," tutur Kepala Seksi Operasi Satpol PP Jakarta Timur Lantip.

Menurut Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Timur Ajun Komisaris Besar Kuncoro, razia itu digelar untuk memberantas tempat-tempat maksiat. Razia ini intensif dilakukan untuk menjaga kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Sasaran razia meliputi tempat hiburan, terutama diskotek di pinggir jalan," katanya.

PSK sebagian besar diciduk saat menanti pelanggan, sisanya kedapatan sedang menemani 10 pria hidung belang di kafe dan warung remang-remang. Semua yang terjaring langsung didata identitas mereka untuk kemudian dibawa ke panti rehabilitasi sosial di Cipayung, Jakarta Timur.

Dari warga yang terjaring, ujar Lantip, 10 orang di antaranya laki-laki. Sebanyak 38 orang terdata memiliki kartu tanda penduduk dan 13 wanita tanpa kartu identitas. Seorang perempuan di antaranya bahkan sedang hamil 3-4 bulan.

Pada bulan puasa ini, diperkirakan 7.000 PMKS akan membanjiri Jakarta, baik dari Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok maupun Karawang dan Indramayu. Untuk mengantisipasinya, Dinas Sosial DKI Jakarta meningkatkan penertiban dengan membentuk satuan tugas penanggulangan ketertiban sosial yang terdiri atas dinas sosial, dinas kependudukan dan catatan sipil, Satpol PP, dan kepolisian.

Petugas satgas menyisir 53 lokasi rawan PMKS. Di Jakarta Selatan ada 13, di Jakarta Barat 9, di Jakarta Pusat ada 10, Jakarta Utara 8, dan di Jakarta Timur ada 13 lokasi.

Budihardjo menjelaskan, operasi akan terus dilakukan tidak hanya selama bulan Ramadhan, tetapi secara rutin sepanjang tahun ini. Sejak Januari lalu, setidaknya sudah lebih dari 5.200 orang terjaring.

Khusus selama bulan puasa ini, setidaknya dalam tiga hari terakhir hingga kemarin, sudah 281 orang terjaring, termasuk 45 orang yang berasal dari luar daerah yang disebut sebagai PMKS musiman. Tidak tertutup kemungkinan, para PMKS musiman ini masih terus membanjiri Jakarta.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Effendi Anas menegaskan, petugas satgas kini juga sedang memburu koordinator PMKS dari luar daerah.

Sementara itu para pemberi sedekah yang tertangkap juga dapat dikenai sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yakni denda maksimal Rp 20 juta atau pidana kurungan maksimal enam bulan penjara. (CAL)



Read More...

Puluhan PMKS Terjaring Razia

http://www.republika.co.id/berita/72925/Puluhan_PMKS_Terjaring_Razia

Puluhan PMKS Terjaring Razia

By Republika Newsroom
Senin, 31 Agustus 2009 pukul 12:38:00

JAKARTA--Puluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terjaring dalam razia yang dilakukan Dinas Sosial dan Satpol PP Jakut selama Ramadhan. Hal itu diungkapkan Staf Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Irsam Surya, saat ditemui Republika, Senin (31/8). "Sebanyak 52 PMKS terjaring razia selama bulan Agustus, termasuk bulan Ramadhan," ujar Irsam.

Dikatakan Irsam, PMKS yang terjaring tersebut, yakni 6 orang gelandangan, 7 orang pemulung, 4 orang pengemis, 2 orang psykotik (gila), 5 orang pengamen. "Yang terbanyak adalah PSK, sebanyak 25 orang," tutur Irsam.

PMKS tersebut, lanjut Irsyam, terjaring di sekitar Yos Sudarso, Cilincing, Kramat Jaya, Sunter, perempatan Coca Cola, Martadinata, dan Pluit. "Nantinya PMKS tersebut akan di bawa ke tempat penampungan, seperti di penampungan di Kedoya dan Cipayung. Setelah itu mereka diinterogasi lagi dan dilakukan pembinaan," jelas Irsam.

Penertiban PMKS dilakukan secara rutin, menjelang dan selama Ramadhan, penertiban tersebut ditingkatkan dari yang biasanya 6 kali sebulan menjadi 7 sampai 10 sebulan. "Jumlahnya meningkat karena banyak pengemis musiman," kata Irsam.

Menanggapi masalah PMKS, terutama pengemis musiman di Jakut, Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Atma Senajaya menghimbau warga Jakut agar tidak memberikan uang kepada pengemis, "Hal itu sehubungan dengan dikeluarkannya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI yang menyatakan larangan untuk memberikan sedekah kepada para pengemis," kata Atma.

Menurut Atma, pengemis sudah dijadikan profesi oleh sekelompok orang yang masih berusia produktif dan terlihat sudah terjadinya pergeseran model. "Mereka bukan lagi kelompok orang miskin tapi hanya berpura-pura saja memanfaatkan kondisi tersebut," paparnya.  c06/ahi


Read More...

Bayi Penderita Gizi Buruk Akhirnya Meninggal

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/08/30/bayi-penderita-gizi-buruk-akhirnya-meninggal

Bayi Penderita Gizi Buruk Akhirnya Meninggal

Agustus 30, 2009 - 19:04
Kategori Berita Terkini, Daerah

MEDAN (Pos Kota) - Setelah dirawat intensif selama dua pekan lebih, Reza Aster,1, penderita gizi buruk akhirnya menghembuskan nafas terakhir di RSUD Tanjungbalai,Sabtu (29/8) malam.

Menurut Humas RSUD Tanjungbalai Cosmas Siagian, kepada wartawan, Minggu (30/8), Reza meninggal dunia di hadapan dokter, paramedis dan keluarganya. "Kami telah berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan dia," kata Cosmas Siagian.

Dikatakan Siagian, bahwa Reza Aster dirawat di rumah sakit sejak 14 Agustus lalu, dengan berat badan hanya 5,3 kg. Selain tubuhnya yang sangat kurus, wajah anak pasangan Rinaldi dan Milawati, warga Desa Sijawi-jawi, Kabupaten Asahan, ini cekung dan pucat serta rambut kemerah-merahan. "Bocah itu mengidap gizi buruk dengan komplikasi diare," jelas Siagian.

Sementara ayah kandung korban, Rinaldi, menyebutkan anaknya lahir dalam keadaan normal dengan berat badan 4,1 kg. Dan memasuki usia 6 bulan, Reza menderita diare disertai demam. Untuk meredam sakit, Rinaldi mengaku hanya mampu membelikan obat di toko atau warung.

Dia tahu jika anaknya menderita gizi buruk setelah memeriksakan ke salah satu dokter di Kota Tanjungbalai. Saat itu badan Reza kurus kering, perut membuncit dan reaksinya lamban, sehingga disarankan dirujuk ke RSUD Tanjungbalai.

Akan tetapi, akibat ketiadaan biaya, sang ayah enggan membawa anaknya berobat ke rumah sakit. " Makan sehari-hari saja susah, apalagi biaya perobatan dan perawatan di rumah sakit," kata Rinaldi.

Puncaknya, kondisi Reza semakin kritis dan melemah, sehingga dengan bantuan rekan-rekannya, Rinaldi membawa anaknya berobat dan dirawat di RSUD Tanjungbalai. (samosir/dms)



Read More...

Malnutrisi Masih Ancam Balita

http://kesehatan.kompas.com/read/xml/2009/08/26/09434660/Malnutrisi.Masih.Ancam.Balita

Malnutrisi Masih Ancam Balita
ilustrasi

Rabu, 26 Agustus 2009 | 09:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah malnutrisi masih mengancam anak Indonesia. Kurangnya pemahaman orangtua mengenai gizi seimbang untuk anak dinilai menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya anak dengan gangguan gizi.

Hal itu mengemuka dalam acara laporan Menciptakan Manfaat Bersama (Creating Shared Value/CSV) yang diselenggarakan oleh Nestle, Selasa (25/8) di Jakarta.

Ketua Umum Pusat Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia, Dr.Rachmi Untoro, MPH, mengungkapkan, kejadian gizi buruk tidak terjadi dalam semalam. "Prosesnya berjalan panjang. Karenanya masyarakat perlu disosialisasikan mengenai kecukupan nutrisi dengan bahasa yang mudah dimengerti, misalnya lewat 10 tanda anak bergizi baik," katanya.

Tanda-tanda klinis anak dengan gizi buruk, papar Rachmi, antara lain adalah rambut kusam dan kering, pucat, bibir dan mulut bengkak, otot kurus, lemah, serta adanya penebalan efisis pada tulang dan sendi. "Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan terus menerus. Orangtua perlu tahu berat dan tinggi badan anak sesuai dengan usianya," ujarnya.

Menurut Prof. Dr.M.Aman Wirakartakusumah, ahli teknik pengolahan pangan, fortifikasi pangan bisa menjadi salah satu cara mengatasi masalah malnutrisi. Namun, ungkap Prof.Aman, di negara berkembang seperti Indonesia, fortifikasi masih dibebankan kepada perusahaan sehingga berpengaruh pada nilai jual ke konsumen.

"Saat ini pemerintah baru mewajibkan fortifikasi tepung terigu," ungkap Guru Besar program pasca sarjana ilmu dan teknologi pangan Institut Pertanian Bogor, itu. Padahal, mikro nutrient lain sebenarnya juga bisa ditambahkan ke bahan pangan lain, seperti gula, garam, roti, beras, minyak goreng, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan mutu gizi, bahan pangan bisa difortifikasi oleh vitamin A, zat besi, yodium, vitamin D, E, C, B, dan zinc. Dari segi ekonomi, fortifikasi bisa mengurangi kematian anak, mengurangi biaya kesehatan masyarakat, peningkatkan kecerdasan, dan secara ekonomi hal ini merupakan investasi yang menguntungkan.

Sementara itu pembicara lain, Maria Hartiningsih, wartawan senior Kompas, mengatakan kelaparan dan malnutrisi bukan hanya terkait dengan persoalan pangan dan gizi, tapi juga soal lain, terutama kemiskinan. "Bukan hanya kemiskinan ekonomi, tapi juga kemiskinan pendidikan, informasi, dan terutama martabat," katanya.

Yang terpenting dalam masalah ini, ungkap Maria adalah pendidikan secara terus menerus dan informasi terkait dengan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

Kepedulian sejumlah perusahaan untuk mengatasi isu-isu nutrisi melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) sangat berarti untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang nutrisi, Nestle memusatkan kegiatan CSR pada tiga bidang, yaitu nutrisi, air, dan pemberdayaan masyarakat.

"Nutrisi merupakan landasan penting sebuah bangsa yang sehat dan kuat. Program penyediaan air bersih yang kami lakukan juga bertujuan agar masyarakat bisa menyediakan makanan bergizi dengan air yang bersih," kata Peter Vogt, Presiden Direktur Nestle Indonesia.

Sementara itu, di bidang pembangunan pedesaaan, Nestle menjalin kerjasama dengan petani dan peternak sapi di berbagai daerah. Peningkatkan kualitas dan pembelian 600.000 liter susu dari peternak, merupakan contoh dari kemitraan tersebut.


AN

Read More...

Pedagang Minta Waktu

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/29/04591661/pedagang.minta.waktu

PERKOTAAN
Pedagang Minta Waktu

Sabtu, 29 Agustus 2009 | 04:59 WIB

Medan, Kompas - Pedagang musiman yang menjadi sasaran penertiban meminta waktu satu bulan untuk pindah ke dalam pasar. Mereka tetap ingin berjualan di pelataran parkir Pasar Petisah, Medan, sampai Lebaran. Tempat gratis untuk berjualan yang disediakan Pemerintah Kota Medan hingga kini masih kosong.

"Pemindahan lokasi jualan sekarang tidak tepat. Saat ini pembeli sedang ramai. Kalau kami pindah ke lantai dua sekarang, kami tidak akan dapat pembeli," tutur Ketua Pedagang Musiman Pasar Petisah, Johan Purba, saat ditemui di lokasi parkir, Jumat (28/8).

Johan mempertanyakan Pemkot Medan yang menggalakkan penertiban saat ramainya pedagang. Penertiban mestinya dilakukan jauh hari sebelum bulan Ramadhan. Meski Pemkot Medan menggratiskan lapak di dalam pasar, pedagang tidak ingin pindah tempat berjualan.

Dia meminta Pemkot Medan memperbaiki sarana di lantai dua Pasar Petisah sebelum pedagang menempatinya. Pembeli, katanya, enggan naik ke lantai dua lantaran tangga otomatis tidak berfungsi. Selain itu, sistem fentilasi di lantai dua perlu perbaikan. Jika lokasi nyaman dan mudah diakses pembeli, pedagang bersedia menempati lokasi berjualan yang disediakan pemerintah.

Sejak akhir Juli, Pemkot Medan menertibkan semua pedagang yang berjualan di badan jalan dan di atas trotoar. Sejumlah drainase tersumbat lantaran keberadaan lapak pedagang berada di atasnya. Oleh karena itu, penertiban ini bertujuan untuk mengurangi banjir yang kerap melanda Medan. (NDY)



Read More...

Negara Masih Abaikan Hak Ekosob

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/31/03381024/negara.masih.abaikan.hak.ekosob

Negara Masih Abaikan Hak Ekosob

Senin, 31 Agustus 2009 | 03:38 WIB

Jakarta, Kompas - Mencermati kondisi umumnya warga yang tinggal di perbatasan dan wilayah pedalaman, serta kelompok miskin kota, negara ditengarai masih mengabaikan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) warga negara.

Padahal, persoalan seperti permukiman, pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan tanah merupakan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi negara untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh, Sabtu (29/8). Menurut dia, keberadaan keragaman dan kekayaan budaya-budaya di Indonesia memang dihormati. Namun, hal-hal yang lebih substantif dalam penghormatan hak-hak masyarakat adat atau suku-suku asli, seperti tanah, ternyata terus terjadi. "Bahkan, laporan-laporan terkait penyerobotan tanah dan alih fungsi lahan masyarakat adat menjadi perkebunan dan pertambangan makin meningkat," katanya.

Ia menengarai, hal itu disebabkan belum berubahnya paradigma pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. "Proses pembangunan tampaknya keluar dari ruang hak asasi manusia atau tidak dirancang atas dasar untuk memajukan HAM. Pembangunan masih berorientasi pada pertumbuhan, bukan pada manusia," tuturnya.

Untuk itu, ia berpendapat, sebaiknya pemerintah mengevaluasi kinerja pembangunan nasional. Presiden beserta jajarannya, khususnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat nantinya, selayaknya meletakkan proses pembangunan sebagai sarana untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. "Esensinya adalah pada kemanusiannya, bukan sekadar fisiknya," kata Ridha menegaskan.

Sebelumnya, dihubungi terpisah, Rafendi Djamin dari Human Rights Working Group mengatakan, meskipun pemerintah mampu menghadirkan rambu-rambu dalam upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, jika hanya meratifikasi kovensi internasional tentang hak asasi manusia, hal itu belum cukup.

Upaya tersebut harus ditindaklanjuti dengan mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap ketentuan perundangan, peningkatan pemahaman pada pejabat publik dan masyarakat, serta kesungguhannya untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Jika tidak, ratifikasi tersebut hanya akan menjadi langkah formal dan tidak akan banyak berdampak pada penguatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. (JOS)



Read More...

Uang Lebaran Kiriman TKI

http://www.beritakota.co.id/berita/ekonomi-a-bisnis/13503-uang-lebaran-kiriman-tki-.html

Uang Lebaran Kiriman TKI
Sabtu, 29 Agustus 2009 03:38
HINGGA saat ini, Depnakertrans mengaku belum bisa menghitung jumlah uang yang dikirimkan TKI dari luar negeri untuk kebutuhan Lebaran keluarganya di kampung halaman masing-masing. Kalau pun muncul hitungan angka rupiah, itu hanya dari hitung-hitungan kasar berdasarkan perkiraan jumlah TKI yang ada di luar negeri.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinan dan Penempatan Tenaga Kerja (Sesditjen Binapenta) Depnakertrans Abdul Malik Harahap kepada Berita Kota Jumat (28/8), mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa menaksir berapa jumlah uang yang masuk dari para TKI yang dikirim ke kampungnya, yang biasanya dikirim melalui Bank BRI, BNI. Apalagi, biasanya para TKI mengirimkan uang satu minggu menjelang Lebaran. "Itu kebiasaan yang sudah lama dilakukan para TKI, khususnya yang bekerja di sektor informal atau pembantu rumah tangga (PRT)," jelas Malik.

Menurutnya, mengenai berapa uang TKI yang masuk ke Indonesia, sampai saat ini pihaknya belum berani merilisnya. Ia pun tak berani mengeluarkan angka perkiraan. "Tunggulah. Rencananya kami akan mengeluarkan pernyataan resmi tentang masalah ini seminggu menjelang Lebaran," tegasnya. O did 
 

Read More...

Himsataki: Depnakertrans Jangan Sekadar ‘Omdo’!

http://www.beritakota.co.id/berita/ekonomi-a-bisnis/13614-himsataki-depnakertrans-jangan-sekadar-omdo-.html

Himsataki: Depnakertrans Jangan Sekadar 'Omdo'!
Senin, 31 Agustus 2009 00:00
JAKARTA, BK
Para pengusaha jasa pengerah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) mendesak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) bersikap tegas terhadap konsorsium asuransi TKI. Terutama bagi konsorsium yang hanya mampu menghimpun dana, tapi tak memberikan pelayanan sepenuhnya.

"Depnakertrans tak pernah tegas kepada konsorsium asuransi yang dinilai telah berkali–kali mengabai hak-hak TKI, baik yang dilaporkan TKI dan keluarganya maupun pelaksana penempatan TKI swasta. Depnakertrans sudah berkali–kali membuat pernyataan telah mengevaluasi broker maupun asuransi, tetapi menurut saya instansi itu tak pernah melakukan evaluasi, karena hasilnya tak signifikan untuk membenahi benang kusut perlindungan TKI," tegas Ketua Himsataki Yunus M Yamani, di Jakarta, pekan lalu.Dijelaskan lima konsorsium asuransi selama ini menghimpun uang premi TKI hingga ratusan miliar, tapi sanksinya yang diberikan Depnakertrans hanya teguran tertulis. "Ada apa dibalik itu semua ini," kata Yunus. Sebelumnya, Yunus mendapat informasi, Depnakertrans telah mengeluarkan teguran tertulis terhadap lima Konsorsium Asuransi Perlindungan TKI.

Kelimanya adalah, Konsorsium Asuransi Mitra Sejahtera, Proteksi, AJB Bumi Putra 1912, Adira dan Konsorsium Asuransi Jasindo Alasannya, kelimanya sudah pernah mendapat teguran tertulis pertama. Sejak Juli, kelima Konsorsium Asuransi TKI menyatakan secepatnya akan membayar klaim TKI yang tertunda, tapi ternyata sampai saat ini, kelima Konsorsium Asuransi TKI tak membayar klaim TKI. Berkaitan dengan itu, Depnakertrans memberi peringatan tertulis kedua tanpa menyebutkan sanksi yang akan dikenakan bila konsorsium itu kembali ingkar. Menurut Yunus, seharusnya Depnakertrans memanggil semua pihak terkait, baik yang melapor maupun yang dilaporkan, ditengahi Pejabat Depnakertrans sehingga bisa didapat keputusan menguntungkan semua pihak dan berefek jera. "Selama ini pertemuan itu, tak jelas manfaat dan tujuannya," tegas Yunus.

Dia juga mengingatkan, agar Depnakertrans tidak sekadar omong doang (omdo). "Kalau sudah bicara dengan wartawan, seolah–oleh persoalan sudah selesai, sementara banyak rakyat kecil yang tak mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapinya. Di sisi lain selalu didengungkan, satu TKI saja bermasalah, sudah menjadi masalah bagi Depnakertrans," tegas Yunus. O one
 

Read More...

Puluhan Gepeng Terjaring Razia

http://www.beritakota.co.id/berita/bodetabek/13479-puluhan-gepeng-terjaring-razia.html

Puluhan Gepeng Terjaring Razia
Sabtu, 29 Agustus 2009 03:08
TANGERANG—Puluhan gelandangan dan pengemis (gepeng) penderita kusta terjaring razia yang digelar aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang, Jumat (28/8). Mereka digelandang ke kantor Satpol PP lalu diserahkan ke Dinas Sosial untuk diberi penyuluhan. Menurut Kepala Bidang Penertiban Satpol PP Kota Tangerang Mulyanto, razia ini diadakan rutin di beberapa lokasi. Razia dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan jumlah gepeng di Kota Tangerang. Jika pada hari biasa razia dilakukan sepekan dua kali, maka pada bulan Ramadhan razia bisa dilakukan empat kali dalam sepekan. Keberadaan gepeng, menurut dia, sangat menganggu keamanan, ketertiban dan kebersihan (K3) kota. Mereka yang tejaring, kata dia, diserahkan ke dinas sosial untuk diberi penyuluhan. "Mereka sementara dibawa ke Balai Latihan Kerja, sebagian yang sehat dikirim ke tempat rehabilitasi dan yang sakit seperti kusta dikembalikan ke rumah sakit," kata Mulyanto. O sum
 

Read More...

Gelar Operasi Cipta Kondisi

http://www.beritakota.co.id/berita/bodetabek/13480-gelar-operasi-cipta-kondisi.html

Gelar Operasi Cipta Kondisi
Sabtu, 29 Agustus 2009 03:09
BOGOR—Jajaran Polresta Bogor menggelar operasi cipta kondisi di seluruh wilayah Kota Bogor, Kamis (27/8) malam. Dalam operasi itu, polisi menyita 723 botol minuman keras (miras) dari warung-warung di pinggir jalan, 85 keping VCD porno, 248 butir petasan, menangkap 15 preman, dan seorang pencuri. Menurut Kepala Polresta Bogor AKBP Sufyan Syarif, Jumat (28/8), operasi ini melibatkan seluruh Polsekt di jajaran Polresta Bogor, yaitu Polsekta Bogor Barat, Polsekta Bogor Timur, Polsekta Bogor Barat, Polsekta Bogor Utara, Polsekta Bogor Tengah, dan Polsekta Tanah Sareal. Setiap Polsekta menyita puluhan botol miras dan menangkap preman. Dalam operasi ini Polresta Bogor menjaring 12 preman, 264 botol miras, dan 75 VCD porno. O sid
 

Read More...

Warung Buka Siang Dirazia

http://www.beritakota.co.id/berita/bodetabek/13655-warung-buka-siang-dirazia.html

Warung Buka Siang Dirazia
Senin, 31 Agustus 2009 04:49
LEBAK, BK
Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak merazia warung makan di kota Rangkasbitung dan Terminal Mandala, Cibadak, yang buka siang hari saat masyarakat menunaikan ibadah puasa, Minggu (30/8). Dalam razia ini aparat menutup sejumlah warung dan menyita peralatan memasak serta nasi berikut lauk-pauknya.

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Lebak Yayat Priatna Jaya, kemarin, razia semacam ini akan terus dilakukan selama bulan suci Ramadhan hingga tidak ada lagi warung makan yang buka pada siang hari saat umat muslim menunaikan ibadah puasa. Langkah itu diambil, kata dia, karena sebelum tiba bulan suci Ramadhan pihaknya telah memberi surat peringatan.

"Dalam surat peringatan itu pedagang atau pemilik rumah makan diminta tidak buka pada siang hari selama bulan puasa. Namun, ternyata banyak pedagang yang membandel," kata Yayat.

Banyaknya pemilik rumah makan yang membandel dengan nekat membuka tempat usaha pada siang hari, kata Yayat, membuat pihaknya harus segera mengambil tindakan tegas atau sanksi kepada pemilik rumah makan. Untuk itu, pihaknya terpaksa menutup warung dan menyita peralatan memasak dan seluruh makanan yang dijual, berupa nasi berikut lauk-pauknya.

Dalam razia kemarin, aparat Satpol PP mengitari hampir seluruh wilayah dalam kota Rangkasbitung dan Cibadak. Seluruh rumah makan di kedua kota didatangi, termasuk rumah makan yang berada tepat di belakang Kantor Setda Lebak.

Selain Rangkasbitung dan Cibadak, sambug Yayat, pihaknya juga akan terus memantau wilayah di selatan Kabupaten Lebak, seperti Malingping, Bayah, Cilograng, Wanasalam dan sekitarnya.
"Mudah-mudahan melalui kegiatan penertiban ini para pengusaha atau para pemilik warung makan bisa lebih memahami arti toleransi dan menghormati umat muslim yang menunaikan ibadah puasa," tukasnya. O sep
 

Read More...

10 Manusia Gerobak Diciduk Satpol PP

http://www.beritakota.co.id/berita/kota/13474-10-manusia-gerobak-diciduk-satpol-pp.html

10 Manusia Gerobak Diciduk Satpol PP
Sabtu, 29 Agustus 2009 03:02
Perburuan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kian intensif. Manusia gerobak juga ikut diciduk.

SEDIKITNYA 30 pengemis, 10 manusia gerobak (pemulung yang tidur di atas gerobak), dan empat waria yang mangkal di emperan atau trotoar digaruk aparat Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Selatan, Kamis (27/8) malam. Penangkapan itu sempat menarik perhatian sejumlah pengendara yang tengah melintas. Pasalnya, sebagian dari mereka berusaha meronta sambil berguling-guling di jalanan.

Kaum marjinal memrotes petugas yang hendak mengangkutnya ke mobil patroli. "Kami tak mengganggu pengguna jalan atau warga yang melintas. Kenapa harus ikut digaruk petugas?" ujar Eman, salah seorang manusia gerobak yang tengah duduk di pinggir Jl Raya RS Fatmawati, Cilandak. Namun Eman tidak bisa berbuat banyak. Dia pun ikut diciduk.

Kasatpol PP Jurnalis didampingi Kasiops Bambang dan Rony C, staf Sudin Sosial mengatakan, para kaum terpinggirkan itu menambah wajah Ibukota kian kumuh dan semrawut. "Akhirnya dengan terpaksa mereka harus ditertibkan. Puluhan PMKS dan belasan manusia gerobak berhasil dijaring. Kegiatan ini merupakan salah satu program Pemprov DKI untuk menertibkan gelandangan, pengemis, dan pemulung di pinggir jalan yang kian marak selama Ramadan," ujar Jurnalis, Jumat (28/7).

Jurnalis menuturkan, seluruh manusia gerobak dan gelandangan yang digaruk langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya atau Cipayung. Namun lebih dulu didata dan diberi pengertian agar tak melakukan aksi yang sama menjelang Idul Fitri.

Aparat Satpol PP Jakarta Timur pada Kamis (27/8) malam hingga Jumat (28/8) dinihari juga kembali melanjutkan operasi miras di sejumlah diskotek di kawasan Pondokkopi, Klender, dan Pulogebang. Kawasan ini sudah disasar malam sebelumnya dan kali ini petugas berhasil menyita 315 botol miras berbagai merek. Di antaranya, Intisari, Anggur Merah, Anggur Putih, Mansion Jumbo, dan Drum.

"Meski menuai protes dari pengelola diskotek, tapi mereka harus juga patuh terhadap peraturan. Seluruh miras yang berhasil disita langsung dibawa ke gudang di Cakung dan akan dimusnahkan," tukas Lantip.

Pihaknya juga menjaring 28 PMKS, terdiri atas enam pengamen, tiga pengedar kotak amal, sisanya gelandangan dan pedagang asongan. Pengamen, pedagang asongan, dan pengedar kotak amal diciduk saat mengais rezeki di perempatan atau pertigaan lampu merah. Seperti Jl Bekasi Timur, Jatinegara, dan pertigaan lampu merah Buaran Klender. Sedangkan gelandangan diamankan ketika duduk-duduk dan tiduran di pinggir rel kereta api. "Mereka langsung diamankan. Selain menggangu ketertiban, juga untuk menekan PMKS yang mulai marak sejak awal Ramadan," tambah Lantip.

Dalam rangka menjaga kekhusukan warga dalam menjalankan ibadah puasa, pihaknya akan terus menggelar penertiban miras dan PMKS. "Penertiban akan semakin intensif. Terutama terhadap berbagai hal yang sifatnya mengganggu kekhusukan warga menjalankan ibadah puasa," ujarnya. O brn/lia
 

Read More...

Jam Dagang Dibatasi PKL Menjerit

http://www.beritakota.co.id/berita/kota/13622-jam-dagang-dibatasi-pkl-menjerit-.html

Jam Dagang Dibatasi PKL Menjerit
Senin, 31 Agustus 2009 00:00
JAKARTA, BK
Menyusul pemberlakuan pembatasan waktu berjualan, pendapatan pedagang kakilima (PKL) di sepanjang Jl Kebon Jati, Tanahabang, Jakarta Pusat menurun drastis dalam beberapa hari belakangan.

"Sudah berapa hari ini pendapatan kami anjlok, kita nggak bisa jualan pagi lagi, jam dagang dibatasi," kata Mardi, pedagang baju yang tengah duduk di pinggir jalan menanti jam buka tempat usaha, akhir pekan lalu.

Mardi berharap imbauan jam dagang mengendor dengan sendirinya supaya mereka bisa menggelar usaha di badan jalan dan trotoar. "Kalau begini terus, bisa nggak Lebaran saya," ungkapnya.

Tapi harapan itu kemungkinan kecil terjadi. Di kawasan tersebut puluhan anggota Satpol PP dikerahkan untuk menghadang pedagang yang nekat membuka lapak sebelum pukul 16.00 hingga 22.00.

Pengamatan Berita Kota, akhir pekan lalu, ketika waktu jam dagang tiba puluhan kuli angkut langsung berdatangan menggotong atau mendorong lapak lalu menempatkannya sesuai areal dagang pemesan. Hanya dalam hitungan menit, jalan dan trotoar berubah bentuk menjadi pasar kaget, lengkap dengan terpal, lampu penerang, dan sebagainya.

Bersamaan pula angkutan umum langsung enggan melintasi kawasan itu. Kalaupun ada mikrolet yang nekat menerabas, para pedagang tak sungkan-sungkan meneriaki sopirnya.

Kasatpol PP Pemkot Jakpus Idris Priatna mengatakan, Jl Kebon Jati adalah akses vital bagi angkutan umum, sehingga keberadaan PKL yang memenuhi badan jalan harus ditertibkan. Selama Ramadan pedagang hanya diperkenankan berusaha di badan jalan antara pukul 16.00 hingga 22.00. Aturan ini dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan lapak pedagang yang melanggar akan dihancurkan. "Bentuknya hanya imbauan atau kesepakatan bersama, bukan dalam bentuk peraturan khusus," kata Idris.

Menurut dia, para pedagang telah maklum dengan kesepakatan bersama itu. Setelah Idul Fitri kesepakatan ini tak berlaku lagi dan Satpol PP berhak menertibkan pedagang yang masih dagang di areal terlarang sebagaimana diatur Perda Ketertiban Umum. O amh
 

Read More...